Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN DI DUNIA:
PENDEKATAN SCOPING REVIEW
Muhammad Taufiq Badruzzuhad .
Rifqi Arya Fadhillah .
Amrie Firmansyah .
* 4132220041_taufiq@pknstan.
Politeknik Keuangan Negara STAN 4132220052_kiwi@pknstan.
Politeknik Keuangan Negara STAN amriefirmansyah@upnvj.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *untuk penulis korespondensi Abstract This research aims to review the development of sustainability policies adopted worldwide.
The issue of sustainability globally has been going on for more than three decades.
Until now, the issue is still trying to be solved, one of which is with various sustainability policies.
However, there are complexities in preparing policies related to sustainability, so the issue is an interesting topic and is widely reviewed in various literature.
Using a scoping review approach, the research has ten articles as data.
The articles selected were published from 2018 to 2023 and contained the keyword "sustainability policy.
" This study's results show that there are not too many articles with the keyword "sustainability policy" because the development of sustainability science causes the choice of words for titles to be more specific to each issue.
The articles referenced in this research discuss green public procurement, sustainability policies in local governments, policies on using green information technology in government agencies, and others.
Keywords: Scoping review.
Sustainability.
Sustainability policy Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perkembangan kebijakan keberlanjutan yang diadopsi di dunia.
Isu keberlanjutan secara global telah terjadi selama lebih dari tiga dekade.
Hingga saat ini isu tersebut masih berusaha dipecahkan, salah satunya dengan berbagai kebijakan keberlanjutan.
Namun, terdapat kompleksitas dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan, sehingga isu tersebut menjadi topik yang menarik dan banyak diulas dalam berbagai literatur.
Dengan menggunakan pendekatan scoping review, terdapat 10 artikel sebagai data dalam penelitian.
Artikel yang dipilih merupakan terbitan tahun 2018 s.
2023 dan mengandung kata kunci Ausustainability policyAy.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini tidak terlalu banyak artikel dengan kata kunci Ausustainability policyAy karena perkembangan ilmu keberlanjutan menyebabkan pilihan kata untuk judul sudah lebih spesifik ke masing-masing isu.
Adapun artikel yang menjadi rujukan dalam penelitian ini membahas terkait green public procurement, kebijakan keberlanjutan di pemerintah daerah, kebijakan penggunaan green information technology di instansi pemerintah, dan lain-lain.
Kata Kunci : Keberlanjutan.
Kebijakan keberlanjutan.
Scoping review
PENDAHULUAN
Isu keberlanjutan, yang telah dibahas selama beberapa dekade terakhir, kian hari kian mendapat sorotan.
Berbagai permasalahan yang berakar dari permasalahan lingkungan dan sosial semakin parah setiap harinya sehingga desakan untuk mengatasi permasalahan tersebut semakin banyak disuarakan.
Desakan itu tentunya dilayangkan pada pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menangani permasalahan di tingkat global.
Sebagai respon atas desakan tersebut, berbagai pemerintahan di dunia kemudian menyusun sebuah kebijakan keberlanjutan, kebijakan yang disusun untuk menangani isu lingkungan dan Membrillo-Hernyndez et al.
menyatakan bahwa kebijakan keberlanjutan adalah seperangkat panduan dan peraturan yang diterapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk menjamin proses bisnis mereka dilakukan secara berkelanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
Sesuai dengan definisi tersebut.
Membrillo-Hernyndez et .
melanjutkan bahwa ada tiga jenis kebijakan keberlanjutan.
Pertama, kebijakan lingkungan, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif perilaku manusia terhadap lingkungan, seperti manajemen limbah, pembatasan polusi, dan lain sebagainya.
Kedua, kebijakan sosial, yang bertujuan menegakkan kesetaraan dan keadilan sosial.
Beberapa contohnya adalah pemenuhan hak pekerja, kesetaraan gender, dan lain-lain.
Ketiga, kebijakan Page | 207 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
ekonomi, yang bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui cara-cara yang Adanya perkembangan isu keberlanjutan mengakibatkan kebijakan keberlanjutan disusun dan diterapkan dengan proses yang cukup panjang.
Hamilton .
menyebutkan bahwa terdapat tiga fenomena yang dapat diidentifikasi sebagai proses perkembangan kebijakan keberlanjutan.
Tahap pertama adalah Bundtland Comission pada tahun 1987, yang merilis laporan berjudul AuOur Common FutureAy.
Sesuai namanya, laporan tersebut memperkenalkan konsep perkembangan berkelanjutan dan prinsip pemenuhan kebutuhan hari ini tanpa mengganggu kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Selanjutnya tahap kedua adalah Rio Earth Summit pada tahun 1992, yang merupakan konferensi yang digelar oleh PBB untuk mengumpulkan pemimpin dari berbagai negara untuk membahas isu keberlanjutan dan menghasilkan suatu kesepakatan atas rencana yang disebut Agenda 21.
