Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 DANA PERIMBANGAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA: SEBUAH BUKTI PENGUJIAN DARI PULAU KALIMANTAN Oleh: Evi Maria1 Abdul Halim2 Muhammad Luthfan3 Fakultas Teknologi Informasi1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis2,3 Universitas Kristen Satya Wacana1. Universitas Gadjah Mada2,3 Email: Evi. maria@uksw. ABSTRAK Tujuan riset ini adalah untuk menginvestigasi hubungan antara dana perimbangan dan pembangunan manusia dan melihat perilaku penggunaan anggaran di Pulau Kalimantan Riset ini menggunakan analisis regresi data panel menggunakan sampel empat provinsi di Pulau Kalimantan dengan tahun amatan 2010-2016. Hasil riset menemukan secara parsial Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Sedangkan. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Ini karena Dana Bagi Hasil Pulau Kalimantan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2014-2016 dan penggunaan Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam dibatasi oleh regulasi tentang kelestarian lingkungan Secara simultan, dana perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Riset ini menemukan bahwa implementasi desentralisasi di Indonesia membuat pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai program pembangunan manusia di daerah. Kata Kunci: dana perimbangan, pembangunan manusia, desentralisasi, pemerintah E. Maria. Halim. Luthfan/Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. ABSTRACT The purpose of this research is to investigate the relationship between fiscal balance funds and human development and also to see the behavior of budget use in the Kalimantan Island. This research uses panel data regression analysis using a sample of four provinces in Kalimantan Island with the observation year 20102016. The results of the study found partially the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund had a positive influence on human development on the Kalimantan Island. Meanwhile, the Revenue Sharing Fund has no effect on human development on the Kalimantan Island. This is because the Kalimantan Island Revenue Sharing Fund experienced a significant decline in 2014-2016 and the use of the Revenue Sharing Fund from Natural Resources is limited by regulation on environmental sustainability. Simultaneously, fiscal balancing funds, namely General Allocation Funds. Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds has an influence on human development on the Kalimantan Island. This research found that the implementation of decentralization in Indonesia made local governments tend to rely on Fiscal Balance Funds to finance human development programs in the regions. Keywords: fiscal balance funds, human development, decentralization, local PENDAHULUAN Dewasa ini, orientasi pembangunan mengalami perubahan. Awalnya, pembangunan negara/daerah hanya difokuskan pada program peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sekarang fokus pembangunan bergeser ke arah peningkatan kualitas manusia atau disebut dengan pembangunan manusia. Pergeseran ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi disuatu negara, tidak menjamin masalah sosial, seperti gelandangan, pengangguran, penyalahgunaan obat terlarang. AIDS, dan lain-lain dapat berkurang (UNDP 1. Pembangunan manusia menjadi fokus perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Kemajuan negara dinilai dari pembangunan manusianya (Widodo et al. Pramono dan Soesilowati 2. Manusia dipandang tidak hanya sebagai subyek, yaitu pelaku pembangunan, tetapi sekarang ini manusia juga dipandang sebagai obyek pembangunan, yaitu sasaran pembangunan (UNDP 1990. Kuncoro Penciptaan lingkungan kondusif agar manusia dapat hidup lebih lama, kreatif dan sehat adalah tujuan akhir pembangunan manusia (Sukirno 2. Perubahan fokus pembangunan dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia berdampak pada perubahan pengukuran kinerja pembangunan. UNDP mengembangkan Human Development Index (HDI) sebagai indeks untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, dengan cara mengukur kesehatan, usia, pendidikan, keterampilan serta pendapatan penduduk di daerah untuk dapat hidup lebih layak. Di Indonesia. HDI sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menetapkan IPM Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 sebagai indeks untuk mengukur kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota. Indonesia. Ada empat tingkatan IPM berdasarkan skornya, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Tujuannya, untuk mengorganisasikan kinerja pembangunan manusia daerah-daerah di Indonesia menjadi kategori yang sama. IPM sangat tinggi berarti daerah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat berkualitas. Sayangnya, di Indonesia kesenjangan pembangunan manusia antar daerah masih relatif tinggi (Fauzia, 2. Ini berarti perlu perhatian khusus terkait pembangunan manusia di Indonesia. Hasil pengamatan IPM tahun 2017 pada 34 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa peringkat lima besar berdasarkan angka IPM tertinggi, yaitu DKI Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kalimantan Timur (Kalti. Kepulauan Riau (Kepr. , dan Bali. Sedangkan urutan IPM terkecil dimiliki oleh Papua. Papua Barat. Nusa Tenggara Timur (NTT). Sulawesi Barat (Sulba. , dan Kalimantan Barat (Kalba. Peringkat IPM di Indonesia disajikan pada Gambar 1. Dari pengamatan ini, ditemukan hal yang menarik di Pulau Kalimantan. IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat berada di peringkat tiga dan peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini berarti terjadi ketimpangan yang mencolok pada pembangunan manusia antar provinsi di Pulau Kalimantan. 