P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
Representasi Krisis Integritas Kepemimpinan Politik dalam Film Dirty Vote Salman Alfarisi, 2Rodhatul Assita, 3Amaliyah, 4Erindah Dimisyqiyani, 4Gagas Gayuh Aji, 5Rizky Amalia Sinulingga Manajemen Perkantoran Digital.
Fakultas Vokasi.
Universitas Airlangga.
Surabaya E-mail: 1salman.
alfarisi-2023@vokasi.
assita-2023@vokasi.
id, 3amaliyah@vokasi.
dimisyqiyani@vokasi.
id, 5gagas.
aji@vokasi.
rizkyamalia@vokasi.
ABSTRAK
Kepemimpinan berperan besar dalam menentukan arah bangsa, namun krisis integritas pemimpin kerap menjadi hambatan serius bagi legitimasi demokrasi.
Fenomena tersebut tampak jelas dalam film dokumenter Dirty Vote karya Dandhy Laksono yang mengungkap praktik penyalahgunaan kekuasaan pada Pemilu 2024, termasuk sikap tidak netral Presiden Joko Widodo.
Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah representasi Jokowi dalam film yang digambarkan berupaya mempertahankan kekuasaan melalui politik dinasti, intervensi kebijakan, distribusi bansos, serta pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan Hasil kajian menunjukkan bahwa film ini merepresentasikan Jokowi sebagai pemimpin pragmatis yang lebih berorientasi pada warisan politik ketimbang etika kepemimpinan, sehingga memperlihatkan krisis integritas di level nasional.
Temuan tersebut sejalan dengan fenomena global berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab.
Dengan demikian.
Dirty Vote dapat dipahami sebagai teks sosial yang menyoroti bagaimana ketidaknetralan kepemimpinan melemahkan demokrasi, memperkuat politik dinasti, serta memperparah krisis kepercayaan publik.
Kata Kunci: Kepemimpinan.
Politik.
Integritas.
Dokumenter ABSTRACT Leadership plays a crucial role in determining the direction of a nation, yet a crisis of integrity among leaders often becomes a serious obstacle to democratic legitimacy.
This phenomenon is clearly reflected in the documentary Dirty Vote by Dandhy Laksono, which exposes the misuse of power in the 2024 Indonesian election, including President Joko WidodoAos lack of neutrality.
Using a descriptive qualitative method, this study examines JokowiAos representation in the film, portraying him as a leader striving to preserve power through political dynasties, policy interventions, social assistance distribution, and the use of state facilities for political purposes.
The findings reveal that the film depicts Jokowi as a pragmatic leader more focused on securing political legacy than upholding ethical leadership, thereby highlighting a national-level integrity This resonates with the global phenomenon of declining public trust in unethical and irresponsible Thus.
Dirty Vote functions as a social text that demonstrates how non-neutral leadership undermines democracy, strengthens political dynasties, and exacerbates the crisis of public trust.
Keyword : Leadership.
Politics.
Integrity.
Documentary Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026 DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
PENDAHULUAN
Kepemimpinan selalu menjadi bagian vital dari kehidupan manusia sejak masa praaksara.
Seorang pemimpin dipandang sebagai panutan, pelindung, dan pengambil keputusan yang menentukan kesejahteraan bersama.
Figur pemimpin bahkan dianggap sebagai penyelesai masalah yang mampu mengakomodasi aspirasi Eksistensi seorang pemimpin berkaitan dengan aspek panutan, pengayoman, dan pengambilan keputusan.
Pemimpin berdiri di baris terdepan dalam menciptakan (Setyawan et al.
, 2.
Kualitas kepemimpinan memiliki korelasi langsung dengan kualitas pembangunan nasional.
Kepemimpinan yang baik menciptakan kemajuan, sebaliknya kepemimpinan yang buruk menghasilkan Model pembangunan di Asia Timur menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berkualitas menghasilkan pembangunan yang berkualitas pula.
Ada korelasi antara kualitas kepemimpinan dan kualitas pembangunan.
Kepemimpinan yang berkualitas menghasilkan pembangunan yang berkualitas, sementara kepemimpinan yang buruk mengakibatkan pembangunan yang buruk (Udofia, 2.
Dalam konteks modern, kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada hasil pembangunan, tetapi juga pada nilai etika, keberlanjutan, dan tata kelola pemerintah.
Pemimpin etis berperan penting dalam menciptakan budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas, transparansi, dan keberlanjutan, khususnya di sektor publik.
