Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 Peran diplomasi sebagai cara meningkatkan Pengakuan internasional terhadap posisi suatu Negara dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri (Studi kasus di Indonesi.
Sofia Martauli Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Makassar Sulawesi Selatan martauli@yahoo.
Abstract Economic benefits are increasingly seen as important in the relations of two States.
Economic diplomacy is understood here as a factor supporting the increasing bilateral trade and investment between the two countries.
The law has evolved to support the activities of countries to achieve their national goals.
This paper does not use descriptive techniques to illustrate the superiority of diplomatic programs and the performance of foreign ministries in carrying out diplomatic programs.
Economic diplomacy as an instrument has been used by Indonesia to improve its export performance to partner countries this is because Indonesia is increasingly dependent on the international market, not only the average ratio of exports to GDP is increasing, but also the average import ratio that shows increase.
Diplomacy is also useful to boost cooperation opportunities in order to open markets for food and agricultural Indonesia's diplomatic performance has shown strengthening, both in bilateral, regional and multilateral terms.
The subsequent multilateral and regional diplomacy efforts to be undertaken by Indonesia should continue to be strengthened by strong bilateral Keywords:Economic diplomacy, multilateral diplomacy, foreign policy Abstrak Manfaat ekonomi makin dipandang penting dalam hubungan dua Negara.
Diplomasi ekonomi disini difahami sebagai suatu faktor yang mendukung meningkatnya perdagangan bilateral dan investasi antara dua Negara.
Hukum telah berkembang untuk mendukung aktivitas negara-negara agar mencapai tujuan nasional mereka.
Makalah ini tidak menggunakan teknik deskriptif untuk menggambarkan keunggulan program diplomasi dan kinerja kementerian luar negeri dalam menjalankan program diplomasi.
Diplomasi ekonomi sebagai sebuah instrumen telah digunakan Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspornya ke negara-negara mitra hal ini karena Indonesia semakin tergantung terhadap pasar internasional, tidak hanya rata-rata rasio ekspor terhadap PDB yang terus meningkat, tetapi juga rata-rata rasio impor yang menunjukkan kenaikan.
Diplomasi juga berguna untuk mendongkrak peluang kerjasama agar dapat membuka pasar untuk produk pangan dan Kinerja diplomasi Indonesia telah menunjukkan penguatan, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral.
Upaya-upaya diplomasi multilateral dan regional Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 yang akan dilakukan oleh Indonesia selanjutnya telah tetap diperkuat dengan diplomasi bilateral yang tangguh.
Kata kunci:Diplomasi ekonomi, diplomasi multilateral.
Kebijakan luar negeri LATAR BELAKANG Urusan-urusan hukum dan politik dapat mengakibatkan permasalahan lain seperti ketidakstasbilan politik maupun kegagalan hubungan dan kerjasama luar Dengan demikian dibutuhkan diplomasi yang sangat penting untuk mendukung kepentingan ekonomi maupun politik dari suatu Negara (Djelantik.
Diplomasi juga sangat penting untuk pemohon agar dapat tenggang waktu untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah tidak memperoleh kekuatan hukum dan juga mengatasi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu kebijakan institusi publik (Syahmin, 2.
Diplomasi juga sangat penting untuk melindungi hak-hak warga negaara dan aktivitas mereka agar tidak memperoleh ganjalan politik maupun hukum.
Konvensi Wina membuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka, meskipun Pasal 41 ayat .
Aupersetujuan khususAy yang dapat memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hal pengungsi politik di dalam lingkungan perwakilan asing.
Perumusan dalam Pasal 41 ayat .
tersebut dibuat agar diberikan baik atas dasar instrumen yang ada maupun hukum kebiasaan.
Instrumen yang dapat diambil sebagai contoh misalnya.
Konvensi Caracas 1954 yang memberikan hak kepada para pihak untuk memberikan suaka di wilayah negara-negara pihak Dalam tahun 1973, misalnya, tatkala terjadi coup dAoetet di Chile, lebih dari 1000 orang yang ada keterlibatan dengan penggulingan pemerintah Allende telah masuk di berbagai Kedutaan Besar Asing perlindungan, 300 di antaranya berada di Kedaulatan Besar Mexico, 250 orang di Kedaulatan Besar Panama dan 100 orang berada di kedaulatan Besar Venezuela (Tahamata, 2.
Dalam bulan-bulan berikutnya kebanyakan dari mereka itu termasuk pejabat pemerintah sebelumnya telah diizinkan untuk meninggalkan Chile dengan sepengetahuan rejim baru.
Berada diantara negara Ae negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia.
Thailand Australia, berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur .
ixed population movement.
Setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun 2000, 2001 dan 2002.
Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003 - 2008, tren kedatangan kembali meningkat di tahun 2009 dengan jumlah 3,230 orang meminta perlindungan melalui UNHCR (Anggrainy, 2.
Dalam beberapa kasus, misalnya, imigran gelap, diplomasi sangat penting untuk bagi para pejuang migran yang menjadi tersangka/terdakwa dan sedang pengadilan (Piper, 2.
Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 Dengan demikian, diplomasi dapat dikaitkan dengan keberadaan tata kelola diplomasi di tangan pemerintah (Preside.
untuk memberikan rehabilitasi guna memulihkan hak kemampuan dan harkat martabat para pejuang agraria yang menjadi bekas narapidana berdasarkan pasal 14 UUD 1945.
