JSPM
Nuris Watunnaba.
Megawati Rusdianto .
Pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Sebagai Bentuk Implementasi Eksklusi Sosial.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 7 .
Hal.
Januari-Juni 2026.
DOI.
29103/jspm.
PENDIDIKAN SEKOLAH RAKYAT DAN SEKOLAH GARUDA SEBAGAI BENTUK
IMPLEMENTASI EKSKLUSI SOSIAL
Nuris Watunnaba.
Megawati Rusdianto.
Universitas Indonesia.
Jawa Barat - Indonesia Corresponding Author: Nuris.
watunnaba@ui.
ABSTRACT
This article aims to analyze the education policies behind the development of Sekolah Rakyat for deprived groups and Sekolah Garuda, which was established as a model of elite schools in several regions.
examines the impact of these two policies through the theoretical perspectives of Tan Malaka and Michel Apple, both of whom criticize education as often being non-neutral, excluding the poor through systems that differentiate individuals based on social class and creating Aufavorite schools.
Ay Such practices indirectly lead to unequal educational distribution between schools.
This study uses a qualitative research method with a literature review approach, drawing from previous studies and official data from the Ministry of Education.
Ministry of Social Affairs, and Statistics Indonesia.
The findings show that education indirectly produces social exclusion for deprived communities, evident in the differing goals, visions, curricula, and admission processes between Sekolah Rakyat and Sekolah Garuda.
The development of these schoolAos neglects improvements in access to education for economically and demographically excluded populations.
The study offers solutions for creating an inclusive and equitable education system, ensuring all communities receive fair and adequate educational opportunities.
Keywords: Education.
People's School.
Garuda School.
Social Exclusion
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan Sekolah Rakyat bagi kelompok terdeprivasi serta pembangunan Sekolah Garuda yang dibangun dengan menciptakan sekolah favorit dibeberapa daerah, artikel ini memahami dampak dua kebijakan pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda melalui konsep pemikiran Tan Malaka serta Michel Apple yang mengkritik pendidikan yang seringkali bersifat tidak netral dengan cara mengeksklusi kelompok miskin dengan sistem pendidikan yang membedakan individu berdasarkan kelas sosialnya, serta membentuk pendidikan favorit sehingga secara tidak langsung berdampak pada timpangnya pemerataan sistem pendidikan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya.
Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan data kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang diambil dari penelitian sebelumnya dan situs resmi Kementerian Pendidikan.
Kementerian Sosial, serta data Badan Pusat Statistik sebagai data pendukung.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan secara tidak langsung membentuk adanya eksklusi sosial terhadap masyarakat yang mengalami deprivasi, hal ini terlihat dari perbedaan tujuan, visi misi, penggunaan kurikulum, serta proses penerimaan antara Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat secara tidak langsung mengabaikan pembenahan terhadap akses pendidikan di daerah dengan masyarakat yang terkesklusi secara ekonomi maupun Penelitian ini memberikan solusi mengenai pemerataan sistem pendidikan yang bersifat inklusif dan berkeadilan sehingga masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara.
Kata Kunci: Pendiddikan.
Sekolah Rakyat.
Sekolah Garuda.
Eksklusi Sosial
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu fondasi untuk menciptakan manusia yang bertanggung jawab dan membentuk individu yang mampu membawa perubahan bagi diri sendiri dan orang lain.
Pendidikan tidak hanya memberikan gelar kepada individu, tetapi juga memberikan aspek kognitif dan psikososial yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sosialnya agar mampu bersaing dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan maju (J.
& Pabbajah, 2.
perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pendidik dalam menciptakan pendidikan yang dapat menjadikan pendidikan sebagai alat perubahan individu menjadi lebih baik.
Permasalahan pada sistem pendidikan saat ini adalah perubahan kebijakan yang begitu cepat dan tidak dibarengi dengan analisis yang mendalam mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk menciptakan pendidikan yang layak dan lebih maju.
