Jurnal Pendidikan Indonesia:
Teori.
Penelitian dan Inovasi ISSN (Onlin.
: 2807-3878 DOI: 10.
59818/jpi.
Vol.
No.
September 2025 Peranan Sekolah Untuk Meningkatkan Civic Education Berdasarkan Nilai Pancasila Pada SMA Di Kecamatan Idi Rayeuk Muhammad Aiyub1.
Hasanah2.
Asih Winarty3.
Tamarli4 & Suwardi Jamal5
RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-09-05
Revised : 2025-09-17
Accepted : 2025-09-20
KEYWORDS
Civic Education.
The Role of Schools.
The Values of Pancasila.
KATA KUNCI
Civic Education Peranan Sekolah Nilai Pancasila Universitas Abulyatama Aceh.
Indonesia, 23351 Telp: 6281269x Fax: 6033x E-mail: Muhammadaiyub103@gmail.
ABSTRACT
Civic education serves as a strategic means to instill national and state awareness, particularly among the youth who will become the nation's future The situation at SMA Negeri 1 in Idi Rayeuk sub-district shows that the implementation of Pancasila values in civic education learning is still not optimal, marked by monotonous learning methods, low motivation and student engagement, and a dominance of cognitive aspects in civic education that overlooks the formation of attitudes and character.
The aim of this research is to understand the implementation of civic education among students and to know the role of schools in instilling civic education values through civic education This research uses a descriptive method with a qualitative approach.
The data collection techniques used are interviews, observations, and The research results show that: .
The implementation of civic education at SMA Negeri 1 Idi Rayeuk is still not fully It aims to realize the ideal goals as a means of fostering the character of citizens who are aware, critical, and responsible.
Students are still experiencing learning that is memorizationbased, less contextual, and minimal in active participation.
The role of schools in instilling civic education values through PPKn learning at SMA Negeri 1 Idi Rayeuk still faces various complex challenges, both from the pedagogical approach, school culture, facility support, to policy consistency.
Schools have not yet fully become a space that is democratic, participatory, and inclusive, which can serve as a living example for students in fulfilling their roles as citizens.
ABSTRAK
Civic education menjadi sarana strategis untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya di kalangan generasi muda yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa.
Kondisi yang terjadi di SMA Negeri 1 di Kecamatan Idi Rayeuk menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran civic education masih belum optimal, ditandai dengan metode pembelajaran yang monoton, rendahnya motivasi serta keaktifan siswa, dan dominasi aspek kognitif dalam pembelajaran PKN yang mengabaikan pembentukan sikap dan karakter.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengethaui Implementasi civic education pada Siswa dan mengetahui Peranan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai civic education melalui Pembelajaran PKN.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: .
Implementasi Civic Education di SMA Negeri 1 Idi Rayeuk masih belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan ideal sebagai sarana pembentukan karakter warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
Siswa masih mengalami pembelajaran 69 | JPI.
Vol.
No.
September 2025 yang bersifat hafalan, kurang kontekstual, dan minim partisipasi aktif.
Peranan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai civic education melalui pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Idi Rayeuk masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi pendekatan pedagogik, kultur sekolah, dukungan fasilitas, hingga konsistensi kebijakan.
Sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang demokratis, partisipatif, dan inklusif, yang mampu menjadi teladan hidup bagi siswa dalam menjalani peran sebagai warga negara.
Pendahuluan Pendidikan kewarganegaraan atau education merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang berfungsi membentuk warga negara yang memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan sesuai nilainilai demokrasi dan kebangsaan (Wahyudin Noe, dkk, 2.
Civic education menjadi sarana strategis untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya di kalangan generasi muda yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan civic education di sekolah.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan Nilai-nilai ini tidak hanya perlu dipahami secara teoritis, tetapi juga harus diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak usia dini, terutama pada tingkat sekolah menengah atas, menjadi hal yang krusial untuk membentuk karakter siswa yang Pancasilais (SyaAobani dkk 2.
SMA Negeri 1 di Kecamatan Idi Rayeuk memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswanya.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat utama untuk membentuk pribadi siswa agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Peranan sekolah dalam membangun civic education yang berlandaskan Pancasila menjadi aspek penting yang harus diperhatikan secara serius oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia Implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah masih menghadapi berbagai tantangan.
Salah satu permasalahan yang muncul adalah memudarnya penerapan nilai-nilai civic education di kalangan siswa.
Banyak siswa yang belum mampu merefleksikan nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Hal ini menunjukkan adanya celah dalam proses pendidikan karakter yang seharusnya menjadi fokus utama pembelajaran PKN.
Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran PKN sering kali bersifat monoton dan tidak kontekstual (Andi Suhandi dan Dini Kurniasri.
Pembelajaran cenderung bersifat satu arah, di mana guru lebih dominan dalam memberikan materi, sementara siswa hanya menerima informasi tanpa diajak berpikir kritis dan aktif berdiskusi.
Pola pembelajaran semacam ini menyebabkan siswa merasa bosan dan tidak tertarik untuk mendalami nilai-nilai yang diajarkan, termasuk nilai-nilai Pancasila.
Minimnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran belum mampu menciptakan ruang partisipasi yang mendorong siswa untuk menyuarakan pendapat, berbagi pengalaman, dan mengembangkan sikap Rendahnya keaktifan ini berdampak pada kurangnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, karena siswa tidak mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan menyentuh aspek afektif serta psikomotorik mereka (Ulfah, dkk, 2.
Fokus pembelajaran yang hanya menitikberatkan pada aspek kognitif turut memperparah kondisi Guru cenderung mengejar target kurikulum dengan mengutamakan capaian nilai akademik, tanpa memperhatikan pentingnya pembentukan karakter dan nilai-nilai moral.
