JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol.
8 No.
2 Tahun 2022 DOI: 10.
21776/ub.
Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada.
Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur Asmuni*1.
Agus Trihartono2.
Abdus Sair3 STIA Pembangunan Jember.
Jember.
Indonesia FISIP Universitas Jember Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Abstract.
This paper examines public opinion polling on money politics used in elections, especially for local leader elections (Pilkad.
Previous works on voting behavior in Indonesia have confirmed that voter acceptance of money politics has been elevated and has profound concerns.
Voters' acceptance of money politics is in the range of one-third of the national average and even higher in East Java at two-fifths of the Therefore, money politics is a real problem as it is often used to influence the ballot.
However, when money politics is considered omnipresent, this work reveals that some voting communities refuse money The survey, which was conducted in three districts in East Java, namely Lumajang regency.
Jember regency, and Situbondo regency, point out groups of voters who rejected money politics at the regional Although voters who are politically vulnerable to money politics are still significant, the voters who consider money politics inappropriate have a wider diversity and distribution.
Thus, underlining community groups that are relatively immune to money politics provides hope that there is still optimism in minimizing the damage to elections due to money politics.
In short, this work suggests there is still space in preserving the quality of elections from money politics, especially at local leader elections.
Keywords: Voting Behavior.
Money Politics.
Local Leader Elections.
East Java Politics.
Indonesian Studies Abstrak.
Paper ini menjelaskan opini masyarakat terhadap politik uang dalam pemilihan umum .
, khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkad.
Studi-studi sebelumnya menunjukkan tingkat penerimaan pemilih terhadap politik uang relatif mengkhawatirkan karena berada pada kisaran sepertiga dalam skala nasional, dan bahkan lebih tinggi pada level Jawa Timur karena mencapai kisaran dua per lima.
Karenanya, politik uang dalam semua tingkat pemilihan langsung adalah nyata dan bahkan sering digunakan sebagai salah satu upaya memenangkan calon.
Namun, ketika politik uang dianggap omnipresent, kelompokkelompok masyarakat yang menolak politik uang juga tidak kalah menggembirakan.
Hasil survei opini masyarakat di tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni: Kabupaten Lumajang.
Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo, menunjukkan bahwa masih ada kelompok-kelompok pemilih yang potensial membendung politik uang di tataran pemilu lokal.
Meskipun pemilih yang rentan terhadap politik uang tidak kecil, pemilih yang memandang politik uang sebagai hal yang tidak patut sesungguhnya memiliki populasi lebih besar dengan sebaran yang lebih beragam dan luas.
Memahami kelompok masyarakat yang relatif imun terhadap politik uang ini memberikan harapan bahwa masih ada ruang bagi optimisme dalam meminimalisasi besarnya destruksi politik uang dalam menjaga kualitas pemilu, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkad.
Kata Kunci: Prilaku Pemilih.
Politik Uang.
Pemilihan Kepala Daerah.
Politik Jawa Timur.
Studi Indonesia Received: 24/03/2022 Revised: 02/08/2022 Accepted: 11/09/2022 *Correspondence:
STIA Pembangunan Jember Jurnal Transformative 8.
, 2022 | 201 Jl.
Lumba - Lumba No.
Kebonsari.
Sumbersari.
Mrapa.
Sempusari.
Kec.
Kaliwates.
Kabupaten Jember.
Jawa Timur 68122 Email: nurdin252005@gmail.
Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada.
Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur
PENDAHULUAN
tudi ini mengenai peluang penolakan terhadap politik uang dalam pemilu kepala daerah (Pilkad.
Studi ini berasal dari hasil survei opini publik yang dilakukan di tiga daerah di Jawa Timur yakni Kabupaten Situbondo.
Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember.
Ketiga Kabupaten ini dikenal sebagai daerah Yakni sebuah daerah yang masyarakatnya hibrid hasil percampuran dari dua kebudayaan besar, yakni Madura dan Jawa di daerah tapal kuda.
Sejauh ini, beberapa studi terkait politik uang dalam pemilihan umum baik nasional maupun lokal baik di Indonesia atau negara lainnya lebih banyak menunjukkan bagaimana politik uang terjadi, serta dengan cara dan platform apa politik uang umumnya dilakukan(Muhtadi, 2019.
Selain itu tidak sedikit studi politik uang baik di Indonesia maupun di wilayah lain dikaitkan dengan relasi kekuasaan yang ada dan yang akan terbentuk (Aspinall dan Berenschot 2.
Singkatnya, politik uang hampir bisa dikatakan omnipresent dalam sebagian, untuk tidak mengatakan semua, pemilihan umum di Indonesia dan di beberapa negara berkembang lainnya (India.
Filipin.
Sedikit berbeda dengan studi-studi terdahulu tersebut, penelitian ini mencoba lebih melihat sisi lain dari pemilu dan politik uang.