Perubahan sistem pendidikan yang sering berganti cenderung mencirikan terjadinya transisi kekuasaan politik dimana pendidikan tidak lagi menjadi tujuan bersama, tetapi terbentuk dari kentalnya isu-isu politik sehingga output yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial (Matlani & Khunaifi, 2.
Selain itu, ketimpangan akses pendidikan merupakan masalah utama lainnya dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini.
Berdasarkan hasil PISA 2022.
Indonesia berada di peringkat ke-76 dari 81 negara.
Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikaitkan dengan disparitas sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah yang tidak memadai dan akses yang buruk ke lokasi sekolah (J.
& Pabbajah, 2.
Faktor lain yang berkontribusi meliputi distribusi pendidik yang kompeten dan kurikulum yang bervariasi, yang menghambat individu dari kelas sosial bawah untuk bersaing secara adil dalam memperoleh pengetahuan (Bahari & Tanjungpura, 2.
Akibatnya, banyak individu kesulitan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat bersaing dengan orang lain yang memiliki akses lebih mudah terhadap pendidikan berkualitas.
Ketimpangan akses pendidikan seharusnya menjadi titik krusial bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tegas dan inklusif yang bertujuan menjamin pemerataan pendidikan.
Sistem pendidikan seharusnya tidak lagi disegmentasi berdasarkan kelas sosial, sebagaimana yang sering tercermin dalam maraknya lembaga pendidikan swasta yang cenderung mencerminkan status sosial ekonomi seseorang melalui kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan Namun, alih-alih menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, pemerintah justru memperkuat model pendidikan hierarkis memisahkan si kaya dan si miskin melalui inisiatif- 259 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 inisiatif seperti pengembangan Sekolah Rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pendirian Sekolah Garuda dengan meningkatkan mutu sebelas SMA terbaik di setiap provinsi.
Sekolah Rakyat adalah lembaga pendidikan yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Sosial.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Agama (Darojatun, 2.
Sekolah-sekolah ini menyasar masyarakat miskin dengan menyediakan akses pendidikan yang layak dengan tujuan utama memutus siklus kemiskinan melalui kesempatan Sebaliknya.
Sekolah Garuda mengacu pada peningkatan dan penguatan sekolah menengah atas terpilih yang sudah ada untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan.
Peta sebaran lembaga pendidikan elit tersebut di seluruh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kementerian (Kementerian, 2.
antara lain sebagai berikut: .
SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh, .
SMA Unggul Del, .
MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, .
SMAN Unggul M.
Thamrin, .
SMA Cahaya Rancamaya, .
SMA Pradita Dirgantara, .
SMA Taruna Nusantara, .
SMAN Banua Kalsel, .
SMAN 10 Samarinda, .
MAN Insan Cendekia Gorontalo, .
SMAN Siwalima Ambon, .
SMA Averos.
Gambar 1.
Distribusi Sekolah Garuda Pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda memiliki tujuan yang sama memperluas akses pendidikan yang merata, terutama bagi masyarakat prasejahtera.
Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini dapat secara tidak sengaja memperkuat eksklusi sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Hasil ini sejalan dengan filosofi pendidikan Tan Malaka, yang menekankan bahwa pendidikan di Indonesia tidak boleh dipisahkan berdasarkan kelas sosial.
Sebaliknya, pendidikan harus mempromosikan kesetaraan dan bertujuan untuk menumbuhkan siswa yang mampu berkembang, berpikir kritis, dan menantang struktur sosial yang tidak adil terutama yang meminggirkan individu yang hidup di bawah garis (Hambali, 2021.
Utomo, 2.
260 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 Lebih lanjut, program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda merupakan bagian dari upaya percepatan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan.
Namun, pemerataan akses pendidikan tidak selalu membutuhkan kebijakan baru, terutama ketika kebijakan tersebut seringkali dirumuskan dengan analisis yang terbatas.
Pemerataan akses dapat dicapai dengan mengubah pendidikan menjadi ranah netral, bebas dari dominasi kapitalis yang berupaya melayani kepentingan tertentu melalui sistem pendidikan.
