Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Ke Ae 2 Jakarta, 23 November 2022 DOI http://dx.
org/10.
36722/psn.
[SN .
Meningkatkan Akuntabilitas Usaha Milik Desa dengan Pendampingan Praktik Pelaporan Keuangan BUMDes Putu Prima Wulandari1*.
Jayanti Dwi Erlina1 Akuntansi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Brawijaya Jalan Veteran.
Malang.
Jawa Timur 65145 Email Penulis Korespondensi: primawulandari@ub.
Abstrak Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra BUMDes Langgeng Lestari.
Desa Pandangbulia.
Kabupaten Singaraja.
Bali belum adanya pengelolaan keuangan BUMDes dengan baik, sehingga menyebabkan belum optimalnya tata kelola BUMDes yang ada di Desa baik secara administrasi keuangan maupun pengaggaran, padahal penganggaran untuk sebuah usaha yang dikelola sangat dibutuhkan.
Berdasarkan permasalah tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat dimaksudkan sebagai pelatihan dan pendampingan untuk memahami serta menyusun pelaporan keuangan.
Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan ini, diperoleh skor 5 dari 5 untuk kepuasan terhadap materi yang dibawakan, skor 5 dari 5 untuk kepuasan terhadap pemateri, dan skor 5 dari 5 untuk kepuasan terhadap jalannya acara yang meliputi waktu, tempat, dan lainnya.
Setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, peserta merasa memperoleh ilmu dan pengalaman baru terutama mengenai penyusunan laporan keuangan BUMDES serta menyarankan agar penyajian materi disertai contoh laporan sehingga lebih mudah untuk dipahami.
Kata Kunci: Akuntabilitas.
BUMDes.
Praktik pelaporan keuangan BUMDes
PENDAHULUAN
berdasarkan UU No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan serta pembubaran BUMDes.
Dalam pengelolaan BUMDes maka hal yang paling penting ialah pelaporan.
Kita ketahui bahwa laporan keuangan sektor publik adalah komponen penting dalam menciptakan Sangat diharapkan dalam penyampaian laporan keuangan sektor publik bisa secara transparansi agar dapat diakses oleh siapa saja.
Karena salah satu prinsip pendirian dari BUMDes yaitu bersifat transparan atau terbuka dalam pemberian Informasi mengenai pengelolaannya tersebut.
Kabupaten SingarajaBali merupakan kabupaten yang memiliki banyak tempat wisata.
Desa Padang Bulia sendiri juga memiliki topografi yang berada di dataran tinggi, cukup jauh dari pusat kota namun memiliki beberapa potensi yang dapat Desa keterbelakangan pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, kolot serta tradisionalis (Furqani, 2.
, berdasarkan hal tersebut, maka perlu upaya untuk melakukan pengembangan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara demi tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada sila kelima pancasila.
Salah satu langkah pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
BUMDes inilah yang perekonomian yang ada di desa dengan potensi-potensi BUMDes Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Ke Ae 2 Jakarta, 23 November 2022 bermanfaat bagi penduduk masyarakat desa.
Banyaknya potensi yang terdapat di Desa Padang Bulia sebaiknya diiringi dengan pengelolaan yang baik sehingga bisa memberikan nilai manfaat yang lebih khususnya bagi perekonomian masyarakat Pengelolaan dan pembinaan tersebut dapat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
BUMDes diharapkan dapat menyediakan prosedur operasional standar di unit kerja pembinaan BUMDes terkait dengan tata kelola pembinaan BUMDes serta melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan BUMDes secara sistematis serta melakukan tindak lanjut atas identifikasi masalah tersebut.
Oleh karena itu diharapkan masyarakat desa menjadi mandiri dengan adanya usaha desa (Rahardjo, 2.
, dengan sifat pengelolaan usaha BUMDes adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan (Sujarweni, 2.
, hal tersebut pengetahuan tentang pengelolaan usaha BUMDes.
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu belum adanya pengelolaan keuangan BUMDes dengan baik, ditandai dengan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar SAK ETAP sebagai standar akuntansi penyusunan laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik termasuk BUMDes.
Hal tersebut menyebabkan menyebabkan belum optimalnya tata kelola BUMDes yang ada di Desa baik secara administrasi keuangan maupun pengaggaran, padahal penganggaran untuk sebuah usaha yang dikelola sangat dibutuhkan agar dapat menjadi pedoman dan (Taudlikhul, 2.
