Sosialisasi Tata Cara Perhitungan.
Pengisian.
Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 di Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi Redian Mulyadita1*.
Alek Saputra2.
Meri Yuliani3.
Dian Meliza4.
Fitrianto5 Universitas Islam Kuantan Singingi-Riau.
Indonesia *Corresponding Email: saputraalek03@gmail.
Informasi Artikel Abstrak Dalam pelaksanaan PKM kami memberikan format perhitungan serta Diterima: 09-05-2024 aplikasi perhitungan SPT masa PPh 21 yang langsung terinput didalamnya Disetujui: 15-05-2024 tarif progresif pasal 17 ayat .
huruf a secara tepat dan benar agar Diterbitkan: 16-05-2024 mempermudah proses disetiap bulan atas penerapan Spt pph 21 masa dibumdes Sejahtera Sugai Sirih.
Pada pengisian spt dilakukan didalam Aplikasi ESPT Pph 21, yang mana kami juga telah membantu menginstal aplikasi tersebut di perangkat komputer Bumdes Sejahtera Sungai Sirih.
Setelah itu kami beri arahan terkait tata cara pengisian Spt Pph 21 sampai ke pengambilan CSV Pph pasal 21 guna kepentingan pelaporan.
Pemahaman tentang pembayaran pajak menggunakan e-billing juga sudah terlaksana dengan baik.
Mulai dari pembuatan Akun DJP serta pemahaman tentang pembuatan macam macam jenis kode pajak didalam Web DJP Online.
Pada tahap pelaporan SPT Pph 21 masa kita berikan pemahaman pelaporan secara online melalui web Djp yang telah kami daftarkan sebelumya melalui permintaan Effin agar terlaksana pelaporan Spt pph 21 masa.
Kata Kunci: Sosialisasi.
Perhitungan.
Pajak Penghasilan.
Bumdes Abstract In implementing PKM, we provide a calculation format and calculation of the period PPh 21 SPT application which is directly input into the progressive rate of article 17 paragraph .
letter a accurately and correctly in order to simplify the process every month for the application of the PPh 21 SPT period in Bumdes Sejahtera Sugai Sirih.
Filling in the tax return is done in the ESPT Pph 21 application, where we have also helped install the application on the Bumdes Sejahtera Sungai Sirih computer device.
After that, we will give instructions regarding the procedures for filling out SPT Pph 21 up to taking CSV Pph article 21 for reporting purposes.
Understanding of paying taxes using e-billing has also been implemented Starting from creating a DJP Account and understanding how to create various types of tax codes on the DJP Online Web.
At the reporting stage of the SPT Pph 21 period, we provide an understanding of online reporting via the DJP website which we have previously registered through Effin's request so that the SPT Pph 21 reporting period can be carried out.
Keywords: Socialization.
Calculation.
Income Tax.
Bumdes Cara Mengutip: Mulyadital.
, dkk.
Sosialisasi Tata Cara Perhitungan.
Pengisian.
Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 di Bumdes Sejahtera.
Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
Hlm, 21-27 .
Vol.
No.
2, 2024.
Pendahuluan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar Negeri.
Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya reatif stabil dan masyarakat dapat Copyright A 2023 the Author.
This article is an Open Access Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.
berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan.
Di samping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggungjawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakanperwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.
Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib dibayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pemungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Siahaan et al.
, 2.
Sistem pajak yang berlaku adalah self assessment system, yang artinya WajibPajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya.
Ha ini dapat terlaksana dengan baik jika Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undangperpajakan.
Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun Wajib Pajak itu Namun demikian, ketika wajib pajak menerima penghasilan, ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak dulu.
contoh, seorang karyawan dipotong pajak atas gaji yang diterimanya tiap bulan yang dinamakan pemotongan PPh pasal 21.
Apakah praktek ini menyalahi sistem self assessment ini ? Jawabannya tidak.