Kepemimpinan pembentukan budaya di mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ESG diutamakan, mengurangi pelanggaran integritas, dan mendorong keberlanjutan dalam tata kelola (Zahari et al.
, 2.
Di Indonesia, kualitas pengamalan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan NKRI.
Pemimpin yang berkarakter negarawan, berintegritas, dan berpegang pada nilai persatuan akan mampu menjaga kedaulatan serta mendorong kemajuan Sebaliknya, lemahnya integritas kepemimpinan berdampak langsung pada memburuknya kondisi sosial, ekonomi, dan budaya bangsa.
Rendahnya tanggung jawab.
Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
moral, etika, dan integritas kepemimpinan nasional berdampak terhadap memburuknya kondisi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa (Wibawa, 2.
Kepemimpinan memiliki peran sentral dalam menentukan arah bangsa karena pemimpin menjadi teladan, pengayom, serta pengendali dinamika sosialpolitik masyarakat.
Tantangan kepemimpinan di era modern tidak hanya terkait kemampuan teknis, tetapi juga moralitas, integritas, dan konsistensi antara janji dengan tindakan nyata.
Kesenjangan antara janji politik dan realisasi kebijakan kerap memunculkan kekecewaan publik serta menurunkan legitimasi demokrasi (Setyawan et al.
, 2.
Kepemimpinan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilainilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila.
Nilai persatuan, moralitas, dan integritas menjadi pilar penting untuk menjaga stabilitas politik serta mencegah terjadinya disintegrasi.
Lemhannas RI bahkan mengembangkan Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) sebagai ukuran kualitas pemimpin berdasarkan akuntabilitas dan moralitas (Wibawa, 2.
Kualitas kepemimpinan berhubungan langsung dengan pembangunan nasional dan stabilitas Negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin berintegritas dan visioner cenderung mencapai pembangunan berkelanjutan serta mampu menjaga stabilitas politik.
Sebaliknya, krisis kepemimpinan sering menjadi penyebab stagnasi pembangunan dan konflik sosial (Udofia, 2.
Demokrasi dan keadilan merupakan dua nilai utama dalam politik modern, namun hubungan keduanya sering kali menimbulkan perdebatan.
Demokrasi dapat dilihat sebagai sarana instrumental untuk mewujudkan keadilan, tetapi juga memiliki nilai intrinsik sebagai bagian dari keadilan itu sendiri.
Dalam kondisi masyarakat yang penuh dengan perbedaan pandangan, demokrasi menjadi syarat penting untuk memastikan stabilitas politik serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara (Valentini, 2.
Setiap bangsa membutuhkan pemimpin dengan keteladanan paripurna untuk menjaga moral, etika, dan arah pembangunan Namun, fenomena krisis kepemimpinan muncul ketika nilai-nilai ini mengalami Banyak pemimpin hanya mengejar popularitas dan kekuasaan, tetapi gagal
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
mempertahankan tanggung jawab dan integritas setelah berkuasa.
Fenomena ini menimbulkan "society of responsibility shifters", yaitu budaya pemimpin yang melempar tanggung jawab, hanya mencari keselamatan diri, dan mengabaikan kepentingan rakyat (Umar, 2.
Krisis kepemimpinan tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga fenomena global yang menghambat pembangunan dan stabilitas Banyak pemimpin gagal mengutamakan etika, integritas, dan pelayanan publik.
sebaliknya, lebih menekankan kekuasaan dan kepentingan pribadi.
Negara-negara yang menghadapi stagnasi pembangunan, maraknya korupsi, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Udofia, 2.
Krisis kepemimpinan pada dasarnya muncul dari absennya etika dalam praktik kepemimpinan.
Pemimpin yang tidak menjunjung etika melahirkan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum, manipulasi, dan Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang etis merupakan fondasi untuk mencegah krisis, menjaga kepercayaan publik, dan memperkuat tata kelola (Zahari et , 2.
Krisis integritas kepemimpinan merupakan fenomena yang sangat terlihat dalam konteks politik Indonesia saat ini.
Skandal besar seperti korupsi pengadaan Chromebook senilai hampir Rp10 triliun yang menyeret mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menunjukkan bagaimana otoritas dan kebijakan publik disalahgunakan untuk kepentingan segelintir individu (Detik News, 2.
bidang politik elektoral, ada kasus manipulasi kekuasaan dalam pengisian kursi legislatif yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain itu, ada laporan tentang 121 kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah untuk menguntungkan kandidat tertentu selama Pemilu 2024 (Media Indonesia, 2.
tersebuta dalam mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap negara menurun, kemajuan terhambat, dan demokrasi menurun.