Fenomena terakhir adalah berbagai kesepakatan internasional yang telah muncul sejak saat itu seperti Kyoto Protocol pada tahun 1997 dan Paris Agreement pada tahun 2015.
Dalam setiap perkembangannya, kebijakan keberlanjutan semakin banyak dirumuskan dan diterapkan oleh masing-masing negara.
Dalam konteks nasional, pemerintah selaku otoritas yang berwenang pada umumnya menerapkan strategi tertentu yang cocok dengan negaranya, untuk meraih tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan atau disepakati dengan negara-negara Contohnya adalah Paris Agreement yang menyepakati peningkatan suhu dunia melalui pembatasan carbon footprint.
Kesepakatan ini direspon dunia dalam berbagai kebijakan skala nasional, di mana Indonesia sendiri menerapkan salah satunya yaitu kebijakan pajak karbon.
Contoh lainnya adalah kebijakan dari uni eropa yang menargetkan nol emisi karbon pada tahun 2050, salah satunya melalui mekanisme EU Emissions Trading System.
Berbagai kebijakan yang diterapkan tentunya menjadi salah satu topik yang menarik ketika membahas isu keberlanjutan.
Kebijakan keberlanjutan menjadi menarik dan kaya akan pembahasan karena merupakan isu yang berdampak secara global dan dapat dibahas melalui berbagai sisi.
Aspek sosial, ekonomi, hingga geopolitik dapat menjadi pokok bahasan dalam kajian mengenai kebijakan keberlanjutan.
Selain itu, ilmu keberlanjutan juga merupakan ilmu yang masih berkembang seiring berjalannya waktu.
Dua atau tiga dekade sebelum ini mungkin masih terdapat aspek sains terkait isu keberlanjutan yang belum dipahami banyak orang.
Seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan dan pengalaman umat manusia dalam menangani isu keberlanjutan semakin bertambah, sehingga menjadi tambahan topik yang dapat dibahas mengenai kebijakan keberlanjutan.
Kebijakan yang merupakan salah satu alat yang dimiliki oleh pemerintah dalam mencapai tujuan negara, tentunya tak hanya aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan.
Terdapat hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan Setelah sebelumnya disebutkan aspek dari segi global atau makro, terdapat pula aspek lainnya di lingkup yang lebih kecil.
Contohnya adalah aspek manajerial, di mana memiliki karakteristik yang berbeda antara sektor publik dan sektor privat.
Perbedaan ini perlu berdampak pada kebijakan yang akan disusun.
Bahkan di lingkup sektor publik, dimungkinkan adanya perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sementara itu dari sektor privat juga perlu diperhatikan karakteristik dari berbagai industri yang ada.
Untuk masingmasing industri mungkin dibutuhkan kebijakan yang berbeda, karena terdapat perbedaan pula pada aspek keberlanjutan yang bersinggungan dengan tiap industri.
Banyaknya topik yang berkaitan dengan kebijakan keberlanjutan, dari tahun ke tahun semakin banyak literatur yang mengulas topik tersebut.
Tak hanya dalam bentuk artikel, berbagai jurnal khusus untuk isu keberlanjutan juga sudah banyak diterbitkan.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghimpun berbagai penelitian mengenai kebijakan keberlanjutan, khususnya dalam kurun waktu enam tahun ke belakang.
Ulasan sebagaimana Page | 208 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
topik ini masih jarang diulas dalam penelitian sebelumnya.
Adapun literatur-literatur sebelumnya lebih banyak mengulas keberlanjutan dalam konteks penelitian akuntansi pada korporasi seperti Firmansyah et al.
dan Hadijah & Utomo .
Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi.
Pertama, penelitian ini akan melengkapai literatur terkait analisis implementasi kebijakan keberlanjutan.
Kedua, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai kebijakan Ketiga, penelitian ini juga dapat digunakan oleh para perumus kebijakan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai isu keberlanjutan.
KAJIAN PUSTAKA
Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theor.
Menurut Freeman .
, suatu perusahaan tidak hanya beroperasi demi kepentingannya sendiri akan tetapi juga harus memberikan keuntungan bagi para pemangku Adapun yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan (Hadi, 2.
Berdasarkan pengertian tersebut, pemangku kepentingan bagi perusahaan meliputi kreditur, pemasok, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
Pemangku kepentingan memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah perusahaan.
Hal tersebut dikarenakan pemangku kepentingan memiliki kekuatan dalam mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan cara mengakomodasi keinginan dan kebutuhan mereka.
