SISTEM DAN POLITIK EKONOMI
BERJIWA KERAKYATAN
Mubyarto Abstract The one of basic weakness of Indonesia economy is its tendency to the haves and strong group more than the poor.
This tendency that has deteriorated this current economic crisis occurs because of capital system implemented by Indonesia.
So.
Indonesia has to develop a people centered economy, both on its systemand politics.
Thispaper discusses the peopel centered economy in relation with some actual economic issues, ie : democracy of economic corruption - collusion - nepotism (KKNj, free trade, formal sector, regional autonomy and poverty.
SISTEM DAN POLITIK EKONOMI
Krisis ekonomi yang terkait erat dengan krisis politik dan krisis moral di In donesia memaksa seluruh bangsa berpikir keras menemukan jalan terbaik untuk Salah satu "kebingungan" bersumber dari selalu tidak dibedakannya pengertian sistem ekonomi .
turan mai.
dengan politik ekonomi .
yang Bahkan.
di samping masalah sis tem ekonomi dan politik ekonomi, ada yang menyebutkan kesalahan strategi sebagai biang keladi terjadinya krisis ekonomi Indonesia berkepanjangan.
Tulisan ini akan memahami ketiga konsep tersebut dan menganalisis perbedaannya satu per satu.
Sistem Ekonomi'.
Jika sistem adalah kumpulan dari tujuan, gagasan, atau kegiatan yang dipersatukan dalam bentuk interaksi dan saling ketergantungan yang teratur, maka sistem ekonomi menyangkut pengorganisasian peserta, sesuai aturan main tertentu, dalam melaksanakan produksi, distribusi, dan penggunaan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Sistem ekonomi dapat dilihat sebagai sekumpulan aturan main yang menentukan apa .
yang akan diproduksi, bagaimana .
memproduksinya, dan bagaimana serta JEPVOI.
4NO.
kepada siapa barang-barang yang diproduksi akan dibagi-bagika.
kepada warga ma syarakat yang bersangkuta.
Kinerja sebuah sistem ekonomi tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi masyarakat, pada faktor-faktor sosial-budaya, dan pada' "lingkungan".
Dalam berbagai buku teks ilmu ekonomi disebutkan bahwa sistem ekonomi yang paling dominan di dunia adalah kapitallsme dan sosialisme.
meskipun di antara keduanya banyak variasi sistem ekonomi sesuai budaya dan "llngkungan" yang mempengaruhinya.
Politik Ekonomi".
Jika sistem eko nomi menunjuk pada aturan main yang disepakati suatu masyarakat untuk dipaka! sebagai pedoman melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat, maka politik ekonomi adalah tindakan-tindakan .
tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan .
isalnya di negara Indonesia yang tercantum dalam GBHN) berikut: (I) meningkatkan kesejahteraan penduduk atau warga masyarakat.
menjamin berlakunya hukum dan ketertiban masyarakat .
aw and _ orde.
-, menjamin kebebasan berpendapat dan memilih.
mengurangi keteganganketegangan sosial.
mempertahankan diri Mubyarto.
Sistem dan Polilik Ekonomi Beijiwa Kerakyalan dari "serangan-serangan" luar.
menyediakan sarana-sarana kesehatan ,dan pendidikan secara memadai.
Strategi Ekonomi atau Strategi Pembangunan Ekonomi.
Jika politik eko
ISSN: 1410-2641
peraturannya ditetapkan dengan undangundang.
Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
nomi menyangkut keseluruhan tindakan atau Bahwa segala tindakan/politik ekointervensi pemerintah daiam bidang ekonomi A "nomi harus dilaksanakan berdasar undanguntuk mencapai tujuan tertentu yang telah undang tertentu menunjukkan betapa sistem ditetapkan, sedangkan untuk" mencapai ekonomi yang berdasar Undang Undang tujuan tersebut tersedia berbagai perangkat Dasar belum dianggap cukup terperinci .
kebijakan, maka"strategi adalah dalam melaksanakan politik ekonomi untuk keputusan untuk memilih satu atau lebih mencapai tujuan tertentu.