Studi ini memberikan fokus pada kelompok pemilih yang menolak gempuran jual-beli suara dalam pemilu.
Dengan kata lain, sebuah eksplorasi terhadap pendapat masyarakat pemilih yang menolak politik uang.
Ketika pesimisme terhadap kualitas pemilu meningkat akibat maraknya politik uang, penelitian ini mendapati bahwa masih ada ruang tersisa untuk membendung jual beli suara.
Studi ini menemukan bahwa penolakan masyarakat terhadap jual-beli suara meskipun tidak dapat dikatakan signifikan, namun juga bukan angka yang dapat dipandang sebelah mata.
Seperti akan dijelaskan dalam bagian pembahasan, tampaknya masih cukup besar persentase masyarakat yang relatif imun terhadap gempuran jual-beli suara.
Tentu saja studi ini tidak bisa dianggap mencerminkan realitas umum di Jawa Timur, pun data yang diperoleh bukanlah berasal dari hasil survei yang bersifat longitudinal.
Karenanya, klaim dan optimisme bahwa politik uang akan berakhir dan pemilu yang relatif berkualitas akibat besarnya imunitas pemilih terhadap politik uang adalah argumen yang terlalu dini.
Namun, paling tidak, studi ini dapat menunjukkan bahwa ada informasi awal di mana imunitas pemilih Pilkada terhadap politik uang terjadi, dan membendung politik uang dalam Pilkada bukan sama sekali jauh panggang dari api.
202 | Jurnal Transformative 8.
, 2022 Asmuni.
Agus Trihartono.
Abdus Sair Untuk menunjukkan gambaran di atas, paper ini disusun menjadi beberapa bagian.
Setelah pendahuluan dan metode penelitian, paper ini mengulas studi-studi sebelumnya atas fenomena politik uang khususnya dalam konteks Pilkada di Indonesia.
Setelah melihat riset-riset yang pernah dilakukan, bagian selanjutnya adalah temuan dan diskusi mengungkapkan temuan awal hasil survei opini publik di tiga kabupaten.
Meskipun tidak sangat signifikan, paper ini ingin menyampaikan bahwa imunitas masyarakat pemilih terhadap gempuran politik uang relatif meningkat menjelang detik-detik pencoblosan dalam Pilkada.
Temuan ini dengan segala keterbatasannya, membuka ruang optimisme bahwa politik uang di dalam Pilkada tidak bisa selalu diandalkan sehingga karenanya kualitas Pilkada yang lebih baik bukan sebuah harapan kosong apalagi isapan jempol
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian opini publik dengan populasi di tiga kabupaten yaitu Lumajang.
Jember dan Situbondo.
Secara keseluruhan penelitian ini dibagi dalam tiga pelaksanaan dari tahun 2018 sampai dengan 2019.
Rinciannya, penelitian opini publik di Kabupaten Lumajang dilakukan bulan Oktober-November 2018.
Kabupaten Situbondo bulan Juli-Agustus 2019 dan Kabupaten Jember bulan November-Desember 2019.
Konteks waktu yang berbeda tersebut sesungguhnya disebabkan penelitian ini memang terkait dengan politik uang dalam konteks pemilu kepada daerah pada masing-masing kabupaten.
Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling.
Kerangka populasi dalam penelitian ini adalah warga negara di masing-masing kabupaten yang punya hak pilih, yaitu semua warga negara di masing-masing kabupaten berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Penelitian ini menggunakan sampel 820 responden pada masingmasing tingkatan Kabupaten.
Jadi, penarikan sampelnya dilakukan atas kerangka populasi di masing-masing kabupaten sehingga menjadikan jumlah sampel tetap besar pada masing-masing tingkat kabupaten.
Sampel berasal dari seluruh kecamatan .
istrik kabupate.
yang terdistribusi secara D imana responden terpilih secara random yang ketat, diwawancarai secara tatap muka.
Dengan demikian, toleransi kesalahan .
argin of error/ MoE) dihitung pada level masing-masing kabupaten yaitu sebesar A3,5% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Oleh karena itu, data opini publik tentang politik uang ini dalam analisis data bisa Jurnal Transformative 8.
, 2022 | 203 Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada.
Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur diperbandingkan antar kabupaten.
Penyajian data digambarkan secara deskriptif frekuensi pada masing-masing kabupaten yang diperbandingkan.
STUDI JUAL-BELI SUARA DAN POLITIK UANG
Penelitian politik uang dan jual-beli suara dalam pemilihan umum telah banyak sebagai perbandingan di beberapa negara Penelitian lain tentang jual beli suara dalam pemilihan umum, khususnya negara-negara berkembang dilakukan Rueda .
yang menjelaskan cara kandidat membeli suara dalam pemilihan umum.