Perusahaan harus mampu menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan yang mempunyai kekuatan dalam penyediaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pelanggan, dan pemilik (Chariri & Ghozali, 2.
Keberlanjutan Sebagaimana disebut pada bagian pendahuluan, keberlanjutan adalah topik yang semakin mendapat sorotan selama beberapa dekade ke belakang.
Keberlanjutan dapat didefinisikan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengganggu generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Giovannoni & Fabietti, 2.
Keberlanjutan adalah sebuah konsep yang kompleks dan dapat diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti bisnis, agrikultur, transportasi, dan lain lain.
Diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan hubungan antar sistem dan faktor (Cohen et al.
, 2.
Perencanaan jangka panjang juga perlu menjadi perhatian.
Meski merupakan isu yang penting dalam skala global, hingga kini belum ada suatu standar yang disepakati untuk mengukur performa keberlanjutan suatu organisasi atau institusi.
Hal ini penting karena untuk mencapai tujuan-tujuan keberlanjutan, diperlukan standar yang pasti dan universal untuk mengukur performa keberlanjutan.
Salah satu pengukuran yang paling banyak digunakan saat ini adalah standar yang dirilis oleh Global Reporting Initiative.
Hal tersebut dapat dilihat dari terus bertambahnya perusahaan yang menggunakan GRI Standards untuk pelaporan keberlanjutan (Berinde & Andreescu, 2.
Cohen et al.
juga menyatakan bahwa panduan atau standar yang dirilis oleh GRI merupakan standar yang paling umum digunakan saat ini, tetapi penggunaan GRI Standards belum disepakati oleh seluruh negara di berbagai belahan dunia.
Kebijakan Keberlanjutan Kebijakan keberlanjutan muncul sebagai respon terhadap semakin mendesaknya isu-isu lingkungan yang melanda dunia.
Pada umumnya beban moral keberlanjutan ditempatkan pada Page | 209 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
sektor privat, di mana perusahaan dituntut untuk beraktivitas dengan memperhatikan prinsipprinsip keberlanjutan.
Namun sektor publik sebenarnya memiliki peran besar untuk menekankan isu keberlanjutan di berbagai tingkat.
Cohen et al.
menyatakan bahwa terdapat lima peran yang dimiliki pemerintah selaku perumus kebijakan untuk mendukung praktik-praktik keberlanjutan.
Pertama, mendanai riset ilmu pengetahuan dasar.
Penerapan perilaku berkelanjutan membutuhkan teknologi dan cara kerja baru yang belum diterapkan Penelitian dan pengembangan teknologi tersebut tentunya membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit.
Kedua, mendanai infrastruktur keberlanjutan.
Infrastruktur umum sudah tentu merupakan tanggung jawab pemerintah, tak terkecuali infrastruktur keberlanjutan seperti charging port kendaraan listrik, transportasi umum, fasilitas pengolahan limbah, dan lain lain.
Ketiga, penggunaan kebijakan fiskal untuk memberikan insentif pada perilaku berkelanjutan.
Melalui wewenang dalam penyusunan kebijakan, pemerintah dapat memberikan berbagai insentif bagi para perilaku berkelanjutan, salah satunya melalui insentif Keempat, penggunaan peraturan dan penegakan hukum sebagai pencegahan perilaku tak Tegasnya pemerintah terhadap peraturan keberlanjutan dapat berfungsi dua arah, yaitu mencegah perilaku yang tidak berkelanjutan dan menciptakan keadilan bagi yang telah menerapkan prinsip keberlanjutan.
Kelima, pengembangan metode pengukuran keberlanjutan yang universal.
Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, pengukuran yang pasti diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan keberlanjutan.
Penelitian dan diskusi lebih lanjut dibutuhkan agar tercipta metode pengukuran yang pasti dan universal.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review.
Menurut Arksey & Malley .
, scoping review merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam serta menyeluruh yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan.
Metode scoping review digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan implementasi kebijakan keberlanjutan .
ustainability polic.
di dunia pada enam tahun terakhir yakni tahun 2018 s.
Selain itu, metode scoping review juga efektif untuk menilai bagaimana perkembangan suatu topik penelitian sehingga dapat menjadi dasar pengembangan penelitian di masa yang akan datang (Peterson et al.
, 2.
Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan literatur berupa jurnal yang membahas mengenai sustainability policy.
Untuk memudahkan proses pengumpulan data, menggunakan aplikasi HarzingAos Publish or Perish 8.
Dalam melakukan pencarian literatur menggunakan aplikasi ini, penulis menggunakan pencarian Scopus dengan memasukkan kata kunci Ausustainability policyAy di bagian kolom pencarian judul .
itle word.
serta melakukan pembatasan tahun penerbitan jurnal dari 2018 s.
