Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61
JURNAL KAJIAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
http://e-journal.
id/index.
/KH
URGENSI PENETAPAN UNDANG-UNDANG PEMBATASAN TRANSAKSI UANG
KARTAL UNTUK MENCEGAH MONEY LAUNDERING
Adhika Resika Putri 1 Murti Ayu Hapsari2 resika17@gmail.
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the urgency or importance of the issuance of restrictions on currency .
anknotes and coin.
both from banks and the public increased This is caused by increasing domestic economic activity which is increasing .
The analysis technique used is the analysis of solving money laundering problems.
The results of the analysis directly have a negative and significant effect on the money supply.
Increasing economic activity is undeniable that there are opportunities for money laundering actors.
Therefore.
PPATK in collaboration with BI and OJK proposed a Draft Bill on Limiting Money Currency Transactions.
The maximum nominal value restricted in this bill refers to Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money laundering Crimes Article 34 Paragraph .
, in which the maximum cross-border cash flow is Rp100 million.
Keywords: PPATK.
Money laundering.
Bill the Counterfeiting Currency urgency Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta A JKH e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari Pendahuluan Indonesia pencucian uang telah membentuk rezim landasan hukum yang kuat untuk lembaga khusus atau centralnya dibentuk efektifitas penegakan hukum, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi penelusuran dan pengembalian harta Keuangan (PPATK) atau istilah asingnya kekayaan hasil tindak pidana.
The Indonesian Financial Transaction Pencucian Reports and Analysis Centre (INTRAC).
kejahatan yang berdimensi internasional Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi merupakan hal baru di banyak negara.
Keuangan (PPATK) adalah lembaga Indonesia.
Sebegitu independen yang dibentuk dalam rangka dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya.
Dalam mendorong negara-negara di dunia dan Undang-Undang No.
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perhatian serius dan khusus terhadap Tindak pencegahan dan pemberantasan masalah Pidana Pencucian Uang Menimbang disebutkan:
Bahwa tindak pidana pencucian uang PPATK didirikan pada tanggal 17 tidak hanya mengancam stabilitas April perekonomian dan integritas sistem disahkannya Undang-Undang No.
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana sendi-sendi Pencucian Uang.
Secara kehidupan bermasyarakat, berbangsa keberadaan lembaga ini dimaksudakan dan bernegara berdasarkan pancasila sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberantas kejahatan lintas Negara .
bahwa Negara-Negara yang terorganisir seperti terorisme dan Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari pencucian uang.
Sebelum didirikannya Rumusan Masalah PPATK tugas dan wewenang PPATK Berdasarkan latar belakang yang telah yang berkaitan dengan penerimaan dan diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan analisis transaksi keuangan mencurigakan masalah yaitu sebagai berikut:
di sektor perbankan ini dilakukan oleh Apa fungsi PPATK dalam mencegah Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI).
PPATK sedang tindak pidana pencucian uang? Apa saja urgensi dikeluarkannya UU Undang-Undang yaitu RUU Perampasan pembatasan transaksi uang kartal? Metode Penelitian Aset Tindak Pidana .
sset recover.
ejak Prolegnas Metode pendekatan yang dilakukan itu diperlukan Prolegnas 2015-2.
RUU Dalam Pembatasan Transaksi Tunai .
ejak penelitian yang merupakan suatu rencana prolegnas 2015-2.
yang draft naskah akademik dan RUU-nya selesai dibahas.
Menurut Soerjono Soekanto dan sudah dipegang pemerintah, dan akan segera diserahkan ke DPR (Wikipedia, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk Undang-Undang untuk segera diresmikan oleh karena akan penelusuran terhadap peraturan-peraturan mempermudah kinerja PPATK dalam pencegahan money laundering.
dianggap perlu untuk meneliti lebih lanjut merupakan undang-undang yang urgen Berdasarkan uraian di atas, maka literatur-literatur (Soekanto & Mamudji, 2.
Data sekunder adalah data yang terkait PPATK dan perannya dalam memberantas money laundering untuk permasalahan yang ada dalam penelitian kemudian mengidentifikasi urgensi dari ini melalui studi kepustakaan.