Secara global, kepercayaan publik terhadap institusi politik mengalami fluktuasi.
Beberapa penelitian menyebut adanya penurunan signifikan, sementara sebagian lain menyebut tren ini lebih bersifat perubahan naik turunnya harga aset DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
tanpa ada pola yang jelas (Valgarysson et al.
Hal ini menunjukkan bahwa fenomena krisis kepercayaan politik tidak homogen antar negara, melainkan dipengaruhi oleh konteks regional, institusional, serta periode tertentu.
Dalam konteks pandemi COVID-19, penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada institusi jauh lebih menentukan kepatuhan masyarakat dibandingkan kepercayaan pada pemimpin Hal ini mengindikasikan bahwa legitimasi kelembagaan lebih penting dalam menjamin keberhasilan penanganan krisis (Badman et al.
, 2.
Secara global, kepercayaan publik terhadap institusi politik mengalami fluktuasi.
Beberapa penelitian menyebut adanya penurunan signifikan, sementara sebagian lain menyebut tren ini lebih bersifat perubahan naik turunnya harga aset tanpa ada pola yang jelas (Valgarysson et al.
Hal ini menunjukkan bahwa fenomena krisis kepercayaan politik tidak homogen antar negara, melainkan dipengaruhi oleh konteks regional, institusional, serta periode tertentu.
Dalam konteks pandemi COVID-19, penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada institusi jauh lebih menentukan kepatuhan masyarakat dibandingkan kepercayaan pada pemimpin Hal ini mengindikasikan bahwa legitimasi kelembagaan lebih penting dalam menjamin keberhasilan penanganan krisis (Badman et al.
, 2.
Pada situasi guncangan eksternal seperti pandemi, kepercayaan pada pemimpin politik bisa meningkat melalui dukungan publik bersifat jangka pendek terhadap pemerintah.
Namun penelitian terbaru memperlihatkan bahwa peningkatan ini lebih erat kaitannya dengan evaluasi kinerja kebijakan daripada sekadar faktor emosional.
Misalnya, di Spanyol kepercayaan pada perdana menteri lebih dipengaruhi oleh penilaian publik terhadap efektivitas kebijakan penanganan COVID-19 (Belchior & Teixeira, 2.
Secara global, politik dinasti merujuk pada penguasaan kekuasaan yang diwariskan dalam satu keluarga.
Fenomena ini dapat ditemui di berbagai negara dengan sistem demokrasi, meskipun prinsip dasar demokrasi mengutamakan kesetaraan dan keterbukaan dalam proses pemilihan pemimpin.
Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026 DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
Dinasti politik mengarah pada akumulasi kekuasaan dalam keluarga tertentu, yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Guritno & Samudro, 2.
Di beberapa negara termasuk Indonesia, intervensi kekuasaan oleh pemimpin yang sedang menjabat berpotensi merusak integritas pemilu.
Presiden yang seharusnya bersikap netral sering kali terlibat dalam manipulasi kebijakan untuk mempertahankan kekuasaan melalui politik dinasti.
Hal ini terlihat jelas dalam kasus-kasus dimana kekuasaan dipertahankan dalam lingkaran keluarga atau kerabat terdekat (Badruzzamana & Yani, 2.
Politik dinasti tidak hanya merugikan akuntabilitas pemerintah.
Pemimpin yang berasal dari dinasti politik cenderung melanjutkan kebijakan status quo dan mengabaikan inovasi serta reformasi yang pemerintahan (Arifin, 2.
Sistem yang didominasi oleh dinasti sering kali gagal menghadirkan pemimpin yang lebih kompeten dan berintegritas.
Di Indonesia, fenomena politik dinasti semakin meluas terutama dalam Penelitian menunjukkan bahwa 42,96% pasangan calon yang terkait dengan dinasti politik terpilih dalam pemilu kepala daerah 2020, mengindikasikan tingginya pengaruh keluarga petahana dalam menentukan hasil pemilu, yang menurunkan kualitas kompetisi politik dan mempengaruhi demokrasi lokal secara keseluruhan (Khairi.
Keberpihakan pemimpin, seperti yang terjadi dalam pemilihan Presiden 2024 Indonesia, menunjukkan bagaimana pengaruh politik dinasti dapat mengancam netralitas dalam Intervensi presiden dalam pemilu, termasuk pengaturan masa jabatan dan dukungan kepada calon tertentu, menambah ketidakpercayaan publik terhadap integritas demokrasi (Badruzzamana & Yani, 2.