80,06 DKI JAKARTA Peringkat IPM Tertinggi Peringkat IPM Terendah 78,89 62,99 63,73 PAPUA BARAT NTT DIY 75,12 74,45 59,09 KALTIM KEPRI BALI PAPUA IPM 66,26 SULBAR KALBAR IPM Gambar 1. Peringkat IPM di Indonesia Sumber: (BPS, 2. Jika ditinjau dari rata-rata IPM tahun 2017 di Pulau Kalimantan, ditemukan fakta bahwa pembangunan manusia di Pulau Kalimantan . berada dalam klasifikasi tinggi dan jika dibandingkan dengan IPM nasional, angka IPM-nya pun hampir mendekati IPM nasional . Perbandingan IPM nasional dan IPM Pulau Kalimantan tahun 2016 dan 2017 disajikan pada Gambar 2. Kondisi kesenjangan ini menunjukkan bahwa riset untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Pulau Kalimantan masih perlu untuk E. Maria. Halim. Luthfan/Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 Gambar 2 Perbandingan IPM Pulau Kalimantan dan Nasional Sumber: (BPS, 2. Penerapan desentralisasi di Indonesia dilakukan dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Desentralisasi diyakini sebagai strategi efektif dalam pengelolaan negara, dengan memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri (Baskaran 2012. Maria et al. , 2. Desentralisasi memberi kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola aktivitas pendapatan, belanja, dan pembiayaannya sendiri. Pemerintah pusat hanya bertugas menyediakan prinsip-prinsip dalam kegiatan pengelolaan keuangan di daerah tanpa ada ketentuan rinci tentang manajemennya (Ritonga, 2. Daerah diberi kebebasan untuk membuat program-program berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas dasar manusia, dalam rangka mensukseskan pembangunan Upaya peningkatan kapasitas dasar manusia dilakukan dengan cara memperbaiki kesehatan dan pengetahuan penduduk (UNDP 1990. Dao 2012. Craigwell et al. , 2. Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan manusia di daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit (Sarkoro dan Zulfikar 2. Program pembangunan tersebut, didanai dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktanya, di Indonesia terjadi kesenjangan PAD antara daerah, sehingga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana perimbangan kepada Dana perimbangan, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuannya, untuk membiayai kegiatan pelayanan publik dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup warga didaerahnya. Namun, apakah dana perimbangan memiliki hubungan dengan pembangunan manusia di Pulau Kalimantan, masih merupakan pertanyaan penelitian. Selama ini riset-riset tentang dana perimbangan dan pengaruhnya pada pembangunan manusia telah dilakukan pada berbagai daerah di Indonesia, tetapi hasilnya masih inkonsisten. Riset Lestari et al. , . dan Zaufi et al. , . menemukan besarnya DAU berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia, namun riset Harahap . Widarwanto et al. , . Ardiansyah dan Widyaningsih . Williantara dan Budiasih . Sarkoro dan Zulfikar . menemukan hal sebaliknya, yaitu DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia. Tidak hanya DAU, ketidakkonsistenan hasil riset juga terjadi pada hubungan antara DAK dan pembangunan manusia. Widarwanto et al. Ardiansyah dan Widyaningsih . menemukan pembangunan manusia di daerah ditentukan oleh besarnya DAK, tetapi riset Harahap . Siswandi et , . Lestari et al. , . Williantara dan Budiasih . Sarkoro dan Zulfikar . menemukan hal sebaliknya, yaitu besarnya DAK tidak berpengaruh Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 pada pembangunan manusia. Sedangkan untuk DBH. Harahap . Ardiansyah dan Widyaningsih . , dan Lestari et al. , . menemukan DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Inkonsistensi temuan riset terdahulu ini, membuat riset untuk melihat pengaruh dana perimbangan pada pembangunan manusia masih perlu untuk dilakukan. Kondisi tersebut, mendorong riset ini untuk dilakukan. Jadi, tujuan riset ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris terkait hubungan dana perimbangan dan pembangunan manusia dan melihat perilaku penggunaan anggaran di Pulau Kalimantan sebagai akibat dari penerapan desentralisasi. Ada dua kontribusi dalam riset ini. Pertama, temuan riset berkontribusi untuk pengembangan ilmu Akuntansi Publik karena menyediakan bukti pengujian tentang hubungan dana perimbangan dan pembangunan manusia. Kedua, temuan riset berkontribusi bagi pemerintah. Temuan riset memberi informasi tentang dampak pemberian dana perimbangan terhadap kegiatan pembangunan manusia di daerah. Temuan