Data pentingnya Undang-Undang pembatasan sekunder merupakan data utama yang uang kartal di Indonesia.
digunakan dalam penulisan ini.
Menelaah Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari permasalahan hukum yang dikemukakan Dalam melaksanakan fungsinya ppatk dengan berpedoman pada data sekunder mempunyai tugas sebagai berikut:
yaitu: bahan hukum primer, dan sekunder.
Mengumpulkan.
Bahan dimaksud adalah UUD NRI Tahun 1945, undang-undang yang relevan, peraturan PPATK undang-undang ini.
perundang-undangan Selanjutnya yang dimaksud dengan bahan Memantau catatan dalam buku daftar penyedia jasa keuangan.
hukum sekunder adalah doktrin, pendapat Membuat pedoman mengenai tata ahli, hasil karya ilmiah dalam berbagai cara pelaporan transaksi keuangan jurnal ilmiah.
Pembahasan Memberikan nasihat dan bantuan Fungsi PPATK dalam Mencegah kepada instansi yang berwenang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang informasi yang diperoleh Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang tata cara oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
pelaksanaan kewenangan pusat pelaporan Mengeluarkan dan analisis transaksi keuangan maka PPATK mempunyai fungsi,tugas dan keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan da-lam undang-undang ini Hal diuraikan adalah sebagai berikut:
Fungsi PPATK perundang-undangan PPATK pencucian uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian perilaku nasabah yang mencurigakan.
Memberikan pemerintah mengenai upaya-upaya .
Tugas PPATK tindak pidana pencucian uang.
Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari Melaporkan hasil analisis transaksi Memberikan pengecualian kewajiban keuangan yang berindikasi tindak keuangan yang dilakukan secara kepolisian dan kejaksaan.
tunai sebagaimana dimaksud dalam Membuat dan memberikan laporan pasal 13 ayat .
huruf b (Kusheri, mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara Dalam melakukan audit lembaga ini berkala enam bulan sekali kepada terlebih dahulu melakukan koordinasi presiden, dewan perwakilan rakyat.
Karena menyangkut transaksi penyedia jasa keuangan (Asshiddiqie, keuangan melalui lembaga jasa keuangan, maka dalam melaksanakan kewenangan, .
Wewenang PPATK terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Dalam melaksanakan tugasnya PPATK UU lain yang berkaitan dengan ketentuan mempunyai wewenang sebagai berikut:
tentang rahasia bank dan kerahasiaan Meminta dan menerima laporan dari transaksi keuangan lainnya penyedia jasa keuangan.
Meminta Terdapat dua tugas utama yang pemberantasan tindak pidana pencucian penuntutan terhadap tindak pidana uang yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
berkaitan dengan pencucian uang dan Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan .
redicate kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang uang.
PPATK menerima laporan yaitu :
Dalam mengenai transaksi keuangan.
Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari Laporan pedoman bagi penyedia jasa keuangan.
mencurigakan yang disampaikan oleh Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Penyedia Jasa Indonesia Laporan Nomor Tahun Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka Penyedia Jasa Keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif Rp.
500 juta atau lebih (Pasal 1 angka
keuangan mencurigakan dengan tepat, 8 dan Pasal 13 TPPU) untuk menghasilkan laporan LTKM yang Laporan Direktorat
Jenderal Bea
PJK
Cukai Dengan mengenai pembawaan uang tunai Undang-undang No.
8 Tahun 2010 rupiah ke dalam atau ke luar wilayah tentang Pencegahan dan Pemberantasan negara Republik Indonesia sejumlah Tindak Pidana Pencucian Uang yang 100 juta atau lebih (Pasal .
menggantikan Undang-undang terdahulu.
(Darwin, 2.
Keberadaan Undang-undang No.
8 Tahun Penjamin jasa keuangan berbentuk memperkuat keberadaan PPATK bank umum.
Bank Perkreditan Rakyat, sebagai lembaga independen dan bebas perusahaan efek, pengelola reksa dana, dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun.
perasuransian, dana pensiun, dan lembaga Dalam hal ini setiap orang dilarang PJK ini merupakan ujung melakukan segala bentuk campur tangan tombak .
ront lin.
