Volume 2 No 2 Oktober 2023 Pages 75-88 Emerald: Journal of Economics and Social Sciences ISSN: 2985-8631 (Prin.
, 2986-0210 (Onlin.
DOI: xx.
BERGABUNGNYA KEMBALI AS DALAM KESEPAKATAN
NUKLIR IRAN JCPOA (Perbedaan Kepemimpinan antara Presiden Trump dan Presiden Bide.
Tahun 2022 Kiky Rizky1.
Fryadiva Meshia Sihabudin2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta1,2 Abstract The JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Actio.
agreement, also known as the Iranian nuclear agreement, was officially agreed in 2015 in Vienna.
Austria and signed by Iran with the Permanent Member States of the UN Security Council plus Germany and the EU.
In contrast to his predecessor, in 2018 President Donald Trump declared that the United States was leaving JCPOA membership.
This action drew public criticism and was deemed inappropriate in relation to the impact of Iran's increasing nuclear weapons development activities.
So.
Joe Biden in the 2020 general election campaign stated that he would restore the United States' membership with the Iran nuclear deal if elected.
The purpose of this research is to find out the impact of Trump's decision to release the United States from membership in the JCPOA, how important the presence of the JCPOA is to maintain international nuclear peace, how Biden's efforts to restore the conflict between the United States and Iran, analyze the differences in the leadership styles of the two presidents from different parties.
The research method used in this paper is a literature study by examining various journals, scientific papers, and the latest news on the United States Keywords: JCPOA.
Nuclear.
United States.
Iran.
Conflict.
Abstrak Perjanjian JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Actio.
atau dikenal sebagai nuklir Iran resmi disepakati pada tahun 2015 di Wina.
Austria dan ditandatangani oleh Iran dengan negara-neagara Anggota Tetap DK-PBB plus Jerman dan UE.
Berbeda dengan pejabat pendahulunya, tahun 2018 Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat keluar dari keanggotaan JCPOA.
Tindakan tersebut menuai kritik publik dan dinilai tidak tepat dikaitkan dengan dampak meningkatnya aktivitas pengembangan senjata nuklir Iran.
Sehingga.
Joe Biden dalam kampanye pemilihan umum tahun 2020 silam menyatakan akan mengembalikan keanggotaan Amerika Serikat bersama kesepakatan nuklir Iran apabila terpilih.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak keputusan Trump yang melepaskan Amerika Serikat dari keanggotaan JCPOA, seberapa penting hadirnya JCPOA untuk menjaga perdamaian nuklir internasional, bagaimana upaya Biden untuk memulihkan konflik Amerika Serikat dan Iran, menganalisis perbedaan gaya kepemimpinan kedua presiden dari partai yang berbeda Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal, tulisan ilmiah, maupun berita terbaru kepresidenan Amerika Serikat.
Kata kunci: JCPOA.
Nuklir.
Amerika Serikat.
Iran.
Joe Biden.
Donald Trump.
Konflik Copyright .
2023 Kiky Rizky1.
Fryadiva Meshia Sihabudin2.
A Corresponding author : Kiky Rizky Email Address : kikyrizky@uinjkt.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 75 Bergabungnya Kembali AS Dalam Kesepakatan Nuklir Iran JCPOA A PENDAHULUAN Di era modern ini penggunaan energi nuklir yang digunakan sebagai senjata oleh suatu negara cukup menyita perhatian dunia.
Mengutip pandangan Jan Lodal pada tahun 1980 yang mengatakan, bahwa penggunaan teknologi nuklir tersebut dianggap mampu untuk membawa perubahan pada konstelasi Dampak yang muncul nantinya dalam pandangan Hubungan Internasional ialah rawan terjadi konflik antaraktor, terutama negara.
Penggunaan energi nuklir dalam senjata oleh suatu negara tidak sepenuhnya Hal ini didasari pada terjadinya balance of power yang dikemukakan oleh Morgenthau, di tahun 1964.
Secara sederhana, ia menyatakan, bahwa nuklir memang seharusnya diperbolehkan dengan pertimbangan untuk dijadikan sebagai alat pertahanan.
Di sisi lain pandangan Neo-Liberalisme menyatakan, bahwa perlu hadirnya sebuah institusi atau perjanjian antaraktor HI untuk menjaga sebuah kerja sama (Sulaeman and Tiara Dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan Iran dalam perkembangan senjata nuklirnya dan hubungan yang terjalin dengan Amerika Serikat.
Ditambah lagi, pada tahun 2015 berhasil terjalin dalam kesepakatan nuklir bernama Joint Comprehensive Plan of Action bersama dengan beberapa negara lain.