Penelitian ini menunjukkan salah satu kunci jual-beli suara karena keberadaan agen .
yang bisa Melakukan penelitian di Nigeria, jual-beli suara memungkinkan terjadi karena para agen .
menjaga pemilih untuk tetap setia kepada pemberi uang ketika sudah Bahkan para pemilih memfasilitasi pemilih lain ketika membutuhkan material .
erutama uang tuna.
Berbeda dengan penelitian Muhtadi, penelitian Rueda tidak secara khusus mencermati waktu beli suara yang efektif, tetapi secara signifikan menunjukkan bahwa pemilih sangat rentan terhadap suap bahkan ketika pemilih telah memiliki referensi pilihan sebelumnya.
Pada penelitian lain ditemukan bahwa pola menjelang hari pemilihan menunjukkan tingkat aktivitas jual beli suara yang tinggi (Wang dan Kurzman, 2.
Ini mirip dengan pola jual beli suara yang terjadi di Indonesia.
Kajian tentang hubungan timbal-balik .
kekuasaan terkait politik uang dijelaskan sebagai hubungan yang personal, di mana klien memberikan dukungan kepada patronnya setelah memperoleh keuntungan berupa material (Hutchcroft, 2.
Hal serupa juga dijelaskan Hicken .
bahwa hubungan timbal-balik harus bersifat langsung, dalam artian reaksi dari pertukaran materi .
terhadap suara.
Meskipun sering kali relasi tersebut terkadang tidak satu level.
Di mana patron biasanya mempunyai kedudukan hierarkis yang lebih tinggi.
Tetapi dalam pemilihan umum yang bebas dan dilakukan di dalam bilik suara, para patron sesungguhnya juga bertaruh atas kepatuhan dari pemilih yang dibeli suaranya (Schedler dan Schaffer, 2.
Pada tataran lebih besar, jual beli suara bisa menjadi bagian dari konsep politik uang.
Banyak teori yang menjelaskan tentang politik uang, salahnya teori adalah teori patronklien(Sukmajati & Aspinall, 2015: hal 4-.
Dalam konteks Indonesia, politik uang selalu terkait penggunaan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan suara dalam pemilihan Patronase-klientelisme merujuk kepada kandidat sebagai patron ketika 204 | Jurnal Transformative 8.
, 2022 Asmuni.
Agus Trihartono.
Abdus Sair mempunyai kemampuan untuk menyalurkan material atau keuntungan kepada calon Sementara klientelisme karakteristik hubungannya.
Sebab karakteristik tersebut bisa dilihat dari bentuk-bentuknya seperti pemberian-pemberian pribadi, pelayanan, pemberian barang secara berkelompok, atau janji pemberian proyek .
royek gentong Bentuk yang lain, dari levelnya yaitu pembelian secara pribadi .
etail vote buyin.
atau grosiran/kulakan .
holesale vote buyin.
kepada aktor-aktor yang menjadi calo termasuk penyelenggara sekalipun.
Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang fenomena politik uang atau jual beli suara dilengkapi dengan sudut pandang berbeda, tidak hanya patronase-klientelisme tetapi dilihat dari identitas kepartaian.
Fenomena politik uang atau jual beli suara dijelaskan oleh Muhtadi .
disebabkan semakin mencairnya identitas kepartaian pemilih.
Pembuktian hipotesisnya adalah semakin rendah rasa kedekatan atau rasa memiliki partai politik seseorang maka semakin besar pula suara pemilih terbeli.
Dengan kata lain, pengalaman ditawari material .
adiah, uang tunai, bantuan pada kelompok atau proye.
bagi pemilih yang menerima selalu berasosiasi dengan lemahnya kepartaian.
Penelitian ini, sejalan misalnya dengan temuan bahwa pemilihan langsung selalu memunculkan pemilih yang belum bersikap .
wing vote.
sampai mendekati pemungutan bisa dimanfaatkan untuk dibeli suaranya(Stokes, 2.
Penelitian lain Nichter .
melihat redupnya identitas kepartaian dan kemunculan pemilih yang belum bersikap .
wing vote.
, mengakibatkan pihak AupemberiAy memilih menguatkan pendukung loyal untuk diberi insentif .
olitik uan.
Meskipun demikian, beberapa penelitian tentang politik uang dan identitas kepartaian ini menguatkan teori politik uang yang sudah ada yaitu masih dalam koridor patron-klien.
Penelitian yang dilakukan oleh (Muhtadi, 2019: .
, misalnya menjelaskan jual beli suara adalah fenomena umum terjadi di Indonesia khususnya di setiap perhelatan pemilihan umum .
Meskipun intervensi politik uang tidak sama di setiap tingkatan, tetapi pola intervensinya cenderung memiliki kemiripan di mana semakin mendekati hari pelaksanaan pemilu, tingkat jual beli suara semakin masif.
