PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM POLITIK ISLAM
(STUDI TOKOH DAN PEMIKIRAN K.
DR.
IDHAM CHALID)
Nasrur Rahman1.
Ahmadi Hasan2.
Jalaluddin3 1 Program studi Doktor Ilmu Syariah.
Fakuktas Pascasarjana.
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
Indonesia 2 Guru Besar Program studi Doktor Ilmu Syariah.
Fakuktas Pascasarjana, 3 Guru Besar Program studi Doktor Ilmu Syariah.
Fakuktas Pascasarjana.
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
Indonesia Email Koresponden: ahmadihasan@uin-antasari.
Abstract The abstract contains: This study focuses on finding out the thoughts of K.
Dr.
Idham Chalid about Islamic government and the ideal Islamic government system according to him.
This research is a library research.
Based on the data collected in the form of descriptions .
, this study uses a qualitative approach, namely the approach of character studies.
This study has found some of Idham Chalid's thoughts on Islamic politics, he tends to follow the group that believes that religion and state are mutually related, namely reciprocal and mutually beneficial.
He stated that it is not permissible to rebel against a legitimate government.
NU and the ummah are expected to be tawasuth and I'tidal, tasamuh, tawazun, and Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
He recognizes Pancasila as the basis of the State and does not need to replace it with Islamic ideology.
Islamic democracy is appropriate to be used in the Indonesian government.
The appointment of the President as ulil amr must be considered reasonable, because if not, his authority as a guardian judge for women who do not have a mahram could be a problem.
Idham Calid positions NU as a mediator between Muslims and the Indonesian State.
NU recognizes and supports a Democratic State, implementing the principle of Deliberation, based on the teachings of Aswaja, characterized by al-Tawassuth wa al-IAotidal and not opposing religion and state, but rather interconnected and in need.
Keywords: Idham Chalid.
NU.
Ulama.
Politics.
Islam Abstrak Abstrak berisi : Kajian ini difokuskan untuk mengetahui pemikiran-pemikiran Dr.
Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka .
ibrary researc.
Berdasarkan data-data yang terkumpul dalam bentuk deskripsi .
, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan pendekatan studi tokoh.
Penelitan ini telah menemukan beberapa @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
pemikiran Idham Chalid tentang politik Islam, beliau cenderung mengikuti kelompok yang berpandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkanmenguntungkan.
Beliau menyatakan bahwa tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah.
NU dan ummat diharapkan untuk bersifat tawasuth dan IAotidal, tasamuh, tawazun, dan Amar MaAoruf Nahi Munkar.
Beliau mengakui Pancasila sebagai dasar Negara dan tidak perlu menggantinya dengan ideologi Islam.
Demokrasi Islam adalah tepat digunakan dalam pemerintahan Indonesia.
Penetapan Presiden sebagai ulil amr harus dipandang wajar, karena kalau tidak maka kewenangannya sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai muhrim bisa menjadi masalah.
Idham Calid memposisikan NU menjadi penengah antara umat Islam dan Negara Indonesia.
NU mengakui dan mendukung Negara yang Demokratis, menerapkan prinsip Musyawarah, bersumber pada ajaran Aswaja, berkarakter al-Tawassuth wa al-IAotidal serta tidak mempertentangkan antara agama dan negara, akan tetapi saling berhubungan dan membutuhkan.
Kata Kunci : Idham Chalid.
NU.
Ulama.
Politik.
Islam Article history:
Received : 01/11/2024 Approved : 14/12/2024 STIS Darussalam Bermi https://ejournal.
id/index.
php/jd Pendahuluan NU (Nahdlatul Ulam.
, dikenal sebagai organisasi yang berhaluan AutradisionalAy yang dilawankan dengan AumodernisAy.
Disebut demikian, karena NU memang bertujuan untuk mempertahankan atau memelihara tradisi Islam yang disebut paham Auahlussunnah wa al jamaahAy .
Tradisi ini sebenarnya adalah sebuah konsensus besar di bidang teologi dan fikih.
bidang teologi.
NU mengikuti aliran kalam Asy`ariah dan Maturidiyah.
bidang fikih, mengikuti empat mazhab besar, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi`ie, mazhab Hanafie dan mazhab Hanbali.
Di Indonesia, ada juga organisasi-organisasi gerakan Islam yang memang mengikuti mazhab yang lebih khusus lagi, yakni Syafi`ie, sedang di bidang tasawuf mengikuti al Ghazali.
Di dunia Islam, ada juga yang mengikuti mazhab yang lebih spesifik, misalnya di Pakistan yang umat Islamnya cenderung mengikuti mazhab Hanafie, di Saudi Arabia, khususnya di Madinah, mengikuti mazhab Maliki dan di negara-negara Afrika Utara, banyak mengikuti mazhab Hanbali.
Umat Islam Indonesia sendiri dikenal sebagai penganut mazhab Syafi`ie.
Namun NU di Indonesia lebih AuterbukaAy, sehingga dalam pembahasan mengenai fikih
110 | Page
Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
JURDAR
STIS DARUSSALAM BERMI
ISSN: (P), 2775-8753 Ae(E), 2808-4462 Vol.
No.
2 (Juli-Desember 2.
Hlm.
atau hukum-hukum agama.
NU bisa melakukan analisis perbandingan Dengan haluan mempertahankan tradisi itulah, maka NU distigmatisasi sebagai cenderung kepada sikap AukonservatifAy yang dilawankan dengan AuprogresifAy.
Haluan ini umumnya dianggap curiga atau takut kepada perubahan dan kemajuan.
Sikap ini berhadapan dengan sikap progresif yang selalu mendorong perubahan dan terbuka terhadap perubahan.
Dalam konteks yang lebih baru, kelompok konservatif ini dianggap menjadi penghambat modernisasi atau pembangunan.
Jika modernisasi dan pembangunan umumnya ingin melakukan perubahan kelembagaan dan nilai-nilai tradisional yang dianggap mengahambat maka kelompok konservatif ini cenderung menolak dan mengahalangi perubahan tersebut.