riset juga memberikan informasi terkait perilaku penggunaan anggaran, yaitu dana perimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Pulau Kalimantan. KAJIAN PUSTAKA Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pengalokasian dana perimbangan dapat digambarkan dari sudut pandang teori keagenan (Sarkoro dan Zulfikar 2. Dalam hubungan keagenan, pemerintah pusat diproksikan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah daerah diproksikan sebagai agen. Menurut teori keagenan, pendelegasian wewenang terjadi ketika prinsipal memilih orang/kelompok lain yang disebut dengan istilah agen untuk melakukan tindakan sesuai keinginan prinsipal (Jensen dan Meckling 1. Pemerintah pusat memberikan wewenang atau hak pada daerah untuk mengatur dan mengelola aktivitas pendapatan, belanja, dan pembiayaannya sendiri. Dampak dari kebijakan tersebut, pemerintah pusat dituntut untuk mengalokasikan dana perimbangan dalam rangka membantu pendanaan aktivitas-aktivitas pelayanan publik di daerah Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) untuk dialokasikan pusat ke daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah instrumen fiskal dari dana perimbangan. Tujuannya, untuk mengurangi kesenjangan fiskal sebagai dampak dari pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat block grants. Artinya, pemerintah daerah berhak mengatur sepenuhnya penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya. DAU digunakan daerah untuk membiayai belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, sehingga dana ini dialokasikan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Riset terdahulu tentang DAU dan pembangunan manusia di Indonesia masih tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan apakah DAU dapat membawa dampak pada peningkatan pembangunan manusia atau malah sebaliknya, pembangunan manusia tidak dipengaruhi oleh DAU. Riset Harahap . Widarwanto et al. Ardiansyah dan Widyaningsih . Williantara dan Budiasih . Sarkoro dan Zulfikar . menemukan bahwa pembangunan manusia tidak E. Maria. Halim. Luthfan/Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 dipengaruhi oleh DAU, karena komponen utama alokasi dasar DAU di daerah adalah kegiatan belanja pegawai dan dan bukan untuk kepentingan penyediaan layanan publik (Harahap 2011. Williantara dan Budiasih 2. Setelah desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia, serapan anggaran di daerah, cenderung digunakan untuk membiayai kegiatan belanja pegawai daripada kegiatan layanan publik (Chang dan Geoffrey 2002. Sjahrir et al. Maria et al. Namun, pendapat berbeda muncul dari kelompok riset lainnya. Riset Lestari et al. , . dan Zaufi et al. , . justru menemukan hal sebaliknya. DAU berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia. DAU terbukti dapat membantu daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. DAU membuat kualitas pendidikan meningkat, standar hidup masyarakat meningkat, serta masyarakat dapat hidup dengan sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Dalam rangka menguji hubungan DAU dan pembangunan manusia, maka hipotesis pertama riset ini, yaitu: H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Pulau Kalimantan Selain DAU, komponen dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana dari APBN untuk mendanai kegiatan khusus di daerah tertentu, seperti kegiatan mengadakan dan memelihara sarana serta prasarana pelayanan dasar yang masuk dalam program prioritas nasional. Dana tersebut juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak bisa dihitung taksirannya menggunakan rumus alokasi umum. DAK bersifat specific grants karena dana ini dialokasikan ke daerah dengan syarat-syarat khusus berkaitan dengan penggunaannya. Selain itu, alokasi DAK ke daerah harus memperhatikan faktor kecukupan dana dalam APBN, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 23/2014. Hasil riset terdahulu yang meneliti hubungan antara DAK dan pembangunan manusia masih inkonsisten dalam menjawab pertanyaan apakah DAK dapat meningkatkan pembangunan manusia atau malah sebaliknya, pembangunan manusia tidak dipengaruhi oleh DAK. Riset Harahap . Siswandi et al. Lestari et al. , . Williantara dan Budiasih . Sarkoro dan Zulfikar . menemukan pembangunan manusia tidak dipengaruhi oleh DAK. Ini terjadi karena penggunaan DAK hanya diperuntukkan untuk peningkatan sarana dan prasaran . sedangkan pembangunan manusia tidak diukur dari segi kuantitas terkait sarana dan prasarana fisik, tetapi pembangunan manusia diukur dari segi kualitas hidup manusia (Sarkoro dan Zulfikar 2. Lestari et al. , . Sarkoro dan Zulfikar . menjelaskan bahwa proporsi DAK yang diterima daerah jauh lebih rendah dari DAU dan PAD yang dimiliki daerah sehingga membuat DAK tidak berpengaruh pada pembangunan manusia. Siswandi et al. , . menemukan bahwa alokasi DAK belum sepenuhnya menitikberatkan pada kegiatan belanja yang menunjang peningkatan kualitas masyarakat di bidang pendidikan serta kesehatan karena program serta kegiatan prioritas nasional belum sinkorn dengan indikator untuk mengukur pembangunan manusia. Kelompok riset