Fokus yang akan lebih mendalam akan membahas bagaimana peran aktor pengambil kebijakan luar negeri AS terhadap kesepakatan nuklir tersebut.
Yang menarik, pada tahun 2018 di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, sempat mendeklarasikan keluar dari kesepakatan nuklir tersebut, sebelum akhirnya bergabung kembali saat dipimpin Joe Biden.
Amerika Serikat merupakan negara superpower yang memberikan sumbangsih besar dalam kepastian keamanan internasional.
Sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua.
Amerika Serikat memiliki hak veto dalam organisasi internasional besar, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam kajian Hubungan Internasional, pembahasan mengenai negara ini merupakan hal yang sangat luas dan telah sering kali pula dibahas.
Pembahasan mengenai Amerika Serikat dan Iran menjadi penting mengingat bagaimana keduanya terlibat konflik sejak terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979.
Walau sebelumnya AS dan Iran pernah menjalin hubungan yang baik pada tahun 1956 di bawah kepemimpinan Shah Pahlevi yang mana pada saat itu salah satu kerja sama strategis keduanya adalah Iran membangun proyek nuklir di bawah arahan Amerika Serikat.
Perubahan masa jabatan di negara Iran memberikan dampak hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat memburuk.
Setelah Pahlevi turun jabatan.
Iran mendapatkan banyak kecaman dari dunia internasional.
Hal ini didasari oleh pandangan yang mengatakan, bahwa proyek nuklir Iran sangat meresahkan warga dunia dan wilayah Timur Tengah.
Sehingga.
Dewan Keamanan PBB .
ang mana AS termasuk di dalamny.
menjatuhkan sanksi kepada Iran.
Hal tersebut merupakan awal hadirnya kesepakatan JCPOA yang berhasil ditandatangani pada tahun 2015 (Angelia 2.
Amerika Serikat pada saat itu di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama sebagai salah aktor pengambil kebijakan luar negeri AS dan pelaku penandatanganan kesepakatan JCPOA.
Selanjutnya, sebagaimana Iran dengan 76 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Kiky Rizky1.
Fryadiva Meshia Sihabudin2 pergantian pemimpin yang memberikan dampak besar, begitu pula yang terjadi di Amerika Serikat.
Pada tahun 2018 Amerika Serikat memiliki pemimpin baru, yaitu Donald Trump yang mengambil keputusan untuk keluar dari kesepakatan JCPOA.
Tentu hal ini ia lakukan bukan tanpa alasan.
Namun, pemimpin Amerika Serikat berikutnya, yaitu Presiden Joe Biden memiliki pandangan berbeda dengan Presiden Trump mengenai posisi Amerika Serikat terhadap kesepakatan JCPOA.
Peran pemimpin negara sebagai aktor dalam konflik nuklir Iran yang terjalin antara Amerika Serikat dan Iran sangat penting untuk dikaji.
Khususnya, bagaimana sebetulnya alasan keputusan Donald Trump untuk keluar dari kesepakatan JCPOA.
Kemudian, bagaimana Joe Biden menyikapi dampak dari keputusan tersebut.
Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisis bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan kedua presiden negara adidaya tersebut.
METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode kualitatif dan bersifat eksplanatif dari fenomena yang ada (Creswell, 2.
Dengan memanfaatkan kajian-kajian literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi instansi terkait, media tepercaya, surat kabar, dan lain sebagainya.
Kajian yang digunakan adalah untuk memperkenalkan penulis terhadap fenomena konflik kontemporer antara Amerika Serikat dan Iran dalam kesepakatan JCPOA.
Berbagai macam sumber yang digunakan pun penulis memiliki standar baik dan kredibel substansi informasi yang terdapat di dalamnya.
Berbagai sumber yang digunakan sangat membantu penulis untuk memahami lebih dalam mengenai konflik yang terjadi.
Diawali dari sejarah hubungan kerja sama antara kedua negara, sejarah mengenai kesepakatan nuklir Iran, bagaimana karakter Donald Trump yang memutuskan untuk keluar dari kesepakatan tersebut, dan sikap Joe Biden terakhir dalam rangka penyelesaian konflik terkini.
Penelitian ini digunakan dengan menggabungkan antara bagaimana fenomena yang terjadi dengan menggunakan sudut pandang teori maupun konsep dalam kajian Hubungan Internasional.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi pengkaji Hubungan Internasional maupun pihak umum dengan munculnya ketertarikan untuk mengenal karakter kepemimpinan presiden Amerika Serikat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktor dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam perumusan dan pengambilan keputusan luar negeri AS, bukan hanya dilakukan oleh presiden, akan tetapi memang dapat dikatakan bahwa presiden merupakan aktor utama.
Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada analisis dua Presiden, yaitu Donald Trump dan Joe Biden.