Secara global, turunnya kepercayaan publik
terhadap pemimpin politik berakar pada perilaku tidak etis, konflik kepentingan, dan lemahnya Studi
kepemimpinan politik yang etis dengan menepati janji, bersikap jujur, dan terlibat dengan masyarakat dapat memulihkan kembali Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
kepercayaan publik (Mozumder, 2.
Penelitian internasional memperlihatkan bahwa persepsi integritas pemilu sangat dipengaruhi oleh afiliasi politik dan di rezim otoritarian pendukung petahana cenderung melihat pemilu adil, sementara oposisi menilainya curang.
Hal ini menimbulkan jurang persepsi yang mengancam legitimasi demokrasi (Windecker et al.
, 2.
Ketika warga menganggap pemilu penuh manipulasi, mereka cenderung menolak hasil dan bahkan kebijakan pemerintah.
Hal ini menunjukkan integritas pemilu berhubungan erat dengan stabilitas politik pasca pemilu (Windecker et al.
Dalam konteks nasional, masalah netralitas kepemimpinan publik menjelang Pemilu 2024 sangat menonjol.
Tidak adanya aturan tegas terkait netralitas Presiden menyebabkan terjadinya keberpihakan, abuse of power, dan konflik kepentingan yang meruntuhkan integritas pemilu (Badruzzamana & Yani, 2.
Di level teknis tentang malpraktik, distribusi Formulir C-6 oleh KPPS dalam PILKADA Tangsel 2020 menunjukkan profesionalitas, dan transparansi lembaga untuk ini dapat merusak integritas pemilu (Roshady & Wibowo, 2.
Peristiwa lain yang menjelaskan wacana dinasti politik adalah dengan penggunaan diksi Aopopularitas JokowiAo, di mana partai politik hanya meniru kepada Jokowi (Pirmansyah Untuk merepresentasikan perilaku seorang pemimpin yang tidak berintegritas.
Film dokumenter ini merupakan media komunikasi yang sering dijadikan sarana untuk memahami konsep Film mampu menyajikan ilustrasi nyata mengenai bagaimana seorang pemimpin bertindak, berpikir, mengambil keputusan, serta menghadapi tekanan.
Oleh karena itu film dokumenter ini memiliki metodologi yang menarik untuk memaknai perilaku yang digambarkan karena film bukanlah instrumen netral dan dapat menghasilkan hasil yang siginifikan (Aoki & Santos, 2.
Film dokumenter ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga kritis tajam terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan.
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
Indonesia.
Film ini melibatkan wawancara dengan aktivis demokrasi dan pakar hukum tata negara untuk menekankan bahwa intervensi penguasa dapat mengubah kontestasi elektoral menjadi tidak netral.
Salah satu elemen penting dalam film adalah representasi Presiden Joko Widodo, yang digambarkan sebagai seorang pemimpin yang seharusnya menjaga netralitas tetapi malah menunjukkan keberpihakan politik melalui praktik politik dinasti dan dukungan terbuka terhadap keluarganya.
Film ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan krisis kepemimpinan karena tindakan ikut campur nya presiden selama pemilu dapat merusak legitimasi demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Film dokumenter, sebagai teks sosial, dapat memotret realitas politik secara naratif dan visual, membuatnya lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.
Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi relevan untuk penelitian Dirty Vote karena analisis menyeluruh terhadap simbol, narasi, dan representasi yang ditemukan dalam film dapat mengungkap bagaimana media menjadi alat kritis sekaligus refleksi atas dinamika politik modern Indonesia.
LANDASAN TEORI
Manajemen Manajemen dalam konteks krisis politik dan integritas kepemimpinan dipahami sebagai mengantisipasi, menangani, dan memulihkan kepercayaan publik.
Integritas merupakan faktor masyarakat terhadap pemerintah.
Rendahnya integritas akibat intervensi politik yang berlebihan tidak hanya menurunkan kualitas kebijakan, tetapi juga mengarah pada pemusatan kekuasaan dan krisis legitimasi (Lesmana.
Kondisi ini menunjukkan bahwa menimbulkan distrust publik yang berujung pada instabilitas politik.
Manajemen krisis adalah seperangkat strategi yang bertujuan melindungi organisasi dan pemangku kepentingan melalui DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
tahapan pencegahan, persiapan, aksi, dan Tahapan ini penting untuk mencegah krisis berkembang menjadi kerusakan sistemik kepercayaan setelah krisis terjadi (Pratiwi dan Haninda, 2.