NU yang artinya adalah AuKebangkitan UlamaAy lebih banyak mempertahankan diri dalam jaringan AujamaAoahAy atau AuorganisasiAy informal yang dilawankan dengan AujamAoiyahAy yang merupakan organisasi formal, dengan struktur dan fungsi yang jelas.
Ini tidak berarti bahwa jamaAoah itu kurang efektif dari jamAoiyah.
Karena jaringan informal itu ternyata cukup efektif yang didasarkan pada solidaritas mekanis yang dilawankan dengan solidaritas organis atau solidaritas fungsional.
Jaringan mekanis tersebut bertumpu pada jaringan ulama, jaringan keluarga dan jaringan lembaga, yaitu Namun ternyata, hal tersebut tidak menimbulkan protes dari umat NU.
Ini berarti bahwa.
NU telah mengikuti pandangan yang sekuler, yaitu yang memisahkan masalah agama dengan masalah politik.
Larangan memilih pemimpin dari kalangan Kristen.
Katholik atau agama lain adalah ketentuan Mungkin yang dimaksud dengan AupemimpinAy di situ adalah pemimpin agama, yang lazim disebut imam.
Jadi, tidak mungkin memilih salah seorang anggota pengurus NU dari kalangan agama lain.
Tapi di lingkungan partai politik semacam PKB, hal itu tidak dilarang.
Senada dengan KH.
Miftachul Akhyar.
KH.
Ahmad Subadar mengungkapkan jika warga NU bersikap apolitik maka Indonesia bisa hancur.
Kiai Subadar mencontohkan pada pemilu 2004 silam, jika warga NU tidak ikut berpartisipasi maka tatanan demokrasi yang diinginkan bangsa Indonesia tidak akan terwujud.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Miftah.
Kiai Subadar juga menggarisbawahi bahwa yang dimaksud politik dalam konteks hubungannya dengan NU bukan politik kekuasaan melainkan politik partisipatoris yaitu politik dimana NU juga berperan aktif dalam membangun bangsa dan Negara.
Pendapat berbeda dengan subtansi yang sama disampaikan Kiai Abdullah Schal, walaupun NU membutuhkan pemerintah, tetapi NU tidak ada 111 | Page @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
hubungannya dengan politik.
NU adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik.
Jika NU ada hubungannya dengan pemerintah maka itu hanya sebatas kewajiban sebagai rakyat.
Kiai Abdullah memahami bahwa peran politik yang diamainkan oleh NU haruslah sesuai dengan cita-cita para pendiri NU terdahulu, yakni ikut menciptakan masyarakat yang sejahtera.
Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa: Pertama.
NU tetap tidak bisa lepas dari politik, akan tetapi politik dalam perspektif NU adalah politik kebangsaan dan partisipatoris.
Kedua, dengan massa yang besar NU tidak mudah memisahkannya dengan politik, termasuk politik praktis.
Ketiga.
NU menjadikan politik sebagai instrumen dalam mencapai tujuantujuannya.
Duet antara Rais Am Kiai Wahab Chasbullah yang gigih dan pendobrak dengan Kiai Idham Chalid yang lemah lembut merupakan duet yang ideal.
Karena Kiai Wahab selalu bergerak sebagai perintis, pendobrak ibarat pasukan Sementara Kiai Idham Chalid sebagai penerus ibarat seorang diplomat yang menyelesaikan perjuangan di meja perundingan.
Di satu sisi NU bersikap tegas, di lain sisi memang harus melakukan kompromi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, sehingga sikap politik NU menjadi sangat lentur.
Inilah yang kemudian oleh para lawan politiknya dituduh sebagai oportunis.
Masa krisis yang sangat menentukan adalah saat Dekrit Presiden 1959 dengan kembali ke UUD 1945 yang berimplikasi penggantian sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin.
Proses itu diikuti NU secara kritis, presiden harus tetap bias dikontrol, harus tetap ada mekanisme check and balances.
Kalaupun akhirnya NU menerima, memang gelombang itu tidak lagi bisa ditolak, lagi pula memang situasi liberal yang anarkis itu telah merusak tidak hanya sendi-sendi politik negeri ini, tetapi juga telah melumpuhkan sendi-sendi sosial, sehingga kemerdekaan yang diproklamirkan tidak segera diisi dengan pembangunan.
Setiap pemimpin memiliki kelemahan, tidak terlepas pula Pak Idham.
Tetapi bila ditimbang maka sumbangan dan perjuangannya masih jauh lebih unggul, dibanding kelemahannya.
Bagaimanapun kebesaran NU juga berkat Bagaimanapun dinamika politik bangsa tahun 1950-1970-an yang meneguhkan landasan bangunan rumah Indonesia tidak lepas dari Itulah sebab perjuangannya perlu ditulis, ditafsirkan kembali agar langkah penting yag telah dirintis bisa dilanjutkan oleh generasi saat ini.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul AuPeran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
Dr.
Idham Chali.
Ay.
112 | Page
Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
JURDAR
STIS DARUSSALAM BERMI
ISSN: (P), 2775-8753 Ae(E), 2808-4462 Vol.
No.
2 (Juli-Desember 2.
Hlm.
Pembahasan Idham Chalid: Riwayat Hidup Dan Gaya Kepemimpinannya Kelahiran Idham Chalid Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1922 di Setui, dekat Kecamatan Kotabaru, bagian tenggara Kalimantan Selatan, dan merupakan anak sulung dari lima bersaudara.
Ayahnya H Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai.
Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 kilometer dari Banjarmasin.
Saat usia Idham enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya.
Idham menghabiskan masa kecilnya di Amuntai.
Karena kecerdasannya.
Idham langsung ditempatkan di kelas II ketika mendaftar masuk Sekolah Rakyat (SR) Amuntai.
Kemampuannya berpidato pun sudah terasah sejak kecil, dan terus berkembang sampai besar, dari pidato biasa, sampai menjadi juru kampanye.
Tak tanggung-tanggung, daAoi kondang selevel Zainuddin MZ dan Syukron Makmun pun pernah berguru padanya.
Kemampuannya ini pula yang dikombinasikan dengan kecerdasan dan kerendahan hati, yang menjadi modal bagi perjalanannya di dunia politik.
menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1935.