Penulis memilih jurnal yang telah terindeks Scopus dengan tujuan untuk memastikan bahwa artikel yang akan dianalisis memiliki kualitas dan standar yang tinggi, sehingga informasi yang dihasilkan dalam penelitian ini juga akan berkualitas.
Untuk mempermudah proses scoping review, penulis telah membuat beberapa pedoman sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Pedoman tersebut meliputi ruang lingkup penelitian, sumber data, dan informasi yang digunakan dari penelitian terdahulu tersebut.
Pedoman mengenai ruang lingkup penelitian berisi tentang durasi review, bahasa artikel, dan lokasi Pedoman mengenai sumber data adalah jurnal yang terindeks Scopus.
Adapun pedoman mengenai informasi yang digunakan meliputi judul, nama penulis, tahun publikasi, nama jurnal, publisher, pendekatan penelitian, cara pengumpulan data, dan hasil penelitian.
Page | 210 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
Ruang Lingkup Durasi review: 1 minggu Bahasa: Inggris Lokasi Penelitian: Seluruh Negara di Dunia Tabel 1.
Pedoman Penelitian Sumber Data Informasi yang Digunakan Database Elektronik:
A Judul Scopus A Nama Penulis A Tahun Publikasi A Nama Jurnal A Penerbit A Pendekatan Penelitian A Cara Pengumpulan A Hasil Penelitian Sumber: Diolah Penulis HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, penulis melakukan pengumpulan artikel penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Pada tahap ini penulis melakukan pencarian pada aplikasi Publish or Perish dengan filter pencarian pada jurnal yang terindeks Scopus, dan menuliskan kata kunci Ausustainability policyAy pada kolom pencarian judul .
itle word.
, serta memfilter tahun penerbitan jurnal mulai tahun 2018 s.
Alur pengumpulan artikel dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1.
Proses Pengumpulan Artikel Sumber: Diolah Penulis Setelah melalui proses penyaringan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1, diperoleh 10 literatur yang memenuhi kriteria sebagai objek scoping review pada penelitian ini.
Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2, literatur yang terpilih adalah artikel yang dirilis dalam lingkup tahun 2018 hingga 2023 serta dalam judulnya mengandung kata kunci Ausustainability policyAy.
Page | 211 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
Tabel 2.
Artikel yang Digunakan Judul Artikel Judul Jurnal Tahun Terbit Environtmentally Responsible Behavior and Sustainability Policy Sustainability Adoption in Green Public Procurement Measuring the Impact of Business Strategy and Sustainability Policy and Practices the Environment in Tourism and Hospitality Industry Meeting Goals of Sustainability Policy: CO2 Emission Reduction.
Energy Policy Cost-Effectiveness and Societal Accpetance.
Sustainability Policy Objectives.
Centralized Decision Making, and Efficiency in Public Procurement Sustainability Processes in U.
Local Governments Evidence of Causality Between Economic Growth and Vegetation Journal of Cleaner Dynamics and Implications for Production Sustainability Policy in Chinese Cities Green Information Technology Adoption Towards a Sustainability Journal of Science and Policy Agenda for GovernmentTechnology Policy Based Institutions: An Management Administrative Perspective Evaluating Environmental Change and Behavioral Decision-Making for Sustainability Policy Using an Science of the Total Agent-Based Model: A Case Study Environment for the Smoky Hill River Watershed.
Kansas Green and Gray: New Ideologies of Annals of the American Nature in Urban Sustainability Association of Policy Geographers Cross-Discipline Evidence Nature Sustainability Principles for Sustainability Policy A Relational Analysis Model of the Causal Factors Influencing CO2 in Thailand's Industrial Sector Under a Energies Sustainability Policy Adapting the VARIMAX-ECM Model Sumber: Diolah Penulis Artikel yang digunakan pada penelitian ini mayoritas terbit pada tahun 2020 sebanyak 5 buah, kemudian pada tahun 2018 sejumlah 3 buah, dan pada tahun 2019 sebanyak 2 buah.
Untuk 3 tahun terakhir yakni 2021, 2022, dan 2023 berjumlah karena dimungkinkan tidak terdapat artikel yang memenuhi pedoman pemilihan artikel yang telah ditetapkan pada Page | 212 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
penelitian ini.
Informasi mengenai sebaran tahun penerbitan artikel yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2.
Tahun Penerbitan Artikel Sumber: Diolah Penulis Aspek selanjutnya dari artikel yang ditinjau adalah penerbit yang menerbitkan jurnal Setiap artikel yang dibahas pada scoping review ini diterbitkan oleh penerbit internasional yang terindeks Scopus.