Perspektif ini didukung oleh filosofi pendidikan Tan Malaka dan Michael Apple, yang berpendapat bahwa sistem pendidikan pada dasarnya tidak Sistem tersebut dibentuk oleh berbagai faktor yang memengaruhi seperti kekuatan ekonomi, sosial, dan politik.
Ketidaknetralan ini seringkali terwujud melalui kurikulum tersembunyi, yang secara halus mereproduksi budaya kapitalis dengan menciptakan pasar tenaga kerja murah (Hambali, 2021.
Pfeffer, 2.
Implementasi Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda mencerminkan bagaimana sistem pendidikan dapat berkontribusi terhadap eksklusi sosial, terutama bagi masyarakat miskin, dengan melakukan diskriminasi melalui standardisasi berbasis kelas sosial sehingga membatasi akses terhadap apa yang seharusnya menjadi hak yang netral dan setara.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pembangunan pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dapat berkontribusi terhadap eksklusi kelompok miskin, dengan menggunakan kerangka kerja kritis Tan Malaka dan Michael Apple.
Pandangan mereka mengungkapkan bagaimana sistem pendidikan yang tidak netral, yang didominasi oleh kepentingan kelas, secara tidak langsung mempertahankan hierarki sosial yang ada.
TINJAUAN PUSTAKA
Pemeretaan akses pendidikan seringkali dikaitkan bagaimana masyarakat memperoleh manfaat yang sama terkait dengan pembangunan akses pendidikan, hal ini seringkali dikaitkan dengan pendidikan yang berbasis inklusif dimana semua individu memiliki kesempatan yang sama dan terhindar adanya diskriminasi sosial, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Chieppa et al.
menjelaskan bahwsa kalimat inklusif dalam hal akses sarana dan prasana pendidikan seharusnya tidak direduksi menjadi isu-isu penempatan atau alokasi siswa dalam ruang-ruang Sejalan dengan penelitian tersebut, kebijakan pemerataan pembangunan pendidikan seharusnya tidak menempatkan siswa dalam ruang-ruang tertentu termasuk perbedaan kelas sosial.
Alih-alih menciptakan pemerataan pendidikan melalui Sekolah Rakyat Dan Sekolah Garuda, hal ini justru akan membangun stigmasisasi terhadap sekolah dengan kelas sosial rendah dan sekolah dengan cap unggulan.
261 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 Penelitian (McGregor et al.
, 2.
juga menjelaskan mengenai tugas layanan pendidikan yang seharusnya bersifat AubermaknaAy yakni untuk mempersiapkan modal sosial anak-anak dalam jangka waktu yang panjang, bukan untuk mempersiapkan pasar kerja kapitalis yang sengaja memberikan akses pendidikan yang bersifat vokasional untuk membentuk tenaga kerja murah.
Akibatnya, tujuan pendidikan yang awalnya digaungkan untuk menjadi alat mobilitas sosial memunculkan pertanyaan besar.
Melalui kebijakan yang bersifat top-down justru cenderung menciptakan pendidikan yang memberikan manfaat jangka pendek yang mana solusi dari penyelesainnya adalah keterampilan vokasional.
Kedua penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendukung pemerataan pendidikan yang berbasais inklusi justru menimbulkan dampak-dampak baru seperti pemisahan siswa berdasarkan kelas sosialnya dalam institusi pendidikan serta tujuan yang cenderung menitikberatkan pada keterampilan vokasional yang menciptakan siswa bergantung pada pasar kerja kapitalis.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui investigasi sumber tekstual dan visual.
Informasi yang terkumpul diolah melalui teknik-teknik seperti memoing (Cresswell, 2.
Untuk memperoleh data penelitian, penulis menerapkan analisis studi pustaka, yang bersumber dari penelitian terdahulu serta sumber-sumber lain yang terverifikasi secara ilmiah.
Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian melalui investigasi sistematis terhadap artikel-artikel relevan.
Studi pustaka melibatkan beberapa langkah:
mencari teks-teks relevan, mengidentifikasi sumber-sumber kunci, membaca, meringkas, mengorganisasikan, menganalisis, menginterpretasi, dan akhirnya menulis berdasarkan pertanyaan penelitian secara terstruktur (Chigbu et al.