Akibatnya, nilai-nilai Pancasila tidak terimplementasi secara optimal dalam perilaku dan sikap siswa sehari-hari (Rizky Gilang Kurniawan, 2.
Peranan sekolah dalam mengatasi permasalahan tersebut sangatlah penting.
Sekolah perlu bertransformasi menjadi lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan civic education secara holistik, tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Keterlibatan seluruh komponen sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, menjadi kunci keberhasilan proses ini (Yuntawati, 2.
Pelaksanaan pembelajaran PKN harus diarahkan pada penguatan kesadaran dan sikap kebangsaan yang diwujudkan dalam perilaku nyata.
Guru sebagai fasilitator pembelajaran dituntut untuk Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi JPI.
Vol.
No.
September 2025 | 70 mampu merancang strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan relevan dengan kehidupan siswa.
Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis pengalaman hidup akan lebih efektif dalam membentuk karakter siswa.
Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan terhadap kurikulum, metode pembelajaran, serta pendekatan penilaian menjadi langkah penting untuk memperbaiki kualitas civic education di sekolah (Ni Kadek Armini, 2.
Peningkatan kapasitas guru dan penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung internalisasi nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh di kalangan siswa SMA Negeri 1 di Kecamatan Idi Rayeuk.
Kondisi yang terjadi di SMA Negeri 1 di Kecamatan Idi Rayeuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila pembelajaran civic education masih belum optimal, ditandai dengan metode pembelajaran yang monoton, rendahnya motivasi serta keaktifan siswa, dan dominasi aspek kognitif dalam pembelajaran PKN yang mengabaikan pembentukan sikap dan Tinjauan Literatur Civic Education Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan kewarganegaraan atau yang di sebut Civic Education memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter serta kesadaran politik dan sosial masyarakat.
Pendidikan ini tidak hanya sekadar menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, bermasyarakat dan bernegara.
Sejak dini individu diperkenalkan dengan konsep dasar tentang negara, pemerintahan, hukum, dan nilai-nilai kebangsaan.
Materi yang diajarkan dalam Civic Education mencakup aspek politik, hukum, sosial, dan budaya yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Pendidikan ini berusaha menanamkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak yang dilindungi oleh negara, tetapi juga harus menjalankan kewajiban demi kesejahteraan bersama (Abd.
Rahman dan Baso Madiong, 2.
Di negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi.
Civic Education menjadi tulang punggung dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya.
Dengan adanya pendidikan ini, diharapkan terbentuk warga negara yang aktif dalam politik, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi hukum, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa.
Civic Education bukan sekadar mata pelajaran di sekolah, tetapi sebuah proses berkelanjutan dalam kehidupan setiap individu.
Masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik akan menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan demokratis, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Upaya tersebut dapat ditempuh dengan terus belajar yang merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman yang dialami oleh individu dalam kehidupannya.
Proses yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan pada aspek kognitif semata, melainkan juga mencakup perubahan dalam sikap, keterampilan, dan perilaku Tujuan Civic Education Civic kewarganegaraan merupakan pilar penting untuk membangun generasi yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari bangsa.
Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan teori tentang negara dan hukum, tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan berintegritas.
Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa diharapkan mampu mengenali dan memahami kedudukan mereka dalam sistem sosial dan politik suatu negara.
Hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi hal mendasar yang harus dipahami siswa sejak dini.
Pemahaman ini mencakup hak untuk hidup layak, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, serta kewajiban menaati hukum dan menghormati hak orang lain (Auliyana Rahmah Harahap dan Yakobus Ndona, 2.
Karakter warga negara yang baik dapat terbentuk melalui pembelajaran nilai-nilai moral yang terkandung dalam civic education (Asril, 2.
Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian terhadap sesama, merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.
Penanaman nilai-nilai ini dilakukan secara sistematis melalui pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi, studi kasus, dan kegiatan sosial yang kontekstual.
Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi 71 | JPI.
Vol.
No.
September 2025 Berpikir kritis dan kreatif merupakan keterampilan penting yang harus dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan.
Dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik, siswa perlu dilatih untuk menganalisis informasi secara objektif, mengambil keputusan berdasarkan data, dan menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang Keterampilan ini juga mendorong siswa untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan atau berita bohong.
Kemampuan berpikir kritis juga membantu siswa dalam mengevaluasi kebijakan publik, memahami proses demokrasi, dan berkontribusi secara konstruktif dalam penyelesaian konflik sosial.
Sikap kritis yang dimiliki siswa tidak diarahkan untuk bersikap oposisi terhadap sistem, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Partisipasi juga bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari kegiatan di lingkungan sekolah seperti organisasi OSIS, forum siswa, dan kegiatan sosial, hingga keterlibatan dalam komunitas Kegiatan tersebut mengajarkan siswa tentang pentingnya kerja sama, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang demokratis.
Aspek-Aspek Civic Education Pemahaman konsep-konsep dasar dalam civic education sangat penting untuk membekali siswa Konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan supremasi hukum harus dijelaskan secara menyeluruh dan kontekstual.
Penjelasan yang konkret akan membantu siswa mengaitkan konsepkonsep tersebut dengan situasi kehidupan seharihari, sehingga mereka dapat memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat (Indah Setiawati, dkk.
, 2.
Adapun aspek-aspek penting dalam civic education yaitu:
Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledg.
Pengetahuan kewarganegaraan merupakan fondasi utama dalam pendidikan kewarganegaraan yang harusnya dimiliki oleh setiap siswa.
Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta proses pengambilan keputusan dalam negara Siswa perlu mengetahui struktur kekuasaan negara dan bagaimana hubungan antarlembaga negara berjalan dalam kerangka Pemahaman terhadap konsep-konsep dasar seperti demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi manusia menjadi bagian penting dari aspek pengetahuan kewarganegaraan.
Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skill.
Keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu komponen penting dalam civic education yang harus diasah sejak dini.
Siswa dilatih untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber, mengevaluasi keabsahan argumen, serta menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab.
Kemampuan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat menjadi keterampilan yang harus dimiliki siswa.
Komunikasi efektif yang harus menjadi dasar dari terciptanya dialog yang Keterampilan memecahkan masalah mengajarkan siswa untuk berpikir sistematis dalam menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan Siswa belajar mengidentifikasi persoalan, menggali penyebab, dan merancang solusi dengan pendekatan yang bijak dan praktis.
Melalui keterampilan ini, siswa lebih siap menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Disposisi Kewarganegaraan (Civic Dispositio.
Sikap dan perilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air menjadi karakter dasar yang harus ditanamkan kepada siswa.
Pendidikan kewarganegaraan harus menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara, serta tanggung jawab dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman yang ada.
Pemahaman terhadap nilainilai seperti demokrasi, keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia menjadi unsur penting dalam membentuk jiwa warga negara yang positif.
Siswa diajak untuk menghayati nilainilai tersebut tidak hanya dalam teori, tetapi juga melalui praktik kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Kompetensi Kewarganegaraan (Civic Competenc.
Pengetahuan tentang kewarganegaraan yang dimiliki siswa menjadi bekal utama untuk memahami sistem sosial-politik yang berlaku.
Pengetahuan membantu siswa mengidentifikasi posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa yang memiliki hak dan tanggung jawab yang setara.
Keterampilan dalam berinteraksi sosial dan politik perlu dikembangkan agar siswa mampu berkontribusi secara nyata dalam kehidupan Siswa diajak untuk belajar bekerja sama dalam kegiatan komunitas, menyampaikan pendapat secara santun, dan turut serta dalam aktivitas yang membangun lingkungan di sekitar.
Sikap dan nilainilai kewarganegaraan akan menciptakan orientasi moral Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi JPI.
Vol.
No.
September 2025 | 72 dan sosial yang kuat pada diri siswa.
Nilai seperti tanggung jawab, keadilan, dan rasa hormat terhadap perbedaan menjadi prinsip hidup yang membimbing mereka dalam setiap keputusan dan tindakan.
Manfaat Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan memperkenalkan siswa pada konsep tanggung jawab sosial yang harus dimiliki setiap individu dalam kehidupan Melalui pembelajaran ini, siswa diajak memahami bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal menikmati hak, tetapi juga menjalankan kewajiban secara sadar dan konsisten.
Dalam proses ini, siswa dibentuk untuk memahami arti penting menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya.
Pemahaman tentang etika sosial dan moral juga menjadi bagian penting dari Pendidikan Kewarganegaraan.
Siswa diberikan pengetahuan tentang bagaimana bersikap sesuai norma hukum dan sosial yang berlaku.
Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pelatihan yang melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Siswa dilatih untuk memahami suatu mengevaluasi argumentasi yang beragam, serta merumuskan solusi yang tepat.
Proses ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif yang sangat dibutuhkan di era kompleksitas informasi saat ini (Niswatul Khasanah, 2.
Kecerdasan sosial yang diperoleh melalui interaksi dan diskusi dalam kegiatan pembelajaran kewarganegaraan juga harus menjadi manfaat besar bagi siswa.
Dalam diskusi kelompok atau debat kelas, siswa belajar untuk mendengarkan, menyampaikan pendapat secara santun, serta harus menghargai pandangan orang lain.
Kegiatan ini melatih mereka menjadi komunikator yang baik dalam lingkungan sosial.
Penguatan nilai-nilai nasionalisme ditanamkan melalui pembelajaran tentang sejarah perjuangan bangsa dan dasar-dasar negara.
Siswa dikenalkan tokoh-tokoh kemerdekaan, serta proses pembentukan identitas Penghargaan terhadap hak asasi manusia Pendidikan Kewarganegaraan.
Siswa dikenalkan pada konsep dasar HAM, serta pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi.
Pengetahuan ini membentuk kesadaran siswa bahwa setiap individu memiliki hak yang seharusnya untuk dihormati dan dilindungi (Muhammad Shaleh Assingkily, 2.
Pendidikan Kewarganegaraan menyampaikan pentingnya kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi.
Siswa belajar bahwa mengemukakan pendapat adalah bagian dari hak yang dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan dengan tanggung jawab.
Pendidikan Kewarganegaraan mempersiapkan siswa menghadapi berbagai tantangan global.
Materi tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan konflik internasional membantu siswa memahami keterkaitan antara masalah lokal dan global.
Siswa dibentuk untuk memiliki perspektif luas dan kesadaran terhadap dinamika dunia.
Siswa dibekali kemampuan untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Rafzan.
Mereka seharusnya diajak untuk memahami isu internasional, namun tetap berperan aktif dalam Pendekatan menumbuhkan kesadaran bahwa kontribusi kecil di tingkat lokal dapat berdampak besar secara global.
Pendidikan Kewarganegaraan membentuk siswa menjadi individu yang peka terhadap isu-isu sosial.
Mereka belajar bahwa masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi adalah tanggung jawab bersama.
Pembelajaran ini mendorong mereka untuk tidak bersikap apatis dan menjadi bagian dari solusi dalam masyarakat.
Implementasi Civic Education Menurut Chotimah .