Dengan demikian, teori manajemen krisis dan kepercayaan publik dapat menjadi kerangka untuk memahami bagaimana kegagalan pemimpin dalam mengelola integritas sebagaimana direpresentasikan dalam film Dirty Vote menjadi sumber krisis kepemimpinan yang mengancam demokrasi Kepemimpinan Behavioral Theory menyoroti bahwa efektivitas pemimpin bergantung pada apa yang dilakukan dan bagaimana perilakunya, sedangkan Contingency Theory menekankan pentingnya kesesuaian gaya kepemimpinan dengan konteks tertentu (Sivaruban, 2.
Dalam kerangka politik kontemporer kepemimpinan juga dapat dipahami melalui lensa populisme, di mana pemimpin menggunakan gaya personalistik serta membangun hubungan langsung dengan rakyat, sering kali dengan mengonstruksi narasi krisis untuk memperkuat legitimasi (Nadzir, 2.
Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya dilihat sebagai kapasitas individual, melainkan juga sebagai praktik sosial dan politik yang dipengaruhi oleh konteks, perilaku, dan strategi komunikasi pemimpin.
Kepemimpinan Nepotisme Nepotisme dalam sistem pemerintahan seperti itu sering dianggap sebagai isu yang kontroversial, terlebih lagi jika perdebatan tersebut juga melibatkan isu yang lebih luas seperti kesejahteraan sosial dan persepsi publik (Tua et al.
, 2.
Konsep ini mengacu pada situasi di mana seseorang diberi jabatan atau manfaat atau keistimewaan dengan cara apa pun yang diberikan kepadanya tanpa memperhatikan jasanya, tetapi lebih didasarkan pada hubungan dengan keluarga atau kerabat pejabat yang Nepotisme memiliki dampak serius terhadap pembangunan sosial dan Penempatan individu yang tidak kompeten di posisi strategis melemahkan kinerja Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
menurunkan kualitas pelayanan public Krisis Krisis dapat dipahami sebagai suatu kondisi perubahan signifikan yang tidak terelakkan, penuh ketidakpastian, serta mengancam reputasi, integritas, dan nilai inti sebuah organisasi maupun pemerintahan.
Dalam perspektif kepemimpinan, krisis tidak hanya menjadi ujian kemampuan teknis seorang pemimpin, tetapi juga menguji legitimasi moral dan integritasnya di hadapan publik.
Ketika krisis muncul akibat pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan, maka dampak yang paling nyata adalah munculnya krisis kepercayaan publik (Utomo & Hanita, 2.
menegaskan bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik maupun militer sering kali disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas, integritas, dan meritokrasi.
Upaya penanganan krisis semacam ini menuntut strategi yang bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel agar dapat menjembatani kesenjangan kepercayaan (Hutama et al.
, 2.
Dengan demikian, krisis dalam konteks integritas kepemimpinan politik dapat dipahami sebagai fenomena multidimensi baik ancaman terhadap stabilitas sistem maupun penurunan legitimasi moral sebagaimana terefleksi dalam film Dirty Vote yang merepresentasikan krisis integritas sebagai akar dari krisis politik dan krisis kepercayaan masyarakat.
Integritas Seperti halnya tabel, pastikan Integritas merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan politik karena mencerminkan konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan seorang pemimpin.
integritas adalah kualitas moral yang membuat individu bertindak sesuai dengan norma dan aturan, sedangkan pelanggaran integritas sering wewenang atau praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik (Simarmata et al.
, 2.
Selaras dengan itu, integritas kepemimpinan dapat diukur dari keselarasan antara kata dan perbuatan, di mana pemimpin yang menepati Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026 janji serta menjunjung etika profesional akan lebih dipercaya masyarakat (Hidayat, 2.
pemimpin yang berintegritas merupakan pilar utama dalam pencegahan korupsi, sebab pemimpin yang konsisten dengan nilai etis mampu membangun budaya transparan dan akuntabel di dalam organisasi (Listia, 2.
Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai pribadi, tetapi juga instrumen kepemimpinan dan stabilitas politik.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi Fokus penelitian diarahkan untuk memahami makna dan tafsir yang muncul dari pengalaman menonton secara mendalam.
Pendekatan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Abdussamad, 2.
Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang dirilis menjelang Pemilu 2024, berfungsi sebagai alat untuk menimbulkan refleksi sosial-politik dan menarik perhatian publik.
Objek penelitian ini adalah film dokumenter Dirty Vote .
yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.
Film ini dipilih karena secara eksplisit menyoroti praktikpraktik penyalahgunaan kekuasaan dalam proses Pemilu 2024, terutama terkait bagaimana struktur kekuasaan negara digunakan untuk memengaruhi arah politik dan kontestasi Fokus penelitian diarahkan pada representasi Presiden Joko Widodo (Jokow.
, yang dalam film ini ditampilkan bukan sekadar sebagai kepala negara, tetapi juga aktor politik yang dianggap memiliki keterlibatan langsung dalam dinamika pemilu.
Film Dirty Vote menampilkan Jokowi sebagai sosok yang seharusnya menjalankan peran netral dan menjaga integritas demokrasi, tetapi justru dipersoalkan karena dugaan keberpihakan serta intervensinya dalam pemilihan.
Adegan-adegan, narasi, dan data yang ditampilkan dalam film
memperlihatkan bagaimana posisi presiden yang seharusnya menjadi simbol negara netral justru diperdebatkan dalam konteks krisis integritas Oleh karena itu, objek penelitian P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
tidak hanya berhenti pada aspek sinematik film, melainkan juga pada representasi Jokowi sebagai figur politik yang dikonstruksi melalui film dokumenter ini.
Analisis diarahkan pada bagaimana film membingkai keterlibatan Jokowi dalam Pemilu 2024 sebagai suatu bentuk krisis integritas kepemimpinan politik.
Film Dirty Vote merupakan film dokumenter investigatif yang dirilis menjelang Pemilu 2024 di Indonesia.
Film ini disutradarai oleh Dandhy Laksono dan menampilkan tiga pakar hukum tata negara: Bivitri Susanti.
Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari sebagai narasumber Sepanjang film, mereka menguraikan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas demokrasi di Indonesia.
Secara umum, film ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik digunakan untuk kepentingan sempit melalui berbagai cara, mulai dari politik dinasti, intervensi lembaga negara, manipulasi hukum, hingga penggunaan aparat untuk mengamankan kepentingan elit.
Film dokumenter ini menyoroti bagaimana demokrasi yang seharusnya menjadi mekanisme adil dalam memilih pemimpin justru terdistorsi oleh kepentingan politik praktis.
Narasi film dibangun dengan kombinasi wawancara pakar, data visual, kutipan regulasi, dan potongan peristiwa politik yang relevan.
Dengan durasi sekitar satu jam, film ini berfungsi tidak hanya sebagai kritik terhadap praktik politik kotor, tetapi juga sebagai refleksi tentang krisis integritas kepemimpinan publik di Indonesia DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
Dialog:
PJ Gubernur Kalbar : AuJangan lupa, pilih pembangunan IKN.
Kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju.
Ay terlihat keberpihakannya PJ Gubernur Kalbar pada Paslon nomor urut 2 melalui ajakan untuk memilih calon presiden yang memihak pada pembangunan IKN.
Sikap tersebut menunjukan adanya ketidak netralannya (PJ Gubernur Kalba.
sebagai pemimpin daerah.
Penunjukan PJ Gubernur sendiri sedari awal sudah ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh bapak presiden Joko Widodo.
menyatakan proses penunjukan penjabat seharusnya dilakukan secara terbuka, transparan, mereka harus mendengarkan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung secara sebab itulah karena ini melanggar putusan MK, komisi formasi pusat dan Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Gambar 2, menit-00:55:24 Perlakuan Keberpihakan Presiden Gambar 1, menit-00:21:43 Pj Gubernur Kalbar Ajak Warga Pilih Calon Presiden yang Dukung IKN Adegan ini memperlihatkan cuplikan pernyataan dan tindakan Presiden yang dinilai berpihak pada salah satu pasangan Presiden semestinya netral dalam proses pemilu, karena posisi Presiden seharusnya menjamin keadilan dan keberlangsungan demokrasi, bukan justru kepentingan politik tertentu Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026 DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
Gambar 3 menit-00:56:33 Istri presiden menggunakan fasilitasnegara dalam berkampanye Terlihat saat Istri presiden (Iriana Joko widod.
menggunakan fasilitas negara dalam rangkaian kegiatan yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon.
Terlihat didalam mobil kepresidenan ibu Iriana mengacungkan 2 jari dari dalam mobil kepresidenan, yang menunjukan sebagai dukungan kepada paslon nomor urut 2.
Gambar 4, menit-00:41:32 Penyebaran bansos yang masif ketika menjelang pemilu Terlihat fenomena kenaikan penyebaran bansos setiap kali menjelang pemilihan.
Setelah itu, para politisi menggunakan peningkatan ini untuk membagikan bansos dengan alasan kepedulian, meskipun sebenarnya ada pesan yang mendorong masyarakat untuk memilih pihak tertentu PEMBAHASAN Kepemimpinan Politik dalam Penunjukan Pejabat Kepala Daerah
Pada gambar ke- 1 menunjukan PJ Gubernur Kalbar
sebagai pengganti sementara sebelum pemilihan gubernur, yang dimana pemilihan pj gubernur tidak disertakannya masyarakat dalam penunjukan jabatan tersebut, melainkan presiden jokowi yang langsung Namun, pada peraturan yang ada MK
menyatakan proses penunjukan penjabat seharusnya dilakukan secara terbuka, transparan, mereka harus mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung secara adil.
sebab karena ini melanggar putusan MK, komisi formasi pusat dan ombudsman republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi.
Hal ini menunjukan tidak adanya keintegritasan sebagai integritas merupakan kualitas moral yang membuat individu bertindak sesuai dengan norma dan aturan, sedangkan pelanggaran integritas sering muncul dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik (Simarmata et al.
, 2.
Politik Dinasti dan Nepotisme pada gambar ke-2 terlihat bapak presiden sedang melakukan pertemuan bersama beberapa menterinya yang tergabung dalam satu koalisi yang secara tidak langsung mendukung paslon 02 (Prabowo Gibra.
Hal ini dapat menyebabkan tendensi masyarakat untuk memilih paslon 02, pada saat pemilu 2019 dapat dikatakan jumlah pendukung jokowi paling banyak setelah pendukung prabowo, yang mengakibatkan terpilihnya pasangan Jokowi MaAoruf Amin.
dengan hal ini mengakibatkan terjadinya nepotisme karena Presiden Jokowi menggunakan kewenangan dan dukungan politik dari lingkar kekuasaannya untuk memberikan keuntungan elektoral kepada anaknya.
Gibran, sehingga praktik demokrasi yang seharusnya menjunjung meritokrasi berubah menjadi politik dinasti.
dalam sistem pemerintahan seperti itu sering dianggap sebagai isu yang kontroversial, terlebih lagi jika perdebatan tersebut juga melibatkan isu yang lebih luas seperti kesejahteraan sosial dan persepsi publik (Tua et al.
dampak dari praktik nepotisme mengurangi kepercayaan publik terhadap legitimasi pemilu, menguatkan politik dinasti, dan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia.
Pada akhirnya, keadaan ini akan meningkatkan polarisasi politik di masyarakat dan berpotensi memperburuk reputasi demokrasi Indonesia di mata dunia.
Krisis Netralitas politik pada gambar ke-3 telihat ibu iriana sedang dalam iring iringan, beliau menggunakan mobil kepresidenan saat itu, dengan sengaja beliau mengeluarkan 2 jari dari jendela mobil tersebut.
dengan mengacungkan simbol 2 jari dapat diartikan sebagai paslon 02.
hal ini, dapat diartikan sebagai krisis integritas sebagai Dalam perspektif kepemimpinan.
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
krisis tidak hanya menjadi ujian kemampuan teknis seorang pemimpin, tetapi juga menguji legitimasi moral dan integritasnya di hadapan Ketika krisis muncul akibat pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan, maka dampak yang paling nyata adalah munculnya krisis kepercayaan publik (Utomo & Hanita, dampak dari hal itu menurunnya legitimasi moral kepemimpinan dan peningkatan krisis kepercayaan publik adalah konsekuensi dari tindakan tersebut.
Selain itu, tindakan yang dianggap sebagai keberpihakan politik dengan menyebabkan demokrasi menjadi lebih lemah dan polarisasi sosial semakin tajam.
Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memburukkan reputasi pemimpin Indonesia di mata internasional karena dianggap tidak memenuhi standar demokrasi yang adil dan netral.
Integritas Kepemimpinan Penyalahgunaan Sumber Daya Negara pada gambar ke-4 dapat dilihat peta persebaran bansos pada saat menjelang pemilu yang cukup masif atau meningkat drastis.
hal ini, dapat diartikan sebagai penyalahgunaan sumber daya negara karena distribusi bansos, yang seharusnya konsisten untuk kepentingan publik, digunakan untuk kepentingan politik menjelang tindakan ini menunjukkan ketidak jujuran kepemimpinan, karena fasilitas negara dipolitisasi untuk memperoleh keuntungan elektoral, yang menimbulkan krisis kepercayaan publik karena masyarakat menyadari adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi dengan praktik yang digunakan dalam penyelenggaraan negara (Simarmata et al.