, dalam rezim anti kewenangan PPATK.
Selain itu.
PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan berada di lini terdepan, dalam upaya segala campur tangan dari pihak mana memerangi aktivitas keuangan illegal (Kusheri, 2.
PPATK bertanggung jawab bersama-sama Lembaga Maka dari itu PPATK menerbitkan langsung kepada Presiden RI.
Sebagai Keputusan kepala PPATK yang berisi bentuk akuntabilitas.
PPATK membuat Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari dan menyampaikan laporan pelaksanaan yang semakin meningkat hal ini menjadi tugas, fungsi dan wewenangnya secara peluang dengan adanya pencucian uang berkala setiap 6 .
bulan kepada untuk memanfaatkan kesempatan dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat cara korupsi, salah satu contoh pelaku (PPATK, 2.
pencucian uang.
Penggunaan transaksi Sebagai PPATK tunai dalam kasus-kasus korupsi tersebut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling banyak empat orang wakil Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan kepala yang diangkat dan diberhentikan (PPATK) dalam melakukan pelacakan oleh presiden atas usul menteri keuangan.
kembali aliran dananya dan membuat Masa jabatan kepala dan wakil kepala adalah empat tahun dan dapat diangkat transaksi tersebut karena tidak tercatat kembali hanya untuk satu kali masa dalam sistem keuangan.
jabatan berikutnya susunan organisasi dan Urgensi Dikeluarkannya Undang-
PPATK
keputusan presiden (Asshiddiqie, 2.
PPATK bekerjasama dengan BI dan OJK Undang Pembatasan Pusat Transaksi Uang Kartal Urgensi dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Pemakaian uang kartal dengan dibuat menimbang adanya kenaikan permintaan RUU.
RUU ini ditargetkan untuk masuk uang kartal .
ang kertas dan uang loga.
dalam Prolegnas dan direncanakan untuk baik dari bank maupun masyarakat berlaku aktif pada tahun 2020.
Namun meningkat drastis.
Hal ini disebabkan sampai saat ini pembahasannya masih oleh naiknya aktivitas ekonomi domestik terhenti dan belum ada indikasi akan yang semakin meningkat.
Uang kartal Urgensi adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Rancangan Undang-Undang Sentral dan dapat digunakan sebagai alat menimbang adanya kenaikan permintaan pembayaran yang sah dalam kegiatan uang kartal .
ang kertas dan uang loga.
transaksi jual-beli sehari-hari.
Ada juga baik dari bank maupun masyarakat yang mendefinisikan uang kartal sebagai meningkat drastis.
Aktivitas ekonomi jenis uang yang berbentuk kertas maupun Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari uang kertas dan logam.
Uang kartal terdiri pemerintah melalui undang-undang dan dari uang kertas dan uang logam.
Uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam Sesuai dengan Undang-Undang No.
melakukan transaksi jual beli sehari-hari.
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Aktivitas ekonomi yang semakin menjadi Undang-UndangNomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 26 ayat 1
dengan adanya pencucian uang untuk Bank
memanfaatkan kesempatan dengan cara Indonesia
(BI)
ak oktro.
untuk menerbitkan uang pencucian uang yaitu Irman Gusman kertas dan uang logam di Indonesia.
menjadi dugaan melakukan tindakan Dalam dalam UU Pokok Bank Indonesia pencucian uang.
Negara tugas-tugas Undang-undang Undang-undang Dalam satu-satunya pihak yang memiliki hak Bank Indonesia adalah badan-hukum PPATK bekerjasama dengan BI dan OJK Pemakaian uang kartal dengan dibuat RUU.
Dengan adanya hal tersebut.
PPATK disambut baik oleh lembaga dengan Bank yaitu Bank Indonesia.
Pemerintah merupakan Presiden Republik Bisnis Konsumen.
PT.
BANK CIMB.
Indonesia dengan persetujuan Dewan Direktur Menteri.