Diplomasi sangat penting untuk untuk menghasilkan mendukung kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat umum agar tidak terjadi kriminalisasi (Elisabeth,2.
Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk grasi untuk pelaksanaan pidana kepada pelanggar hukum berdasarkan kepada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum Diplomasi sangat penting untuk kewajiban mereka.
Diplomasi juga merupakan perjuangan mempertahankan hak dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam bentuk kebijakan Amnesti (Siswoko, 2.
Misalnya, dalam hal amnesti pajak, diplomasi sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan target pajak tahunan dan berguna agar ekonomi nasional tetap tumbuh signifikan.
makin dipandang penting dalam hubungan dua negara.
Diplomasi ekonomi disini difahami sebagai suatu faktor yang mendukung meningkatnya perdagangan bilateral dan investasi antara dua Negara.
Bila dioptimalkan, maka perdagangan dan investasi antar Negara dapat ditingkatkan (Elisabeth, 2.
Hal ini berarti bahwa akan lebih banyak barang yang dapat menjadi pilihan konsumen di kedua Negara.
Disamping itu, bersamaan dengan investasi, maka ketersediaan lapangan kerja juga akan meningkat.
Hal yang disebut terakhir ini amat penting bagi Indonesia.
Apabila hal ini dapat dilakukan maka diaspora ribuan warga Negara Indonesia yang mencari penghidupan di Negara lain, dimana 299 diantaranya terancam hukuman mati karena berbagai kasus yang menimpa mereka, akan dapat Apabila penelitian tentang diplomasi ekonomi ini tidak dilakukan, maka potensi perdagangan dan investasi yang sebenarnya dapat dikembangkan tidak dapat dimaterialisasikan, dan ini Aumissed opportunityAy yang amat disayangkan.
Presiden bisa memberikan Abolisi untuk menghapuskan penuntutan hukum akibat pajak.
Dengan demikian, diplomasi sangat penting baik bagi pemerintah maupun bagi warga negara yang sebagai posisi tersangka (Sudirman, 2.
Presiden dapat memerintahkan polisi untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.
atas nasional dan politik nasional.
Namun, untuk menjalankan diplomasi semacam Presiden membentuk suatu badan pemerintah pusat yang secara khusus bekerja untuk menyiapkan prosedur tata kelola yang tepat agar tidak disalahgunakan demi kepentingan sempit.
Penyusunan prosedur tata kelola diplomasi telah dilandasi oleh pemahaman atas sumber masalah kasus-kasus konflik maupun memantau dan mengawasi implementasi dari penyelesaian konflikkonflik tersebut.
Pada tingkatan tertinggi Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 tantangan diplomomasi dan melakukan studi evaluasi hasil dari implementasi tersebut dari perspektif pemenuhan rasa keadilan korban, baik dengan mekanisme inkuiri publik, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan bentuk reparasi lainnya.
LANDASAN TEORI
Suaka Hukum Internasional mengenal hak secara umum dari Kepala Perwakilan asing untuk memberikan suaka di dalam gedung perwakilannya, karena jelas bahwa tindakan semacam itu dapat menghalangi perundang-undangan setempat dengan berbuat sekehendaknya dan akan melibatkan suatu pelanggaran kedaulatan negara tempat perwakilan asing tersebut berada (Suryokusumo, 1995:.
Hukum Internasional dalam pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomat ada 3 teori yaitu:
Exterritoriality pemberian pengakuan kepada pejabat diplomatik yang dianggap tidak berada dinegara penerima melainkan berada dalam negara pengirim, meskipun kenyataan ia berada di wilayah negara penerima.
Maksudnya adalah sesorang diplomat itu tidak tunduk pada yuridiksi hukum nasional setempat, yang sebernarnya teori ini menghendaki bahwa setiap pejabat diplomatik adalah hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim.
Reresentative character theory yaitu, suatu negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap negara berdaulat lainnya Jika seorang agen diplomatik dianggap wakil Negara maka setiap sikap tindakannya adalah merupakan tindakan negara yang diwakili.
Functional necessity theory, yaitu keistimewaan kepada wakil Ae wakil diplomatik atas fungsi dari wakil wakil diplomatik agar supaya wakil diplomatik dapat menjalankan fungsi dengan baik.
Suaka dari kepala perwakilan Starke .
2:358-.
berpendapat bahwa hukum internasional modern pada umumnya tidak mengakui hak dari kepala perwakilan untuk memberikan suaka dalam gedung kedutaan.
Pemberian tersebut agaknya dilarang oleh hukum Internasional membebaskan pelarian dari pelaksanan hukum dan keadilan oleh negara Ketika tidak terdapat hak diplomatik ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam asylum case yang Internasional regional dari negara Ae Negara Amerika Latin mengenai suaka.
Dalam keadaan tertentu, suaka dapat diberikan di dalam gedung kedutaan .
egation premis.
, yakni:
Sebagai tindakan yang bersifat sementara bagi individu yang secara fisik berada dalam bahaya amukan massa, atau pelarian itu berada dalam bahaya karena terjadinya perubahan politik secara mendadak, maka agaknya yang menjadi alas an pembenar adalah bahwa dengan pemberian suaka, ancaman yang sifatnya mendesak dapat diredam untuk sementara.
Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 Suaka terdapat kebiasaan setempat yang bersifat mengikat, yang sudah lama Karena adanya suatu perjanjian .
ang memperkenankan hak pemberian suaka bagi pelaku kejahatan politik antara negara teritoriall (Negara penerim.
dan negara pengirim.
Diplomasi Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap Pemerintah negara lain (Suryokusmo, 2.
Diplomasi kekninian juga tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, sosial-budaya, hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang digunakan di situasi apapun dalam hubungan antarbangsa untuk menciptakan perdamaian dalam percaturan politik global serta mencapai kepentingan nasional suatu negara.
Diplomasi sebagai alat untuk tujuan sebuah negara.
Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih.
Di banyak negara, kebijakan luar negeri dirancang dan diformulasikan oleh Menlu dan staf Deplu.
Pelaksanaan diplomasi bilateral dan utilateral serta kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di luar negeri dan di dalam organisasi-organisasi internasional (Djelantik, 2.
Diplomasi Indonesia di tingkat ASEAN Tujuan utama diplomasi dan peningkatan mutu tata kelola ialah untuk Menjelang masyarakat ekonomi ASEAN 2015 yang mendorong adanya kompetisi di antara 10 negara ASEAN dalam hal daya saing pasar produk dan jasa, kompetensi ketenagakerjaan profesional .
enaga medis, pendidik dan tenaga profesional lainny.
serta peluang investasi (Pramudyo, 2.
Proses ini keseluruhan akan menjadi peluang, beban dan tantangan bagi pemerintahan daer ah.
Artinya dengan adanya MEA 2015, pemerintahan daerah ialah memfasilitasi peran strategis dalam kerja sama Dalam Pertemuan Pertama Forum Walikota ASEAN.
Surabaya, 24-25 Oktober diplomasi bertujuan mengatasi efek samping dari globalisasi bagi negara berkembang, agar dapat mengatasi krisis ekonomi maupun liberalisasi pasar.
itu, diplomasi juga dianggap penting dalam meningkatkan daya saing bangsa dan membangun tata kelola demokratis untuk menuju dunia yang lebih adil.
Setelah Indonesia manajemen pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralisasi, dan hal ini berimbas kepada secara politik (Mungkasa, 2.
Oleh sebab itu, pemerintahan daerah dengan acuan asas desentralisasi dalam UU No 23 Tahun Tujuan utama UU di atas adalah penyempurnaan peraturan perundangan Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 yang dapat menjadi dasar hukum untuk penerapan desentralisasi yang diyakini merupakan cara yang paling sesuai untuk menghidupkan demokrasi di tingkat lokal sesuai dengan kekhususan kedaerahan masing-masing.
Selain percepatan pembangunan daerah dengan kewenangan yang nyata, dan kewajiban daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat namun tetap dalam koridor NKRI (Broto, 2.
Selanjutnya meningkatkan daya kekuasaan untuk merumuskan kebijakan dan administrasi ekonomi maupun politik sesuai tujuan pemerintahan.
Dari sisi sosial hukum, dapat dilihat bahwa peningkatan daya saing bangsa juga berkaitan dengan perubahan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir .
, bersikap .
, dan bertingkah laku .
yang sesuai dengan realitas masalah yang dihadapi.
Dalam hal ini, desentralisasi dalam hubungan pemerintah pusat -pemerintah daerah menunjukkan kewenangan yang jelas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama luar negeri .
ubungan internasiona.
maupun memperkuat sinergi tuntutan dalam komunitas MEA 2015.
METODOLOGI
Makalah ini berkaitan dengan digunakan kembali untuk meningkatkan tata kelola daya saing bangsa di tingkat nasional dan internasional.
Terkait dengan pengembangan diplomasi, maka dimulai dengan memetakan Issu perencanaan daya saing, lalu membuat tampilan strategi dan menentukan indicator pencapaian yang Kemudian, dikumpulkan isu eksternal yang sedang menjadi perhatian pada manajemen pemerintahan keseluruhan dan mempengaruhi fungsi kementerian luar Dengan dilakukan pembandingan isu agar dapat menawarkan kerangka menjadi model konsep yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan daya saing suatu Negara melalui diplomasi (Umar, 2.
Dengan menganati faktor yang mempengaruhi tata kelola daya saing dan juga faktor yang membentuk isu maka dapat dilakukan antisipasi dan perbaikan sesuai topik Peran kementerian dan pihak membentuk struktur pengembangan model dan memeriksa hubungan yang pasti supaya dapat meningkatkan pemahaman dinamika situasi.
Dengan mengambil pendekatan empirik menggunakan metode kualitatif maka dapat dilihat mengenai kombinasi solusi dan kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun partisipasi agen swasta dalam meningkatkan daya saing di lapangan (Somantri, 2.
Metode dalam makalah ini mungkin mempunyai kelebihan dan kekuarangan masing-masing dalam penelitian tata kelola dikarenakan menggunakan data Kombinasi merupakan pendekatan yang dapat menghasilkan outcome yang lebih.
Dengan Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 menggunakan teknik analisis kebijakan untuk memetakan upaya dilakukan kementerian di Indonesia dan juga respon dari pemerintah asing terhadap kebijakan Indonesia.
Makalah ini juga menyinggung upaya diplomasi yang telah berlangsung dalam memperjuangkan banyak sumber daya seperti waktu, biaya, komitmen dan dukungan dari organisasi atau individual untuk mencapai tujuan nasional bangsa.