, 2.
Dirty Vote adalah film dokumenter yang membantu orang berpikir tentang masalah sosial dan politik dengan cara-cara kekuasaan di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
Film ini menceritakan tentang krisis integritas kepemimpinan politik Indonesia karena politik dinasti, intervensi kekuasaan, dan keberpihakan Fenomena ini menunjukkan etika dan DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
moralitas yang rusak dalam kepemimpinan.
Hal ini akan merusak legitimasi demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Setyawan et al.
, 2.
Dirty Vote menampilkan secara visual tindakan Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak netral dalam pemilu.
Adegan yang menunjukkan keberpihakan politik, penggunaan fasilitas negara saat berkampanye, dan pembagian bansos menjelang pemilu, menunjukkan bahwa praktik politik kotor masih mewarnai proses demokrasi Indonesia.
Menurut penelitian, netralitas kepemimpinan publik adalah syarat utama untuk menjaga integritas pemilu (Badruzzamana & Yani, 2.
Krisis integritas kepemimpinan mempengaruhi dunia secara Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan, dan korupsi (Zahari et al.
, 2.
Fenomena politik dinasti di Indonesia semakin meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh tingginya keterpilihan calon dari keluarga petahana dalam pilkada, yang mengurangi kualitas persaingan demokrasi (Khairi, 2.
Ini menunjukkan bahwa gambar yang digambarkan dalam film Dirty Vote mencerminkan situasi politik yang lebih luas.
Dari sudut pandang internasional, tren penurunan kepercayaan publik terhadap pemimpin politik juga terlihat di sejumlah perilaku elit menyebabkan krisis kepercayaan politik di seluruh dunia (Valgarysson et al,.
Bahwa legitimasi institusi lebih mempengaruhi kepatuhan publik daripada personalitas pemimpin (Badman et al,.
Dalam hal ini, film Dirty Vote menyatakan bahwa perilaku presiden yang terlibat dalam praktik dinasti politik dapat Kepemimpinan yang etis adalah kunci untuk memulihkan legitimasi publik (Mozumder.
Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Dirty Vote adalah teks sosial dan dokumenter yang menunjukkan krisis integritas kepemimpinan di Indonesia.
Film ini menunjukkan bagaimana pemimpin yang tidak netral dapat memperkuat dinasti politik, menurunkan kualitas demokrasi, dan Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA Vol 9 No 2 Juli 2026 DOI: https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
mengikis kepercayaan publik.
Oleh karena itu, analisis kualitatif film ini penting untuk memahami hubungan antara representasi
kepercayaan publik dalam demokrasi
KESIMPULAN
Penelitian ini menemukan bahwa film dokumenter Dirty Vote menggambarkan Presiden Joko Widodo sebagai seorang pemimpin yang menghadapi krisis integritas selama masa kepemimpinannya menjelang Pemilu 2024.
Alih-alih terlihat sebagai orang yang netral.
Jokowi digambarkan menunjukkan keterlibatannya yang aktif dalam mendorong politik dinasti dengan mendukung keluarganya dalam kontestasi elektoral.
Film ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang cenderung pragmatis dan berfokus pada pelestarian kekuasaan.
otoritas dan legitimasi jabatan digunakan untuk mempertahankan pengaruh politik pribadi dan keluarganya.
Mempertahankan warisan politik dan menjamin kesinambungan kekuasaan di lingkaran terdekat adalah motivasi di balik gaya kepemimpinan ini.
Hal ini juga menunjukkan bahwa pemimpin telah berubah berfokus pada keuntungan pribadi dan dinasti daripada keuntungan publik.
Sebagaimana ditunjukkan oleh representasi ini, krisis integritas kepemimpinan di Indonesia dapat diperparah jika tindakan seorang pemimpin yang seharusnya tetap netral mengikis legitimasi demokrasi, dan memperburuk krisis integritas kepemimpinan.
Oleh karena itu.
Dirty Vote menyatakan bahwa kepemimpinan yang berfokus pada dinasti politik dan intervensi ketidakadilan dalam proses demokrasi, tetapi juga menunjukkan motivasi pribadi untuk memperkuat demokrasi.
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
khususnya kepada Ibu Amaliyah, yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing saya hingga dapat mencapai titik ini serta membuktikannya melalui jurnal yang saya Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap teman-teman yang telah membersamai dan mendukung saya dalam proses penyusunan jurnal ini, mulai dari pagi hingga larut malam.
Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam perjalanan ini.
DAFTAR PUSTAKA