Direksi merupakan Gubernur Lembaga Perbankan menyatakan dalam Bank anggota-anggota Direksi Perbankan Utama BNI Rancangan Undang-Undang lainnya, yang terdapat dua macam uang pembatasan transaksi uang kartal.
Adanya kartal dalam Bank Indonesia dengan Rancangan tersebut dapat meningkatkan karakteristik tertentu, yaitu Uang Negara akuntabilitas dan meningkatkan ekonomi Indonesia 7%.
Salah satu contoh negara pemerintah dan terbuat dari bahan plastik, sedangkan Uang Bank merupakan uang pemakaian uang kartal dan ekonomi yang diterbitkan oleh Bank Sentral berupa seperti Meksiko.
Perancis.
Italian.
Belgia.
Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari Ukraina Brazil dana-dana yang diduga berasal dari tindak Dilakukannya penelitian pidana dan juga bertujuan untuk memutus Pembatasan Pemakaian Transaksi Uang Kartal.
palacakan aliran dana kepada pihak penerima dana .
KasusAekasus India merupakan salah satu Negara tindak pidana di Indonesia khususnya yang Penggunaanya hemat 8% dari total yang berkaitan dengan tindak pidana pembayaran dibandingkan bidang lain korupsi banyak menggunakan transaksi (Muntinanto, 2.
keuangan tunai.
Penggunaan transaksi Selain manfaat tunai dalam kasus-kasus korupsi tersebut transaksi keuangan non tunai melalui lembaga keuangan juga bermanfaat untuk Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan membatasi transaksi tunai yang sering (PPATK) dalam melakukan pelacakan disalah gunakan oleh pelaku tindak kembali aliran dananya dan membuat pidana sebagai sarana pencucian uang atau .
oney launderin.
Para pelaku transaksi tersebut karena tidak tercatat tindak pidana, misalnya pelaku korupsi, dalam sistem keuangan.
Terungkapnya penyalahgunaan narkoba, terorisme dan terorisme yang diduga dibiayai dari pihak menghindari melakukan transaksi melalui dalam maupun luar negeri, menimbulkan lembaga keuangan karena kemudahan kecurigaan bahwa kasus-kasus tersebut pelacakan kembali transaksi yang mereka dilakukan dengan transaksi tunai dan Perilaku tersebut disebabkan tidak melalui sistem keuangan yang ada sifat dari pelaku tindak pidana yang tidak sehingga tidak terlacak.
ingin diketahui tindak kejahatannya dan Pusat Pelaporan Pusat Analisis juga transaksinya.
Hal ini dapat dideteksi Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai institusi mempunyai tugas menganalisis antara lain penggunaan transaksi tunai transaksi tunai dibatasi sampai jumlah menyulitkan upaya penafsiran/pelacakan Pembatasan diperlukan agar upaya penyuapan yang mengarah pada Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari tindak pidana khususnya korupsi dapat dengan tempat tinggal/kantor .
,5%), dicegah lebih dini, dapat mempersempit transaksi lebih mudah karena jaringan ruang gerak pelaku tindak pidana dalam automated teller machine (ATM) dan kantor cabang banyak .
,9%), lebih Selain aman karena bank pemerintah .
,5%).
Alasan memberikan manfaat untuk Pemerintah, keputusan memilih lembaga perbankan antara lain menghemat jumlah uang yang adalah citra baik dan terpercaya .
,5%), harus dicetak, menghemat bahan baku fasilitas kantor .
,0%), bunga tinggi uang, menghemat biaya penyimpanan .
,8%), .
rekomendasi keluarga, fasilitas bagus.
Bank Indonesia, .
,2%), dan banyak yang menggunakan .
,6%).
mendidik dan mendorong masyarakat Pembatasan non-tunai.
Penggunaan dalam bertransaksi (Indonesia, 2.
Pengaturan mengenai Pembatasan Transaksi Tunai non-tunai menciptakan efisiensi berupa penurunan biaya transaksi bagi konsumen keuangan yang semakin cepat, canggih kepuasan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan akan alat pembayaran yang Memperbaiki sistem untuk mencegah dan lebih praktis (BPHN, 2.