Dalam pelaksanaan politik uang beberapa cara dilakukan.
Para pemain dalam pemilihan umum, baik kandidat maupun tim suksesnya umumnya memanfaatkan agen lapangan .
Para kandidat melalui para calo melakukan jual beli suara dengan melakukan "serangan fajar.
" Penelitian lain yang dilakukan Trihartono .
menemukan survei menjadi salah satu pintu masuk untuk Jurnal Transformative 8.
, 2022 | 205 Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada.
Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur mengetahui peta seberapa jauh jual-beli suara dalam pemilihan umum dapat dilakukan.
Menggunakan survei, khususnya pemilihan kepala daerah, politik uang dilakukan secara relatif canggih.
Dalam banyak kasus pemilihan kepada daerah .
ocal leader election.
, kandidat atau tim sukses menggunakan survei untuk melakukan pemetaan.
Beberapa survei dilakukan khusus untuk mengetahui simpul sosial dan cara-cara yang paling efisien dalam membeli suara.
Bukan hanya jumlah nominal yang umumnya berlaku, lebih dari itu kapan dan bagaimana jual-beli itu dilakukan dapat diperoleh melalui apa yang biasa disebut quick survey yang berisi beberapa pertanyaan pokok terkait peta politik uang dan simpul sosial yang dapat mempengaruhi perubahan pilihan dalam pencoblosan.
Survei adalah salah satu mekanisme mengetahui peta jalan bagi serangan fajar .
unshine attac.
, pendistribusian penyuapan .
embagian uang atau baran.
dilakukan pada hari pemilihan atau menjelang hari pemilihan.
Pada tataran kajian empiris di Indonesia, fenomena politik uang juga dapat dilihat dari kajian Sihidi dkk.
, .
yang melihat adanya implikasi dari praktek politik uang memunculkan pemilihan langsung .
dengan pendekatan padat modal.
Dimana kekuatan kandidat selalu dilihat dari kekuatan finansial sebagai faktor utama.
Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Qodir .
memandang variasi politik dilaksanakan dengan canggih, beberapa varian misalnya doorprize, uang saku, serta janji proyek.
Hal tersebut menunjukkan bentuk-bentuk politik uang dalam teori patron-klien semakin Kajian lain yang menarik tentang politik uang di Indonesia adalah perpaduan politisasi etnis dan politik uang (Damanik, 2.
Dalam kajiannya, pemanfaatan isu etnis dan agama sebagai pijakan tradisional kemudian dibingkai dalam pemberian hadiah secara langsung .
ang tunai, baran.
maupun telah memperoleh manfaat ekonomi dalam waktu yang lama dari patron membuat fenomena politik uang tidak terbantahkan.
Demikian juga dengan kajian pembelian suara tentang bagaimana target, teknik serta pemaknaan dari pembelian suara dijelaskan oleh Rohman .
, yang melihat pemilih loyalis sebagai target sasaran.
Hal tersebut menegaskan temuan Nichter .
dalam konteks Indonesia para kandidat lebih memilih basis pendukung loyalis sebagai target sasaran dibandingkan pemilih yang belum bersikap .
wing vote.
Teknisnya, adalah membentuk jaringan sampai Namun demikian, politik uang bukanlah satu-satu cara untuk memenangkan Sebab penelitian ini, dalam konteks pemilihan lokal memperlihatkan bahwa jual- 206 | Jurnal Transformative 8.
, 2022 Asmuni.
Agus Trihartono.
Abdus Sair beli suara tidak linear dengan perolehan suara, yaitu mengalami kebocoran 20-30%.
Pada penelitian tingkat nasional misalnya, kebocoran jual-beli suara juga terjadi.
beberapa ahli meneliti efektivitas politik uang atau jual beli suara.
Hilangnya suara yang ditargetkan dengan politik uang misalnya.
Muhtadi .
menjelaskan hanya kurang lebih 10% mempengaruhi kemenangan kandidat.
Bagaimanapun kandidat .
ara patro.
juga kesulitan mendefinisikan kriteria basis dukungan, sehingga menjadi tidak tepat sasaran.
Dan penyebab mencairnya kriteria tersebut adalah Aupolitik uangAy.
Berdasarkan penelitian Rubaidi .
menggambarkan politik aliran sebagai salah satu cara melihat peta basis politik telah memudar.
Keberadaan peta politik aliran semakin tumpang tindih dengan adanya politik uang.
Salah satu catatan penting, politik uang menjadi semacam klientelisme baru yang cenderung sporadis dan distribusi menyasar basis dukungan politik.