Sebaran penerbit dapat dilihat pada Tabel 3, di mana tiga artikel diterbitkan oleh masing-masing MDPI dan Elsevier.
Sisanya empat artikel diterbitkan oleh Wiley.
Emerald.
Sringer, dan Taylor & Francis.
Tabel 3.
Penerbit Penerbit Jumlah MDPI Elsevier Wiley Emerald Springer Taylor & Francis Sumber: Diolah Penulis Beralih ke sistematika penyusunan masing-masing artikel, scoping review ini juga melihat pendekatan penelitian yang digunakan pada masing-masing artikel.
Tabel 4 menunjukan bahwa masing-masing pendekatan, baik kuantitatif maupun kualitatif, digunakan pada lima artikel.
Tidak terdapat penggunaan mixed method pada artikel yang dipilih.
Metode kuantitatif yang digunakan antara lain seemingly unrelated regression (SUR), structural equation model (SEM) regression.
VARIMAX time series, dan lain-lain.
Sementara itu metode kualitatif yang digunakan adalah studi kasus.
Tabel 4.
Pendekatan Penelitian Jenis Pendekatan Jumlah Kuantitatif Kualitatif Sumber: Diolah Penulis Metode pengumpulan data yang diterapkan pada sepuluh artikel yang dibahas juga berbeda-beda.
Tabel 5 menampilkan bahwa metode paling banyak digunakan adalah Page | 213 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
penggunaan data sekunder dan studi literatur yang masing-masing digunakan pada empat Metode lainnya yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner, yang digunakan oleh dua artikel.
Tabel 5.
Metode Pengumpulan Data Jenis Metode Jumlah Data Sekunder Studi Literatur Data Primer - Kuesioner Sumber: Diolah Penulis Selanjutnya, penulis melakukan analisis deskriptif terkait isi dari setiap artikel yang menjadi objek dalam penelitian ini.
Rangkuman singkat mengenai isi artikel yang terindeks Scopus dan memiliki judul sustainability policy serta terbit pada kurun waktu enam tahun LEzEroiu et al.
melakukan penelitian studi kasus yang melihat praktik green public procurement (GPP).
Kebijakan tersebut diimplementasikan untuk mendukung aspekaspek keberlanjutan dalam pengadaan pemerintah.
(LEzEroiu et al.
, 2.
menyatakan bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengadaan pemerintah sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
Dengan diterapkannya kebijakan ini, harapannya dampak kepada ketiga aspek tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Penelitian ini mengangkat isu di mana masih terdapat celah dalam berbagai literatur yang sebelumnya telah membahas GPP.
Terdapat tujuh topik yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, yaitu bagaimana GPP mendorong circular economy.
GPP pada konstruksi dan bahan bangunan, pengukuran lingkungan dan manajemen rantai pasok dalam GPP, pengadaan inovasi berkelanjutan, tujuan keberlanjutan GPP sebagai kebijakan keberlanjutan, khususnya mengenai energi, polusi, jejak karbon, dan perubahan iklim.
GPP sebagai mekanisme kebijakan lingkungan untuk proses produksi dan penggunaan barang dan jasa yang berkelanjutan, dan GPP sebagai komponen integral dari sustainable development and Penelitian ini menyimpulkan bahwa GPP yang saat ini diterapkan memiliki tujuan utama untuk membuka akses lebih terhadap UMKM.
Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memecah tender pemerintah menjadi banyak lot yang lebih kecil, sehingga sesuai dengan kapasitas UMKM.
Topik lain yang disimpulkan oleh penulis adalah mengenai kemungkinan penelitian di masa yang akan datang.
Penulis menyatakan bahwa integrasi GPP di dalam sistem pengambilan keputusan secara otomatis melalui penggunaan algoritma pada smart cities berbasis data dapat menjadi topik yang menarik untuk diteliti ke depannya.
Komputerisasi otomatis, konektivitas dengan internet, hingga pemanfaatan Internet of Things (IoT) dapat memenuhi desakan yang muncul terhadap administrasi publik.
Sebagai contoh, penggunaan IoT untuk menyediakan data real time informasi mengenai circular economy.
Penyediaan data real time terkait penggunaan energi, polusi, jejak karbon, dan perubahan iklim tentunya akan sangat bermanfaat dalam proses pengadaan, sehingga semakin menegaskan pentingnya integrasi GPP ke dalam suatu sistem yang berbasis data dan terkoneksi secara menyeluruh.
Sakshi et al.
membahas penerapan kebijakan keberlanjutan di sektor privat, khususnya industri perhotelan di India.