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diberikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan Kehadiran mata pelajaran ini tidak hanya bersifat administratif sebagai bagian dari kurikulum nasional, tetapi juga membawa visi besar dalam membentuk karakter bangsa melalui pembangunan kebangsaan dan pembentukan karakter peserta didik.
Misi utama yang diemban oleh PPKn adalah untuk melahirkan warga negara yang baik dan cerdas, yakni individu yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga memiliki kecerdasan moral dan sosial dalam menyikapi dinamika kehidupan bermasyarakat.
Dalam perjalanannya, mata pelajaran ini menghadapi beragam tantangan dan hambatan, baik dari aspek metodologi, pendekatan pembelajaran, hingga respons siswa terhadap materi yang Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan muatan PPKn justru memperkuat posisinya sebagai instrumen strategis dalam Perubahan Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi 73 | JPI.
Vol.
No.
September 2025 mengindikasikan adanya kebutuhan adaptasi terhadap zaman tanpa kehilangan substansi nilai yang ingin ditanamkan.
Nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dari pendidikan kewarganegaraan menjadi pijakan utama dalam menyemai civic disposition, seperti toleransi, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap Oleh karena itu, memosisikan PPKn dalam kerangka civic education berarti menjadikan mata pelajaran ini sebagai ruang pendidikan karakter kebangsaan yang hidup dan berdampak nyata dalam perilaku serta sikap warga negara muda.
Keterpaduan antara visi PPKn dan prinsip-prinsip civic education memberi peluang besar bagi sekolah untuk membentuk generasi yang tidak hanya paham tentang negaranya, tetapi juga mau dan mampu mengambil peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pendidikan Kewarganegaraan melalui penyampaian materi yang menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara.
Siswa diperkenalkan pada nilai-nilai kebangsaan, seperti rasa cinta tanah air, persatuan dalam keberagaman, dan pentingnya menjaga identitas Materi ini juga memuat pengenalan terhadap aneka budaya bangsa yang memperkaya wawasan kebhinekaan.
Siswa harus diberi pemahaman tentang struktur pemerintahan, fungsi lembaga negara, sistem hukum, serta prinsip-prinsip demokrasi.
Materi ini disampaikan dengan metode yang interaktif agar mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari.
Aspek afektif ditekankan untuk menumbuhkan sikap positif terhadap negara dan masyarakat.
Sikap cinta tanah air, penghargaan terhadap perbedaan, dan toleransi dikembangkan melalui kegiatan yang mendorong refleksi dan empati.
Siswa diajak untuk menyadari pentingnya kontribusi pribadi dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa (Siti Zubaidah, 2.
Komponen psikomotorik juga diintegrasikan dalam pembelajaran melalui berbagai kegiatan yang harus mengasah keterampilan sosial dan partisipatif.
Siswa dilibatkan dalam simulasi, diskusi kelompok, proyek sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong keterlibatan nyata dalam kehidupan berbangsa.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pembelajaran teori.
Pengembangan kecerdasan warga negara dilakukan melalui pelatihan berpikir rasional dan peka terhadap persoalan masyarakat.
Kecerdasan ini mencakup kemampuan mengenali masalah sosial, merumuskan solusi, dan mengambil tindakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebangsaan.
Proses ini harus menjadi dasar bagi lahirnya warga negara yang kritis dan solutif.
Tanggung jawab sosial ditekankan sebagai bagian dari proses pembelajaran agar siswa menyadari konsekuensi dari setiap tindakan.
Dalam kegiatan di sekolah dan di lingkungan sekitarnya, siswa didorong untuk melaksanakan tugas secara konsisten dan bertanggung jawab (Siti Zubaidah.
Kegiatan gotong royong, pengambilan keputusan bersama, dan pelaksanaan peraturan menjadi latihan nyata untuk membentuk karakter bertanggung jawab.
Partisipasi aktif dalam masyarakat dikenalkan melalui kegiatan yang menuntut kolaborasi dan kontribusi nyata.
Proyek berbasis komunitas, kegiatan bakti sosial, dan organisasi siswa dijadikan kepedulian sosial.
Melalui partisipasi ini, siswa belajar untuk berperan serta dalam menyelesaikan masalah bersama.
Metode Jenis dan Rancangan Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali peran sekolah dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap civic education melalui pendekatan kualitatif.
Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.
Pendekatan ini dilakukan secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Lexy J.
Moleong.
Fenomena yang dimaksud yakni pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana sekolah dapat berperan aktif untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti partisipasi aktif dalam masyarakat, kesadaran sosial, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas mengenai strategi yang kewarganegaraan, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum dan praktik pendidikan yang lebih mendalam dan aplikatif dalam membangun keterampilan kewarganegaraan di kalangan siswa.
Subjek Penelitian Penelitian ini berfokus pada guru dan siswa, khususnya guru mata pelajaran PPKn dan siswa Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi JPI.
Vol.
No.
September 2025 | 74 kelas 1 SMA Negeri 1 Idi Rayeuk.
Pemilihan guru dan siswa sebagai subjek didasarkan pada pentingnya membangun civic educationsejak dini.
Ketika siswa sudah menduduki bangku sekolah di kelas 1 SMA Negeri 1 Idi Rayeuk, siswa mulai belajar tentang nilai-nilai dasar kewarganegaraan, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, serta sikap yang mendukung kemajuan bangsa.
Teknik Pengumpulan Data Sugiyonomenyatakan bahwa secara umum terdapat 3 .
macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2.
Teknik Analisis Data Setelah dilakukannya wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder maka, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa dan pembahasan dari hasil uji dan wawancara yang telah Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2.
Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Adapun langkahlangkahnya, sebagai berikut (Sugiyono, 2.