Berangkat dari berbagai studi penting tentang politik uang dan jual beli suara yang cenderung pesimis terhadap jalannya pemilihan umum di Indonesia baik nasional maupun Penulis ingin menganalisa tentang hal-hal yang tertinggal dari kajian politik uang, yaitu politik uang adalah tetap minoritas.
Proposisi utamanya adalah pemilu baik nasional maupun lokal secara umum berjalan adil, jujur dan rahasia.
Salah satu variabel yang akan dianalisa adalah mayoritas pemilih di Indonesia menolak adanya politik uang.
TEMUAN AWAL: SUMBANGSIH DARI TIGA KABUPATEN
Penelitian ini menyajikan temuan opini publik terkait persepsi pemilih terhadap penerimaan politik uang.
Temuan ini memperkuat temuan tentang adanya politik uang seperti dijelaskan oleh banyak ahli sebelumnya.
Secara khusus, dalam momen pemilihan kepala daerah juga menunjukan adanya politik uang.
Tetapi seberapa merusak politik uang tersebut terhadap mutu demokrasi? Itu permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian Temuan dari penelitian memperlihatkan pemilih yang kebal terhadap politik uang sangat menggembirakan.
Artinya.
Mayoritas pemilih pada dasarnya memilih kandidat tidak didasarkan transaksi uang atau hadiah dari kandidat.
Penelitian ini menggunakan data dari hasil survei opini publik dengan metode multistage random sampling sebagai data primer.
Sampel diambil atas populasi yang lebih besar dari ukuran minimal sebesar 800 sampel per-kabupaten.
Secara teoritik jumlah sampel sudah sangat presentasi menggambarkan populasi.
Jurnal Transformative 8.
, 2022 | 207 Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada.
Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur Berikut adalah temuan terkait politik uang, seperti pada Tabel 1.
Tabel.
1 Tingkat Penerimaan Politik Uang Wajar Tidak Wajar Tidak Jawab Lumajang Jember Situbondo Rata-rata Sumber: Survei Opini Publik tahun 2018-2019 tiga Kabupaten Lumajang.
Jember dan Situbondo Temuan penelitian ini juga mengungkapkan rata-rata pemilih yang menganggap wajar politik uang hanya seperti tiga dari sampel.
Ini artinya jika dihitung absolut pemilih yang toleran terhadap politik uang berada di margin - 3% dari prediksi itu di angka 32 % sampai 38 %.
Tetapi posisi penerimaan politik uang, juga memberikan peluang bahwa dari semua yang toleran terhadap politik uang punya peluang bahwa sejatinya efektivitasnya jauh di angka tersebut.
Hal tersebut jika mengacu kepada penelitian-penelitian tentang efektivitas politik uang dalam mendulang suara.
Muhtadi .
misalnya, melihat tingkat efektivitas jual beli suara hanya 10-11% secara nasional.
Pada konteks pemilu lokal, kebocoran politik uang menyentuh 20-30% (Rohman, 2.
Tabel.
1 juga menunjukkan, lebih dari separuh mereka yang punya hak pilih menolak politik uang.
Hal tersebut merupakan modal politik untuk dalam taraf tertentu mewujudkan pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah secara lebih Penolakan terhadap politik uang, setidaknya yang menganggap politik uang bukan hal yang wajar, merupakan celah menutup praktik jual beli suara.
Celah ini setidaknya dapat menjadi modal bahwa praktik jual beli suara dalam pemilihan dapat diminimalisir melalui suara-suara penolakan sebagaimana dalam temuan penelitian ini.
Sekaligus ini sebagai optimisme untuk memutus jual beli suara tersebut yang secara linier terlihat jelas dalam data di tiga kabupaten di atas.
Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan pemilihan sebagai usaha membendung mata rantai politik uang.
Bahwa politik uang punya hubungan yang relatif dekat dengan pendidikan dari pemilih.
Berikut sebaran penerimaan dan penolakan politik uang, seperti pada Tabel 2.
208 | Jurnal Transformative 8.
, 2022 Asmuni.
Agus Trihartono.
Abdus Sair Tabel 2.
Tingkat Penerimaan dan Penolakan Politik Uang Berdasarkan Pendidikan Pasca Sarjana Sarjana Diploma SMA /Sederajat Wajar Tidak Wajar Tidak Jawab SLTP/Sederajat SD/Sederajat Tidak Tamat SD Tidak Pernah Sekolah Sumber: Survei Opini Publik tahun 2018-2019, sebaran penerimaan dan penolakan Politik uang Penerimaan dan penolakan politik uang terdistribusi di semua segmen pemilih ketika dilihat dari pendidikan.
Tetapi secara diametral kelompok berpendidikan tinggi lebih kebal dari serangan politik uang.
Sementara pemilih yang berpendidikan rendah sangat mungkin untuk dijadikan target jual-beli suara.
Secara konsisten, pemilih yang pendidikan lebih baik melihat jual-beli suara dalam pemilu dianggap akan merusak jalannya demokrasi.