, 2.
Metode ini dianggap tepat mengingat topik penelitian yang menganalisis kebijakan pendidikan terkait pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan 2026.
Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam melalui sumber-sumber literatur relevan dengan menggunakan kerangka konseptual Tan Malaka dan Michael Apple.
Melalui pendekatan ini, temuan penelitian diharapkan dapat menyajikan penjelasan yang akurat dan memberikan referensi yang kredibel untuk penelitian masa depan.
262 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan merupakan salah satu instrumen kunci penggerak perubahan baik sosial, ekonomi, maupun lainnya.
Pendidikan berfungsi sebagai fondasi pengembangan pengetahuan kognitif dan afektif individu, sehingga memungkinkan mereka bertanggung jawab atas diri sendiri.
Pemerintah Indonesia mengatur wajib belajar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.
20 Tahun 2003.
Namun, peraturan ini seringkali tidak mencapai tujuan yang diharapkan, karena masih banyak anak yang menghadapi keterbatasan akses akibat hambatan ekonomi, sosial, dan lainnya, sehingga menyulitkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Pendirian Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai upaya mewujudkan pendidikan inklusif menuai dukungan sekaligus kritik.
Dalam konteks ini, penulis menyajikan analisis sosiologis kedua kebijakan tersebut dengan menggunakan filsafat pendidikan Tan Malaka, seorang pemikir Indonesia yang memperjuangkan keadilan pendidikan bagi kaum miskin, serta pandangan Michael Apple, seorang teoretikus Barat yang secara kritis mengkaji bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap ketimpangan sosial.
Ketimpangan Sosial dalam Sistem Pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Ketimpangan sosial atau eksklusi sosial mengacu pada suatu kondisi di mana individu atau kelompok mengalami disparitas dalam akses dan kesempatan untuk memperoleh layanan sosial.
Ini mencakup akses terhadap pendidikan, sanitasi dan air bersih, lapangan kerja, layanan kesehatan, dan layanan esensial lainnya, yang membuat individu atau kelompok ini rentan terhadap deprivasi dan kemiskinan.
Dalam konteks pendidikan di Indonesia, eksklusi sosial terlihat jelas dalam distribusi layanan pendidikan yang tidak merata, di mana individu atau kelompok tertentu lebih mungkin tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
Eksklusi pendidikan cenderung memengaruhi komunitas tertentu, dan seringkali berakar pada faktor struktural, sosial, atau Disparitas pendidikan yang dihasilkan semakin memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi di dalam segmen masyarakat yang terpinggirkan (Al-faiza et al.
, 2.
Membahas eksklusi pendidikan dalam masyarakat Indonesia kontemporer mau tidak mau melibatkan pengkajian peran pemerintah dan kebijakannya, yang idealnya netral dan inklusif, yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi komunitas yang terpinggirkan dan Namun, alih-alih merumuskan kebijakan yang adil, inisiatif pemerintah seringkali memicu kontroversi, terutama terkait dampaknya terhadap keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan.
Kebijakan kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan yang sering terjadiAidari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, dan 2013 (Al-faiza et al.
, 2.
hingga kurikulum Merdeka Belajar terbaruAibanyak di antaranya sangat dipengaruhi oleh agenda politik, sehingga 263 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 mengorbankan netralitas dan integritas tujuan inti sistem pendidikan.
Lebih lanjut, muncul pertanyaan tentang bagaimana rencana pengembangan Sekolah Rakyat, di bawah Kementerian Sosial, dan Sekolah Garuda, di bawah Kementerian Pendidikan, dapat semakin membedakan akses pendidikan antara kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi.
Tujuan dan visi yang berbeda dari kedua sistem sekolah ini menunjukkan potensi stratifikasi pendidikan yang lebih mendalam (Rakhmat, 2025.
Septiana, 2.