Reduksi Data (Data Reductio.
Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin kompleks dan sulit untuk dianalisis.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penyaringan atau penyederhanaan data agar lebih fokus pada hal-hal yang penting.
Penyajian Data (Data Displa.
Setelah data diringkas, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.
Dalam penelitian kualitatif, data biasanya ditampilkan dalam bentuk narasi atau cerita, tetapi bisa juga berupa tabel, diagram, atau grafik jika Tujuannya adalah agar peneliti bisa melihat pola atau hubungan dalam data dengan lebih jelas sebelum menarik kesimpulan.
Penarikan Kesimpulan Verifikasi (Conclusion Drawing & Verificatio.
Setelah semua data dikumpulkan dan disajikan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan.
Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan ini sering kali berupa temuan baru yang belum pernah ada Temuan ini bisa berbentuk penjelasan atau gambaran tentang suatu fenomena yang sebelumnya tidak jelas atau belum dipahami dengan Untuk memastikan kesimpulan ini benar, peneliti akan memeriksa kembali data yang ada,membandingkannya dengan teori yang sudah ada, atau berdiskusi dengan ahli lain Hasil Hasil Penelitian ini menemukan bahwa evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran Civic Education jarang dilakukan secara reflektif.
Sekolah lebih fokus pada hasil ujian akhir ketimbang proses pembentukan kesadaran berwarga negara.
Tidak ada forum evaluasi yang melibatkan siswa untuk memberikan umpan balik terhadap metode atau isi pelajaran yang mereka terima.
Padahal partisipasi siswa dalam menilai proses pembelajaran bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas Civic Education.
Ketiadaan pendekatan evaluatif yang partisipatif menandakan lemahnya semangat demokrasi dalam proses pendidikan itu Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan Civic Education ditentukan oleh pendekatan yang menyeluruh dan kontekstual.
Di Idi Rayeuk, sebagian guru belum mampu merancang pembelajaran yang mengaitkan nilai Pancasila dengan kehidupan lokal siswa.
Nilai seperti keadilan dan musyawarah tidak dikaitkan dengan praktik penyelesaian konflik di komunitas.
Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial, namun potensi tersebut belum diarahkan secara strategis.
Civic Education belum menjadi ruang aktualisasi aspirasi dan inisiatif siswa.
Tidak ada wadah khusus di sekolah untuk mengembangkan diskusi kritis atau advokasi sosial dalam skala kecil.
Potensi ini terpendam karena kurangnya ruang dan bimbingan.
Sekolah belum menyediakan atmosfer pendidikan yang mendukung pembentukan budaya demokrasi yang sehat.
Ketika nilai Pancasila tidak ditransformasikan secara aktif dalam praktik pendidikan, maka Civic Education hanya menjadi formalitas administrasi Pembelajaran yang berorientasi pada nilai membutuhkan proses yang reflektif, kontekstual, dan partisipatif.
Konsep civic education menurut teori Branson menekankan pentingnya civic knowledge, civic Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi 75 | JPI.
Vol.
No.
September 2025 skills, dan civic dispositions.
Dalam praktik di Idi Rayeuk, dimensi civic dispositions belum mendapat perhatian yang layak.
Siswa tidak dilatih untuk mengembangkan rasa hormat terhadap hak orang lain, toleransi terhadap perbedaan, atau sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Kurangnya pendidikan karakter yang berbasis pengalaman menyebabkan nilai Pancasila hanya hidup di atas Civic Education kehilangan daya Peranan Sekolah dalam Menanamkan Nilai-Nilai Civic Education Melalui Pembelajaran PKN Sekolah memiliki peranan strategis dalam membentuk kepribadian siswa sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) menjadi instrumen utama dalam proses internalisasi nilai-nilai civic education.
Proses penanaman nilainilai ini dilakukan melalui penyampaian materi, pemberian tugas, serta pendekatan interaktif di Guru berperan sebagai fasilitator dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial.
Realitas di SMA Negeri 1 Idi Rayeuk menunjukkan bahwa peran ini belum sepenuhnya dijalankan secara efektif.
Menurut Aprianimenyatakan bahwa PPKn memang dirancang sebagai instrumen utama untuk membentuk karakter siswa sebagai warga negara.
melihat bahwa nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan harus dihadirkan bukan hanya lewat materi, tetapi melalui keteladanan guru dan kultur sekolah secara Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjadi model dari nilai-nilai tersebut, agar siswa bisa merasakannya sebagai pengalaman nyata, bukan sekadar pengetahuan Ia menegaskan bahwa siswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai jika mereka melihat langsung praktik nilai itu dijalankan dalam keseharian di lingkungan sekolah.
Menurut Devi Sulastri.
Ia menekankan bahwa mata pelajaran PPKn tidak bisa berdiri sendiri dalam membentuk karakter kewarganegaraan jika tidak didukung oleh atmosfer sekolah yang kondusif dan Ia mengungkapkan bahwa masih ada jarak antara materi yang diajarkan dan kondisi nyata yang dihadapi siswa dalam interaksi sosial di sekolah.
Dalam pandangannya, sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang demokratis, di mana siswa benar-benar pendapatnya, dan diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap komunitas.
Ia menyatakan bahwa sejauh ini, nilai-nilai kewarganegaraan belum menjadi bagian dari budaya sekolah yang hidup dan Hasil observasi menunjukkan bahwa guru PKN telah memahami pentingnya civic education, namun belum semua mampu menerapkannya secara Pembelajaran masih bersifat teoritis dan kurang menyentuh aspek praktis kehidupan siswa.
Siswa tidak diberikan cukup ruang untuk berdiskusi mengenai realitas sosial yang mereka hadapi seharihari.