PPATK
memberantas tindak pidana.
Pengaturan dengan BI dan OJK mengusulkan RUU dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang pada tahun 1946 Kartal.
Nilai nominal maksimal yang sampai sekarang belum dicabut dengan dibatasi dalam RUU ini mengacu pada menimbang masyarakat kelas ekonomi Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 34 keuangannya, yaitu faktor lokasi dekat ayat .
, di mana aliran uang tunai lintas Pembatasan Transaksi Uang Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari perbatasan maksimal sebesar Rp100 juta tidak melakukan transaksi namun terdapat beberapa industri yang uang yang berlebihan pada masyarakat tidak bisa lepas dari transaksi tunai.
Maka Indonesia yang menyimpan uang diluar PPATK dan BI mengecualikan beberapa transaksi yang dapat melebihi 100 juta ke PPATK Transfer Transaksi itu berupa:
mengenai pembatasan transaksi tunai ini Transaksi yang dilakukan penyedia jasa keuangan dengan pemerintah undang-undang.
Alasannya adalah karena atau bank sentral.
pembatasan transaksi tunai berkaitan Transaksi keuangan dalam rangka kegiatan menyentuh kehidupan masyarakat, dan usaha masing-masing.
terkait dengan pembatasan hak setiap Transaksi untuk penarikan tunai dari bank untuk pembayaran gaji atau Oleh karena itu, perlu Transaksi untuk pembayaran pajak dan kewajiban ke negara.
Transaksi pembelian mata uang asing pembatasan transaksi keuangan tunai.
Naskah Transaksi bagi daerah yang belum RUU terjamah penyedia jasa keuangan.
ataupun peta tentang berbagai hal terkait Transaksi untuk penempatan atau dengan peraturan perundang undangan Dalam yang hendak diterbitkan.
Dari beberapa analisis tersebut, maka dapat ditentukan uang supaya dapat diketahui efesiensi melembagakan apa yang telah ada dan berjalan di masyarakat .
atau serta mencegah tindak pidana korupsi.
sehingga dapat mengubah masyarakat Pembatasan transaksi uang kartal supaya .
aw as a tool for social engineerin.
Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari Simpulan menjadi kendala baru bagi Pusat Dari hasil analisis rumusan masalah Pelaporan Analisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Keuangan (PPATK) Pusat Analisis melakukan pelacakan kembali aliran (PPATK) dananya dan membuat penyidik sulit mempunyai berbagai fungsi, tugas menelusuri kembali transaksi tersebut karena tidak tercatat dalam sistem Pelaporan Transaksi Keuangan berdasarkan UU untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian Fungsi Transaksi Pembatasan Uang Kartal diperlukan agar upaya penyuapan yang mengarah sebagai suatu kebijakan selayaknya pada tindak pidana khususnya korupsi selalu ditinjau dan disesuaikan dengan dan pencucian uang dapat dicegah lebih dini, dapat mempersempit ruang PPATK bekerja sama dengan BI dan gerak pelaku tindak pidana dalam OJK Maka Selain Pemakaian uang kartal dengan dibuat mengenai pembatasan transaksi tunai RUU.
Urgensi memberikan manfaat Rancangan Undang-Undang dengan Pemerintah, antara lain menghemat jumlah uang yang harus dicetak, permintaan uang kartal .
ang kertas dan uang loga.
baik dari bank menghemat biaya penyimpanan .
uang di Bank Indonesia, mengurangi Aktivitas peredaran uang palsu, mendidik dan semakin meningkat hal ini menjadi peluang dengan adanya pencucian menggunakan jasa perbankan dalam kesempatan dengan cara Korupsi, salah satu contoh pelaku pencucian Penggunaan transaksi tunai dalam kasus-kasus korupsi tersebut Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020.
e-ISSN : 2527-5690 Jurnal Kajian Hukum.
Vol.
November 2020 : 49-61.
Adhika Resika.
Murti Ayu Hapsari Daftar Pustaka