Makalah ini tidak menggunakan teknik keunggulan program diplomasi dan kinerja kementerian luar negeri dalam menjalankan program diplomasi.
metode diringkas agar dapat digunakan dalam metode di penelitian ini.
Namun, untuk menjelaskan alur peningkatan daya saing maka perlu mengarahkan secara metodologis agar isu yang diangkat dalam makalah ini dapat dijelaskan secara singkat dan lengkap.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Diplomasi ekonomi sebagai sebuah instrumen telah digunakan Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspornya ke negara-negara mitra, termasuk kawasan Timur Tengah.
Indonesia semakin tergantung terhadap pasar internasional, tidak hanya rata-rata rasio ekspor terhadap PDB yang terus meningkat, tetapi juga rata-rata rasio impor yang menunjukkan Celakanya, gejala defisit neraca perdagangan terus membayangbayangi perekonomian nasional, pasca krisis ekonomi global 2008.
Rata-rata rasio neraca perdagangan terhadap PDB terus mengalami penyusutan dari 7,4 persen pada periode 2004- 2007 menjadi 4,8 persen pada periode 2008-2011 (Basri.
Prasetyantoko dan Putra, 2012:.
Diplomasi ekonomi berperan dalam peningkatan ekspor dalam pembangunan ekonomi di banyak negara.
Mulai dari bertambahnya jumlah lapangan kerja yang pengangguran, hingga meningkatnya cadangan devisa yang dapat dipakai untuk membayar hutang dan membiayai impor.
Namun meningkatkan kinerja ekspor tidaklah semudah yang dibayangkan, terlebih jika sasaran pasarnya adalah negara-negara yang selama ini dianggap sebagai mitra non-tradisional.
Maka dari itu, diantara sejumlah pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah, pendekatan diplomasi ekonomi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses pasar bagi komoditi ekspor, khususnya ke pasar nontradisional.
Rana diplomasi ekonomi sebagai proses yang dilalui oleh negara dalam mengelola hubungan luar negerinya, dengan tujuan nasional di segala bidang, termasuk di sektor perdagangan dan investasi, baik di tingkatan bilateral, regional maupun di level multilateral.
Luasnya ruang lingkup diplomasi ekonomi, menurut Rana, menuntut partisipasi aktif tidak hanya dari aktor negara, seperti kementerian luar negeri dan kementerian perdagangan, tetapi juga dari aktor non-negara.
Oleh sebab itu, kemitraan dan kolaborasi yang efektif antara aktor negara dan non-negara menjadi salah satu kunci sukses di balik pelaksanaan diplomasi ekonomi.
Diplomasi Indonesia di ASEAN Kebijakan kesinambungan dan pemantapan peran politik luar negeri dan kerja sama Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 Indonesia dalam rangka memperjuangkan Indonesia pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN.
dan menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.
Dengan demikian, diharapkan peran Indonesia internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta secara bertahap Indonesia kepercayaan masyarakat internasional.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam menyeimbangkan kekuatan dari tatanan dunia diperlukan perluasan fungsi jaringan dan peningkatan efektivitas kerja sama yang ada demi membangun kembali solidaritas ASEAN di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid serta peningkatan kerja sama internasional dalam lingkaran konsentris yang lebih luas guna membangun tatanan hubungan dan kerja sama ekonomi internasional yang lebih Secara khusus, kehadiran Indonesia pada KTT ASEAN diharapkan mampu menjadi pemantik untuk meningkatkan kerja sama antarnegara ASEAN dan negara mitra wicara yang telah disepakati pada KTT ASEAN ke-10.
Dampak yang diharapkan muncul adalah tumbuhnya Aoa new sense of activismAo di ASEAN.
Cerminannya adalah tingginya intensitas saling kunjung pada tingkat kepala negara dan pemerintahan di antara anggota ASEAN.
Selain itu.
ASEAN kini mampu mengorganisasi KTT khusus dalam suasana darurat, dan waktu yang sangat singkat, seperti yang dilakukan pada waktu KTT SARS di Bangkok .
, dan KTT Pasca-gempa dan bencana tsunami di Jakarta.
Gambar 1.
Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Sumber:Kemenlu .
Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 Beberapa kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2015 juga dapat dilihat dari semakin Indonesia, yang merupakan penggagas kerja sama maritim dalam kerangka KTT Asia Timur (East Asia Summit/EAS) dengan menorehkan satu capaian penting melalui disepakatinya EAST Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation (Wardhana, 2.
Kepemimpinan Indonesia untuk mengarusutamakan kerja sama maritim dalam konteks EAS akan terus ditindaklanjuti.
Indonesia penguatan kapasitas ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR).
Dan tidak kalah pentingnya.
Indonesia terus memperjuangkan penghormatan hak-hak buruh migran dalam ASEAN.
Indonesia memainkan peranan penting dalam mendorong penyelesaian dini Code of Conduct (CoC) Declaration of Conduct (DoC) in the South China Sea secara penuh dan efektif.
Kehadiran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC XII, yang berlangsung pada 19Ae20 November 2004 di Santiago.
Cile, merupakan awal perjalanan luar negeri yang mengemban harapan untuk menggunakan KTT tersebut sebagai forum guna menegaskan komitmen Indonesia terhadap agenda APEC Ae sebuah komitmen yang juga ditegaskan dalam forum KTT ASEAN ke10 .
erkait dengan agenda ASEAN), yang berlangsung di Vientiane.