Kegiatan belajar belum diarahkan untuk permasalahan bangsa.
Hal ini membuat siswa memandang pelajaran PKN sebagai materi hafalan Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan semangat kebangsaan lebih sering dijelaskan secara normatif.
Penanaman nilai belum menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik siswa secara mendalam.
Sekolah belum menciptakan ekosistem pembelajaran yang menstimulus siswa untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari.
Proses pembelajaran masih terjebak pada pendekatan satu arah dan minim praktik lapangan.
Siswa tidak diajak secara aktif mencerminkan nilai civic education.
Hal ini sesuai dengan keterangan dari Devi Sulastri yang menjelaskan bahwa, menurutnyasiswa akan lebih mudah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ketika mereka diberi tugas yang menuntut aksi nyata, seperti membuat kampanye tentang kebersihan sekolah atau menyelenggarakan forum diskusi kelas.
Ia juga menyampaikan bahwa pemberian tugas dengan tema sosial, seperti observasi terhadap kehidupan masyarakat sekitar, bisa menjadi media pembelajaran yang kaya makna.
Namun keterbatasan waktu, jadwal pelajaran yang padat, dan tekanan penyelesaian silabus membuat pendekatan tersebut sering sulit diterapkan secara Penerapan civic education melalui PKN idealnya memanfaatkan pendekatan pembelajaran yang Model pembelajaran seperti problembased learning, project citizen, dan role play memiliki potensi besar dalam membentuk pemahaman yang mendalam.
Siswa dapat diajak isu-isu perundungan, ketimpangan sosial, hingga toleransi antaragama di lingkungan mereka.
Pembelajaran kontekstual ini belum banyak diterapkan di sekolahsekolah Idi Rayeuk.
Mayoritas guru masih menggunakan metode ceramah yang kurang menstimulus nalar kritis siswa.
Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi JPI.
Vol.
No.
September 2025 | 76 Menurut Apriani, upaya untuk mengembangkan pemahaman siswa diperlukan pendekatan diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi kelas.
menyebutkan bahwa metode tersebut memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dan mendengar pandangan teman-teman mereka, sehingga membentuk sikap saling menghargai dan terbuka terhadap perbedaan.
Ia juga pernah mencoba mengaitkan materi dengan peristiwa sosial yang sedang terjadi, seperti intoleransi di media atau isu kebijakan publik.
Namun ia mengakui bahwa belum semua siswa responsif terhadap pendekatan ini, karena mereka terbiasa dengan model pembelajaran pasif sejak awal pendidikan.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, belum tersedia media pembelajaran yang memadai untuk Menurutnya, banyak guru yang memahami nilainilai Pancasila secara konseptual, tetapi belum memiliki keterampilan pedagogik yang cukup untuk mengajarkannya secara reflektif dan menyentuh aspek afektif siswa.
Wawancara ini memperkuat temuan observasi sebelumnya, bahwa upaya penanaman nilai-nilai civic education di sekolah masih menghadapi tantangan dari sisi metode, sarana, dan dukungan Guru PPKn telah menyadari pentingnya peran mereka dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan siswa, namun belum mendapat ruang dan dukungan yang cukup untuk melakukannya secara optimal.
Sekolah sebagai institusi pendidikan belum Terdapat kesenjangan antara tujuan kurikulum PKN dengan praktik pembelajaran di lapangan.
Kurikulum menghendaki pembentukan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.
Namun memosisikan siswa sebagai objek, bukan subjek dalam pendidikan.
Keterlibatan siswa dalam menentukan arah pembelajaran masih sangat Guru belum mengembangkan pendekatan yang mengakomodasi aspirasi dan pengalaman hidup siswa.
Kurangnya pelatihan guru mengenai model-model pembelajaran progresif menjadi salah satu penyebab lemahnya peran sekolah.
Analisis berdasarkan teori civic education seperti Cogan Derricott menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menyiapkan individu yang mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
Nilai-nilai ini tidak cukup diajarkan melalui teori, melainkan harus dilatih melalui kegiatan nyata.
Sekolah seharusnya menyediakan forum debat, simulasi musyawarah, hingga projek pengabdian sosial sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Di banyak sekolah, kegiatankegiatan seperti ini masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian integral dari strategi pembelajaran PKN.
Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan adaptif juga belum dimaksimalkan.
Siswa generasi digital memiliki kecenderungan untuk lebih responsif terhadap pendekatan visual dan interaktif.
Guru belum banyak memanfaatkan video, simulasi daring, atau forum diskusi online sebagai bagian dari pembelajaran PKN.
Media pembelajaran yang monoton membuat nilai civic education tidak terasa relevan dengan kehidupan siswa.
Ketidakmampuan menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik generasi muda menjadi tantangan tersendiri bagi Beberapa sekolah telah menunjukkan inisiatif positif dengan mengadakan kegiatan literasi Pancasila, lomba debat, dan kunjungan ke lembaga Kegiatan semacam ini berpotensi besar dalam menumbuhkan kesadaran bernegara.
Namun inisiatif tersebut masih belum terintegrasi secara struktural dalam kurikulum.
Guru tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menilai dampak kegiatan tersebut terhadap penanaman nilai.
Kurangnya sinergi antara kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler menyebabkan berlangsung secara sporadis.
Sekolah sebagai institusi sosial seharusnya menjadi ruang belajar demokrasi yang hidup dan Lingkungan sekolah yang terbuka terhadap perbedaan, menjunjung etika, serta mempraktikkan keadilan akan membentuk karakter siswa secara Banyak sekolah di Idi Rayeuk belum menjadikan nilai-nilai ini sebagai basis dalam pengambilan keputusan dan pembentukan budaya Ketika sekolah sendiri tidak menunjukkan nilai-nilai civic education dalam praktik kesehariannya, siswa sulit meneladani konsep yang mereka pelajari.