Sekolah Rakyat Sekolah Garuda Membentuk sekolah dengan Membentuk sekolah menengah atas yang menggunakan kurikulum nasional bertaraf internasional dengan dengan menekankan penguatan mengembangkan sciene technology, karakter dan keterampilan vokasional engineering, and mathematic (STEM) Pendidikan khusus bagi masyarakat Memberdayakan sebelas sekolah menengah dengan kelompok miskin dan miskin atas yang sudah terkategorisasi unggul dan ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 .
% termiski.
dan desil 2 .
- 20% termiski.
Bertujuan untuk menangani Menggunakan kemiskinan dan angka anak putus Baccalaurate (IB) untuk meningkatkan akses masuk perguan tinggi ternama dunia.
Akses pendidikan melalui verifikasi Akses pendaftaran melalui jalur prestasi.
pemeriksaan latar belakang ekonomi siswa, tes akademik, dan seleksi psikotes, dan kesehatan.
Tabel 1.
Perbedaan Tujuan dan Kualifikasi Siswa Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Perbedaan kurikulum, tujuan, dan kriteria penerimaan antara kedua jenis sekolah yang didirikan oleh masing-masing kementerian tersebut telah menimbulkan tantangan baru, yaitu: .
pendidikan tidak lagi mengutamakan hakikatnya sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan.
Sebaliknya, dengan mensyaratkan status kemiskinan sebagai kriteria verifikasi akses pendidikan, sistem tersebut secara tidak sengaja memperkuat diskriminasi terhadap masyarakat miskin.
Praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara 264 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 demokratis, adil, dan non-diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Habe & Ahiruddin, 2.
Pengembangan Sekolah Rakyat dan pemberdayaan sekolah elit sebagai Sekolah Garuda mengabaikan upaya peningkatan dan perluasan akses pendidikan di daerah-daerah marginal, seperti daerah 3T .
erdepan, terluar, dan tertingga.
Di wilayah-wilayah ini, masyarakat miskin seringkali menghadapi akses yang sangat tidak memadai terhadap pendidikan berkualitas, yang menyebabkan tingginya prevalensi putus sekolah di kalangan individu dari latar belakang berpenghasilan rendah.
Hal ini didukung oleh data infrastruktur pendidikan di wilayah 3T, sebagaimana dilaporkan oleh (Badan Pusat Statistik, 2023.
Jakaria et al.
, 2.
Gambar 2 dan 3.
Data Fasilitas Kelas di Sekolah Wilayah 3T Gambar 4.
Data Rasio Guru terhadap Siswa Berdasarkan Wilayah Pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda idealnya mempertimbangkan permasalahan yang ada dalam sistem pendidikan melalui analisis yang mendalam.
Hal ini akan memungkinkan perumusan kebijakan yang inklusif, terutama bagi masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan pendidikan, baik karena kendala ekonomi maupun sosial.
Perbaikan sistem pendidikan tidak selalu memerlukan perombakan kurikulum atau penyusunan kebijakan secara menyeluruh.
Sebaliknya, perbaikan tersebut harus dilakukan melalui proses evaluasi kritis, dengan fokus pada penanganan kekurangan dan peningkatan kebijakan serta sistem yang ada untuk memastikan pemerataan dan efektivitas yang lebih baik.
265 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 Stratifikasi Pendidikan Berbasis Kelas Sosial di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Berdasarkan filosofi pendidikan Tan Malaka, tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah mencapai pembebasan dari segala bentuk penindasan dan kebodohan (Aji et al.
, 2.
Menurutnya, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi dan sosial, karena erat kaitannya dengan praktik kapitalis.
Ia berpendapat bahwa pendidikan seringkali digunakan untuk menghasilkan sumber daya manusia berbiaya rendah demi memenuhi tuntutan tenaga kerja pasar kapitalis (Amiruddin, 2.
Kebijakan pendirian Sekolah Rakyat bagi individu yang dikategorikan miskin mungkin tampak memberikan kesempatan pendidikan dan janji perubahan bagi masyarakat terpinggirkan.