Laos, pada 29Ae 30 November 2004.
Pada kedua KTT tersebut, delegasi RI aktif menyampaikan dan menegaskan pandangan dan posisi Indonesia terhadap setiap permasalahan yang menjadi agenda utama pembahasan sehubungan dengan upaya mempertahankan karakter APEC sebagai forum kerja sama ekonomi serta masalah percepatan integrasi ASEAN, khususnya di bidang ekonomi dan Secara umum, penegasan komitmen dan posisi Indonesia pada agenda APEC dan ASEAN tersebut telah mewarnai pembahasan dan tercermin dalam Deklarasi Santiago dan ASEAN Framework Agreement sebagai hasil-hasil kesepakatan dari kedua KTT.
Khusus di forum APEC, penegasan posisi dan komitmen Indonesia sangat diperlukan karena terkait dengan agenda pembahasan yang antara lain menyangkut isu pemberantasan terorisme, komitmen untuk memerangi korupsi, di samping pemberian prioritas pada liberalisasi perdagangan dan investasi.
Secara khusus, ada beberapa hal yang diperjuangkan Indonesia yang terkait dengan agenda mengupayakan agar isu asset tracing, return of proceed of corruption, denial of safe haven dan mutual legal assistance dapat tercermin dalam pernyataan terpisah para pmipin ekonomi APEC mengenai antikorupsi.
kepentingan Indonesia seperti SMEs dan trade sustainable use of diversity pada agenda APEC.
pemanfaatan skema kerja sama di APEC dalam bentuk proyek ataupun inisiatif lain untuk kepentingan Indonesia.
mendukung upaya APEC mengenai fasilitasi perdagangan dan investasi Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 hambatan perdagangan dan investasi peningkatan partisipasi swasta dalam inisiatif tersebut.
Diplomasi ekonomi interna-sional Dari kepentingan ekonomi nasional, diplomasi dapat berupa penguatan strategi ekonomi antar wilayah dalam lingkup Sedangkan internasional, strategi itu telah ditujukan untuk penguatan diplomasi ekonomi internasional yang mampu mengatasi tantangan luar negeri.
Diplomasi juga berguna untuk mendongkrak peluang kerjasama agar dapat membuka pasar untuk produk pangan dan pertanian seperti ikan, sayuran, dan buah-buahan.
Dalam bidang pertanian, misalnya, diplomasi berkaitan dengan upaya membangun kerja sama pengelolaan sumberdaya maupun riset penelitian untuk mengolah potensi dan pembekalan bagi diplomat yang akan ditempatkan di Perwakilan RI.
Hal menghemat biaya juga memudahkan bagi Kemlu untuk menugaskan para diplomat.
Misalnya, dalam perjanjian kerja sama bidang pertanian yang sedang dalam tahap komunikasi antara Kementerian Pertanian RI dengan Kementerian Pertanian Ukraina ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dua negara.
Kemudian, dalam kerjasama antara Indonesia dengan Rusia, diplomasi ditujukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 agar mendorong Kementerian/Lembaga untuk mengalokasikan/merelokasikan bermanfaat bagi masyarakat sasaran.
Diplomasi dari sisi Indonesia juga berguna untuk menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-1019 untuk mengelola Potensi.
Peluang dan Kondisi Prioritas kelompok sasaran agar memperoleh Bantuan ekonomi, politik dan sosial budaya sesuai indikator yang telah disusun oleh Kemlu.
Dengan mempertimbangkan aspek tersebut maka penerima bantuan pengembangan kapasitas untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik.
Diplomasi juga penting untuk penyusunan kebijakan dan aksi guna mewujudkan kesejahteraan gender dan meningkatkan pemahaman mulai dari konteks sejarah yang melatarbelakangi diadopsinya pemberdayaan wanita, hingga informasi mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia selama 20 tahun terakhir.
Hal ini berguna untuk melindungi migran wanita Indonesia dengan mengidentifikasi capaian dan hambatan serta upaya yang dapat ditingkatkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita secara penuh baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Hal ini telah dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan pejabat Kementerian Pemberdayaan Wanita dalam politik dan pengambilan Mengingat terdapat peran makin luas dari wanita dalam kehidupan sosial dan ekonomi, maka Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif gender dapat dianggap menghambat sehingga sebagai bahan dan posisi pada sidang sesi ke-59 Commission on the Status of Women PBB yang akan dilaksankan pada tanggal 9 20 Maret 2015 Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 di New York memunculkan proses diplomasi yang rumit diantara negara PBB.
Diplomasi semacam ini juga telah dilakukan oleh Duta Besar Kuwait untuk Indonesia.
Naser Bareh Shahir El Enezi, yang menyampaikan bahwa diperlukannya mengingat saat negaranya membutuhkan banyak tenaga kerja formal laki-laki maupun perempuan untuk ditempatkan dalam sektor formal seperti pekerja konstruksi, jasa, medis, minyak dan gas.
Namun, terdapat kendala para peraturan di Kuwait yang membatasi usia wanita sehingga kemudian dilakukan diplomasi antar dua negara tersebut.
Hasilnya, saat ini kedua negara tengah menjalin kerja sama di bidang kesehatan dengan Kementerian Kesehatan mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja formal yang tinggi sesuai dengan visi emir Kuwait, untuk menjadikan negara itu sebagai pusat keuangan dan perdagangan dunia di kawasan Teluk pada 2025.