Selain itu, tiap-tiap perangkat-perangkat kebijakan yang ada.
politik ekonomi harus disetujui DPR.
Dalam Biasanya dalam bidang ekonomi disebutkan penyusunan APBN setiap tahun kedudukan lima perangkatkebijakan berikut:
DPR lebih kuat dibanding pemerintah.
Keuangan Pubiik .
ublic financ.
yaitu Sedangkan tentang harga mata uang dan penerimaan dan pengeiuaran nilai tiikamya dengan mata uang asing harus pemerintah (APBNi Perpajakan, .
diusahakan tetap, tidak boleh dibiarkan naik Uang dan perkreditan.
Nilai,tukar.
mata uang.
Pengaturan langsung .
irect control.
Misalnya penetapan barga-harga.
dan , ' Perubalian dalam-kerangka'dSsar kelemhdigSiZn .
- A Dalam UUD 1945 pasal 23 (Bab Vi Hal Keuanga.
secara cukup.
rinci tercantum pedoman-pedoman politik ekonomi sebagai Anggaran pendapatan dan'belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.
Apabila Dewan perwakilan Rakyat tidak menyetujui ang garan yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang .
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang lurun secara' tak menentu.
Keadaan dan perubahan nilai uang seperti devaluasi harus ditetapkan dengan undang-undang.
EKONOMI KERAKYATAN
Jika banyak ekonom merasa keberatan menggunakan istilah ekonomi kerakyatan, maka salah satu alasannya ada lah apakah Istilah kerakyatan, yang berarti demokrasi ini diterapkan pada politik ekonominya atau pada sistem ekonominya.
Dari deflnisi-definisinya yang diberikan di atas menjadi jelas bahwa baik politik ekonomi maupun sistem ekonomi keduanya dapai .
an haru.
dibuat'lebih demokratis.
Artinya, politik ekonomi yang benar harus menghasilkan atau dapat mewujudkan satu atau lebih tujuan yang menguntungkan sebagian besar atau lebih baik lag! seluruh masyarakat, bukan hanya bagi keunlungan atau kemanfaatan orang-seorang.
Inilah pengertian demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD Tetapi, sistem ekonomi, yang berarti aturan main berekonomi, juga dapat didesain untuk lebih menguntungkan salah satu pemain/peserta,- mereka yang bermodal JEPV6I.
4N0.
ISSN :.
sehingga mereka yang hanya memiliki tenaga kerja saja .
uruh, pekerj.
tidak dapat menikmati hasilnya.
Sistem ekonomi kapitalisme misalnya jelas merupakan aturan main yang tidak adil karena buruh/ pekerja tidak memiliki posisi tawar untuk menerima bagian yang vvajar.
Inilah aturan main pada non level playing field, yang dilarang dalam GBHN-GBHN Indonesia.
Mubyarto.
Sistem dan Polik EkonomiBerjiwa Kerakyatan .
harus menjadi semakin besar, dan ini pada gilirannya berarti perekonomian' makin demokratis, karena pemainnya bertambah Inilah yang dimaksud dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, "produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan dan penilikan anggotaanggota masyarakat.
kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemak Mengapa globalisasi dlanggap penuh resiko, dan mahal bagi negara berkembang seperti Indonesia adaiah muran orang-orang".
karena aturan main .
istem ekonom.
ini dibuai oleh mereka, yaitu pebisnis dari negara-negara maju yang sudah mengglobai dalam rangka memperluas pasaran mereka melewati batas-batas negara mereka yang Tidak sepenuhnya tepat jika dikatakan KKN merupakan penyebab terjadinya krisis ekonomi.
Yang lebih tepat adaiah bahwa sistem ekonomi kapitalistik-liberal yang bias pada mereka yang bermodal kuat sudah terasa makin menciut.
Maka, bersifat tidak adil.