lain menemukan hal yang berbeda, yaitu DAK memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia (Widarwanto et al. , 2014. Ardiansyah Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 dan Widyaningsih 2. Ini berarti DAK dapat meningkatkan pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka IPM. Daerah menggunakan DAK untuk kegiatan belanja modal, yaitu pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kebutuhan dasar manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi kualitas masyarakat. DAK dalam bentuk kegiatan belanja modal untuk bidang kesehatan dan pendidikan ditemukan memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup dan kualitas pendidikan warganya (Pramono dan Soesilowati 2016. Pake et al. , 2. Dalam rangka menguji hubungan DAK dan pembangunan manusia, maka hipotesis kedua riset ini, yaitu: H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Pulau Kalimantan Selain DAU dan DAK. Dana Bagi Hasil (DBH) juga komponen dana perimbangan yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan dari sumber daya Besarnya DBH ditentukan berdasarkan potensi daerah yang menghasilkan sumber daya alam dengan persentase tertentu. DBH diberikan dalam rangka mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan pusat dan daerah. DBH bersifat block grants. Oleh sebab itu, daerah dapat menentukan sendiri penggunaan DBH dan pemerintah pusat tidak boleh mengintervensinya. Riset tentang hubungan DBH dan pembangunan manusia sudah dilakukan oleh Harahap . Ardiansyah dan Widyaningsih . , dan Lestari et al. Hasil riset menemukan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Kondisi ini disebabkan karena pertama, daerah hanya memiliki porsi DBH dalam jumlah kecil (Lestari et al. , 2. , kedua, regulasi yang dikeluarkan oleh negara membatasi keleluasan daerah untuk menggunakan DBH dalam rangka penyediaan layanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup Misalnya saja. DBH Kehutanan yang diperoleh dari dana reboisasi hanya boleh dipakai untuk pendanaan kegiatan reboisasi saja, tidak untuk kegiatan Dalam rangka menguji hubungan DBH dan pembangunan manusia, maka hipotesis ketiga riset ini, yaitu: H3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Pulau Kalimantan METODE PENELITIAN Sampel dan Data Penelitian Pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan adalah populasi riset ini. Sampel riset dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria, yaitu provinsi memiliki data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dana perimbangan yang lengkap dan konsisten untuk tahun anggaran 2010-2016. Berdasarkan kriteria tersebut ada empat provinsi di pulau Kalimantan yang digunakan dalam riset ini, yaitu Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan. Kalimantan Utara tidak lolos kriteria pemilihan sampel riset karena provinsi ini baru ditetapkan sebagai provinsi baru hasil pemekaran. Data IPM dan jumlah penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan E. Maria. Halim. Luthfan/Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 data DAU. DAK, dan DBH diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas empat provinsi yang menjadi sampel riset ini. Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel dependen riset ini, yaitu pembangunan manusia. Sedangkan variabel independennya, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), data Dana Alokasi Khusus (DAK), dan data Dana Bagi Hasil (DBH). Ringkasan definisi operasional dan pengukuran variabel riset disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Pengukuran Variabel Riset Variabel Pembangunan Manusia Kode Dana Alokasi DAU Umum Dana Alokasi DAK Khusus Dana Bagi Hasil DBK Sumber: data diolah Pengukuran Indeks komposit gabungan dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita. Realisasi DAU per kapita Referensi BPS 20102016 LHP BPK dan BPS Realisasi DAK per kapita Realisasi DBH per kapita Pembangunan Manusia Riset ini menggunakan definisi pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP . , yaitu usaha yang dilakukan untuk memperluas pilihan manusia. Pembangunan manusia dalam riset ini diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu skor komposit gabungan dari indikator kesehatan berupa angka harapan hidup, indikator pendidikan, berupa rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta indikator ekonomi, berupa pengeluaran per kapita. IPM menggambarkan pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Data IPM riset ini adalah data IPM dari empat provinsi yang ada di Pulau Kalimantan tahun 2010-2016. Dana Alokasi Umum Riset ini menggunakan definisi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diamanatkan UU No. 23/2014, yaitu dana dari pendapatan APBN. DAU digunakan untuk mendanai belanja daerah dalam rangkan penerapan desentralisasi agar pemerataan kemampuan keuangan antar daerah terjadi. DAU diukur menggunakan realisasi DAU per kapita. Rasio DAU per kapita merupakan perbandingan DAU yang diperoleh daerah dari pusat terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mencerminkan total pendapatan dari APBN yang digunakan daerah untuk mendanai kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas daerah. Riset ini menggunakan data realisasi DAU tahun anggaran 2010-2016 dan jumlah penduduk tahun 2010-2016. Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 Dana Alokasi Khusus Riset ini menggunakan definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diamanatkan UU No. 23/2014, yaitu dana dari pendapatan APBN untuk daerah DAK digunakan untuk mendanai kegiatan khusus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAK diukur menggunakan realisasi DAK per Rasio DAK per kapita merupakan perbandingan DAK yang di dapat daerah dari pusat terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mencerminkan total pendapatan dari APBN yang digunakan daerah untuk mendanai kebutuhan khusus masyarakat untuk kegiatan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di daerah. Riset ini menggunakan data realisasi DAK tahun anggaran 2010-2016 dan jumlah penduduk tahun 2010-2016. Dana Bagi Hasil Riset ini menggunakan definisi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diamanatkan UU No. 23/2014, yaitu dana dari pendapatan tertentu APBN untuk daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan tingkat persentase tertentu. DBH diberikan ke daerah dalam usaha mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. DBH diukur menggunakan realisasi DBH per kapita. Rasio DBH per kapita merupakan perbandingan DBH yang diperoleh daerah dari pusat terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mencerminkan total pendapatan dari APBN yang digunakan daerah untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. Riset ini menggunakan data realisasi DBH tahun anggaran 2010-2016 dan jumlah penduduk tahun 2010-2016. Metode Analisis Alat analisis riset ini, meliputi: pertama, pemilihan model analisis data panel terbaik (Gujarati, 2. dengan melakukan tiga pengujian, yaitu . uji Chow, untuk memilih model terbaik antara fixed effect dan common effect dengan cara membandingkan nilai Fstatistik dan Ftabel. Jika nilai Fstatistik > Ftabel atau jika <5%, maka H0 tidak terdukung. Artinya, model terpilih, yaitu model fixed effect, demikian Jika model terpilih, yaitu model common effect, maka tidak perlu dilakukan uji Hausman. Uji Hausman, untuk memilih model terbaik antara model fixed effect atau random effect. Uji Hausman menggunakan nilai Chi-Square dengan asumsi eror individual tidak saling berkolerasi begitu juga eror Penentuan model hasil uji Hausman dengan melihat tingkat signifikansi ()<5%, maka H0 tidak terdukung. Artinya, model terpilih, yaitu model fixed effect, demikian sebaliknya. Jika yang terpilih, yaitu model fixed effect, maka tidak perlu lagi melakukan uji Lagrange Multiplier. Uji Lagrange Multiplier, untuk memilih model terbaik antara common effect atau random effect. Jika nilai Chi-Squarestatistik>Chi-Squaretabel, maka H0 tidak terdukung. Artinya, model terpilih, yaitu model random effect, demikian sebaliknya. Kedua, pengujian hasil regresi, terkait pemenuhan kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dengan tiga uji, yaitu . uji multikolinearitas, dengan menguji koefisien korelasi . antar variabel independen dengan ketentuan, jika korelasi koefisien cukup tinggi melebihi 0,8 maka multikolinearitas menjadi E. Maria. Halim. Luthfan/Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 masalah yang serius di dalam model. Uji heteroskedastisitas untuk melihat nilai residual, yaitu faktor lain yang terlibat, tetapi tidak masuk dalam model. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Jika pvalue> =%, maka model terbebas dari heteroskedastisitas, demikian sebaliknya. Uji autokorelasi dilakukan mengunakan uji Durbin-Watson. Autokorelasi sebagai korelasi kelambanan suatu deretan tertentu dengan dirinya sendiri, tertinggal oleh sejumlah unit waktu, namun serial korelasi sebagai korelasi kelambanan antara dua seri atau rangkaian yang berbeda (Gujarati, 2. Ketiga, pengujian hipotesis menggunakan regresi data panel. Tujuannya, untuk melihat pengaruh DAU. DAK, dan DBH terhadap pembangunan manusia. Pengujian koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan uji t. Jika tingkat signifikansi ()<5%, maka koefisien regresi signifikan, sehingga hipotesis riset ini didukung, demikian sebaliknya. Sedangkan pengujian koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan uji F. Jika tingkat signifikansi ()<5%, maka koefisien regresi signifikan. Artinya, secara bersama-sama variabel independen berpengaruh pada variabel dependen, demikian sebaliknya (Gujarati, 2. Dalam pengujian ini, data DAU. DAK, dan DBH tahun 2010 akan dilihat pengaruhnya pada IPM tahun 2010, dan seterusnya. Model regresi data panel, disajikan pada persamaan . IPM it = A 0 A1 DAUit A 2 DAKit A 3 DBHit Au it . IPM it = A0 A1DAUit Oe1 A2 DAKit Oe1 A3 DBHit Oe1 Au it . IPM adalah indeks pembangunan manusia, t adalah data time series tahun amatan, yaitu tahun 2010-2016, i adalah data cross section pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan, 0 adalah kontanta, 1-3 adalah koefisien variabel independen, yaitu DAU