Praktik keberlanjutan telah mulai diterapkan oleh beberapa hotel selama beberapa waktu ke belakang, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari penerapan kebijakan tersebut terhadap praktik keberlanjutan, di industri Selain itu dilihat pula pengaruh kebijakan keberlanjutan terhadap sustainability performance dan financial performance.
Beberapa faktor yang dilihat adalah komunikasi keberlanjutan, pelatihan dan kebijakan mengenai praktik keberlanjutan, penghematan sumber Page | 214 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
daya, dan penghematan energi.
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis melakukan pengumpulan data berupa kuesioner/survei kepada 589 hotel, dengan hasil akhir 312 repons survei yang valid untuk digunakan pada penelitian.
Data kuesioner yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik structural equation modelling (SEM).
Sakshi et al.
menyimpulkan adanya pengaruh signifikan dari kebijakan dan pelatihan keberlanjutan, komunikasi keberlanjutan, penghematan energi, dan penghematan sumber daya.
Namun pengaruh yang paling signifikan diperoleh dari kebijakan dan pelatihan keberlanjutan.
Keempat faktor tersebut ditemukan berpengaruh baik terhadap environmental performance maupun financial performance, namun pengaruh paling kuat ditemukan terhadap environmental Hasil penelitian ini memiliki implikasi manajerial bagi pelaku usaha di industri perhotelan India.
Di antaranya adalah pentingnya penerapan kebijakan keberlanjutan dan pelatihan pegawai untuk memaksimalkan kebijakan tersebut.
Tak hanya di lingkup internal hotel, pegawai yang terlatih secara keberlanjutan juga bisa berdampak positif terhadap tamu hotel tersebut.
Pegawai hotel dapat mengenalkan perilaku keberlanjutan seperti kebiasaan daur ulang, hemat energi dan sumber daya, serta penggunaan produk yang ramah lingkungan.
Akerboom et al.
ini merupakan studi kasus yang dilakukan terhadap suatu kebijakan keberlanjutan di Belanda.
Latar belakang yang diangkat pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Belanda untuk menghentikan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
Penghentian penggunaan batu bara dilakukan untuk mencapai target baru yang ditetapkan, yaitu pengurangan emisi karbon tahun 2030 sebanyak 50% hingga 55% dibandingkan dengan tahun 1990.
Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai respons dari Paris Agreement yang disetujui pada tahun 2015 untuk mengurangi laju perubahan iklim dunia.
Penelitian ini membahas dampak kebijakan tersebut melalui tiga aspek, yaitu pengurangan emisi karbon, efektivitas biaya, dan penerimaan atau dukungan publik.
Akerboom et al.
mengidentifikasi bahwa di balik pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap, muncul pertanyaan dari mana energi akan diperoleh selanjutnya.
Sumber energi .
atu bar.
akan segera dikurangi sementara konsumsi energi yang cenderung tetap dan sumber energi terbarukan belum dapat menggantikan peran batu bara.
Penulis menyatakan adanya kemungkinan terjadi carbon leakage, peristiwa di mana suatu negara mengurangi emisi karbon tapi kemudian melakukan impor energi yang tidak ramah lingkungan seperti gas atau bahan bakar fosil, sehingga tidak terjadi kemajuan dari segi pengurangan emisi.
Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis menyarankan kebijakan pengurangan emisi dilakukan secara bersama-sama setidaknya dalam lingkup Uni Eropa.
Tak hanya mencegah carbon leakage dari sesama anggota, dapat terjadi pula fungsi pengawasan agar impor energi dari sumber lain dapat Penulis juga menambahkan bahwa pengurangan penggunaan batu bara memang masuk akal dalam hal pengurangan emisi, namun perlu diperhatikan pula dua aspek lainnya, yaitu efektivitas biaya dan persepsi publik.
Stritch et al.
mengangkat isu maraknya kebijakan keberlanjutan yang saat ini diterapkan, yang mana dapat mempengaruhi proses pengadaan pemerintah daerah.
Proses pengadaan sendiri mendapat perhatian khusus dalam konteks sektor publik karena memiliki dampak yang cukup besar, utamanya dari segi ekonomi.
Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif regresi dengan model Seemingly Unrelated Regression (SUR).
Variabel dependen yang digunakan adalah lama waktu persetujuan pengadaan, sementara variabel independen adalah jumlah tujuan kebijakan yang ingin dicapai dan sentralisasi pengambilan keputusan pengadaan.
Terdapat pula variabel kontrol pada penelitian ini, yaitu ukuran organisasi dan peraturan yang berlaku.
Stritch et al.
menyimpulkan bahwa kebijakan keberlanjutan dapat mempengaruhi proses pengadaan karena tujuan-tujuan yang dimiliki kebijakan tersebut perlu menjadi pertimbangan tambahan bagi otoritas daerah.