Hal tersebut bisa diartikan pemilih berpendidikan lebih baik berpotensi memilih kandidat atas hal-hal yang ideal seperti visi misi kandidat atau citra kandidat lainnya.
Sebaliknya, kelompok yang berpendidikan rendah secara umum melihat ajang pemilihan umum termasuk Pilkada sebagai ajang transaksional.
Karena sifatnya yang transaksional membuat pembelian suara akan lebih subur di kelompok-kelompok pemilih semacam ini.
Apalagi jika pendistribusian materi jual-beli suara melibatkan kantongkantong komunitas yang terorganisir dan beririsan pimpinan informal.
Diskusi informal, dengan tim sukses di Jember dan Lumajang menggambarkan memang menyasar kelompok-kelompok tersebut sebagai sasaran utama baik dilakukan dari rumah ke rumah atau melalui pimpinan formal-informal paling bawah seperti ketua Rukun Tetangga, kelompok penjudi atau kiai kampung.
Penelitian ini juga melihat kelompok pemilih berdasarkan interval umur.
Berikut tingkat penerimaan politik uang berdasarkan interval umur, seperti pada Tabel 3.
Jurnal Transformative 8.
, 2022 | 209 Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada.
Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur Tabel.
3 Tingkat Penerimaan dan Penolakan Politik Uang Berdasarkan Interval Umur Wajar Tidak Wajar 17- 22 Tahun 23 - 28 Tahun 29 - 34 Tahun 35 - 40 Tahun 3,9 % 3,1 % Tidak Jawab 41 - 46 Tahun 47 - 52 Tahun 53- 58 Tahun 59 - 64 Tahun 65 - Ke atas Sumber: Survei Opini Publik tahun 2018-2019, sebaran penerimaan dan penolakan Politik uang berdasarkan interval umur.
Dari segi kelompok umur, sebaran kelompok yang menganggap hal yang wajar atau tidak wajar berjalan relatif linear.
Data ini menunjukkan tingkat penolakan politik uang secara umum lebih tinggi dibandingkan penerimaan uang hampir di semua interval umur.
Sebaran penolakan politik uang yang hampir merata di semua segmen interval umur menggambarkan kesadaran tentang politik uang yang akan menggerus kualitas pemilu.
Mayoritas pemilih berdasarkan segmen interval umur melihat politik uang sesuatu yang tabu, tetapi juga ditemui kelompok pemilih berdasarkan umur yang toleran terhadap politik uang.
Pada kelompok pemilih berdasarkan interval umur seperti 41 - 46 tahun, 5358 tahun, 65 tahun - ke atas yang toleran terhadap politik uang lebih tinggi dibandingkan yang tidak toleran.
Tetapi perbedaan antara yang menerima dengan yang menolak pada kelompok umur tersebut sangat tipis .
idak signifika.
Berdasarkan data tersebut digaris-bawahi bahwa semakin tua umur pemilih menganggap pemberian sesuatu .
ang dan baran.
saat pemilu sebagai hal yang wajar.
Sementara kelompok pemilih dengan umur lebih muda memandang pemberian sesuatu .
ang dan baran.
secara umum masih memandang hal yang tabu.
PEMBAHASAN
Berdasarkan konstruksi temuan penelitian ini dan studi-studi para ahli sebelumnya tentang politik uang di Indonesia memperlihatkan bahwa politik uang dan jual-beli suara itu selalu menjadi bahaya laten terhadap kualitas demokrasi, termasuk pemilihan kepala 210 | Jurnal Transformative 8.
, 2022 Asmuni.
Agus Trihartono.
Abdus Sair Temuan penelitian ini melihat realitas tersebut yaitu rataan pemilih yang terimbas .
elihat politik uang sebagai kewajara.
sebesar 34,5%.
Tetapi ditengah destruksi politik uang tersebut memperlihatkan pemilih yang kebal terhadap politik uang merupakan mayoritas yaitu mencapai 59,3%.
Sisanya merahasiakan pilihannya.
Tingginya angka yang kebal terhadap politik uang sesungguhnya merupakan modal politik bagi bangsa ini karena bisa jadi itu menunjukkan bahwa karakteristik pemilih memang lebih banyak melihat halhal ideal dalam demokrasi.
Semisal jika berujuk pada hasil rilis survei bahwa masyarakat Indonesia memang menganggap bahwa sistem demokrasi itu berjalan kearah yang benar.
Data survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan bahwa kepuasan terhadap jalannya demokrasi yang diterjemahkan sebagai pemilihan langsung masih sangat dominan yaitu mencapai 69,8% dari warga yang mempunyai hak pilih(LSI, 2.
Selain itu.
Indonesia juga mempunyai pengalaman tentang penyelenggaraan monumental yaitu pemilu 1999.