Dengan demikian pembahasan pertama akan berfokus pada pengenalan presiden sebagai aktor pengambil kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Sebagai pengantar, berikut pengenalan singkat dengan dua aktor pengambil kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Ninla Elmawati Falabiba et.
, 2.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 77 Bergabungnya Kembali AS Dalam Kesepakatan Nuklir Iran JCPOA A Presiden Presiden merupakan salah satu aktor perumus kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Cipto menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul AuPolitik dan Pemerintahan Amerika SerikatAy, bahwa presiden merupakan aktor utama yang berperan dalam perumusan politik luar negeri AS.
Selain dari itu, presiden juga memiliki jabatan sebagai panglima tertinggi dalam militer AS (Sahide 2.
Sehingga, presiden dalam hal ini memiliki kesempatan dan kewenangan untuk menggunakan kekuatan militer serta mengumpulkan informasi intelijen asing.
Presiden AS juga menjabat sebagai pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, dan kepala diplomat.
Sehingga, ia bertanggung jawab secara penuh dalam hal pertahanan militer maupun kepentingan nasional negara.
Dalam hal ini meliputi pula peran Amerika Serikat dalam menjalankan praktik diplomasi Presiden Amerika Serikat juga berhak untuk mengutus duta besar untuk melakukan perjanjian internasional.
Jadi, sudah sangat jelas ia berhak dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri (Sulaeman and Tiara 2.
Perlu diketahui bahwa jabatan presiden di negara besar Amerika Serikat tentu menjadikannya sebagai salah satu pemimpin paling kuat di dunia.
Presiden Amerika Serikat juga diberitakan memiliki peranan resmi dan tidak Dalam Pasal II Konstitusi menetapkan bahwa cabang eksekutif pemerintah federal dan menyerahkan kekuasan eksekutif kepada presiden.
Kekuasaan tersebut mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum federal dan tanggung-jawab untuk menunjuk pejabat eksekutif, diplomatik, peraturan, dan yudisial federal (Ninla Elmawati Falabiba et.
, 2.
Kongres Amerika Serikat Dalam menjalankan berbagai kegiatan luar negeri.
Amerika Serikat juga memiliki anggota dewan perwakilan yang akan memberikan dukungan kepada Presiden, terutama kebijakan luar negeri negara adidaya tersebut dalam ranah pertahanan dan pelaksanaan perdamaian dari perang.
Kongres Amerika Serikat ini terdiri dari dua elemen penting, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat.
Individu atau anggota yang menjabat di dalamnya merupakan hasil dari proses pemilihan umum yang turut menyertakan suara warga sipil di Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, pernyataan keputusan tentu tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemimpin Begitu pula yang dijalankan oleh Amerika Serikat dalam hal perang.
Kongres Amerika Serikat secara utuh memiliki kewenangan untuk memberikan lampu hijau atau merah atas usulan yang diusulkan oleh Presiden.
Sebagai lembaga legislatif.
Kongres Amerika Serikat juga berkewenangan untuk membuat undang-undang.
Secara khusus untuk memberikan batasan maupun kebebasan presiden untuk melakukan kebijakan luar negeri.
Selain dari pada itu penting diketahui bahwa Kongres Amerika Serikat memiliki berbagai komisi atau departmen di bawahnya yang secara mendetail mengatur kebijakan luar negeri.
Contohnya, terdapat Komisi Hubungan Luar Negeri yang berkesempatan secara langsung untuk berkontribusi dalam pelaksanaan politik luar negeri.
Di antara Presiden dan Kongres, keduanya merupakan aktor penting dalam perumusan serta pengambilan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.
78 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Kiky Rizky1.
Fryadiva Meshia Sihabudin2 Analisis Kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat yang menggantikan Barack Obama pada awal tahun 2017 berhasil menyita perhatian Bukan tanpa alasan.
Donald Trump sendiri sangat terkenal akan kontroversinya di kalangan masyarakat internasional.
Setelah berhasil mengalahkan rivalnya Hillary Clinton dalam Pemilu November 2016 lalu.
Trump berhasil menjabat sebagai Presiden dengan berbagai kebijakan luar biasa yang terjadi pada masa jabatannya.
Sebagai sarjana lulusan dari jurusan keuangan di Universitas Pennsylvania.
Trump dipercaya warga Amerika Serikat untuk menjabat sebagai presiden kala itu (Nurcahyo 2.
Berbagai macam reaksi masyarakat internasional yang muncul setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden, menunjukkan bahwa Trump merupakan sosok yang secara tegas dan dinilai suka mengemukakan berbagai hal secara langsung.
Misal, kritiknya terhadap presiden terdahulu, yaitu Obama dalam hubungan kedekatan Amerika Serikat dan Filipina.
Trump secara jelas mengatakan, bahwa hal yang dilakukan Obama bukan hal yang memberikan Kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump menjadi sangat penting untuk dikaji dalam membahas konflik nuklir Iran.
Sebagaimana diketahui di bawah kepimimpinan Barack Obama kesepakatan nuklir Iran berhasil Akan tetapi tiga tahun setelah berlangsungnya kesepakatan tersebut.
Amerika Serikat mengumumkan keluar dan tidak lagi terlibat, tepat di bawah kepemimpinan Donald Trump keputusan tersebut diambil.
Donald Trump pernah mengemukakan pidato yang menyatakan perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Secara terang-terangan ia menegaskan akan berbeda dengan presiden Obama.
Karakter yang paling menonjol dari gaya kepimimpinan Trump dalam kajian Hubungan Internasional dapat digunakan pandangan Realisme.
Hal ini secara sederhana merujuk pada beberapa asumsi dasar pandangan Realisme yang menekankan kepada kepentingan nasional dan dunia yang anarki.
Begitu pula kebijakan yang diterapkan oleh Trump dengan mengedepankan bidang keamanan militer dan Trump akan dengan sangat tegas melakukan tindakan dan keputusan untuk mewujudkan gagasan serta pandangan.
Selain perjanjian nuklir Iran.
Trump melakukan kebijakan untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari berbagai kesepakatan lainnya.
Perjanjian internasional yang dimaksud ialah Paris Agreement.
Melihat bagaimana tindakan presiden Donald Trump ini menunjukan karakternya yang kuat dan tegas.
Pandangan realisme yang menekankan pada keuntungan nasional harus diutamakan jelas dijalankan oleh Trump.
Sehingga, banyak pandangan yang mengemukakan seberapa tegasnya Presiden ke-45 Amerika Serikat tersebut.
Analisis Kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Joe Biden merupakan presiden yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kunci kepemimpinan Biden dalam hal kebijakan luar negeri ialah mengedepankan multilateralisme dengan upaya diplomasi.
Biden juga mengkritisi kebijakan unilateralisme yang dilakukan Trump sebelumnya yang Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 79 Bergabungnya Kembali AS Dalam Kesepakatan Nuklir Iran JCPOA A tersebut telah memberikan dampak semakin menurunnya kredibilitas Amerika Serikat sebagai negara adidaya dalam isu politik Hal ini ditunjukkan dengan semakin mundurnya hubunganhubungan dan kerja sama Amerika Serikat dengan berbagai negara Kawasan, seperti Uni Eropa.
Dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang mengedepankan praktik diplomasi, tindakan Joe Biden dapat terlihat menggunakan pandangan teori Coplin.
Dengan melakukan pertimbangan dari empat sumber asumsi dasar di antaranya yaitu.
Leadership Strategy.
Concordanse Strategy.
Accomodation Strategy, dan Confrontations Strategy.
Secara sederhana Biden sebagai Presiden Amerika Serikat diharapkan untuk menghapuskan kekerasan di berbagai isu kebijakan luar negeri dan berfokus pada pemberlakuan kebijakan luar negeri yang saling Tujuan Joe Biden melalui karakter kepemimpinannya berharap kembali mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sebelumnya dijalankan oleh Donald Trump.
Selaras dengan pandangan teori Idealisme Klasik, yaitu untuk mencegah peperangan, maka diharuskan terciptanya perdamaian.
Dalam pandangan Idealisme Klasik pula dijelaskan sistem terbaik yang dianut suatu negara untuk meminimalisasi terjadinya konflik ialah dengan penerapan Selaras dengan pidato yang telah disampaikan oleh Biden pada hari pelantikannya sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat.
Dalam kepemimpinan Joe Biden perihal pengambilan kebijakan luar negeri tetap menjadikan kepentingan nasional sebagai hal utama.
Tentu hal ini dilakukan karena kembali pada tujuan hadirnya kebijakan luar negeri ialah untuk memenuhi kepentingan nasional dalam negeri.
Secara sederhana keduanya tidak dapat dipisahkan.
Berangkat dari bagaimana karakter kepemimpinan Biden yang berambisi untuk memperbaiki hubungan kerja sama melalui multilateralisme, memberikan lampu hijau untuk bergabungnya kembali Amerika Serikat dengan kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA.
Dalam kampanye Biden menyatakan akan bersikap objektif dengan mempertimbangkan kembali hubungan kerja sama dengan negara Timur Tengah.
Pada awalnya statement yang dikemukakan pada kebijakan Munich Security Conference tahun 2021 lalu yang membahas konflik nuklir Iran.
Presiden ke-46 Amerika Serikat tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat akan bersiap untuk kembali ke dalam kesepakatan JCPOA.
Perlu diketahui bahwa Biden menjanjikan usahanya untuk tergabung kembali ke dalam JCPOA pada saat kampanye pemilunya di tahun 2020.
Diketahui bahwa memang bukan hal mudah untuk Joe Biden mengembalikan Amerika Serikat ke dalam JCPOA dan mendapatkan kepercayaan Iran.
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Joe Biden muncul dari dua tingkatan analisis.
Tingkatan pertama, yaitu dalam skala internasional, mengingat bagaimana Iran yang sebelumnya sudah berseteru tegang dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump, baik pada bidang militer maupun ekonomi.
Tingkatan kedua, yaitu domestik, di mana para pemangku kepentingan dalam hal kebijakan di Senat Amerika Serikat masih didominasi dari Partai Republik yang bersikap tegas pada Iran.
80 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Kiky Rizky1.
Fryadiva Meshia Sihabudin2 Kesepakatan Nuklir JCPOA Kesepakatan nuklir Iran yang juga dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) merupakan hasil perundingan diplomatik di antara Amerika Serikat.
Inggris.
Prancis.
Rusia.
Cina.
Jerman .
ikenal juga dengan komposisi 5P .
, dan Iran pada tahun 2015.
Munculnya kesepakatan ini disebabkan adanya penyalahgunaan program pengembangan nuklir Iran yang akan digunakan sebagai senjata pemusnah massal pada tahun 2011 (Nainggolan Konsekuensinya, negara-negara Barat menerapkan sanksi ekonomi terhadap Iran untuk melemahkan Iran, sehingga tidak dapat melanjutkan program senjata nuklirnya.
Sebenarnya sanksi yang diberlakukan telah melemahkan ekonomi Iran, namun dengan pemerintahan yang masih kuat, dan ditunjukkan dengan keterlibatan dalam berbagai konflik di kawasan.
Iran masih mengklaim peningkatan pengayaan uranium, sehingga secara politis tidak cukup efektif untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada (Sayd 2.
Sikap keras Iran mendesak negara-negara Barat untuk mengajak Iran ke dalam negosiasi dengan membuat tawaran yang dapat menarik perhatian Iran.
Selama pemerintahan Obama.
Amerika Serikat berhasil memasukkan Iran dalam negosiasi.
Komitmen kuat Iran terhadap senjata nuklir merupakan masalah bagi negara-negara besar.
JCPOA yang juga populer sebagai Kesepakatan Nuklir Iran merupakan solusi yang diambil oleh negara-negara 5P 1 untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan senjata nuklir Iran.
Sejarah Bergabungnya Amerika Serikat ke dalam Kesepakatan JCPOA Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Obama kemudian mengadopsi Perjanjian JCPOA melalui Presidential Memorandum yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2015 (The White House-Presiden Barack Obama, 2.
Sejak saat itu.
Amerika Serikat mulai mencabut beberapa sanksi terkait kebijakan nuklir Iran.
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah perjanjian internasional untuk mengelola ambisi nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang dikenakan pada Iran.
Dicapai oleh Iran dan P5 1 (AS.
Inggris.
Prancis.
Rusia.
Cina, dan Jerma.
pada 14 Juli 2015 (Al Jazeera, 2.
Kesepakatan tersebut merupakan pencapaian diplomatik terbesar dalam sejarah yang dapat mencairkan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran.
Amerika Serikat yang semula mendorong program nuklir Iran, kini menunjukkan penentang keras terhadap keberadaan senjata nuklir tersebut.
Menurut Amerika Serikat, program nuklir tingkat senjata Iran akan mengancam keseimbangan sistem keamanan Timur Tengah, menjadikan Iran sebagai isu kontroversial, dan bersama Israel menjadi fokus utama kebijakan diplomatik AS di Timur Tengah.
Pemerintah AS telah melakukan berbagai upaya yang tecermin dalam kebijakan eksternalnya untuk menyelesaikan masalah ancaman nuklir Iran.
Hal ini misalnyo dilakukan dengan cara pembentukan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dan penerapan sanksi ekonomi kepada Iran (Sundari, 2.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 81 Bergabungnya Kembali AS Dalam Kesepakatan Nuklir Iran JCPOA A Penyebab Kebijakan Donald Trump Keluar dari JCPOA Donald Trump, yang secara resmi mulai memegang kekuasaan pada 2017 memutuskan bahwa Amerika Serikat akan mundur dari JCPOA.
Sementara itu.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengeluarkan laporan validasi dan pemantauan triwulanan terkait penerapan klausul JCPOA Iran di bawah UNSCR 2231 sejak 2016.