Semakin banyak tujuan keberlanjutan yang ingin dicapai, makan akan semakin lama waktu yang dibutuhkan Page | 215 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
untuk mendapat persetujuan.
Penelitian ini juga menemukan bahwa sentralisasi pengambilan keputusan dapat memoderasi hubungan tersebut.
Penelitian menemukan bahwa pengambilan keputusan yang tersentralisasi dapat mempersingkat waktu pengambilan keputusan, termasuk jika terdapat banyak tujuan keberlanjutan yang ingin dicapai.
Implikasi praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun struktur pengambilan keputusan.
Berkaitan dengan tujuan keberlanjutan, pengambilan keputusan yang tepat akan membantu otoritas lokal dalam mencapai tujuan keberlanjutan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi proses bisnis organisasi.
He et al.
mengulas hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan vegetasi.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif time series dengan metode Granger Causality Model.
Setelah melihat hubungan kausalitas antara dua variabel tersebut, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk melihat integrasi hubungan tersebut dengan kebijakan keberlanjutan.
Integrasi tersebut menjadi penting karena sesuai dengan prinsip keberlanjutan, pemenuhan kebutuhan atau aktivitas ekonomi tidak seharusnya menyebabkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.
He et al.
menemukan adanya hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan vegetasi, tetapi tidak ada hubungan kausalitas sebaliknya.
Hubungan tersebut bersifat negatif, yang berarti semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin menurut kualitas vegetasi.
Implikasi penemuan ini terhadap kebijakan adalah pemerintah harus mempertimbangkan ulang kegiatan monetisasi dari sumber-sumber alam.
Penelitian juga menemukan bahwa monetisasi usaha perbaikan lingkungan juga tidak terlalu efektif, karena tidak ada hubungan kausalitas antara perubahan vegetasi dan pertumbuhan ekonomi.
Penulis menyarankan di masa yang akan datang, kebijakan keberlanjutan disusun dengan fokus menciptakan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan vegetasi.
Penelitian Anthony Jnr.
et al.
bertujuan untuk mengidentifikasi komponenkomponen dari Green Information Technology (GIT) yang perlu dipertimbangkan oleh instansi pemerintah dalam rangkan menyusun kebijakan yang ramah lingkungan.
Penelitian yang dilakukan oleh Anthony Jnr.
et al.
tersebut mengembangkan sebuah kerangka kerja terkait kebijakan hijau .
reen policy framewor.
yang menggunakan komponen-komponen teknologi informasi yang ramah lingkungan.
Kerangka kerja tersebut dikembangkan secara khusus untuk institusi pemerintah.
Untuk melihat implementasi dari kerangka kerja tersebut, pada penelitian ini dilakukan studi kasus pada dua instansi pemerintah di Negara Malaysia.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah di Malaysia menerapkan inisiatif penggunaan Teknologi Informasi yang hijau guna mendukung program keberlanjutan yang telah dicanangkan.
Selain itu, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam mendorong upaya instansi dalam mencapai Dibutuhkan kolaborasi antar elemen agar program keberlanjutan di instansi pemerintah tersebut dapat tercapai.
Granco et al.
melakukan sebuah evaluasi atas kebijakan terkait isu keberlanjutan di sungai Smoky Hill Kansa Amerika Serikat.
Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) dalam melakukan analisis data.
Granco et al.
menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan.
Faktor-faktor tersebut antara lain: Faktor Budaya.
Faktor Sosial dan Psikologis.
Potensi terjadinya kondisi ekstrem dalam wilayah tersebut, dan isu lingkungan akan menjadi concern pengambil keputusan setelah terjadinya kondisi ekstrem dalam wilayah tersebut.
Wachsmuth & Angelo .
menyatakan bahwa pemikiran dan praktik keberlanjutan suatu perkotaan dibentuk oleh dua representasi yang berbeda yaitu alam perkotaan hijau .
reen urban natur.
dan alam perkotaan abu-abu .
ray urban natur.
Alam perkotaan hijau .
reen Page | 216 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
urban natur.
adalah kembalinya kondisi alam yang hijau di lingkungan perkotaan.
Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pepohonan di samping jalan, adanya taman atau hutan kota, dan penghijauan pada wilayah setelah digunakan untuk industri.
Adapun alam perkotaan abu-abu .
ray urban natur.
adalah konsep ruang sosial, teknologi, dan ruang kota yang secara inheren sudah menerapkan prinsip berkelanjutan.
Konsep alam perkotaan abu-abu memiliki ciri-ciri seperti pusat kota yang padat, tersedianya angkutan umum yang terintegrasi, dan bangunan hemat energi.