Realitas ini sejatinya menjadi modal bagi bangsa ini untuk terus menyelenggarakan pemilu di rel yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi roh dengan tetap melibatkan banyak komponen masyarakat sebagai penyanggah, mulai lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, dan lembaga pers untuk membantu penyelenggaraan Pemilu tanpa politik uang.
Bahwa ada politik uang di setiap penyelenggaraan pemilu harus menjadi bahan evaluasi dan tetap meningkatkan pendidikan dan pengetahuan publik terhadap para pemilih yang cenderung tidak tahan terhadap godaan uang.
Belajar Pada Pemilu Tahun 1999 Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum .
1999 adalah pembelajaran berharga bagi jalannya demokrasi.
Sebab dalam pemilu tersebut dinilai paling demokratis dan hampir tidak ada permainan politik uang.
Sebagai pemilihan umum pertama pasca jatuhnya rezim orde baru.
Pemilu 1999 memperoleh antusiasme bahkan euforia pada semua lapisan masyarakat.
Hasilnya, dari segi penyelenggaraan dan kualitas Pemilu diakui sebagai salah satu pemilu di Indonesia yang paling demokratis.
Penilaian ini bukan hanya dari formalitas disahkan pemilu oleh komisi pemilihan umum tetapi dari hasil lembaga-lembaga pemantau pemilu yang terlibat juga mengungkapkan hal yang sama.
Semua pemantau pemilu independen menggambarkan seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).
Jurnal Transformative 8.
, 2022 | 211 Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada.
Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur University Network for Free Election (UNFREL).
Centre for Electoral Reform (CETRO).
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Forum Rektor.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perlude.
mencatat penyelenggaraan yang bersih (Simanjutak.
Jika pun ada penolakan terhadap hasil pemilu 1999 dilakukan oleh peserta pemilu yang gagal memperoleh suara signifikan tetapi dari pemilih sendiri, pemilu 1999 seperti pelepas dahaga setelah pemilu-pemilu orde baru dijalankan secara formalitas karena pemenangnya sudah pasti diketahui.
Dibandingkan pemilu-pemilu langsung setelahnya.
Pemilu 1999 juga relatif sepi dari politik uang.
Salah satu penyebabnya adalah sistem pemilu 1999 yang menggunakan sistem proporsional tertutup (Muhtadi, 2.
Dimana para kontestan .
ara cale.
mempunyai ruang yang lebih terbatas untuk melakukan manuver.
Sehingga pola supply and demand antara pemilih dengan yang dipilih tidak secara terbuka dilakukan.
Tetapi, diatas sistem pemilu yang diberlakukan, hampir semua ahli sepakat bahwa pemilu 1999, suara pemilih Autidak bisa dibeliAy.
Pengalaman ini sesungguhnya modal politik berharga bahwa pada titik tertentu pilihan politik itu mencerminkan harga diri pemilih yang sangat sulit untuk dipertukarkan dengan kepentingan sesaat, termasuk jual beli suara.
Legitimasi Penting untuk melihat bahwa legitimasi pemilu berangkat dari pemikiran bahwa pemilu menghasilkan pemimpin yang diterima secara sah dari segi hukum dan diterima secara mayoritas.
Pengalaman pemilu di Indonesia secara umum disahkan secara hukum diterima oleh mayoritas.
Pada pemilihan nasional, setidaknya pemilu telah berjalan dengan baik, setidaknya ini dibuktikan dengan terselenggaranya pemilu legislatif dan presiden dari 2004 sampai dengan 2019.
Demikian juga dengan penyelenggaraan Pilkada juga berjalan dengan baik.
Gambar utama pemilu di Indonesia adalah pemilu yang sukses.
Tentu saja, banyak kritik yang tajam dari pelaksanaan pemilu terutama gencarnya praktik politik uang.
Tetapi hasil akhirnya tidak menyurutkan penilaian tentang pemilu .
aik pemilu nasional atau Pilkad.
adalah sah .
Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut berhasil.
Pertama, pemilu termasuk Pilkada tidaklah serta merta dikontaminasi dengan politik uang.
Secara umum, pemilih tidaklah terpengaruh isu politik Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa mayoritas calon pemilih tidak toleran terhadap jual beli suara.
Temuan lain juga menggambarkan pemilu berjalan dengan jujur, 212 | Jurnal Transformative 8.
, 2022 Asmuni.
Agus Trihartono.
Abdus Sair adil dan rahasia.
Data Indikator politik Indonesia misalnya menggambarkan bahwa 94,5% pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya memandang pemilu berlangsung jujur dan Sementara pemilih yang menilai bahwa Pilkada tidak jujur dan adil hanya 4,2% dan sisanya tidak bersedia menilai (Indikator, 2.
Kedua.