Selain itu.
Kuwait berniat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, serta melakukan diversifikasi ekonomi mulai 2013 lalu.
Dengan demikian.
Kementerian Tenaga Kerja perlu melakukan diplomasi untuk merespon permintaan dari Pemerintah Kuwait terkait dengan upaya pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk Kuwait.
Selanjutnya.
Kementerian Tenaga Kerja melaksanakan moratorium untuk terhadap TKI wanita Indonesia di Kuwait.
Melalui Exploration Talks GI RIUE (European Unio.
, tanggal 6 Maret 2015 di Jakarta, merupakan diplomasi untuk mengatasi perbedaan persepsi antara Indonesia-Afrika.
Disini juga kerjasama Indonesia dengan Negaranegara Afrika.
Hubungan Indonesia dengan Afrika secara statistic ada kecenderungan naik setiap tahun.
Namun demikian Indonesia masih kalah aktif jika dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya seperti China dan Malaysia.
Untuk Indonesia-Afrika.
Indonesia memanfaatkan forum kerjasama bilateral seperti KSST, forum regional seperti IORA maupun Multilateral seperti OIC dan NAM.
Afrika saat ini telah mengalami perubahan yang besar baik secara politik, ekonomi maupun sosial.
Sehingga acara mengintensifkan kegiatan dialog untuk mengubah image tentang Afrika menjadi agenda dialog dengan tema AuIndonesiaAfrika the SeriesAy dan disiarkan melalui media cetak maupun elektronik.
Dalam hal diplomasi peningkatan kapasitas padi antar negara, telah dilakukan sosialisasi Hasil Kerja Sama Selatan-Selatan Tentang Proyek Pengembangan Padi di Sudan, tanggal 19 Maret 2015 di Jakarta.
Diplomasi itu mampu menyelesaikan permasalahan permodalan untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia melalui pengembangan komoditas padi bagi Negara Sudan dan Kerjasama Selatan-Selatan.
Potensi lahan dan air di Sudan sangat besar.
Pemerintah Sudan menawarkan 80.
000 ha lahan yang potensi untuk dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia.
Beberapa kegiatan pendukungnya antara lain:pengiriman tenaga ahli, namun dibutuhkan bantuan alat mesin pertanian dan bantuan fasilitas pertanian sehingga dibutuhkan negosiasi Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 Indonesia pada forum internasional dalam program Kerja Sama Selatan- Selatan (KSS) melalui kerangka kerja sama Hal ini dimulai dengan melakukan pemetaan terhadap potensi serta keunggulan negara mitra penerima bantuan sesuai dengan dengan kondisi alam, geografis dan potensi pertanian yang ada.
Tujuan diplomasi semacam ini adalah untuk membahas dan merumuskan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka kegiatan Sinkronisasi Agenda Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Khusus Komoditas Padi.
Diplomasi ini juga difokuskan pada potensi perdagangan komoditi pertanian dengan masing-masing negara dan mengatasi permasalahan perbedaan aturan hukum, daya dukung teknis, potensi perdagangan dan investasi.
Hal ini juga menunjukkan terdapat kebutuhan untuk membangun hubungan bilateral dalam kerangka politik luar negeri Indonesia.
Namun, dengan adanya perbedaan persepsi mengenai aspek politik, sosial budaya dapat menjadi penghambat dalam membangun hubungan bilateral tersebut.
Oleh karena itu dibutuhkan diplomasi untuk menjamin kemampuan ekonomi nasional, kekuatan pertanian nasional, dan sumberdaya manusia, serta arah prioritas utama kerjasama bilateral.
Kerjasama bilateral itu dapat menjadi rumit bila berkaitan dengan tenaga kerja, sumberdaya manusia negara mitra dan arah prioritas utama untuk Alih teknologi informasi dan teknologi.
Dengan demikian, diplomasi dapat diarahkan ke dalam pengembangan dan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) dan Joint/Mixed meeting yang disponsori pihak ketiga.
Peran Indonesia permasalahan imigran Isu-isu strategis yang dihadapi tahun 2015 di antaranya adalah isu mengenai migrasi dimana Indonesia telah menjadi contoh kepada dunia tentang bagaimana humanitarian response perlu dilakukan.
Upaya ini ditunjukkan melalui kesiapan Indonesia menerima dan menampung sementara lebih dari 1800 irregular migrants dari Bangladesh dan Myanmar (Mei 2.
Indonesia juga aktif pada High Level Event UN di bidang migrasi dan pengungsi serta berkontribusi dalam upaya penyelesaian root causes dengan melakukan marathon diplomacy dan menjadi tuan rumah Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons di Jakarta (November 2.
Permasalahan illegal smuggling atau imigran gelap dari Timur Tengah dengan tujuan Island Christmas (Pulau Christmas atau Pulau Nata.
menjadi persoalan klasik antara Indonesia dan Australia.
Bahkan, kasus ini telah lama menjadi perhatian dunia internasional.
Faktanya, hingga saat ini, para imigran gelap dari negara Timur Tengah seperti Iran.
Afganistan dan Pakistan masih terus mengalir.
Larangan dan sanksi keras yang diterapkan Australia sebagai Negara tujuan dan Indonesia sebagai transit seperti tak diindahkan.