Namun, praktik ini sangat bertentangan dengan cita-cita Tan Malaka, yang menekankan bahwa akses pendidikan tidak boleh ditentukan oleh latar belakang ekonomi, melainkan harus setara dan universal bagi semua.
Diferensiasi pendidikan berdasarkan latar belakang ekonomi secara tidak langsung mendorong persaingan pendidikan elit, terutama di antara sekolah-sekolah swasta dan bergengsi, yang umumnya dihadiri oleh individu-individu dari kelompok non-miskin.
Siswa dari kelas sosial elit ini lebih mungkin mengakses pendidikan berkualitas tinggi, yang sebagian besar didukung oleh sumber daya keuangan yang mereka mampu (Pfeffer, 2.
Sejalan dengan pandangan Tan Malaka bahwa pendidikan sering kali menghasilkan tenaga kerja murah, penerapan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda mencerminkan kontras yang mencolok baik dalam konten kurikulum maupun tujuan pendidikan.
Sekolah Rakyat menekankan kurikulum nasional dan keterampilan vokasional, yang menunjukkan orientasi mereka untuk menghasilkan tenaga kerja manual.
Sebaliknya.
Sekolah Garuda mengikuti kurikulum internasional dengan fokus kuat pada kemajuan teknologi, mempersiapkan siswa untuk bersaing masuk ke universitas global bergengsi.
Selain itu, proses penerimaan siswa di kedua model sekolah ini juga berbeda secara signifikan: Sekolah Garuda memprioritaskan prestasi siswa, sementara Sekolah Rakyat mengandalkan latar belakang ekonomi keluarga siswa sebagai dasar seleksi.
Penelitian oleh (Byun & Kim, 2015.
Pfeffer, 2017.
Tan, 2.
menyoroti bahwa latar belakang ekonomi merupakan faktor penentu dalam prestasi akademik dan non-akademik siswa menunjukkan bahwa modal ekonomi memainkan peran sentral dalam membentuk kesuksesan siswa.
Akibatnya, pendirian Sekolah Garuda dapat semakin meminggirkan masyarakat berpenghasilan rendah dengan membatasi akses mereka ke pendidikan yang lebih Akibatnya, mereka secara efektif terdorong ke dalam sistem pendidikan yang diskriminatif terhadap mereka, melalui sekolah-sekolah yang secara khusus dirancang untuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi.
266 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 Hidden Curriculum sebagai Reproduksi Ketimpangan dalam Sekolah rakyat dan Sekolah Garuda Kontras antara Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat juga dapat diamati dengan jelas melalui kurikulum dan tujuan pendidikannya.
Kedua kebijakan mengenai pendirian dan pengembangan sekolah-sekolah ini sangat menekankan desain kurikulum.
Menurut Michael Apple, pendidikan pada dasarnya tidak netral, dan bias ini sering kali ditransmisikan melalui kurikulum tersembunyi seperangkat nilai implisit yang tertanam dalam praktik pendidikan yang mencerminkan normanorma dominan terkait kelas sosial, gender, ras, dan bentuk identitas lainnya.
Kurikulum tersembunyi ini cenderung mengondisikan individu terutama mereka yang berasal dari kelas sosial bawahAiuntuk menyesuaikan diri dengan dominasi kapitalis.
Dalam konteks ini, sekolah sering kali berfungsi sebagai tempat kontrol sosial, di mana kebijakan dan program sering kali menyertakan instrumen regulasi yang memperkuat ketimpangan alih-alih menantangnya.
Dengan demikian, alih-alih bertindak sebagai wahana mobilitas sosial, sistem sekolah semacam itu berisiko mereproduksi dan melegitimasi disparitas struktural (Brown, 2.
Penerapan kurikulum yang berbeda antara Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda menunjukkan bahwa pendidikan tidak pernah bebas nilai.
Kedua model sekolah tersebut dipengaruhi oleh agenda politik yang bertujuan membangun kontrol sosial, khususnya untuk mempertahankan dominasi kelas.
Desain Sekolah Rakyat yang secara khusus ditujukan bagi komunitas miskin secara tidak langsung memperkuat ketidakadilan, karena pemerintah umumnya gagal mempersiapkan siswa-siswa ini untuk mobilitas sosial.
Sebaliknya, model pendidikan semacam itu cenderung mereproduksi posisi sosial mereka melalui sistem kontrol dan pendidikan berkualitas rendah (Carl, 2.
Menurut Michael Apple, baik guru maupun pembuat kebijakan harus mendekonstruksi pedagogi dan kurikulum sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk keadilan pendidikan (Brown, 2.
Dalam pandangan ini, kurikulum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi harus dikaji secara kritis sebagai wadah pengaruh dan perlawanan ideologis.
Solusi yang di Tawarkan untuk Menghadapi Ketimpangan Pendidikan Alih-alih menciptakan pendidikan rakyat dan sekolah garuda untuk menciptakan pendidikan yang adil terhadap individu atau kelompok yang terdeprivasi, justru menciptakan adanya eksklusi sosial secara tidak sadar bagi masyarakat terutama individu atau kelompok yang terdeprivasi.
Eksklusi dalam dunia pendidikan ini perlu dibenahi secara tepat sehingga pendidikan tidak lagi bersifat tidak adil dan menindas, adapun rekomendasi yang tepat yang di inisiasi dari artikel Levitas .
mengenai Redistributionist Discourse (RED) yang mana ketidaksetaraan khususnya dalam 267 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 sistem pendidikan dikarenakan adanya ketidakadilan individu atau kelompok dalam memperoleh layanan sosial.
Dengan demikian, penulis melihat bahwasannya pembentukan pendidikan rakyat dan pendidikan garuda adalah bukan solusi yang tepat karena secara tidak langsung individu yang memiliki keterbatasan ekonomi akan mengalami eksklusi sosial melalui sistem pendidikan yang dikategorikan melalui sistem kelas sosial.
Alih-alih menciptakan dua pembangunan pendidikan, pemerintah dan pemangku kebijakan dalam hal ini seharusnya dapat memaksimalkan sistem pendidikan yang sudah ada dan memperbaiki layanan akses pendidikan pada daerah-daerah yang termaginalkan, hal ini dapat dilaksanakan dengan mengolah kembali sistem syarat penerima beasiswa pendidikan bagi kelompok masyarakat terdiprivasi kedalam pendidikan yang setara dan Selain itu, perlu adanya alokasi anggaran pendidikan pada daerah-daerah termaginal sehingga mereka tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan akses pendidikan yang layak.
KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari penulisan artikel ini yakni, pembentukan sekolah rakyat maupun sekolah garuda merupakan dua kebijakan pembangunan yang di tujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi kalangan masyarakat yang terdeprivasi.
Namun, kedua pembangunan pendidikan tersebut secara sosiologis justru akan menciptakan adanya pendidikan yang tidak adil sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang mana pembedaan pendidikan mendiskriminasikan individu-individu dari kelompok kelas yang berbeda.
Kedua kebijakan pembangunan pendidikan tersebut secara tidak langsung mencirikan pendidikan yang bersifat tidak netral dimana pendidikan cenderung berpihak pada dominasi kelas sehingga masyarakat kelas miskin dialokasikan untuk menjadi tenaga kerja murah yang sulit bersaing untuk melakukan mobilitas sosial maupun ekonomi.
Adapun solusi untuk menghadapi kesenjangan pendidikan yakni dengan cara memperbaiki sistem yang ada serta menekankan para pemerintah dan pembuat kebijakan untuk turut serta mengalokasikan dana pendidikan bagi masyarakat miskin agar memperoleh pendidikan yang setara tanpa mempertimbangkan kelas sosial.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada tenaga kependidikan Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia, teman-teman sejawat, serta keluarga besar yang mendukung dan membantu penulis dalam melakukan penulisan artikel ini baik dalam materi, doa, dan ucapan-ucapan 268 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 semangat.
Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan doa dari dosen, teman-teman, dan keluarga penulisan ini tidak akan berjalan dengan lancar.
DAFTAR PUSTAKA