Politik uang tidak efektif.
Banyak studi sebelumnya seperti diungkap oleh Muhtadi .
dan (Rohman, 2.
bahwa jual beli suara tidaklah linear dengan kemenangan kandidat.
Sebab dalam pelaksanaannya politik uang selalu mengalami Sehingga pengguna suara efektif dapat diasumsikan adalah kelompokkelompok yang melakukan pilihan atas dasar lain, selain uang atau barang.
Bahkan kelompok pemilih yang mengaku toleran terhadap politik uang, lebih dari separuhnya ditentukan hati nurani pemilih ketika hari pencoblosan tiba (Indikator, 2.
Gambaran ini setidaknya menguatkan alasan bahwa hasil pemilu mempunyai legitimasi yang kuat terlepas dari dinamika yang terjadi sepanjang proses pemilihan.
Ketiga, pemilu dianggap sebagai arena suksesi yang biasa.
Sebelum dan sesudah pemilihan umum bagi sebagian besar pemilih merupakan hari yang wajar.
Hal tersebut bukan hanya terjadi di kelompok yang tidak mau menerima uang sebagai imbalan pencoblosan tetapi bagi pemilih yang bisa dibeli juga menganggap pemilihan bukan segala-galanya.
Artinya, secara umum pemilih akan menerima siapa saja yang telah memperoleh suara terbanyak untuk dilegalkan.
Sering terjadi kisruh politik selalu terjadi pada tataran tim pemenangan yang kalah saja.
Partisipasi Proposisi tentang partisipasi adalah semakin tinggi partisipasi pemilih maka semakin rendah dinamika politik uang.
Sebab dengan semakin tinggi partisipasi pemilih akan semakin luas segmentasi pemilih yang terlibat dalam pemilu.
Pemilih yang beragam mempersulit pelaksanaan distribusi politik uang, setidaknya tidak tepat sasaran.
Temuan penelitian ini terkonfirmasi segmentasi yang majemuk menjadi unsur utama untuk meminimalisasi destruksi politik uang.
Data temuan menunjukkan bahwa kelompok yang imun terhadap politik uang tidak hanya bertumpu pada satu segmen saja, misalnya di kelompok berpendidikan tinggi atau pemilih yang lebih muda.
Secara keseluruhan imunitas terhadap politik uang juga ditemukan pada kelompok-kelompok sebaliknya Jurnal Transformative 8.
, 2022 | 213 Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada.
Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur seperti kelompok pada pendidikan yang lebih rendah atau kelompok pemilih yang lebih Partisipasi yang dihadirkan dari kelompok-kelompok yang relatif imun terhadap politik uang akan menghambat laju politik uang.
Setidaknya, politik uang menjadi kurang berguna dalam upaya memenangkan kandidat.
KESIMPULAN
Optimisme dalam meminimalisasi destruksi politik uang dalam pemilu, khususnya Pilkada bukan hal yang mustahil.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kelompok-kelompok pemilih terdapat modal politik untuk menjaga pemilihan supaya tetap bersih dan jujur.
Kesan yang meletakkan politik uang sebagai Aufenomena puncak gunung esAy boleh dipandang ada benarnya.
Tetapi hal tersebut tidak bisa digeneralisasi bahwa pemilu telah rusak.
Bagaimana pun pemilih yang menolak menggadaikan suaranya untuk terlibat dalam pemilihan adalah mayoritas.
Hal tersebut merupakan modal politik berharga untuk menjaga kualitas pemilu, termasuk Pilkada.
Walau demikian, hasil penelitian ini masih perlu diperluas di daerah-daerah lain di Jawa Timur atau di luar Jawa Timur untuk melihat apakah komunitas pemilih yang memiliki daya imun terhadap godaan politik uang karena faktor pendidikan tinggi dan juga umur yang lebih muda, atau karena ada faktor yang lain, seperti faktor agama, budaya, lingkungan atau id politik yang jelas dapat memberi efek?.
Catatan kritis ini menjadi penting karena ketiga Kabupaten ini sebagai lokus penelitian bisa jadi memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda dengan daerah lain.
Yang tidak kalah pentingnya juga, temuan penelitian ini setidaknya dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kebijakan .
bahwa pemilu bersih dan jujur menjadi perhatian hampir di semua segmen pemilih.
Pemangku kebijakan perlu menindaklanjuti temuan-temuan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi politik.
Pemangku kebijakan perlu memperluas kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak bersentuhan langsung dengan pemilu.
Sementara, kerjasama dengan kelompok-kelompok yang bersentuhan langsung dengan pemilu, seperti kelompok pemantau pemilu tetap dilanjutkan.
214 | Jurnal Transformative 8.
, 2022
Asmuni.
Agus Trihartono.
Abdus Sair
DAFTAR PUSTAKA