Karena keadilan sama dipertanyakan kembali pemyataan bahwa Indonesia harus ikut globalisasi, suka atau tidak suka, slap atau tidak siap.
Jika kita tidak suka pada sebuah sistem ekonomi karena tidak cocok bagi bangsa Indonesia, karena merugikan rakyat, dan jika kita tidak siap karena daya saing dan daya tahan kita masih lemah, mengapa kita harus memaksakan diri untuk ikut arus globalisasi? Inilah salah satu paradoks .
yang memerlukan analisis serins untuk dapat menguraikannya.
pentingnya dengan .
tau lebih penting di bandin.
efisiensi, maka penghapusan KKN akan membuka peluang bagi diterapkannya sistem ekonomi yang lebih adil, yang akan berakibat pada meningkatnya peranan eko nomi rakyat dan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.
Memang, sering ada anggapan KKN kita toleransi karena gaji/pendapatan pegawai negeri masih terlalu rendah, tidak cukup Ekonomi Kerakyatan dan Perdagangan Bebas Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan tidak akan menghambat proses keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi yaitu perluasan investasi dan perdagangan Namun jelas dalam sistem dan politik ekonomi kerakyatan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas.
tidak boleh dianggap sebagai data .
atau tujuan, tetapi sebagai langkah dan tujuan sekunder.
Yang primer adaiah meningkatnya ketahanan ekonomi nasional yang bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat.
Peningkatan peranan ekonomi rakyat berarti sektor ekonomi rakyat JEP Vol.
4 No.
2,1999
Ekonomi Kerakyatan dan KKN untuk memenuhi kebutuhan-krebutuhan ke- Hal ini memang benar.
Namun yang merusak perekonomian kita adaiah KKN yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dan pelaku bisnis .
besar yang serakah.
Adam Smith Bapak Ilmu Ekonomi dalam buku babonnya (Wealth of Nations.
menyindir para pengusaha yang serakah dengan kata-katan sebagai berikut:
"People of the same trade seldom meet to gether, even for merriment and diversion, but the conversion ends in a conspiracy againts the public or some contrivance to raise prices".
Mubyano.
S/sfem dan Polik Ekonomi Berjwa Kerakyatan Ekonomi Kerakyatan Mengabaikan Sektor Formal ? Sistem dan poiitik ekonomi yang berjiwa kerakyatan dilaksanakan untuk "mengoreksi" sistem dan poiitik ekonomi sebelumnya yang karena lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi menganut pola konglomerasi .
etting on the stron.
Pola atau strategi pembangunan ekonomi konglomerasi teruiama sejak 1988 memang mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi "secara berkeianjutan", meskipun dengan akibat meiebarnya jurang perbedaan kaya-miskin dan lambatnya penurunan jumlah penduduk yang tergolong miskin .
ang setelah krisis ekonomi beriipat lebih dari 2 kal.
Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa diterapkannya sis tem dan poiitik ekonomi kerakyatan me mang akan mengurangi kemudahankemudahan yang biasanya diterima sektorsektor formal besar terutama di sektor in- Poiitik- ekonomi kerakyatan tidak berarti mengabaikan sektor formal, tetapi lebih memperhatikan, melindungi, dan memberikan prioritas pada us'aha-usaha ekonomi rakyat yang selama- 10 tahun terakhir benar-benar kurang diperhatikan.
ISSN: 1410-2641
Tetapi, jika ada daerah yang kelak APBD-nya menjadi lebih besar .
tau jauh lebih besa.
tentu harus dipahami bahwa bagian pemerintah pusat akan menjadi lebih kecil .
tau Jauh lebih keci.
, dan ada pula daerah yang miskin sumber daya alam yang Juga akan mengecil Jumlah "subsidinya" dari pemerintah pusat.
Otonomi daerah seyogyanya tidak sekedar dilihat secara ekonomi sebagai peningkatan penerimaan daerah, tetapi harus lebih dilihat sebagai peningkatan wewenang daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan lebih meratanya pembagian pendapatan di daerah.