Mereka sukses Aokucing-kucinganAo dengan petugas lintas sektoral.
Ini terbukti dengan jumlah imigran gelap dari Timur Tengah ke Australia melalui Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.
Indonesia terkesan mudah untuk Sebagaimana Negara Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 berkembang pada umumnya, situasi dan kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil biasanya akan memberikan efek domino pada aspek kehidupan lainnya.
Penegakan hukum menjadi sedemikian Faktor lain yang behubungan langsung dengan masalah imigran gelap adalah rapuhnya penjagaan perbatasan negara-negara berkembang terutama di wilayah perairan.
Suatu hal yang ironis, jika melihat kenyataan bahwa ternyata penyelundupan imigran paling banyak dilakukan melalui jalur laut.
Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi.
Oleh karena itu, selama ini Badan PBB yang mengurusi pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang memproses pengungsi di Indonesia dengan dibantu International Organization for Migration (IOM).
Kendati belum menjadi pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah selama ini telah mendukung proses-proses suaka tersebut dengan mengijinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengijinkan para pengungsi untuk tinggal di Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan.
Contoh terakhir adalah bagaimana rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia bersedia menampung sementara pencari suaka Rohingya dari Myanmar yang terusir oleh Tindakan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah ini patut dipuji.
Ini adalah implementasi dari asas non refoulement dalam Konvensi Pengungsi 1951 .
idak mengusir / memulangkan kembali ke negeri asal apabila kondisi negerinya masih tidak kondusi.
Langkah berikutnya adalah membantu pemprosesan status para pengungsi tersebut dan tidak sekali-sekali terhadap mereka dalam segala bentuknya.
Sejauh ini belum ada strategi atau Indonesia dan Australia kedepannya, dilihat dari sikap Australia yang Indonesia terhadap masalah ini karena menganggap Indonesia Terjadinya kesenjangan sumber daya dan kapasitas antara kedua negara turut memperkeruh masalah ini.
Dalam masalah pencari suaka.
Australia memiliki sistem hukum yang lebih tegas, lembaga dan kesiapan operasional.
Namun sebelum hubungan Indonesia-Australia tidak seharmonis dulu, kedua negara ini masih menjalankan kerjasama dalam Kerjasama Kepolisian lintas Negara dalam mengatasi imigran gelap saat ini, yaitu bekerja sama dengan Australian Federal Police (AFP), dan Polri yang Aoextradition treatyAo Keduanya anggota Icpo Interpol.
AFP ini, merasa berkepentingan bantu Polri, atasi masalah imigran gelap tujuan ke Australia di wilayah Indonesia.
Upaya yang telah dilakukan, yakni masalah ditangani secara komprehensif, melalui Program AoG-to-GAo (Government to Governmen.
Komitmen
ASEAN
(Association of South East Asian Nation.
, dengan mencantumkan masalah imigran gelap dalam agenda pertemuan negara Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 ASEAN, dalam forum seperti SOMTC (The ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crim.
dan ASEANAPOL (The ASEAN Police Chiefs Associatio.
Kinerja Kementerian Luar Negeri Dalam konteks intermestik, kinerja diplomasi Indonesia telah menunjukkan penguatan, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral.
Upayaupaya diplomasi multilateral dan regional yang akan dilakukan oleh Indonesia selanjutnya telah tetap diperkuat dengan Kebijakan luar negeri secara aktif akan berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifk dan Afrika maupun Amerika dan Eropa ke tataran yang lebih tinggi dan ditujukan pada pencapaian kepentingan nasional.
Pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia merupakan modal kuat dalam mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia pada periode mendatang.
Sebagai pilar terdepan dalam melaksanakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
Kementerian Luar Negeri memperkokoh peranan Indonesia dalam peningkatan kerja sama internasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong terciptanya kerja sama ekonomi dalam tataran bilateral, regional dan multilateral sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar Indonesia kepentingan nasional.
Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi strategis dalam memagari potensi disintegrasi bangsa, pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI BHI) di luar negeri, serta peningkatan citra Indonesia.
Gambar 2.
Peta Strategi Kementerian Luar Negeri Sumber:Kemenlu .
Kementerian Luar Negeri juga senantiasa menjadi bagian dari solusi .
art of the solutio.
bagi penyelesaian masalah Dalam konteks tersebut, politik Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 luar negeri RI telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, isu ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan non-tradisional.
Dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Kementerian Luar Negeri mencoba meraih manfaat yang seluasluasnya dari hubungan baik yang terbangun dengan negara-negara di dunia dan berupaya meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional.
Tabel 1.
Realisasi dan Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 Kode Tujuan (T) / Sasaran Strategis (SS) Pemangku kepentingans Perspective T1.
Kepemimpinan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh T1.
Nilai manfaat ekonomi, hubungan luar negeri Kode
Indikator Kinerja Utama (IKU) Target
Realisasi
Capaian IKU-1
Tingkat pengaruh Indonesia
di dunia internasional 99,60% 111,90% Jumlah negara akreditasi
Indonesia
IKU-2
Jumlah negara akreditasi
peningkatan nilai investasi
asing ke Indonesia
IKU-3
Jumlah negara akreditasi wisatawan mancanegara ke Indonesia Rata-rata realisasi dan capaian T1.
IKU-1
Persentase tindak SS 2.
lanjut/implementasi kesepakatan internasional kepentingans dalam negeri IKU-1 Indeks Pelayanan SS 2.
Aspirasi Publik
IKU-2
Peringkat Inovasi Pelayanan SS 2.
Publik oleh KemenPAN RB Rata-rata realisasi dan capaian SS 2.
,90%)
85,90%
,74%)
21,74%
Business Process Perspective Kebijakan luar negeri yang berkualitas IKU-1 SS 1.
IKU-1
SS 1.
Dukungan dan komitmen
nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik
Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat
IKU-1
Persentase kebijakan luar negeri yang Indeks diplomasi maritim
dan perbatasan 57,21% 103,60% 72,15% 97,51% Top 99
Top 99
86,07%
97,06%
104,36%
111,17%
129,26%
(Toleransi:
(Toleransi:
98,75%
Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 Tabel 1.
(Lanjuta.
Realisasi dan Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015
Kepemimpinan Indonesia
ASEAN
yang meningkat IKU1di SS 1.
Peran Indonesia di yang meningkat IKU-1 SS 1.
Diplomasi
yang kuat
IKU-1
SS 1.
Pelayanan WNI
dan BHI dan diaspora yang prima
IKU-1
SS 1.
Monitoring diplomasi yang efektif
IKU-1
SS 1.
Persentase rekomendasi
dan prakarsa Indonesia
yang diterima dalam ASEAN
Indeks peran Indonesia
di dunia internasional Indeks Learning and Growth Perspective SDM
yang IKU-1
1 berkompeten Organisasi dan tata IKU-1
kelola yang baik U-1
Lingkungan kerja SS
yang kondusif
Sistem
informasi IKU-1
yang SS
IKU-2
96,31%
107,01%
110,24%
121,15%
98,32%
(Toleransi 124,46% 83,35% (Toleransi -2,82% (Toleransi 228,17% Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan 67,69% Persentase kebijakan luar negeri Persentase pejabat yang telah memenuhi standar
kompetensi jabatan Nilai Reformasi
Birokrasi
Kemenlu
5,56%
11,11%
68,75
114,58%
Indeks .
,58 44,80% 68,92% Indeks Keamanan Informasi (KAMI) .
%) Indeks Pemeringkatan eGovernment Indonesia
(PEGI)
3,35
3,32
99,10%
,10%
89,55%
87,11%
91,69%
84,73%
93,89%
(Toleransi Rata-rata realisasi dan capaian SS 3.
Anggaran yang IKU-1 Persentase penyerapan 95% anggaran dan realisasi Realisasi dan Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 Sumber:Kemenlu .
Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015
KESIMPULAN
Diplomasi ekonomi sebagai sebuah instrumen telah digunakan Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspornya ke negara-negara mitra hal ini karena Indonesia semakin tergantung terhadap pasar internasional, tidak hanya rata-rata rasio ekspor terhadap PDB yang terus meningkat, tetapi juga rata-rata rasio impor yang menunjukkan kenaikan.
Diplomasi ekonomi telah berperan pembangunan ekonomi di banyak negara.
Mulai dari bertambahnya jumlah lapangan kerja yang dapat membantu menekan meningkatnya cadangan devisa yang dapat dipakai untuk membayar hutang dan membiayai impor.
Dari kepentingan ekonomi nasional, diplomasi dapat berupa penguatan strategi ekonomi antar wilayah dalam lingkup Sedangkan internasional, strategi itu telah ditujukan untuk penguatan diplomasi ekonomi internasional yang mampu mengatasi tantangan luar negeri.
Diplomasi juga berguna untuk internasional agar dapat membuka pasar untuk produk pangan dan pertanian seperti ikan, sayuran, dan buah-buahan.
Dalam bidang pertanian, misalnya, diplomasi berkaitan dengan upaya membangun kerja sama pengelolaan sumberdaya maupun riset penelitian untuk mengolah potensi dan pembekalan bagi diplomat yang akan ditempatkan di Perwakilan RI.
Selama Indonesia aktif pada High Level Event UN di bidang migrasi dan pengungsi.
Indonesia juga berkontribusi dalam upaya penyelesaian root causes dengan melakukan marathon diplomacy dan menjadi tuan rumah Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons di Jakarta Dalam konteks intermestik, kinerja diplomasi Indonesia telah menunjukkan penguatan, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral.
Upayaupaya diplomasi multilateral dan regional yang akan dilakukan oleh Indonesia selanjutnya telah tetap diperkuat dengan Kebijakan luar negeri secara aktif akan berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifk dan Afrika maupun Amerika dan Eropa ke tataran yang lebih tinggi dan ditujukan pada pencapaian kepentingan nasional.
Pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia merupakan modal kuat dalam mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia pada periode mendatang.
SARAN
Beberapa hal untuk memperbaiki implementasi PPLS 2011, antara lain:
dalam koordinasi dengan TNP2K, kementerian/lembaga terkait juga antara BPS pusat dengan BPS daerah serta aparat desa setempat serta sosialisasi yang telahnya dilakukan sampai lapisan terbawah.
Perencanaan penyediaan anggaran mencukupi seluruh kebutuhan untuk Penentuan kriteria miskin telah diperjelas untuk mendapatkan data yang akurat.
Jurnal Good governance Vol.
11 No.
1 Bulan Maret Tahun 2015 Perlunya dilakukan verifikasi data hasil PPLS secara berkala sehingga data yang disajikan lebih akurat.
DAFTAR PUSTAKA