Sebagai tipikal ulama pelopor pendirian perguruan agama, dia tidak hanya mendirikan sekolah di Amuntai, tetapi juga di berbagai wilayah di Hulu Sungai.
Murid-murid dia yang terkemuka juga diberi tugas membuka sekolahsekolah agama jika telah kembali ke daerah mereka.
Ia yang lulusan Al-Azhar merekrut ulama-ulama setempat yang sebagiannya lulusan Makkah dan memberikan keleluasaan bagi pengembangan sekolah.
Bila telah ada generasi muda yang dinilai siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan, dia akan menyerahkannya dan pergi ke daerah lain untuk mendirikan perguruan agama yang lain.
Sekolah ini diganti namanya menjadi Madrastur Rasyidiyah, dengan pengertian bahwa perguruan Islam ini adalah warisan sekaligus cita-cita Tuan Guru Abdurrasyid yang harus terus diperjuangkan.
Kepemimpinan sekolah ini diserahkan oleh Tuan Guru H.
Abdurrasyid kepada H.
Juhri Sulaiman pada 22 113 | Page @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
Agustus 1931, karena dia akan pergi ke Kandangan (HSS) untuk mendirikan perguruan Islam di sana.
Pendidikan dan Kontribusi Idham Chalid dalam Dunia Pendidikan Idham Chalid diundang ke Jepang, dan kabar tersebut sampai ke kampung halamannya.
Orang tuanya bukannya senang, mereka justru Hal ini wajar karena Jepang datang ke Indonesia bukan sebagai tamu atau penolong, melainkan penjajah yang menggantikan Belanda.
Ditambah kerinduan setelah lima tahun berpisah, orang tua Idham memanggilnya pulang.
Pada tahun 1945.
Idham kembali ke Kalimantan Selatan.
Tidak berselang lama ia diminta menjadi Kepala di sekolahnya dulu.
Madrasatur Rasyidiyyah.
Sekolah tersebut mengalami kekosongan pimpinan dalam rentang waktu hampir satu tahun, sejak 1944, terkait dengan semakin ketatnya pengawasan dari pihak Jepang.
Berbekal pengetahuan dan pengalaman di tanah rantau Idham Calid kembali dengan membawa semangat perubahan ke dalam almamaternya.
Idham Calid merubah nama sekolah tersebut diubah menjadi Normal Islam Amuntai.
Normal berasal dari bahasa Belanda (Noormaa.
yang berarti sekolah lanjutan.
Nama ini nampaknya merujuk pada sekolah AuNormal IslamAy Padang (Sumatera Utar.
yang merupakan almamater sebagian besar guru yang mengajar Idham ketika di Gontor.
Perubahan nama ini seiring dengan perubahan sistem pengajaran dan pendidikan yang disesuaikan dengan yang diikuti Idham di PM Gontor.
Sistem pengajaran ini sudah mendapat pondasi karena pimpinan sekolah sebelum Idham telah mengenalkannya.
Kepala sekolah tersebut adalah H.
Arif Lubis yang merupakan lulusan Normal Islam Padang dan pernah mengajar di Gontor.
Semangat lain yang dibawa Idham adalah semangat kebangsaan.
Sebagai anak zaman yang terlahir dan tumbuh di zaman revolusi kemerdekaan.
Idham Chalid mendapatkan kesadaran tentang Indonesia Merdeka.
Kemungkinan besar kesadaran ini telah didapat sewaktu masih di Amuntai dan diperkuat saat bersekolah di Gontor.
Kesadaran yang sama AuditularkanAy dan ditanamkan kepada murid-muridnya di Normal Islam Amuntai pada saat proses belajar mengajar di kelas.
Idham bersama teman-temannya mendirikan Ittihad al MaAoahid al
Islamiyyah (IMI) atau Ikatan Sekolah-sekolah Islam, hal ini menunjukkan kecenderungan aktifisnya dan kemampuannya mengorganisir massa terlihat 114 | Page
Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
JURDAR
STIS DARUSSALAM BERMI
ISSN: (P), 2775-8753 Ae(E), 2808-4462 Vol.
No.
2 (Juli-Desember 2.
Hlm.
Sebagaimana telah disebutkan, ada kecenderungan untuk mendirikan perguruan-perguruan agama dalam masyarakat di Amuntai.
Pada saat kekuasaan Jepang di Hindia Belanda hampir lumpuh, kondisi perguruanperguruan Islam di daerah ini sangat menyedihkan sebagai akibat ketatnya sistem yang dijalankan oleh Jepang.
Tidak sedikit sekolah yang tutup karena dicurigai pemerintah Jepang.
Idham melihat adalah saat yang tepat bagi perguruan-perguruan yang masih tersisa untuk bangkit kembali.
Karir Politik Idham Chalid Idham Calid adalah seorang ulama dan politikus pelaku filosofi air.
Dia seorang tokoh Indonesia yang pernah menjadi pucuk pimpinan di lembaga eksekutif, legislatif dan ormas (Wakil Perdana Menteri.
Ketua DPR/MPR, dan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulam.
Juga pernah memimpin pada tiga parpol berbeda yaitu Masyumi.
NU dan p.
Laksana air, peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar University.
Kairo, ini seorang tokoh nasional, yang mampu berperan ganda dalam satu situasi, yakni sebagai ulama dan politisi.
Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel dan akomodatif dengan tetap berpegang pada tradisi dan prinsip Islam yang diembannya.
Demikian pula sebagai politisi, ia mampu melakukan gerakan strategis, kompromistis, bahkan pragmatis.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 tuan Hayakawa.
Borneo Minseibu Cokan, memanggil tokoh-tokoh pergerakan di Banjarmasin, yaitu Hadariyyah M.
Mr.
Rusbandi dan Pangeran Muda Ardi Kesuma.
Dijelaskan pada mereka bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan dalam waktu dekat tentara sekutu akan tiba di Banjarmasin.
Pemerintah Jepang juga menyarankan agar di Banjarmasin didirikan sebuah partai politik.
Tuan Hayakawa semula mengharapkan agar PRI bisa membela kepentingan Jepang, sehingga segenap fasilitasnya digunakan untuk mengembangkan partai ini.