Pendekatan pembelajaran berbasis proyek .
roject-based learnin.
yang mulai diperkenalkan di beberapa sekolah masih menemui kendala.
Guru merasa kesulitan dalam merancang proyek yang selaras dengan tujuan pembelajaran PKN.
Siswa juga belum terbiasa dengan pembelajaran yang menuntut kreativitas dan kolaborasi.
Minimnya pelatihan dan contoh praktik baik menjadi hambatan utama dalam implementasi pendekatan ini.
Akibatnya, potensi besar dari pendekatan proyek tidak dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilainilai kewarganegaraan secara mendalam.
Evaluasi kebijakan sekolah dalam mendukung civic education masih bersifat reaktif dan belum Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi 77 | JPI.
Vol.
No.
September 2025 berbasis data.
Tidak ada sistem monitoring yang memadai untuk melihat progres pendidikan nilai di Kepala sekolah belum mengembangkan kebijakan yang menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai prioritas dalam pengelolaan sekolah.
Ketidaktegasan arah kebijakan menyebabkan pendidikan nilai kehilangan orientasi yang jelas.
Sekolah berjalan dalam rutinitas administratif tanpa refleksi terhadap nilai yang sedang dibentuk.
Diskusi Menurut Siska Amalia .
elas XI IPS), bahwa ia memahami Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pelajaran yang penting, namun belum merasa mengenai peran dan tanggung jawab sebagai warga Ia menyebut bahwa materi yang diberikan guru lebih banyak bersifat hafalan, seperti pasalpasal dalam UUD 1945, makna Pancasila, dan sistem pemerintahan.
Menurutnya, belum pernah ada kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam bentuk simulasi musyawarah atau debat tentang isu-isu kebangsaan.
Ia berharap pembelajaran PPKn bisa lebih dekat dengan realitas sosial di lingkungan mereka, misalnya melalui diskusi kasus aktual atau kunjungan lapangan.
Sedangkan menurut informasi yang di dapat dari Siti Mulia Sari .
elas XII IPA) yang menjelaskan bahwa, pelajaran PPKn di sekolah dirasakannya kurang membangun semangat kritis.
Ia mengatakan bahwa guru jarang mengaitkan materi dengan isu-isu sosial lokal, seperti persoalan lingkungan, intoleransi, atau konflik di masyarakat.
Ia menyebut bahwa ketika ada kesempatan berdiskusi, hanya sedikit siswa yang berani menyampaikan pendapat karena suasana kelas yang cenderung formal dan Dalam pandangannya.
PPKn seharusnya dapat menjadi ruang yang mendorong keberanian siswa untuk berbicara, mengemukakan gagasan, dan belajar menghargai perbedaan.
Ia menyatakan bahwa selama ini, pelajaran PPKn belum membentuk kebiasaan berpikir reflektif terhadap kehidupan bermasyarakat.
Sebagian mengintegrasikan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan kewarganegaraan, seperti OSIS.
Pramuka, dan forum diskusi siswa.
Namun integrasi ini belum dirancang secara sistematis untuk memperkuat kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial siswa.
Kegiatan di luar kelas sering hanya bersifat seremonial dan tidak diarahkan untuk melatih kepemimpinan, keberanian berpendapat, atau toleransi.
Banyak siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa pemahaman tentang makna peran kewarganegaraan yang mereka jalani.
Hal ini menunjukkan lemahnya sinergi antara aspek kognitif dan afektif dalam pendidikan kewarganegaraan.
Civic Education sejatinya mengandung dimensi Dalam konteks Idi Rayeuk, berkomunikasi, menyampaikan aspirasi, serta menyelesaikan konflik secara demokratis belum terasah secara optimal.
Keterbatasan fasilitas dan kurangnya pelatihan guru turut memengaruhi kualitas pembelajaran Civic Education.
Hal ini sesuai dengan informasi yang di dapat dari Devi Sulastri yang menjelaskan bahwa, pelaksanaan pembelajaran PPKn masih menghadapi tantangan dari sisi metode dan waktu.
menjelaskan bahwa sebagian besar waktu digunakan untuk menyelesaikan materi yang telah ditentukan dalam kurikulum Pengamatan di SMA Negeri 1 Idi Rayeuk menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran PPKn belum memanfaatkan media dan teknologi secara Pembelajaran masih bersifat satu arah dan tidak memfasilitasi ruang digital untuk ekspresi Padahal dalam konteks era digital.
Civic Education memerlukan pembaruan metode yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda.
Menurut Apriani, bahwa Civic Education semestinya tidak hanya menyampaikan konsep, tetapi juga melatih siswa untuk hidup sebagai warga negara yang sadar hak dan kewajibannya.
menyayangkan bahwa sebagian besar kegiatan ekstrakurikuler belum diarahkan sebagai bagian dari pembelajaran kewarganegaraan.
Ia menyebut bahwa OSIS dan Pramuka lebih difungsikan untuk kegiatan administratif dan upacara, bukan sebagai forum penguatan nilai demokrasi atau musyawarah.
Ia juga menekankan pentingnya pelatihan guru secara berkelanjutan agar mampu mengembangkan pendekatan pedagogis yang sesuai dengan semangat civic education.
Analisis dari perspektif teori Civic Education sebagaimana dikemukakan oleh John Cogan dan Ray Derricott menekankan pentingnya pendidikan yang membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan bertindak etis (Reza Rachmadtullah, 2015 Penerapan Civic Education yang efektif seharusnya menyentuh aspek pembentukan karakter melalui internalisasi nilai Pancasila.
Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kebhinekaan, dan kesetaraan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam interaksi Budaya diskriminatif, eksklusif, atau bahkan perundungan masih ditemukan di Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi JPI.
Vol.
No.
September 2025 | 78 lingkungan sekolah.
Ketiadaan intervensi program berbasis nilai Pancasila menyebabkan nilai-nilai tersebut sebatas hafalan semata.
Guru dan pihak sekolah belum banyak memfasilitasi kegiatan yang nilai-nilai dengan kehidupan siswa sehari-hari.
Penelitian ini menemukan bahwa evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran Civic Education jarang dilakukan secara reflektif.
Sekolah lebih fokus pada hasil ujian akhir ketimbang proses pembentukan kesadaran berwarga negara.
Tidak ada forum evaluasi yang melibatkan siswa untuk memberikan umpan balik terhadap metode atau isi pelajaran yang mereka terima.
Padahal partisipasi siswa dalam menilai proses pembelajaran bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas Civic Education.
Ketiadaan pendekatan evaluatif yang partisipatif menandakan lemahnya semangat demokrasi dalam proses pendidikan itu Sebagian siswa memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep dasar dalam Civic Education, namun pengetahuan tersebut tidak sertamerta tercermin dalam sikap dan perilaku.
Hal ini menunjukkan adanya keterputusan antara teori dan praktik dalam proses pendidikan.
Nilai Pancasila sebagai dasar pembelajaran tidak dijadikan pijakan dalam mengatasi persoalan sosial yang dihadapi Siswa yang menghadapi konflik atau perbedaan pandangan lebih cenderung bersikap reaktif dibandingkan solutif.
Rendahnya keteladanan Secara kelembagaan, sekolah di Idi Rayeuk belum menetapkan standar indikator keberhasilan Civic Education secara eksplisit.
Ketiadaan indikator yang terukur menyebabkan program penguatan karakter tidak dapat dipantau secara Sekolah belum memiliki perangkat evaluasi non-akademik yang merekam perubahan perilaku siswa dalam konteks sosial.
Guru pun tidak dibekali dengan pedoman pedagogik yang komprehensif untuk mengajarkan Civic Education secara holistik.
Ketergantungan pada kurikulum nasional tanpa adaptasi lokal menyebabkan Civic Education menjadi konsep yang jauh dari kenyataan hidup Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan Civic Education ditentukan oleh pendekatan yang menyeluruh dan kontekstual.
Di Idi Rayeuk, sebagian guru belum mampu merancang pembelajaran yang mengaitkan nilai Pancasila dengan kehidupan lokal siswa.
Nilai seperti keadilan dan musyawarah tidak dikaitkan dengan praktik penyelesaian konflik di komunitas.
Hal ini menyebabkan siswa sulit melihat relevansi Civic Education dalam kehidupan mereka.
Pendidikan menjadi aktivitas formal tanpa kebermaknaan yang Sebagian sekolah telah mencoba mengadopsi pendekatan berbasis proyek dalam penguatan Civic Education.
Namun implementasi pendekatan ini seringkali tidak konsisten dan tanpa pendampingan yang memadai.
Siswa ditugaskan membuat proyek tanpa pemahaman mendalam tentang nilai yang hendak ditanamkan.
Ketidakjelasan tujuan dan lemahnya bimbingan menjadikan proyek tersebut hanya formalitas tugas.
Kegagalan dalam menyelaraskan aktivitas pembelajaran dengan nilainilai substantif Civic Education menunjukkan kurangnya desain kurikulum yang terintegrasi.
Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial, namun potensi tersebut belum diarahkan secara strategis.
Civic Education belum menjadi ruang aktualisasi aspirasi dan inisiatif siswa.
Tidak ada wadah khusus di sekolah untuk mengembangkan diskusi kritis atau advokasi sosial dalam skala kecil.
Potensi ini terpendam karena kurangnya ruang dan bimbingan.
Sekolah belum menyediakan atmosfer pendidikan yang mendukung pembentukan budaya demokrasi yang sehat.
Perlu kewarganegaraan bukan sekadar mata pelajaran, melainkan proses pembentukan watak kebangsaan.
Temuan penelitian ini menegaskan bahwa masih mengimplementasikan civic education berbasis nilai Pancasila secara utuh.
Tantangan tersebut mencakup lemahnya strategi pedagogik, kurangnya pelatihan guru, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya evaluasi yang sistematis.
Kondisi ini menjadi refleksi bahwa civic education di SMA Negeri 1 Idi Rayeuk membutuhkan perhatian yang lebih serius dan pendekatan yang lebih inovatif.
Kesimpulan Implementasi Civic Education di SMA Negeri 1 Idi Rayeuk masih belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan ideal sebagai sarana pembentukan karakter warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
Siswa masih mengalami pembelajaran yang bersifat hafalan, kurang kontekstual, dan minim partisipasi aktif.
Guru pun menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi metode, waktu, media, hingga pelatihan Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi 79 | JPI.
Vol.
No.
September 2025 yang mendukung pendekatan pedagogis yang lebih reflektif dan partisipatif.
Peranan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai civic education melalui pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Idi Rayeuk masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi pendekatan pedagogik, kultur sekolah, dukungan fasilitas, hingga konsistensi kebijakan.
Meskipun guru memahami pentingnya nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan, implementasinya masih terjebak dalam pola ceramah satu arah dan materi hafalan.
Sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang demokratis, partisipatif, dan inklusif, yang mampu menjadi teladan hidup bagi siswa dalam menjalani peran sebagai warga negara.
Referensi