, tidak tersedianya sistem yang mengakomodir sumber daya yang ada di desa tersebut menjadi salah satu faktor tidak berkembangnya potensi lokal di desa Potensi sumber daya tidak dapat dikembangkan oleh desa karena kurangnya pendampingan mengenai tata kelola keuangan secara baik.
Faktor tersebut menjadi penyebab BUMDes tidak terkoordinasi dan tidak mampu memaksimalkan perannya.
BUMDes wajib memiliki laporan keuangan untuk masingmasing unit usaha setiap periodenya sehingga dapat mengetahui perkembangan unit-unit usaha tersebut yag nantinya akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengelola dan dewan komisaris, hal ini seperti yang dijelaskan (Taudlikhul Afkar, 2.
bahwa dalam pengelolaan keuangan yang baik diperlukan administrasi keuangan yang tertib meningkatkan akuntabilitas.
Berdasarkan hasil pelaksanaan survei awal dan focus group discussion, permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes terkait dengan minimnya pemahaman pengelola untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai standar sehingga menimbulkan masalah Kesulitan tersebut merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh semua BUMDes dikarenakan tidak semua pengelola memiliki latar belakang akuntansi yang memadai, sehingga solusinya adalah dengan memberikan sosialisasi terkait penyusunan laporan keuangan yang benar sesuai standar yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas BUMDes.
METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan survey pendahuluan dan mengadakan focus group discussion melalui zoom meeting untuk menggali permasalahan yang dihadapi BUMDes terkait dengan tata kelola.
Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Jumat, 4 November 2022 secara daring menggunakan aplikasi Zoom.
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, materi disajikan dalam bentuk powerpoint.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk akuntabilitas usaha milik desa dengan pendampingan praktik pelaporan keuangan BUMDES.
Materi yang pertama disampaikan terkait SAK ETAP kemudian yang kedua terkait dengan perpajakan BUMDes.
Setelah itu, menggunakan google form terkait kepuasan peserta atas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.
Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah pengelola BUMDes, yaitu ketua BUMDes dan staf keuangan maupun pembukuan BUMDes
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan media yang Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Ke Ae 2 Jakarta, 23 November 2022 digunakan adalah aplikasi Zoom.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh tujuh peserta dari BUMDes Langgeng Lestari.
Desa Pandangbulia.
Kabupaten Singaraja.
Bali.
Materi disampaikan oleh dua pemateri yaitu pemateri dengan bidang keahlian akuntansi keuangan dan manajemen keuangan, serta pemateri dengan bidang keahlian perpajakan.
Gambar 3.
Materi tentang SAK ETAP Materi kedua yang disampaikan terkait dengan perpajakan BUMDes.
Materi ini berfokus pada pembahasan pajak penghasilan.
Penyampaian materi diawali dengan penjelasan mengenai konsep aturan perpajakan yang Kemudian, dijelaskan pula mengenai contoh perhitungan untuk memudahkan peserta dalam memahami konsep perpajakan yang telah disampaikan.
Gambar 1.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian Materi AuMeningkatkan Akuntabilitas Usaha Milik Desa: dengan Pendampingan Praktik Pelaporan Keuangan BUMDESAy.
Tema yang disampaikan ini ditujukan agar BUMDes Langgeng Lestari.
Desa Pandangbulia.
Kabupaten Singaraja.
Bali memahami penyusunan pelaporan keuangan BUMDes yang diharapkan dapat meningkatkan Gambar 4.
Materi tentang perpajakan BUMDes Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, peserta memerhatikan materi yang disampaikan dengan kondusif.
Selain itu, antusiasme peserta juga terlihat dari beberapa peserta yang mencatat pada buku tentang informasi yang penting.
Gambar 2.
Tema dari materi kegiatan pemberdayaan Materi yang disampaikan dibagi menjadi dua bagian utama.
Materi pertama terkait dengan penggunaan SAK ETAP sebagai solusi untuk SME (ETAP).
Materi ini menjelaskan mengenai pengertian, manfaat, isi, ruang lingkup SAK ETAP, pertanggungjawaban keuangan BUMDES, dan audit laporan keuangan BUMDES.
Selain itu, dijelaskan pula mengenai konsep dan privasi pervasif, penyajian laporan keuangan, dan kebijakan Gambar 5.
Antusiasme peserta Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Ke Ae 2
Jakarta, 23 November 2022
SIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA