Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Journal homepage: https://talenta.
id/jlpsp Media Massa dan Pembentukan Identitas Nasional di Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste Maria M.
Niis1* Program Studi Ilmu Politik.
Universitas Nusa Cendana.
Jalan Adi Sucipto Penfui.
Kupang 85148.
Indonesia Corresponding Author: lennyniis0591@gmail.
ARTICLE INFO
Article history:
Received: 20 April 2025
Revised: 7 May 2025
Accepted: 15 May 2025
Available online: 23 May 2024
E-ISSN: 2830-6821
How to cite:
Niis.
Maria M.
AuMedia Massa Pembentukan Identitas Nasional di Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor LesteAy.
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 4.
: 34-41.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.
International.
DOI: 10.
32734/ljsp.
ABSTRAK
Media massa berperan penting dalam membentuk jati diri bangsa, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.
Namun, ketersediaan media yang tidak merata di seluruh Indonesia menghambat efektivitas peran media.
Dengan merujuk pada Teori Media Massa dari MaQuail dan Anderson serta Teori Konstruksi Sosial Media dari Berger dan Lukmann, artikel ini mencoba menyajikan gambaran empiris mengenai distribusi dan aksesibilitas media massa di wilayah perbatasan, dalam kaitannya dengan konstruksi nasionalisme dan pembentukan identitas kolektif kebangsaan di wilayah tersebut.
Tulisan ini dikaji menggunakan kajian pustaka literatur review yang berkaitan dengan tema.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan diri Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999 berdampak besar terhadap nasionalisme dan identitas nasional di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Belu, serta dampak sosiologisnya masih terasa hingga saat ini.
Media, khususnya media lokal, ikut terlibat dalam penanganan persoalan sosio-historis dalam kehidupan masyarakat ini melalui Kata kunci: media massa, identitas nasional, wilayah perbatasan ABSTRACT Mass media plays a crucial role in shaping national identity, especially in IndonesiaAos border regions.
However, the unequal distribution of media access across the country hinders the effectiveness of this role.
Referring to Mass Media Theory by McQuail and Anderson, as well as the Social Construction of Media Theory by Berger and Luckmann, this article provides an empirical overview of media distribution and accessibility in border areas in relation to the construction of nationalism and the formation of collective national identity in those regions.
This study is based on a literature review relevant to the topic.
The findings indicate that the secession of Timor Leste from Indonesia in 1999 had a significant impact on nationalism and national identity in the border region, particularly in Belu Regency, and its sociological effects are still evident today.
Media especially local media has participated in addressing these socio-historical issues through its reporting.
Keywords: mass media, national identity, border region
PENDAHULUAN
Media massa merupakan suatu perangkat yang terorganisasi untuk menyampaikan komunikasi secara terbuka kepada khalayak luas atau publik dalam rentang waktu yang relatif singkat (McQuail.
Dalam praktiknya, objektivitas media massa dalam menyampaikan realitas sosial kepada masyarakat kerap menjadi pokok diskusi dan perdebatan.
Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa media tidak mungkin sepenuhnya bersifat netral.
media senantiasa melakukan proses penafsiran.
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 34-41
penyaringan, seleksi, bahkan simbolisasi terhadap realitas yang ingin disampaikannya.
Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai aktor yang membentuk realitas sosial melalui mekanisme seleksi dan interpretasi, sehingga objektivitas media kerap dipengaruhi oleh struktur organisasi, nilai-nilai budaya, serta kepentingan ekonomi (McQuail.
Istilah media massa pada awalnya dikenal sebagai jurnalisme, yang berasal dari istilah Belanda pers, secara harfiah berarti "cetak", dan kemudian dimaknai sebagai aktivitas penyiaran atau publikasi dalam bentuk cetak.
Seiring dengan perkembangan zaman, jurnalisme memiliki dua cakupan makna: dalam pengertian luas, jurnalisme mencakup seluruh bentuk publikasi termasuk media elektronik seperti televisi dan radio.
sedangkan dalam pengertian sempit, jurnalisme terbatas pada media cetak seperti majalah, surat kabar dan buletin (Effendy, 2.
Sementara itu melalui teori konstruksi media sosial.
Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun dari kenyataan dan pengetahuan.
AukenyataanAy dipandang sebagai suatu realitas objektif yang berada di luar individu dan menempati posisi sebagai fakta sosial.
Sedangkan AupengetahuanAy merupakan realitas yang bersifat subjektif dan berada pada kesadaran individu (Berger & Lukmann, 1.
Artinya bahwa dalam melihat identitas nasional dan cara kita memahami bangsa, tidak bersifat objektif atau tetap, melainkan dibentuk secara dinamis melalui proses interaksi sosial dan komunikasi, termasuk melalui media massa.
Adapun tahapan dalam membentuk realitas sosial dapat melalui tahapan eksternalisasi dimana individu atau kelompok mengekspresikan pengalaman subjektif mereka kedalam dunia sosial, melalui narasi dan simbol yang kemudian disebarluaskan oleh media.
Tahapan yang berikut melalui objektivasi yakni narasinarasi yang dibangun itu kemudian menjadi kenyataan sosial yang tampak objektif karena terus menerus direproduksi, seperti konsep AunasionalismeAy atau konsep AuperbatasanAy sebagai garis pertahanan negara.
Yang terakhir adalah internalisasi, dimana masyarakat kemudian menyerap dan menghayati narasi tersebut sebagai kenyataan yang sah dan alami (Berger & Lukmann, 1.
Sejarah media massa di Indonesia memiliki akar yang cukup panjang.