adalah Dana Alokasi Umum. DAK adalah Dana Alokasi Khusus. DBH adalah Dana Bagi Hasil, u adalah variabel pengganggu. Keempat, pengujian sensitivitas untuk menilai kekokohan hasil pengujian sebelumnya, menggunakan regresi data panel dengan model distribusi kelambanan . Model ini dipilih karena menurut Gujarati . dan Widarjono . dampak dari implementasi kebijakan moneter dan fiskal, biasanya tidak secara langsung tetapi memerlukan waktu atau terjadi kelambanan . Koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan uji t, jika tingkat signifikansi ()<5%, maka koefisien regresi signifikan, demikian sebaliknya (Gujarati, 2. Penggunaan model lag satu tahun, membuat data DAU. DAK, dan DBH tahun 2010 akan dilihat pengaruhnya pada IPM tahun 2011, dan seterusnya. Model regresi data panel menggunakan model lag satu tahun, disajikan pada persamaan . HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif Statistik deskriptif variabel yang diteliti disajikan pada Tabel 2. Secara garis besar, ada kecenderungan peningkatan alokasi dana perimbangan dari pusat ke daerah di Pulau Kalimantan dan pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka IPM dari tahun ke tahun. Tahun 2016, dari sisi nilai tertinggi Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 IPM. DAK, dan DBH dimiliki oleh Kalimantan Timur, sedangkan DAU tertinggi dimiliki oleh Kalimantan Barat. Selain itu, tahun 2016. Kalimantan Barat memiliki IPM. DAK, dan DBH terendah, sedangkan DAU terendah dimiliki oleh Kalimantan Timur. Rata-rata . IPM dan DAU selalu meningkat tiap tahunnya. Rata-rata DAK mengalami penurunan signifikan di tahun 2014, sedangkan DBH tahun 2014 hingga tahun 2016. Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel DAU . uta R. Mean Minimum Maksimum Std. DAK . uta R. Mean Minimum Maksimum Std. DBH . uta R. Mean Minimum Maksimum Std. IPM Mean 66,11 66,66 Minimum 61,97 62,35 Maksimum 71,31 72,02 Std. 3,87 4,00 Sumber: Data BPS dan BPK-RI, diolah 67,34 63,41 72,62 3,84 68,02 64,30 73,21 3,74 68,53 64,89 73,82 3,77 69,17 65,59 74,17 3,60 69,66 65,88 74,59 3,62 Hasil Pengujian Model Analisis Data Panel Pengujian model analisis data panel disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4. Hasil uji Chow menemukan p-value 0,000 lebih kecil dari =5%, artinya model fixed effect lebih baik daripada model common effect. Sedangkan, hasil uji Hausman menemukan p-value 0,000 lebih kecil dari =5%, artinya model fixed effect lebih baik daripada random effect. Uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan dalam riset ini, karena hasil uji Chow dan uji Hausman menemukan bahwa model fixed effect adalah model terbaik untuk analisis data panel. Tabel 3 Hasil Uji Chow Effects Test Statistic Cross-section F 26,963553 Cross-section Chi-Sq 44,222579 Keterangan: signifikan pada =5% . Prob. 0,000 0,000 Maria. Halim. Luthfan/Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 Tabel 4 Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic CrossAesection random Keterangan: signifikan pada =5% Chi-Sq. Prob. 0,000 Hasil Pengujian Asumsi Klasik Hasil pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 5. Pengujian multikolinearitas menemukan variabel DAU. DAK, dan DBH mempunyai nilai koefisien korelasi<0,8. Artinya, ketiga variabel independen riset ini, tidak menunjukkan terjadi multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas menemukan bahwa model riset ini terbebas dari heteroskedastisitas. Ini ditunjukkan dengan variabel DAU. DAK, dan DBH memiliki pvalue>5%. Tabel 5 Hasil pengujian Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas Variabel DAU DAK DBH Uji Multikolinearitas DAU DAK DBH 1 -0,092 -0,704 -0,092 1 0,002 -0,704 0,002 Uji Heteroskedastisitas Prob Sig. 0,058 Tidak Signifikan 0,696 Tidak Signifikan 0,884 Tidak Signifikan Keterangan: DAU = Dana Alokasi Umum. DAK = Dana Alokasi Khusus. DBH = Dana Bagi Hasil Berdasarkan model fixed effect dari pengujian sebelumnya, dilakukan uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Hasil pengujian menemukan nilai D-W statistik sebesar 0,730. D-W tabel sebesar dL=1,180, dan du=1,650 dengan =5%, sehingga D-W statistik terletak antara 00,05, sehingga H3 tidak terdukung. Artinya. DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Menggunakan Model Fixed Effect Metode GLS IPM it = A 0 A1 DAUit A 2 DAKit A 3 DBHit Au it Variabel Konstanta Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Prob. 63,85 1,75E-05 9,26E-06 -7,72E-08 0,965 0,000 t-statistik Prob 174,66 17,64 3,74 -0,10 0,000 0,000 0,001 0,920 Hasil pengujian secara simultan dengan uji F menemukan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. Artinya, secara bersama-sama variabel DAU. DAK, dan DBH memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Nilai koefisien determinasi, yaitu RA sebesar 0,965 memiliki arti bahwa DAU. DAK, dan DBH mampu menjelaskan pembangunan manusia di Pulau Kalimantan sebesar 96,5% dan sisanya, yaitu sebesar 3,5% ditentukan oleh faktor lain diluar riset ini, misalnya saja Pendapatan Asli Daerah. Hasil Pengujian Sensitivitas Pengujian sensitivitas dilakukan dengan