Tetapi, orang-orang Jepang itu harus gigit jari karena keberpihakan pengurus PRI justru kepada kemerdekaan RI.
Pada Kabinet Orde Baru yang pertama Idham diangkat menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat dalam kurun waktu 1967 hingga 1970.
Kemudian dia menduduki posisi Menteri Sosial di tahun 1970 sampai 1971.
Ini adalah sebuah pembuktian bahwa walaupun Idham mempunyai hubungan dekat dengan Orde Lama, dia tetap dianggap penting oleh pemerintah Orde Baru hingga dua kali menjabat dalam Kabinet.
115 | Page @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
NU akhirnya bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan di tahun 1973, hal ini dikarenakan pada tahun 1971.
Pemilu pertama di masa Orde Baru dilangsungkan.
Pemilu ini merupakan yang kedua sekaligus yang terakhir bagi partai Nahdlatul Ulama karena Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai yang lebih ekstrim dari yang dilakukan Soekarno.
Kebijakan tersebut ditempuh melalui fusi atau penggabungan beberapa partai yang memiliki kedekatan atau kesamaan Hal ini dilakukan oleh Orde Baru sebagai bagian dari programnya menata kehidupan berpolitik.
Karya.
Publikasi, dan Penghargaan untuk Idham Chalid Idham menulis untuk Duta Masjarakat, sebuah koran milik Nahdlatul Ulama.
Satu artikel yang cukup penting berkaitan dengan aktivitas dan pemikirannya di masa Demokrasi Terpimpin berjudul AuHaluan PolitikAy yang diterbitkan tahun 1965 oleh majalah AuApi IslamAy.
Meskipun Idham bukanlah seorang penulis produktif dan kemampuan menulisnya tidak sebaik performanya ketika berpidato, tidak berarti tidak ada karya yang Beberapa judul tulisan tersebut di atas membuktikannya.
Idham menghasilkan sebuah naskah yang akhirnya diterbitkan sewaktu ia dipenjara pada tahun 1949.
Judulnya AuBertamasya ke CakrawalaAy, dan diterbitkan atas kerja sama dengan Haspan Hadna.
Pemimpin redaksi AuIndonesia BerjuangAy, karya ini dihasilkan sewaktu masih aktif di pergerakan kemerdekaan di Kalimantan,.
Sebuah karya tentang Parlemen yang disusun sewaktu ia menjadi anggota DPRS mewakili Kalimantan.
Buku tersebut berjudul AuParlemen.
Organisasi, dan Tjara BekerdjanjaAy dengan Astanabuku Abede Semarang sebagai penerbitnya.
Diterbitkan tahun 1951, dan menjadi semacam buku panduan memahami apa itu parlemen dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan bernegara.
Tentu saja parlemen yang dimaksud adalah parlemen di alam demokrasi liberal, yakni saat partai-partai begitu berkuasa.
Idham tidak cuma membicarakan hal-hal teknis di sini, tetapi ada juga tinjauan historis dan pengalaman negara-negara lain dalam menjalankan Demokrasi.
Gaya Kepemimpinan: Kesamaan.
Pengaruh dan Keyakinan Idham
Chalid
116 | Page
Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
JURDAR
STIS DARUSSALAM BERMI
ISSN: (P), 2775-8753 Ae(E), 2808-4462 Vol.
No.
2 (Juli-Desember 2.
Hlm.
Dalam beberapa hal.
Idham Chalid memiliki beberapa kesamaan dengan Presiden Soekarno.
Kesamaan ini besar artinya dalam hubungan kedua tokoh ini dalam perjalanan politik, baik Idham dan NU.
Pengaruh yang juga tidak kalah pentingnya berasal dari Kiai Wahab Chasbullah.
Cukup aman untuk mengatakan bahwa gaya berpikir dan bersikap Idham sangat dipengaruhi oleh Rais AoAam NU tersebut.
Soekarno lebih suka mengatur taktik dan strategi politiknya sendiri.
tidak mempunyai partai yang selalu menyokongnya tetapi mengandalkan karisma dan kemampuan membaca situasi dengan cerdas.
PNI yang dulu didirikannya tidak lagi menjadi partainya sesudah kemerdekaan.
Kemampuannya memanipulasi dan bermain di antara partai-partai besar dan militerlah yang membuatnya berhasil mendirikan sistem Demokrasi Terpimpin.
Ini menunjukkan bahwa baik Idham maupun Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang mempribadi .
NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERAN NAHDATUL
ULAMA DALAM PERCATURAN POLITIK PEMERINTAHAN DI
INDONESIA
Teori Hubungan Islam dan Negara Relasi antara Islam dan Negara di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang.
Relasi ini ditandai dengan asal mulanya Islam masuk di Nusantara, sekitar abad 7 Masehi.
Dalam perjalanan awal ini.
Islam berinteraksi dengan sosio kultural yang ada seperti hinduisme dan animisme.
Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti.
Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam.
Malaka.
Demak.
Cirebon serta Ternate.
Para penguasa KerajaanKerajaan ini berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab.
Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M.
lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu/Budha di Nusantara seperti Majapahit.
Sriwijaya dan Sunda.
Dibalik semua itu Islam mampu menancapkan pengaruhnya dalam sejarah Indonesia.
Sehingga beberapa abad kemudian Islam malah menjadi penggerak untuk perkembangan politik di Indonesia.
Buktinya, perlawanan 117 | Page @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
menghadapi kolonial Belanda untuk memperoleh kemerdekaan terlepas dari belenggu penjajah, dimotori oleh pergerakan-pergerakan Islam baik yang bersifat lokal tradisional maupun nasional modernis.
Fenomena politik Islam kemudian berlanjut kepada proses pembentukan identitas negara, walaupun pada akhirnya Islam harus berkompromi dalam proses pembangunan identitas bangsa tersebut.
Namun, kompromi ini dikemudian hari menjadi bomerang bagi Islam Politik, seperti yang terjadi pada masa rezim Orde Baru bahkan identitas Islam Politik semakin tidak jelas di masa Orde Reformasi.
Untuk memahami fenomena Islam Politik Indonesia, maka harus ada upaya teoritis untuk menjelaskan Islam Politik di Indonesia.