Pemotongan dan pemungutan pajak hanya merupakan mekanisme untuk melunasi pajak yang akan terutang dalam tahun tersebut.
Perhitungan pajak penghasilan (PP.
tentang sebenarnya dilakukan olehWajib Pajak sendiri dalam SPT tahunan pajak penghasilan.
Adapun pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
Dalam bahas teknisnya pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut dinamakan kredit pajak.
Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan danpembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.
Mitra pada PKM ini adalah Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi.
Adapun permasalahan yang dihadapi mitra yaitu:
masih kurangnya pengetahuan mengenai penghitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21, masih kurangnya keterampilan dalam penggunaan platform ESPT Masa PPh pasal Berdasarkan permasalahan prioritas yang harus ditangani maka beberapa solusi yang diberikan Tim PKM kepada Mitra adalah:
Memberikan pengetahuan mengenai penghitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan SPT PPh pasal 21.
Dalam kegiatan ini, tim pkm memberikan materi terkait pajak penghasilan pasal 21, dengan mengikuti pkm ini diharapkan nantinya semua peserta PKM bisa memahami mengenai PPhpasal 21.
Pelatihan dan pendampingan dalam penghitungan, pengisian,pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21.
Dalam kegiatan ini, diharapkan peserta PKM bisa menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 21.
Prosedur kerja didalam PKM ini adalah: Tahap Analisis Situasi Mitra.
Tahap Sosialisasi PKM.
Tahap Pelatihan dan Pendampingan .
elatihan dalam penghitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal .
dan Tahap Evaluasi PKM.
Luaran yang akan dicapai adalah artikel ilmiah, artikel pada media masa, video kegiatan dan kemampuan mitramenjadi Rencana kegiatan dan pelaksanaannya adalah pelatihan dan pendampingan penghitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan SPT PPh pasal 21.
Selanjutnya dilakukan follow up dan pendampingan secara berkala terhadap peserta PKM.
Metode Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada 7 Juni 2023 di desa Sungai Sirih kecamatan Singingi kabupaten kuantan singingi.
Dengan materi pengabdian ini diharapkan Karyawan dan masyarakat semakin mengetahui dan memahami dengan baik tentang Pph 21 masa.
Pengabdian dilakukan dengan tahapan meberikan pengaran dimulai dari perhitungan Pph pasal 21 masa.
Saya beserta tim terjun kelapangan dengan memberikan pemahaman dan format pembukuan serta format perhitungan Pph pasal 21 masa agar lebih efektif dan efisien, guna meminamalisir kesalahan didalam perhitungan pph 21 masa.
Sebagaimana materi berikut dapat menambah wawasan karyawan terutama bagian keuangan dan pembukuan.
Hasil dan Pembahasan Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Tata Cara Perhitungan.
Pengisian.
Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 Di Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan dengan rancangan kegiatan yang telah direncanakan.
Sasaran pengabdian masyarakat ini yaitu terealisasinya kewajiban pemotongan dan pelaporan pph pasal 21 masa di Bumdes Sejahtera Kuantan Singingi.
Realisai Kegiatan yang dihasilkan dari pengadian (PKM):
Perhitungan Dalam pelaksanaan PKM kami memberikan format perhitungan serta aplikasi perhitungan SPT masa PPh 21 yang langsung terinput didalamnyatarif progresif pasal 17 ayat .
huruf a secara tepat dan benar agar mempermudah proses disetiap bulan atas penerapan Spt pph 21 masadibumdes Sejahtera Sugai Sirih.
Pengisian Espt Pada pengisian spt dilakukan didalam Aplikasi ESPT Pph 21, yang mana kami juga telah membantu menginstal aplikasi tersebut di perangkat komputer Bumdes Sejahtera Sungai Sirih.
Setelah itu kami beri arahan terkait tata cara pengisian Spt Pph 21 sampai ke pengambilan CSV Pph pasal 21 guna kepentingan pelaporan.