menggunakan model lag satu tahun pada model regresi data panel. Tujuannya adalah untuk melihat kekokohan hasil pengujian sebelumnya karena menurut Gujarati . dan Widarjono . , kebijakan moneter dan fiskal biasanya tidak secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi memerlukan waktu atau kelambanan . Penggunaan model lag satu tahun membuat data DAU. DAK, dan DBH tahun 2010 akan dilihat pengaruhnya pada IPM tahun 2011, dan seterusnya. Data DAU. DAK. DBH yang digunakan dalam model ini adalah data tahun realisasi tahun 2010-2016, sedangkan data IPM digunakan adalah data IPM tahun 2011-2017. Sebelum melakukan regresi data panel model lag, dilakukan pengujian model analisis data panel dan uji asumsi Hasil pengujian konsisten menemukan bahwa model fixed effect adalah model terbaik data panel. Sedangkan hasil uji asumsi klasik ditemukan model lolos uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, namun tidak lolos uji autokorelasi, sehingga estimasi tetap menggunakan variasi GLS, seperti yang disarankan oleh Insukindro . untuk mengatasi masalah autokorelasi. Tabel 7 menyajikan hasil pengujian sensitivitas menggunakan model fixed effect metode GLS model lag. Maria. Halim. Luthfan/Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. Tabel 7 Hasil Pengujian Sensitivitas Menggunakan Model Fixed Effect Metode GLS Model Lag IPM it = A0 A1DAUit Oe1 A2 DAKit Oe1 A3DBHit Oe1 Au it Variabel Konstanta Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Prob. 64,47 1,72E-05 9,09E-06 1,70E-08 0,972 188,50 18,01 3,90 0,02 Prob 0,000 0,000 0,000 0,981 0,000 Konsisten dengan pengujian sebelumnya, pengujian dengan menggunakan lag menyajikan hasil yang sama dengan hasil pengujian sebelumnya. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat diinterpretasikan bahwa variabel DAU memiliki tstatistik 18,01 dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05, artinya DAU berpengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Variabel DAK memiliki tstatistik 3,90 dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. Artinya. DAK berpengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Variabel DBH ditemukan memiliki tstatistik 0,02 dan nilai signifikansi sebesar 0,981>0,05. Artinya. DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F menemukan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. Artinya, secara bersama-sama variabel DAU. DAK, dan DBH memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Pembahasan Riset ini menemukan bahwa hipotesis 1 didukung oleh bukti empiris. DAU memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Ada hubungan positif antara DAU dan pembangunan manusia. Artinya, semakin besar DAU, maka pembangunan manusia di Pulau Kalimantan juga semakin tinggi, demikian sebaliknya. Temuan ini konsisten dengan hasil riset Lestari et al. , . dan Zaufi et al. , . Pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan menggunakan DAU untuk kegiatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sifat DAU yang berupa block grants ditemukan mempermudah pemerintah daerah ketika akan menentukan prioritas program untuk mengejar ketertinggalan daerahnya dengan daerah lain di Indonesia. Ini karena pemerintah pusat tidak melakukan intervensi terhadap penggunaan DAU di daerah. Selain itu, perubahan fokus pembangunan nasional menjadi pembangunan manusia membuat dasar alokasi jumlah DAU yang dialokasikan ke daerah ditentukan oleh IPM (BPS, 2. Konsekuensinya, daerah-daerah yang memiliki IPM yang rendah mendapatkan porsi alokasi DAU yang relatif lebih tinggi untuk mengejar kesenjangan yang terjadi dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi ini ditemukan mendorong pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan memprioritaskan penggunaan DAU untuk kegiatan pelayanan publik, dengan melakukan kegiatan belanja modal untuk bidang Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 pendidikan dan kesehatan. Ini dilakukan dengan tujuan agar kualitas pendidikan meningkat, standar hidup masyarakat meningkat, serta masyarakat dapat hidup dengan sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Riset ini menemukan bahwa hipotesis 2 didukung oleh bukti empiris. DAK memiliki pengaruh positif pada pembangunan manusia. Artinya, semakin besar DAK, maka pembangunan manusia di Pulau Kalimantan juga semakin tinggi, demikian sebaliknya. Hasil riset ini konsisten dengan hasil riset Widarwanto et al. Ardiansyah dan Widyaningsih . bahwa DAK dapat meningkatkan IPM. Riset Sarkoro dan Zulfikar . Hairiyah et al. , . Pake et al. , . menemukan bahwa daerah menggunakan DAK untuk kegiatan pelayanan publik dalam bentuk kegiatan belanja modal. Pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan menggunakan DAK untuk kegiatan belanja modal di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan umum. Penggunaan DAK seperti ini ditemukan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kualitas pendidikan warganya (Pramono dan Soesilowati 2016. Pake et al. , 2. Pemerintah provinsi di Pulau Kalimanta sudah menggunakan DAK sesuai dengan amanat UU No. 23/2014, yaitu untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur publik dengan umur ekonomis yang lama. Namun demikian, riset ini menemukan bahwa hipotesis 3 tidak didukung oleh bukti empiris. DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Temuan ini konsisten dengan hasil riset Harahap . Ardiansyah dan Widyaningsih . , dan Lestari et al. , . Ada dua argumen yang menyebabkan DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Pertama. DBH di Pulau Kalimantan mengalami penurunan signifikan dari tahun 2014-2016. Penurunan jumlah DBH dari pajak disebabkan karena sejak tahun 2013, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga DBH dari PBB provinsi hanya berasal dari Perhutanan. Perkebunan, dan Pertambangan. Sedangkan. DBH dari sumber daya alam (SDA) di Pulau Kalimantan mengalami penurunan jumlahnya karena ada pembatasan jumlah produksi batu bara oleh pemerintah pusat dan penurunan harga jual produk batu bara akibat krisis ekonomi DBH SDA yang diperoleh daerah penghasil masih tidak sebanding dengan kebutuhan fiskal yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, sehingga DBH tidak memiliki pengaruh pada IPM (Harefa 2. Kedua, penggunaan DBH khususnya untuk DBH yang berasal dari SDA dibatasi oleh regulasi tentang kelestarian lingkungan hidup (Lestari et al. , 2016. Harefa 2. Misalnya saja DBH dari Cukai Hasil Tembakau diatur penggunaannya minimal 50 persen untuk membiayai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pembatasan tujuan penggunaan DBH membuat pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan belanja modal dalam rangka pembangunan manusia, sehingga dana ini ditemukan tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Pengujian sesitivitas dengan menggunakan model lag, juga menemukan hasil yang konsisten bahwa secara parsial hanya DAU dan DAK yang memiliki pengaruh E. Maria. Halim. Luthfan/Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. 306-324 positif pada pembangunan manusia, sedangkan DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Selain itu, pengujian sesitivitas juga menemukan hasil yang konsisten saat menguji DAU. DAK, dan DBH secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Penerapan desentralisasi di Indonesia membuat daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai program pembangunan di daerah (Syurmita Maria et al. , 2019. Maria & Halim, 2. Hairiyah et al. Harefa . menemukan perilaku belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber penerimaannya, baik itu penerimaan yang bersumber dari PAD maupun dari dana Ini berarti semakin tinggi penerimaan pemerintah, maka pemerintah dituntut untuk memperbesar pengeluaran pemerintah untuk kegiatan belanja daerah dan investasi dalam bentuk belanja modal. DAU dan DAK digunakan daerah untuk mendanai kegiatan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Abdullah dan Halim 2. Penggunaan DAU dan DAK untuk pengadaan prasarana dasar manusia, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan ditemukan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kualitas pendidikan masyarakat (Pramono dan Soesilowati 2016. Pake et al. , 2. Oleh sebab itu, tata kelola kebijakan dan anggaran yang transparan dan akuntabel dibutuhkan agar dana perimbangan yang disalurkan oleh pusat ke daerah dapat mendorong terpenuhinya layanan publik dan ketersediaan infrastrukur yang memadai agar kualitas sumber daya manusia yang diukur menggunakan IPM dapat meningkat (Kurniawati, 2. SIMPULAN Riset ini memberikan bukti empiris bahwa dana perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Pulau Kalimantan memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Ini berarti semakin besar DAU dan DAK, maka pembangunan manusia di Pulau Kalimantan juga semakin tinggi, demikian sebaliknya. Sedangkan dana perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) ditemukan tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Ini karena DBH Pulau Kalimantan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2014-2016 dan penggunaan DBH dari Sumber Daya Alam dibatasi oleh regulasi tentang kelestarian lingkungan hidup. Pengujian sensitivitas dengan menggunakan model kelambanan . satu tahun juga memberikan temuan yang konsisten bahwa hanya DAU dan DAK yang memiliki pengaruh pada pembangunan manusia, sedangkan DBH tidak. Temuan bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia sejalan dengan temuan riset Lestari et al. , . dan Zaufi et al. , . Riset ini juga mengkonfirmasi temuan riset Widarwanto et al. , . Ardiansyah dan Widyaningsih . bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap pembangunan. Sedangkan. DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia sejalan dengan temuan riset Harahap . Ardiansyah dan Widyaningsih . , dan Lestari et al. , . Secara simultan, dana perimbangan, yaitu DAU. DAK, dan DBH memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Riset ini menemukan bukti bahwa implementasi desentraliasi membuat pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai pembangunan manusia di daerah. Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2. DAFTAR PUSTAKA