Menurut Bahtiar Effendy ada lima teori untuk menafsirkan fenomena Islam Politik di Indonesia, yakni Dekonfessionalisasi Islam.
Domestikasi Islam.
Skismatik dan Aliran.
Perspektif Trikotomi, dan Islam Kultural.
Teori Dekonfessionalisasi Islam Dikembangkan oleh C.
Van Nieuwenhuijze.
Teori ini diambil dari karyanya berjudul.
AuThe Indonesian State and Deconfessionalized Muslim ConceptsAy.
Pandangan teori ini menyatakan secara garis besarnya, bahwa sebagaimana yang pernah terjadi di Belanda dalam rangka menyatukan perbedaan antar kelompok agama dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara, maka seluruh identitas keyakinan, simbol-simbol kelompok yang eksklusif harus bisa ditinggalkan untuk sementara waktu dalam rangka mencapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar.
Teori Domestikasi Islam Dikembangkan oleh Harry J.
Benda.
Teori ini dikembangkan dari Magnum Opusnya.
The Crescent and The Rising Sun.
Serta tulisannya yang berjudul Continuity and Change in Indonesia Islam.
Dalam pandangan teorinya ia menggambarkan.
Islam walau sehebat apapun perkembangannya di Indonesia, kekuatan lokal senantiasa terus memainkan dominasinya sehingga dinamika Islam yang sesungguhnya itu lumpuh.
AuterdomestikasiAy dalam lingkup lokalitasnya.
Fenomena AusinkretikAy merupakan sesuatu yang sangat realistik untuk segera menyatakan bahwa kekuatan Islam yang agung itu selalu termakan oleh kekuatan lokalnya.
Bahkan bukan sekedar itu, dalam pandangan Benda, bangkitnya kesultanan Mataram, sebenarnya merupakan sebuah penolakan terhadap Islam yang sebenarnya di Demak.
Benda menggambarkan.
Mataram Islam sebenarnya 118 | Page
Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
JURDAR
STIS DARUSSALAM BERMI
ISSN: (P), 2775-8753 Ae(E), 2808-4462 Vol.
No.
2 (Juli-Desember 2.
Hlm.
sebagai sebuah simbiosis dari kekuatan Hindu Jawa, dan ia merefleksikan simbol kekuatan yang sesungguhnya dalam melawan kekuatan Islam pesisir Demak sebagai kekuatan skripturalis Islam.
Teori Skismatik dan Aliran Teori ini dikembangkan oleh Robert Jay dan Clifford Geertz.
Dari tulisan Jay di antaranya.
Santri and Abangan: Religious Schism in Rural Central Java, dan bukunya Religion and Politisc in Rural Central Java.
Sementara Geertz banyak juga dia menulis dan yang paling populer adalah The Religion of Java.
Pandangan Jay dalam melihat Islam di Indonesia nampaknya agak mirip seperti apa yang dilihat oleh Harry J Benda, bahwa di Indonesia khususnya Jawa -karena mayoritas penelitian mereka pada umumnya dilakukan di Jawa, khususnya Jawa Tengah- ada suatu kekuatan di luar Islam yang senantiasa menyaingi bahkan AumenjinakanAynya.
Benda menyebutnya sebagai kekuatan Hindu-Jawa, sedangkan Jay melihatnya sebagai kelompok abangan.
Teori Trikotomi Teori ini dikembangkan oleh Allan Samson.
Dia menulis pikirannya yang tersebar ke dalam beberapa buku.
AuIslam and Politics in IndonesiaAy.
AuPolitical Participation in Modern IndonesiaAy, dan AuConceptions of Politics.
Power and Ideologi in Contemporary IndonesiaAy.
Dalam kenyataannya, kelompok santri di Indonesia-yang terwadahi dalam NU.
Muhammadiyah dan Masyumi-setidak-tidaknya memiliki karakter yang sangat variatif .
ada yang fundamentalis, reformis dan akomodatif.
Yang dimaksud kelompok-kelompok santri dalam pandangan Samson di antaranya adalah mereka-mereka yang tetap mempertahankan Islam sebagai basis dan norma-norma dalam berpolitiknya.
Akan tetapi perbedaan itu terasa akan nampak dalam penyikapan mereka terhadap keinginan, gagasan, ide dan kemauan politiknya terutama ketika menghadapi realitas yang berbeda.
Kenyataan berpolitik mereka tercermin dari karakter masing-masing gerakan dan strategi yang dilakukannya.
Teori Islam Kultural Teori ini dikembangkan oleh Donald K.
Emmerson.
Teorinya terdapat dalam beberapa tulisannya di antaranya.
AuIslam in Modern Indonesia .
Political Impasse.
Cultural OpportunityAy.
AuIslam and Regime in Indonesia .
Who`s Coopting Whom ?Ay.
119 | Page @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
Pemikiran Islam tentang Negara Sejak akhir abad XIX pemikiran politik di kalangan pemikir-pemikir Islam mengalami pergeseran, dan berkembanglah pluralitas pemikiran tentang Islam dan tata negara.
Enam pemikir yang dapat dianggap mewakili pemikiran politik Islam Zaman Klasik dan pertengahan pada dasarnya menerima dan tidak mempertentangkan lagi keabsahan sistem pemerintahan monarki yang mereka temukan pada zaman mereka masing-masing, dengan seorang khalifah, sultan atau raja memerintah atas dasar turun temurun, supra nasional, dan dengan kekuasaan yang mutlak atau hampir mutlak, berdasarkan prinsip bahwa dia adalah bayangan Allah di bumi.
Baru menjelang akhir abad XIX pemikiran politik Islam mengalami perkembangan, dan mulai timbul keanekaragaman dan perbedaan pendapat yang cukup mendasar di antara para pemikir Islam, hal itu terutama disebabkan oleh tiga faktor: pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh sebab-sebab kedua, tantangan negara-negara Eropa terhadap integritas politik dan wilayah dunia Islam yang berujung pada dominasi atau penjajahan, dan ketiga, keunggulan negara-negara Eropa dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.