Pembayaran Pemahaman tentang pembayaran pajak menggunakan e-billing juga sudah terlaksana dengan baik.
Mulai dari pembuatan Akun DJP serta pemahaman tentang pembuatan macam macam jenis kode pajak didalam Web DJP Online.
Pelaporan Pada tahap pelaporan SPT Pph 21 masa kita berikan pemahaman pelaporansecara online melalui web Djp yang telah kami daftarkan sebelumya melalui permintaan Effin agar terlaksana pelaporan Spt pph 21 masa.
Pada tahap evaluasi penerapan pemotongan Pph pasal 21 masa didapat realisasi hasil dari PKM sebagai berikut :
No.
Nama Sta
SITAS RIANTO K/
RIANTO
K/3
MARSIH
SUKASIH
SULE
WARDAN ADI 2
AMANTA
PUJI
PURWANTO 2
SUTIMAN
TRIO
SANTOSO
MADHUSIN
JULIA
RISMAYANTI 2
Gaji Pokok Tunjanga
DPBPJS
Total
Bruto
Perbulan Bruto
Perbulan THR
1,000,000
3,555,150
4,555,150
4,555,150
4,555,150
5,000,000
1,000,000
1,000,000 6,000,000
500,000 1,500,000
6,000,000
1,500,000
1,000,000
2,000,000 3,000,000
1,000,000
Jabatan PTKP
4,555,150
Gaji
Setahun 54,661,800 2,733,090 67,500,000 6,000,000 1,500,000 6,000,000 1,500,000 72,000,000 18,000,000 3,600,000 900,000 72,000,000 67,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 1,800,000 67,500,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000 1,200,000 67,500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2,000,000
24,000,000
1,200,000
67,500,000
1,000,000
1,000,000 2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
24,000,000
1,200,000
67,500,000
3,000,000
1,000,000 4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
48,000,000
2,400,000
67,500,000
3,000,000
1,000,000 4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
48,000,000
2,400,000
67,500,000
10 EKA
PUSPITASARI
11 NIKE
ANGGITA
12 AHMAD
IRMAN
13 ADISTY
3,000,000
1,000,000 4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
48,000,000
2,400,000
67,500,000
3,000,000
1,000,000 4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
48,000,000
2,400,000
67,500,000
3,000,000
1,000,000 4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
48,000,000
2,400,000
67,500,000
K/1
3,000,000
1,000,000 4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
48,000,000
2,400,000
63,000,000
14 BUDIYANTO
3,000,000
2,000,000 5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
60,000,000
3,000,000
67,500,000
15 ANZILLA
DHEA TRI
ANNISA
3,000,000
1,000,000 4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
48,000,000
2,400,000
67,500,000
54,055,150 54,055,150
54,055,150
648,661,800 32,433,090 1,012,500,000
35,000,000 19,055,150 54,055,150
Status
K/0
58,500,000
K/1
63,000,000
K/2
67,500,000
K/3
TK/0
72,000,000
54,000,000
Tabel diatas adalah format perhitungan Pph pasal 21 masa yang sudah sesuai denga rumus perhitungan UU HPP yaitu perubahan dari tarif perhitungan sebelumnya.
Format ini sudah kami berikan kepada pihak Bumdes Sejahtera Sungai sirih dan telah kami beri pemahaman secara eksplisit, guna menghindari kekeliruan dalam penerapan perhitungan Pph pasal 21 masa.
Dari hasil perhitungan diatas diketahui seluruh penghasilan karyawan pada Bumdes Sejahtera Sungai Sirih tidak satu pun yang memilikipenghasilan melebihi PTKP sehingga tidak dilakukan pemotongan PPh 21.
Jika seluruh penghasilanyang diterima karyawan tidak mencapai PTKP maka tidak akan dilanjutkan ketahap pembayaran Pph 21 masa, namun meskipun demikian perthitungan akan dilakukan Kembali dengan justifikasi pengasihan dimasa desember guna melihat data real apakahpenghasilan karyawan selama satu tahun periode masih atau melebihi PTKP.