Laporan-laporan ini secara konsisten menunjukkan, bahwa Iran mematuhi implementasi JCPOA (IAEA2.
Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Iran pada Agustus 2017 dengan alasan bahwa Iran terlibat dalam mendukung kelompok militan dan pengembangan rudal balistik, yang melanggar ketentuan perjanjian nuklir dan resolusi PBB.
Iran melihat sanksi tersebut sebagai pelanggaran perjanjian, dan Iran menanggapinya dengan menyusun RUU untuk meningkatkan anggaran pengembangan rudal sebagai tanda kelanjutan pengembangan rudal meskipun ada kritik dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (Suastha 2.
Pada 12 Januari 2018.
Presiden Trump menyatakan Amerika Serikat akan menarik diri dari JCPOA, kecuali Kongres dan sekutu Eropa mereka dapat memperbaiki hal-hal terkait dengan kelemahan perdagangan nuklir Iran, termasuk menuntut dan menekan JCPOA untuk mencabut tanggal berakhirnya pembatasan nuklirnya terhadap Iran, pengembangan rudal balistik serta pemberian sanksi yang ketat.
Trump tidak dapat mendapatkan solusi untuk masalah yang dikeluhkannya.
Terakhir, pada 8 Mei 2018.
Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah menangguhkan implementasi JCPOA dan mengembalikan sanksi terhadap Iran yang sebelumnya ditangguhkan oleh implementasi JCPOA.
Pada 8 Mei 2018.
Donald Trump mengumumkan Nota Kesepahaman 11 Presiden Keamanan Nasional.
Konsekuensinya.
Amerika Serikat secara resmi dikeluarkan dari perjanjian Selain itu.
Amerika Serikat telah menerapkan kembali sanksi yang dijatuhkan kepada Iran.
(Federation of American Scientists, 2.
Trump melihat bahwa adanya kesepakatan JCPOA ini justru menghambat keberhasilan AS dalam menghancurkan rezim Iran secara menyeluruh dengan adanya keringanan dan pencabutan sanksi yang dilakukan (Paramasatya & Wiranto, 2.
AuHistory has shown that the longer we ignore a threat, the more dangerous that threat becomes.
For this reason, upon taking office.
IAove ordered a complete strategic review of our policy toward the rogue regime in Iran.
That review is now complete.
But the previous administration lifted these sanctions, just before what would have been the total collapse of the Iranian regime, through the deeply controversial 2015 nuclear deal with Iran.
This deal is known as the Joint Comprehensive Plan of Action, or JCPOA.
As I have said many times, the Iran Deal was one of the worst and most one- sided transactions the United States has ever entered into.
The same mindset that produced this deal is responsible for years of terrible trade deals that have sacrificed so many millions of jobs in our country to the benefit of other countries.
We need negotiators who will much more strongly represent AmericaAs interestAy.
82 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Kiky Rizky1.
Fryadiva Meshia Sihabudin2 Trump lebih memilih untuk konsisten pada pendirian dan keyakinannya, bahwa JCPOA merupakan kesepakatan yang akan membawa bencana.
Pemerintahan Donald Trump menganggap bahwa perjanjian JCPOA tidak cukup efektif untuk membatasi Iran agar tidak memiliki senjata nuklir.
Perjanjian tersebut juga dinilai tidak dapat meredam pengaruh Iran yang dinilai mengancam stabilitas keamanan di Timur Tengah (Beauchamp, 2.
Keputusan Amerika Serikat ini menarik untuk dianalisis mengingat JCPOA adalah kesepakatan penting untuk menjaga stabilitas keamanan dunia, terutama dalam menghindari ancaman proliferasi senjata nuklir.
Dennis Jett menyatakan, bahwa tujuan JCPOA adalah untuk memberikan jaminan kepada dunia bahwa program nuklir Iran tidak akan digunakan untuk membuat senjata nuklir (Jett, 2.
Kesepakatan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan, terutama di Timur Tengah dan di seluruh dunia.
Saat menjabat sebagai Presiden AS, tidak ada perubahan pandangan Donald Trump terhadap kesepakatan nuklir Iran.
Bahkan, ia akan segera mengumumkan strategi baru terhadap rezim Iran yang lebih mengakomodasi kepentingan AS.
Trump menganggap bahwa JCPOA telah menghalangi upaya dan kesuksesan AS dalam menghancurkan rezim Iran secara menyeluruh melalui keringanan dan pencabutan sanksi yang telah dilakukan.
Kebijakan Joe Biden dan Dampak terhadap Kesepakatan JCPOA Banyak pakar memperkirakan bahwa keputusan tersebut akan memengaruhi upaya dalam menjaga keamanan dunia dari ancaman proliferasi nuklir Iran.
Karim Sadjadpour menjelaskan, bahwa keputusan tersebut dapat meningkatkan konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat, atau antara Iran dan Israel (Sanger, 2.
Dia juga mengklaim bahwa Iran tidak dalam skala praJCPOA, tetapi akan melanjutkan ambisi nuklirnya (Chotiner, 2.
Menurut Sadjadpour, hal ini adalah hasil yang tidak dapat dihindari karena Iran memang menganggap Amerika Serikat tidak menghormati kesepakatan dan Kedua prediksi Sadjadpour tersebut terbukti.
Terjadi konfrontasi militer AS dengan tentara Iran mengakibatkan tewasnya salah satu pimpinan berpengaruh militer Iran.
Jenderal Qasem Soleimani, pada 3 Januari 2020 (Rasheed, 2.
Sementara itu.
John Kerry mengatakan keputusan AS untuk keluar dari JCPOA berdampak besar pada dinamika hubungan AS-Iran.
Menurut Kerry.
Amerika Serikat mengabaikan konsekuensi moral dari berkurangnya kepercayaan Iran kepada pemerintah AS dalam negosiasi dan kesepakatan internasional (Al Jazeera, 2.
Sebagaimana diverifikasi oleh IAEA.
Iran mematuhi isi perjanjian yang ada (Dixit, 2.
Situasi ini tidak memudahkan Iran untuk secara sepihak mendapatkan kembali kepercayaan terhadap Amerika Serikat yang telah keluar dari JCPOA.
Saat itu.
Kerry memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat meninggalkan JCPOA.
Iran akan segera melanggar larangan yang telah disepakati oleh JCPOA (Morello, 2.
Peringatannya tentang Iran yang dikatakan telah melanggar ketentuan Perjanjian JCPOA sebanyak lima kali sejak Amerika Serikat meninggalkan perjanjian (Davenport.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 83 Bergabungnya Kembali AS Dalam Kesepakatan Nuklir Iran JCPOA A Mengenai Iran.
Biden mengatakan Amerika Serikat siap untuk bergabung kembali dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Namun, setelah Trump menarik diri dari kontrak JCPoA pada 2018.
Biden akan menghadapi banyak tantangan dalam keputusannya untuk bergabung kembali dengan JCPOA.
Serangkaian sanksi AS yang kompleks yang telah dijatuhkan Trump selama dua tahun terakhir akan memiliki banyak implikasi potensial bagi Biden.
Sementara itu, di bawah kepemimpinan Joe Biden, kebijakan luar negeri AS ini berkisar pada sanksi ekonomi, keterlibatan diplomatik, dan kelanjutan kerja sama internasional sebagai sarana untuk mencegah Iran mengejar ambisi senjata nuklir.
Di bawah Joe Biden.
Amerika Serikat akan memberlakukan banyak sanksi ekonomi atau tekanan diplomatik, tetapi pada saat yang sama mereka akan meringankan sanksi dan meningkatkan hubungan dengan Iran .
ika Iran berusaha untuk berhenti mengembangkan senjata nukli.
Biden mengatakan preferensi AS yang jelas adalah menyelesaikan masalah Iran melalui solusi diplomatik damai, sambil mempertimbangkan alternatif lain untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir (Dewi, 2.
Prinsip Konstruktivisme, yang menyatakan bahwa tanda linguistik .
berperan sangat penting dalam membentuk kesan hubungan antaraktor, ada pada sikap Trump yang menganggap Iran sebagai AumusuhAy sejak awal kemenangan.
Hal ini disebabkan oleh kurangnya unsur simbolik, kuatnya hubungan, dan inkonsistensi niat antara kedua negara (Hadiwinata, 2.
Sementara itu, di bawah kepemimpinan Joe Biden.
Amerika Serikat terus berupaya untuk memperbaiki keadaan sehingga masalah program nuklir Iran dapat diselesaikan secara damai, sebagaimana yang dikatakan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Edward Price.
(DW, 2.
Diwakilkan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki dalam kegiatan konferensi pers yang diadakan pada hari Kamis, 9 Desember 2021 diumumkan sikap Joe Biden terhadap nuklir Iran.
Presiden Biden dengan tegas berkomitmen untuk memastikan Iran agar tidak mendapatkan akses senjata nuklir.
Dengan menggunakan diplomasi serta koordinasi bersama sekutu serta mitra regional menurutnya merupakan jalan terbaik untuk menghindari krisis nuklir.
Akan tetapi melihat bagaimana saat ini Iran di bawah kepemimpinan Ebrahim.
Presiden ke-46 AS sudah meminta kepada tim militer agar bersiap apabila diplomasi yang diadakan ini gagal.
Tepat hari Minggu, 12 Desember 2021 Iran diwakilkan oleh Presiden Ebrahim Raisi mengatakan keseriusannya dan meminta AS mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran di Teheran.
Setelah diadakannya pertemuan pada Kamis lalu.
Iran kembali menegaskan keinginannya untuk AS agar mencabut sanksi ekonomi terhadap Teheran serta jaminan bahwa AS tidak akan pernah lagi mundur dari JCPOA.
Walau demikian.
Amerika Serikat tetap pada pendiriannya yaitu menggunakan jalur diplomasi dalam menangani isu ini.
Dengan kembali menekankan adanya Aoopsi lainAo yang telah disiapkan oleh Biden di mana Iran dalam hal ini mengetahui maksud tersebut apabila diplomasi berakhir gagal.
Setelah terjadi begitu banyak tarik ulur dan proses menunggu kesepakatan dari pihak Teheran dan Amerika Serikat.
Pada hari Kamis, 10 Maret 2022 Gedung Putih secara resmi diwakili oleh Jen Psaki menyampaikan 84 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Kiky Rizky1.
Fryadiva Meshia Sihabudin2 informasi terbarunya yang mana AS meyakini bahwa kesepakatan diplomatik sudah semakin dekat dengan harapan untuk menyelesaikan tahapan negosiasi akhir yang dikatakan cukup sulit dan menantang.
Hal ini diperjelas kembali tepat pada tanggal 16 Maret 2022 melalui Ned Price selaku juru bicara Departemen Luar Negeri AS yang menyatakan, bahwa konflik kesepakatan dapat mungkin untuk tercapai, akan tetapi masih menunggu proses tersisa untuk dapat dijembatani.
Akan tetapi pada tanggal 21 Maret 2022 Ned Price mengubah penyampaiannya dengan berkata bahwa kesepakatan pencabutan sanksi yang diberikan AS terhadap Iran mungkin tidak akan segera terjadi serta tidak pasti.
Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa telah menyiapkan implementasi dan rancangan yang akan melibatkan PBB dalam penerapan kembali JCPOA.
Selama bulan Maret hingga April lalu, pihak Iran menyatakan bahwa Amerika Serikat dikatakan telah banyak melakukan permintaan yang dianggap tak sejalan dengan perjanjian JCPOA.
Memasuki 10 April 2022 Menlu Iran Amir Abdollahian mengemukakan bahwa AS mengajukan syarat-syarat tambahan yang harus dipatuhi oleh Iran.
Amerika Serikat memang mengutamakan kebijakan diplomasi untuk penanganan.
Namun, dinilai terlalu menarik ulur waktu bersama dengan Iran untuk menegosiasikan hal kesepakatan pencabutan sanksi terhadap Iran dan pemberlakuan kembali JCPOA.
Di bawah kepemimpinan Joe Biden.
Amerika Serikat sejak April tahun lalu berupaya untuk dapat mengajak kembali Iran ke dalam perjanjian nuklir.
Hal ini dilakukan dengan cara berdiplomasi dan melakukan perundingan dengan berbagai negara.
Hubungan kedua negara kembali memanas saat peralihan Presiden Iran pada Juni tahun lalu yang berasal dari partai oposisi Apalagi, baru-baru ini Iran kembali menggulirkan program nuklir mereka setelah AS keluar dari kesepakatan dan menerapkan rangkaian sanksi terhadap Iran.
Walaupun Presiden AS Joe Biden ingin bergabung lagi dengan kesepakatan 2015, kedua pihak saling mengatakan pihak seberang harus menempuh langkah awal.
KESIMPULAN
Kebijakan diplomatik Joe Biden kini membawa angin segar ke Iran.
Hal ini karena kebijakan baru Joe Biden menggunakan diplomasi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perang nuklir Iran.
Sanksi ekonomi yang dikenakan kepada Iran pada era Joe Biden juga akan dilonggarkan selama Iran siap memenuhi komitmennya untuk Partisipasi dalam Rencana Aksi Komprehensif (JCPOA).
Berbeda dengan Trump yang menganggap minimnya elemen simbolik .
, kekuatan hubungan dan niat tidak sebanding dengan Iran.
Biden mengatakan dia bersedia untuk bertemu dan berkomunikasi lebih banyak di antara keduanya untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran secara damai.
Upaya Biden akan meningkatkan citra Amerika Serikat di dunia dengan kembali menjadi bagian dari kerja sama multilateral global yang ditinggalkan Trump selama masa pemerintahannya.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 85
Bergabungnya Kembali AS Dalam Kesepakatan Nuklir Iran JCPOA A DAFTAR PUSTAKA