Pemikiran Islam tentang Negara di Indonesia Selagi pemikiran tentang Islam dan tata negara di Indonesia belum jauh berkembang, kiranya dapat dikatakan bahwa di antara para tokoh politik Islam di negeri ini, yang menduduki strata kepemimpinan dalam partai-partai Islam, terdapat semacam konsensus bahwa demokrasilah sistem pemerintah yang sesuai dengan, atau paling mendekati, ajaran Islam.
Menurut tokoh-tokoh PSII, dalam negara Indonesia Merdeka sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan sistem yang Islami.
Sedangkan tokoh-tokoh Masyumi dan NU masih memperlihatkan keprihatinan terhadap kemungkinan DPR/pemerintah mengundangkan undang-undang yang bertentangan dengan ajaran atau hukum Islam.
Tokoh-tokoh tersebut pada dasarnya juga dapat menerima baik Pancasila.
Kalau kemudian dalam Konstituante mereka memperlihatkan keseganan mereka untuk menerima Pancasila, tampaknya perubahan sikap itu terutama disebabkan oleh kecurigaan terhadap penafsiran Pancasila oleh golongan sekularis.
Dalam hubungan ini seorang ilmuwan Islam Indonesia
120 | Page
Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
JURDAR
STIS DARUSSALAM BERMI
ISSN: (P), 2775-8753 Ae(E), 2808-4462 Vol.
No.
2 (Juli-Desember 2.
Hlm.
pernah berucap bahwa dia menyangsikan ada seorang pemikir politik Islam yang sanggup merumuskan prinsip-prinsip dan tata nilai etika politik yang terdapat pada Islam dalam rumusan-rumusan yang lebih baik dari Pancasila.
Nahdlatul Ulama dari Masa ke Masa Nahdlatul Ulama pada Masa Kolonial dan Kemerdekaan Pada saat kegiatan reformasi Islam di Indonesia mulai berkembang luas di awal abad XX, para ulama belum begitu terorganisasi.
Namun, mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat.
Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun kematian seorang kiai, secara berkala mengumpulkan masyarakat sekitar atau pun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar di seluruh Nusantara.
Selain itu, perkawinan di antara anak para kiai atau para murid yang baik, seringkali mempererat hubungan ini.
Tradisi yang mengharuskan seorang santri pergi dari satu pesantren ke pesantren lain guna menambah pengetahuan agamanya juga ikut andil dalam memperkuat jaringan hubungan ini.
Nahdlatul Ulama pada Masa Orde Lama Sejak September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jawa, mewakili sekutunya.
Belanda, yang berusaha menanamkan kembali kekuasaannya di Hindia Belanda.
Jakarta.
Bandung dan Semarang telah jatuh ke tangan mereka dan kedatangan mereka ditunggu di Surabaya.
Menghadapi ancaman ini, para ulama NU berkumpul pada tanggal 22 Oktober dan menyatakan Perang Jihad (Djihad fi Sabililla.
melawan sekutu Inggris-Belanda.
Para ulama Aumemohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan.
Agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannyaAy.
Lalu, mereka menganjurkan.
Ausupaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat AosabilillahAo untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama IslamAy.
Nahdlatul Ulama pada Masa Orde Baru Muktamar NU di Bandung pada tahun 1966 telah memilih pengurus PBNU yang baru, dan HM Subchan ZE terpilih sebagai Ketua I PBNU dengan perolehan suara terpaut sedikit dengan perolehan suara yang diperoleh Kiai Idham Chalid yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum Tanfidziah PBNU.
Manuver pertama KAP Gestapu adalah menyelenggarakan rapat akbar di 121 | Page @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
Lapangan Banteng.
Jakarta Pusat, dengan pembicara utama Ketua KAP Gestapu Subchan ZE.
Tema utama rapat akbar itu adalah tuntutan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
Hanya dalam tempo yang singkat KAP Gestapu di daerah-daerah pun segera terbentuk.
KAP Gestapu juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi lahirnya kesatuan-kesatuan aksi yang lebih spesifik seperti KAMI untuk mahasiswa.
KAPI untuk pelajar.
KASI untuk sarjana dan Kesatuan-kesatuan itu mulai turun ke jalan melancarkan demonstrasi di Jakarta pada 10 Januari 1966 menuju ke Istana Negara.
PEMIKIRAN POLITIK IDHAM CHALID TENTANG ISLAM DAN
NEGARA
Idham Chalid adalah seorang praktisi politik yang berlatar belakang Islam Nasionalis, sehingga beliau bisa berdaptasi dengan suasana perpolitikan di Indonesia.
Dilihat dari latar belakang pendidikannya di masa muda, beliau adalah alumni Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, di sana tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu umum sebagai bekal nantinya untuk terjun ke masyarakat Mungkin ini salah satu penyebab beliau bisa menyesuaikan diri dengan perpolitikan di tanah air Indonesia ditambah lagi kepribadian beliau yang ramah dan santun sehingga semakin memantapkan kedudukan beliau di panggung perpolitikan Indonesia.
Idham Chalid tidak banyak meninggalkan pemikiran-pemikiran di bidang politik, akan tetapi dari gerak langkah beliau semasa berkecimpung di dalam dunia politik dapat dibaca bahwa tingkah laku beliau dalam berpolitik adalah pencerminan dari pemikiran politik kaum tradisionalis atau Nahdhatul Ulama, jadi bisa dikatakan bahwa pemikiran politik beliau adalah juga pemikiran politik Nahdhatul Ulama, karena beliau selama beberapa dekade adalah repsentasi dari politik Nahdhatul Ulama di panggung perpolitikan Kesimpulan Kesimpulan berisi ringkasan jawaban tujuan penulisan, kemungkinan penerapan atau pengembangan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian Tulisan kesimpulan menggunakan Times new roman12 Tebal, huruf awal capital dengan spasi bawah 6pt.
Isi penutup menggunakan Garamond12 normal, margin lurus dengan spasi atas dan bawah 0pt.
122 | Page
Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
JURDAR
STIS DARUSSALAM BERMI
ISSN: (P), 2775-8753 Ae(E), 2808-4462 Vol.
No.
2 (Juli-Desember 2.
Hlm.
Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap literatur yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pemikiran politik K.
Dr.