Pengisian SPT Pph 21 Pada tahap pengisian Spt pph 21 ke aplikasi Espt pph 21 tidak ditindaklanjuti dikarnakan penghasilan karyawan Bumdes Sejahtera SungaiSirih yang tidak mencapai PTKP.
Pengisisan dilakukan apabila ada salah satu penghasilan pegawai melebih PTKP didalam Pembayaran Pembayaran Pph pasal 21 juga tidak dilaksanakan dikarnakan penghasilan yang berdasarkan perhitungan tidak mencapai PTKP.
Akan tetapi pada historis DJP ditemukan pembayaran pajak namun bukan pembayaran pph pasal 21 melainkan pembayaran p dalam negri, dikarnakan Bumdes Sejahterah Sungai Sirih sudah bersatus PKP dan memliki kewajiban atas Ppn terhutang disetiap bulannya.
Yang awalnya Ppn tersebut dibayar melalui lawan transaksi namu setelah kegiatan PKM ini berakhir, pembuatan billing Ppn sudah bisa dilaksanakan oleh pihak bumdes itu sendiri.
Pelaporan Bumdes Sejahtera Sungai Sirih menjadi salah satu pajak yang tidak wajib lapor atau bebas dari kewajiban lapor pajak SPT Nihil berdasarkan PMK No.
9/PMK.
03/2018 tentang Surat Pemberitahuan.
Dalam peraturan tersebut.
PPh 21/26 ini tidak wajib lapor asalkan berada dalam kondisi-kondisi tertentu seperti berikut ini:
Tidak terdapat karyawan tetap maupun bukan pegawai.
Terdapat karyawan tapi tidak ada pembayaran gaji, dan/atau.
Penghasilan seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut masih di bawah PTKP.
Wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil masa Januari- November, sedangkan untuk masa Desember, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT Masa 21/26, meski nihil.
Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 bagi pemungutan PPh harus disampaikan oleh pihak pemotong setiap bulan paling lambat 20 hari masa pajak berakhir dan tanggal 10 untuk batas pembayaaran PPh pasal 21.
Sangsi yang dikenakan jika telat melapor dilihat dari pasal 7 ayat :
Undang- undang No.
16 Tahun 2000 adalah apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat .
atau batas waktu perpanjangan penyaimpain Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat .
, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.
000,00 .
eratus ribu rupia.
untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PajakPasal 21.
Rp.
000,00.
eratus ribu rupia.
untuk keterlambatan pembayaran Pph pasal 21 masa.
Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan berdasarkan pengamatan selama pengabdian sehubungan dengan judul laporan pengabdian masyarakat yaitu Sosialisasi Tata Cara Perhitungan.
Pengisian.
Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 Di Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi , maka kesimpulan yang didapat Pertama.
Prosedur Perhitungan Pph pasal 21 masa sudah sesuai.
Namun tidak sampai ketahap pelaporan masa Januari samapai November dikarnakan Seluruh penghasilan karyawan tidak melebihi PTKP.
Kedua, bumdes Sejahtera Sungai Sirih tidak wajib melakukan tahap pengisian Spt pph 21 ke aplikasi Espt pph 21 penghasilan yang tidak mencapai PTKP.
Ketiga pembayaran Pph 21 melalui Ebilling tidak perlu dilaksankan dikarnakan Bumdes Sejahtera Sungai Sirih tidak terhutang Pph Pasal 21.
Sehingga tidak diperlukan pembuatan kode billing Pph 21 masa.
Ke Empat, bumdes Sejahtera Sungai Sirih menjadi salah satu pajak yang tidak wajib lapor atau bebas dari kewajiban lapor pajak SPT Nihil berdasarkan PMKNo.
9/PMK.
03/2018 tentang Surat Pemberitahuan.
Daftar Pustaka