Otonomi daerah bukanlah hanya hak tetapi sekaligus kewajiban pemerintah daerah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya di daerah.
Setelah Otonomi Daerah lebih penuh, tetap ada bahaya pemerintah daerah tidak memihak pada pemerataan dan pengembangan ekonomi rakyat.
The state can be very useful as .
e servant of Officials have always been liable to temptation .
, that's human na Man ofmoney can buymenofpower.
Ekonomi Kerakyatan "Ribuan usaha kecil itu pernah melayani apa saja yang dibutuhkan penduduk bisnis besar menggusur dan menghancurkan A.
Ekonomi Kerakyatan dan Otonomi Daerah TAP NO.
XV/MPR/1998 yang sudah diikuti UU No.
22 dan No.
25/1999 telah membuka jalan ke arah penerimaan daerah yang lebih besar dari hasil-hail pengolahan sumber-sumber daya alam di daerah, terutama bagi propinsi-propinsi yang kaya akan sumber daya alam.
Penerimaan daerah yang lebih besar dari sebelumnya ini tentu saja dianggap "lebih adil" bagi daerah-daerah dan Kemiskinan Ekonomi rakyat adalah bagian dari perekonomian nasional yang posisinya masih selalu tertekan, dan posisi tawarnya lemah menghadapi persasingan bebas liberal dari sektor lain yang lebih kuat.
Akibatnya dari persaingan bebas yang tidak seimbang adalah pelaku ekonomi rakyat kalah dalam persaingan dan sektor ini tetap lemah, sedangkan warganya tetap miskin.
Karena konstitusi Indonesia mementingkah kesejahteraan sosial .
ab XIV, pasal 33 dan pasal .
, maka kebijakan dan program menghapusan kemiskinan merupakan perintah konstitusi yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
"fakir miskin dan anak- JEPVol.
4No.
2,1999
ISSN: 1410-2641
anak yang terlantar dipelihara oleh Bahwa jumlah penduduk miskin masih amat besar menandakan kewajiban sosial negara belum dipenuhi denan baik.
SIMPULAN
Reformasi ekonomi yang sudah dimulai pengaturannya dalam TAP-TAP MPR dalam Sidang Istimewa bulan Nopember 1998 lelah diuji dalam Sidang Umum MPR basil Pemilu 1999.
Sejujurnya.
perasaan was-was bahwa reformasi eko nomi tidak akan berjalan lancar, karena kelompok-kelompokm yang bercokol .
ested interest.
akan terus berusaha unluk menghambatnya demi mempertahankan kepentingan-kepentingannya.
Bahwa program rekapitallsasi perbankan berjalan seret Mubyarto.
Sistem danPolitik Ekonomi Beijiwa Kerakyatan membuktikan bukan saja kelompokkelompok ekonomi kuat akan berusaha "bertahan" terhadap berkurangnya kemudahan-kemudahan yang biasa dinikmatinya, tetapi mereka bahkan berusaha keras agar tetap mendapat keuntungan besar dari program-program pemulihan ekonomi nasional.
Mengapa pemerintah harus menyediakan dana rekapitalisasi perbankan sebesar 60% dari seluruh PDB untuk menoiong "sektor riil" yang dimiliki sejumlah pengusaha besar yang terlanjur menunggak ulang besar? Inilah salah satu pertanyaan mendasar yang harus selalu diingat dalam menetapkan sistem ekonomi maupun politik ekonomi yang dapat mewujudkan .
keadilan sosialbagiseluruh rakyat Indonesia.
' Bomstein Morris.
Comparative Economic Systems: Models andCases.
Invin.
him 3-19 " Kirschen.
Eticnne S.
& Lucian Morrisens.
The Objectives and Instruments of Economics Policy.
dalam Moriis.
Bernstein .
idem, him 49-67 ' Raharjo.
Da\vam.
Kapitalisme Dulu dan sekarang.
LP3ES.
David S Landes.
The wealth and Poverty ofNations.
Little.
Brown & Co.
Op.
Git.
DAFTAR PUSTAKA