Idham Chalid tentang relasi Islam dan Negara dalam konteks ke-Indonesiaan, yaitu:
Bahwa beliau cenderung mengikuti kelompok yang berpandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan.
Dalam kaitan ini, agama membutuhkan negara.
Sebab, melalui negara, agama dapat berbiak dengan baik.
Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui kekuasaan negara.
Begitu juga sebaliknya.
Negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.
Paradigma Nahdlatul Ulama tentang hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik.
Aplikasi paradigma ini terletak pada pelaksanaan syariat Islam oleh warga masyarakat, tidak untuk dilegal formalkan dalam kehidupan kenegaraan.
NU justru memperjuangkan tegaknya tujuan umum syariat .
aqashid al-syariAoa.
seperti keadilan, kejujuran, toleransi, kemaslahatan umum, hak asasi manusia, amar maAoruf nahi munkar, dan sebagainya.
Dengan demikian Paradigma NU tentang hubungan antara Islam dan negara bersifat Simbiotik, artinya negara membutuhkan agama sebagai bangunan moral dan etika begitu juga agama membutuhkan negara sebagai pengawal untuk menjaga keberlangsungan eksistensi agama.
Bahwa tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah.
dan ummat diharapkan untuk bersifat tawasuth dan IAotidal, tasamuh, tawazun, dan Amar MaAoruf Nahi Munkar.
Bahwa beliau mengakui Pancasila sebagai dasar Negara dan tidak perlu menggantinya dengan ideologi Islam, karena memang Pancasila masih ditafsirkan memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam.
NU sendiri mendukung Pancasila dan menolak penegakkan Negara Islam/khilafah.
Pada awalnya memang NU memiliki perjuangan untuk mendirikan pemerintahan Islam, namun karena hal tersebut tidak mugkin dilakukan, dan dinilai bahkan memaksakan pendirian pemerintahan Islam akan menimbulkan banyak mudharat daripada maslahat yang didapat, maka beliau berkesimpulan bahwa 123 | Page @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
menerima Pancasila sebagai dasar Negara lebih baik daripada mendirikan pemerintahan Islam.
Beliau mendasarkan kepada dalil ushul fikih yang artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.
Pandangan NU tentang Pancasila dan NKRI.
Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tidak termasuk organisasi yang mendukung gagasan tentang formalisasi Syariat Islam sebagai dasar negara.
NU justru secara tegas menolak gagasan tersebut.
Dalam pandangan Nahdlatul ulama`.
Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik indonesia bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat mengganti kedudukan agama.
Nahdlatul Ulama juga memandang bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat .
UUD 1945,yang menjiwai sila-sila yang lain,mencerminkan Tauhid menurut keimanan dalam Islam.
NU sebagai Jam`iyah tidak menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia.
mengharapakan setiap persolan apapaun yang terjadi di Indonesia jangan sampai berujung pada disintegrasi bangsa apalagi sampai terjadi pemisahan kewilayahan dari NKRI.
NU juga memperkuat gerakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
Inilah praksis kebangsaan yang dijalankan oleh NU yang menunjukkan tingginya nasionalisme yang dimliki oleh kaum Nahdliyyin.
Dengan ketegasan sikap dan keputusan yang telah diambil oleh NU dalam merespon merebaknya gerakan formalisasi syariat Islam di Indonesia maka posisi dan peran NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah jelas.
Untuk langkah berikutnya adalah NU perlu melakukan sosalisasi kepada semua warga NU serta masyarakat luas mengenai keputusannya menyangkut sikap dan pandangan NU tentang NKRI.
Pancasila, dan UUD 1945 dalam sistem kebangsaan di Indonesia ditambah dengan gagasan-gagasan moderatnya, baik secara internal maupun eksternal.
Bahwa demokrasi dalam Islam sangat berbeda dengan demokrasi liberal Barat .
enunjuk pada sistem Parlemente.
yang memakai de helft plus een altijd gelijk .
eparuh lebih satu, harus selalu bena.
Demokrasi Islam juga bukan demokrasi pura-pura .
chijn democrati.
dimana seorang diktator telah memutuskan sesuatu 124 | Page
Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
JURDAR
STIS DARUSSALAM BERMI
ISSN: (P), 2775-8753 Ae(E), 2808-4462 Vol.
No.
2 (Juli-Desember 2.
Hlm.
sebelum musyawarah.
Musyawarah yang berlangsung kemudian tidak lebih sebagai formalitas untuk melegalisir kemauan para diktator saja.
Syura .
adalah suatu cara menyelesaikan masalah dalam tradisi Islam.
Al-QurAoan menyebutnya.
Rasulullah menganjurkannya, para sahabat mempraktikkannya, baik semasa Rasulullah masih hidup maupun sepeninggalnya, kaum intelektual muslim mengapresiasi dan berusaha mencari rumusan agar syura bisa terlembagakan dalam negara atau pemerintahan Islam.
Syura adalah bukti demokrasi dalam Islam, atau bisa disebut demokrasi Islam.
Syura mengharapkan munculnya beragam alternatif pemecahan dan memicu solidaritas masyarakat.
Dalam syura tidak ada pemaksaan mayoritas atas minoritas, karena tujuannya bukan cari menangmenangan atau berdebat dengan kata-kata.
Seorang pemimpin harus selalu bermusyawarah dengan orang yang ahli .
hl hall wa al aq.
Suara mayoritas bukanlah yang utama dalam mengambil keputusan.
semata-mata bersandar pada suara mayoritas bisa membawa pada Artinya, bila dirasa tidak cocok, pemimpin boleh mengambil keputusan yang berbeda dengan forum musyawarah.
Oleh karena itu, syura sejalan dengan konsep demokrasi Terpimpin.
Catatannya adalah.
Islam tidak menginginkan kediktatoran.
Harus ada saling menghargai antara ahl hall wa al aqd dan pemimpin.
Rasa saling menghargai ditambah dengan kesadaran akan tanggung jawab pada rakyat akan menghindarkan bahaya kediktatoran.
Bahwa kedudukan ulil amr di kepulauan Nusantara sangat penting.
Penetapan Presiden sebagai ulil amr harus dipandang wajar, karena kalau tidak maka kewenangannya sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai muhrim bisa menjadi masalah.