Untuk menganalisis lebih jauh mengenai konsep kebijakan perkotaan yang berkelanjutan, penelitian tersebut melakukan studi kasus ke beberapa tempat di dunia.
Seperti kebijakan penghijauan pasca-industri di Ruhr Valley.
Jerman.
Perencanaan kebijakan keberlanjutan di Kota Vancouver.
Kanada.
serta proyek pembangunan smart city (Masdar Cit.
di Abu Dhabi.
Hasil dari penelitian ini adalah baik konsep alam perkotaan hijau maupun alam perkotaan abu-abu keduanya memiliki tujuan yang sama yakni mencapai keberlanjutan.
Oleh karena itu, keduanya dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan preferensi dari para pengambil kebijakan.
Penelitian Game et al.
bertujuan untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip bukti lintas disiplin ilmu dalam kebijakan keberlanjutan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk menghadapi tantangan terkait isu keberlanjutan.
Pendekatan itu harus mengacu pada pengetahuan terkait lingkungan, pembangunan, dan komunitas kesehatan di masyarakat.
Game et al.
menyatakan bahwa terdapat empat prinsip untuk menilai keandalan sebuah bukti.
Pertama, bukti yang bervariasi untuk mendukung hubungan keterkaitan antara fenomena dan hal yang diamati.
Kedua, hasil yang konsisten dari efek yang ditemukan dalam bukti mengenai hubungan sebab akibat dengan objek yang diamati.
Ketiga, kredibilitas dari sumber bukti yang perlu untuk diintegrasikan dan dipertimbangkan.
Keempat, penerapan bukti terhadap pertanyaan penelitian yang menarik.
Penerapan penilaian bukti tersebut masih memiliki beberapa kelemahan salah satunya subjektivitas.
Hal tersebut dikarenakan untuk menerapkan prinsip penilaian bukti tersebut dibutuhkan penilaian individu yang masih bersifat subjektif sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang Penelitian Sutthichaimethee & Kubaha .
bertujuan untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi emisi CO2 di Negara Thailand di masa yang akan datang.
Sutthichaimethee & Kubaha .
menggunakan VARIMAX-ECM model untuk melakukan analisis dalam eksperimen yang dilakukan dalam penelitian tersebut.
Variabel yang digunakan untuk memprediksi emisi CO2 tersebut adalah GDP per kapita, tingkat urbanisasi, struktur industri, dan nilai ekspor bersih.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa VARIMAX-ECM model merupakan salah satu model terbaik untuk memprediksi emisi CO2 dimasa depan.
Hasil dari model tersebut adalah pada tahun 2018 s.
2029, emisi CO2 di Negara Thailand akan terus meningkat hingga 14,68% atau sebesar 289,58 Mt CO2 pada tahun 2029.
Hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan penurunan emisi karbon yang dicanangkan oleh pemerintah Thailand.
PENUTUP
Simpulan Penelitian yang menggunakan diksi kebijakan keberlanjutan .
ustainability polic.
pada beberapa tahun terakhir tidak begitu banyak dilakukan.
Hal tersebut dimungkinkan karena semakin bervariasinya kebijakan terkait isu keberlanjutan sehingga diksi yang digunakan tidak lagi menggunakan kata Aukebijakan keberlanjutanAy ataupun Ausustainability policyAy melainkan menggunakan diksi yang spesifik terkait jenis kebijakan terbaru terkait keberlanjutan tersebut.
Adapun penelitian-penelitian terkait kebijakan keberlanjutan yang dianalisis dalam penelitian ini membahas mengenai perkembangan terkini dari kebijakan keberlanjutan di beberapa negara.
Adapun isu-isu terkini tersebut antara lain: kebijakan Green Public Page | 217 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
Procurement, kebijakan keberlanjutan di industri perhotelan.
Kebijakan keberlanjutan dalam rangka mengurangi emisi CO2, kebijakan keberlanjutan di Pemerintah Daerah.
Kebijakan keberlanjutan di smart city, dan kebijakan penggunaan Green Information Technology di instansi pemerintah.
Saran Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yakni hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal atau sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian.
Selain itu, proses pengumpulan artikel yang digunakan pada penelitian ini dibatasi pada jurnal yang terindeks Scopus sehingga jumlah artikel yang dianalisis sangat terbatas.
Penelitian ini juga memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi karena metode yang digunakan tidak terlalu kuat secara ilmiah.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk juga menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perumusan kebijakan Selain itu, pengumpulan artikel dapat diperluas dengan tidak hanya menggunakan jurnal yang terindeks Scopus namun juga database yang lain seperti Google Scholar.
Penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah dalam membantu terkait dengan proses perancangan kebijakan keberlanjutan.
DAFTAR PUSTAKA