Mungkin kriteria ulil amr memang sangat berat tetapi dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia ini perlu ada jalan keluar.
Para pendiri bangsa di masa awal sudah memikirkan masalah ini, karena itu mereka menetapkan Presiden RI sebagai ulil amr lid dharurah, yakni ulil amr dalam kondisi darurat.
Dengan demikian segala urusan yang menuntut legalitas ulil amr sudah dapat dianggap 125 | Page @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
Idham Calid memposisikan NU menjadi penengah antara umat Islam dan Negara Indonesia.
NU mengakui dan mendukung Negara yang Demokratis, menerapkan prinsip Musyawarah, bersumber pada ajaran Aswaja, berkarakter al-Tawassuth wa al-IAotidal serta tidak mempertentangkan antara agama dan negara, akan tetapi saling berhubungan dan membutuhkan.
Penulisan Daftar Pustaka Abbas.
Siradjuddin.
I`tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah.
Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
Abdusshomad.
Muhyiddin.
Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Kehidupan Sehari-hari.
Malang: Pustaka Bayan, 2004.
Abu Faris.
Muhammad Abdul Qadir, al-Nizham al-Siyasi fi al-Islam.
Amman:
Dar al-Furqan, 1986.
al-Bayjuri.
Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-SyafiAoi.
Tuhfah al-Murid:
Syarh Aoala Jauharah al-Tauhid.
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
al-Khin.
Musthafa, et.
, al-Fiqh al-Manhaji Aoala Madzhab al-Imam alSyafi`i.
Dimsyaq: Dar al-Qalam, 2005.
An-Nawawi.
Yahya bin Syaraf.
Minhaj al-Abidin wa Umdat al-Mutfiin.
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
Audah.
Abdul Malik, et.
, al-Tsaqafah al-Islamiyah.
Shana`a: Maktabah alIrsyad, 2005.
Effendy.
Bahtiar.
Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, terj.
Ihsan Ali-Fauzi.
Jakarta: Paramadina.
Edisi Digital, 2011.
Fadeli.
Soeleiman, dan Subhan.
Mohammad.
Antologi NU: Sejarah-IstilahAmaliah-Uswah.
Surabaya: Khalista, 2007.
Feillard.
Andree.
Islam et Armee Dans LAoIndonesie Contemporaine Les Pionners de la Tradition, diterjemahkan oleh Lesmana.
NU vis a vis Negara: Pencarian Isi.
Bentuk dan Makna.
Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999.
Hasan.
Muhammad Tholhah.
Ahlussunnah wal Jama`ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU.
Jakarta: Lantabora Press, 2005.
Hibtur.
Abdul Aziz Salih.
Ushul wa MabadiAo al-Idarah al-Ammah: Dirasah Muqaranah.
Aden: Dar Jamiah Aden, 2000.
126 | Page
Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum
JURDAR
STIS DARUSSALAM BERMI
ISSN: (P), 2775-8753 Ae(E), 2808-4462 Vol.
No.
2 (Juli-Desember 2.
Hlm.
LTN NU Jawa Timur.
Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam.
Keputusan Muktamar.
Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama .
6 Ae 2.
Surabaya: Khalista, 2007.
Mandan.
Arief Mudatsir .
Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid:
Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah.
Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008.
Muhajir.
Ahmad.
Idham Chalid: Guru Politik Orang NU.
Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, 2007.
Muhtadi.
Asep Saeful.
Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif.
Jakarta: LP3ES, 2004.
Muzadi.
Abdul Muchith.
NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 65 Th.
Ikut NU).
Surabaya: Khalista, 2006.
Poerwadaminta.
WJS.
Kamus Umum Bahasa Indonesia.
Jakarta: balai Pustaka, 1976.
Qibtiah,AyPemikiran Politik Ibnu Khaldun,Ay Medina-Te: Jurnal Studi Islam.
Vol.
No.
Juni 2007.
Shodiq.
JaAofar.
Pertemuan Antara Tarekat dan NU : Studi Hubungan Tarekat dan NU Dalam Konteks Komunikasi Politik 1955-2004.
Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2008.
Sudarsono.
Kamus Hukum.
Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Syadzali.
Munawir.
Islam dan Tata Negara: Ajaran.
Sejarah, dan Pemikiran.
Jakarta: UI-Press, 1993.
Tim PW.
LTN-NU Jawa Timur.
Sarung & Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan.
Surabaya: Khalista, 2008.
Wahid.
Marzuki dan Abdul Muqsith Gazali.
Relasi Agama dan Negara:
Perspektif Pemikiran Nahdhatul Ulama.
ACIS ke-10, 1-4 November Zulfikar.
Irfan,AyKonfigurasi Pemikiran Politik Islam Imam al-Haramain,Ay alFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman.
Vol.
No.
Juli-Desember 2008.
Internet:
Friedman.
Marilyn.
Family Nursing: Theory & Practice.
//w.
com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut Para Ahli.
April 2.
127 | Page @Copyright_ Nasrur Rahman.
Ahmadi Hasan.
Jalaluddin.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.
DR.
Idham Chali.
http : // az3ly4.
com/2011/05/12/peranan-islam.
Mei http://permatahatiku2020.
com/2012/04/25/apa-itu-politikIslam.
April 2.
//socio-politica.
com/2010/07/19/partai-nu-bersama-kh-idham-chalid.
April 2.
http://id.
org/wiki/Politik Islam.
April 2.
http://serbamakalah.
com/2013/02/siyasah-politik-islam.
April 2.
http://walliyudin.
com/2013/02/partai-politik-islam-di-indonesia.
Mei 2.
http://w.
com/2013/03/kh-idham-chalid-ulamakalimantan.
April 2.
http://w.
com/biografi/article/285-ensiklopedi/135.
April 2.
Thohir.
Ajid.
Beberapa Pendekatan Studi Islam di Indonesia.
http://yudiwah.
com/beberapa-pendekatan-studi-islam-diindonesia.
Mei 2.
Zaidi.
Nurhasan.
Idham Chalid dan Ijtihad Politik Islam.
//w.
id/baca.
php?id=97408.
April 2.
128 | Page