Radio menjadi bentuk awal dari komunikasi massa elektronik yang dikenal di tanah air.
Masyarakat Indonesia pertama kali mengenal siaran radio melalui Radio Vereenigingen pada tahun 1920 (Yuliani et al.
, 2.
Pada masa kolonial Hindia Belanda.
Gubernur Jenderal De Fock meresmikan pemancar radio Malabar di Bandung, pada 5 Mei 1923.
Selanjutnya, pada 11 Mei di tahun yang sama, pemerintah Belanda melaksanakan uji coba pemancar radio gelombang pendek melalui laboratorium Philips dan pemancar di Eindhoven, yang menjangkau wilayah Hindia Belanda.
Uji coba ini menandai terhubungnya Belanda dengan Hindia Belanda melalui jaringan komunikasi radio.
Dua puluh hari kemudian.
Ratu Wilhelmina memberikan pujian kepada Hindia Belanda melalui siaran yang dilakukan dari Laboratorium Radio Philips.
Bahkan, siaran internasional yang berlangsung pada 31 Mei 1927 berhasil diterima diberbagai wilayah seperti Australia.
Amerika Latin.
Afrika.
Asia Tenggara, dan juga Pura Mangkunegaran di Surakarta (Wanhar, 2.
Selain radio, media massa cetak seperti surat kabar juga telah hadir sejak masa kolonial.
Sebagai contoh, pada tahun 1845 di Semarang, lembaga komunikasi massa Belanda Oliphant en Compagnie menerbitkan mingguan Semarangsch Nieuws en Advertentieblad, yang kemudian dikenal sebagai De Locomotief dan berkembang menjadi surat kabar harian.
Tak hanya media berbahasa Belanda, surat kabar berbahasa Melayu juga hadir, seperti Selompret Melayu, yang diterbitkan secara mingguan oleh dewan gereja Protestan pada tahun 1860 (Wijaya, 1.
Dalam perjalanan sejarah, proses terbentuknya negara bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran strategis media massa.
Pada masa awal Kebangkitan Nasional, media cetak dimanfaatkan sebagai sarana oleh para tokoh pergerakan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan Di samping itu, radio juga memainkan peran penting sebagai media utama dalam penyebaran informasi mengenai kemerdekaan Indonesia, terutama pada momen proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.
Pemerintah pendudukan Jepang turut menyebarluaskan deklarasi kemerdekaan ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya.
Berita mengenai proklamasi tersebut dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat berkat keberadaan Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 34-41
siaran radio yang efektif dalam menjangkau khalayak luas dalam waktu yang singkat (Yuliani et al.
Dinamika keberadaan media massa di Indonesia senantiasa mengalami transformasi seiring dengan perkembangan waktu, yang membawa dampak signifikan, baik dalam aspek positif maupun negatif, terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dari sisi positif, media massa berperan dalam menyediakan akses informasi yang luas kepada masyarakat terkait berbagai persoalan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, baik pada tingkat nasional maupun Informasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengambil tindakan serta membuat keputusan dalam merespons berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar Namun demikian, pengaruh negatif media massa kerap muncul, terutama ketika kepentingan politik berkelindan dengan dominasi modal yang terpusat di tangan segelintir pemilik media.
Konstelasi semacam ini sering kali mengakibatkan penyajian informasi kepada publik menjadi tidak objektif dan cenderung berpihak.
Dalam konteks era demokrasi kontemporer, media bahkan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengartikulasikan kepentingan politik tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit, melalui konstruksi isu dan penggiringan opini publik guna mendukung agenda politik yang diusung.
Keterlibatan media massa dalam arena politik bukanlah merupakan fenomena yang baru.
Pada masa Demokrasi Terpimpin .
9Ae1.
Presiden Soekarno diketahui memanfaatkan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai instrumen untuk menyerang para lawan Fenomena serupa juga terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana media secara tidak langsung turut mendukung rezim yang berorientasi pada pembangunan dengan menekankan narasi mengenai kemajuan pembangunan nasional dalam setiap pemberitaannya (Wijaya, 1.
Pesatnya perkembangan media massa di sejumlah kota besar di Indonesia ternyata belum diimbangi dengan kemajuan yang sepadan dalam aspek layanan dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah perbatasan.
Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan perbatasan masih tergolong terbatas, sehingga menyulitkan masyarakat setempat dalam mengakses siaran, termasuk siaran yang berasal dari negara tetangga (Irdayanti, 2.
Keterbatasan akses terhadap media massa di wilayah perbatasan berdampak pada rendahnya tingkat keterpaparan masyarakat terhadap informasi dan berita nasional.
Padahal, berita nasional memiliki peran strategis dalam membentuk pengetahuan warga negara mengenai bangsanya.
Lebih jauh, informasi semacam itu turut berkontribusi dalam memperkuat kesadaran kolektif masyarakat mengenai eksistensi negara sebagai suatu "komunitas terbayang" (Anderson, 2.
, yang pada gilirannya menjadi fondasi krusial bagi penguatan identitas nasional dan nasionalisme, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan.
Kondisi ini mendorong pentingnya kehadiran media lokal dan kerja sama lintas negara dalam memperkuat ekosistem informasi di kawasan perbatasan.
Media lokal seperti tafenpah.
com yang beroperasi di Kecamatan Bikomi Utara.
Kabupaten Timor Tengah Utara.
Nusa Tenggara Timur, wilayah yang berbatasan langsung dengan Oecussi, memainkan peran strategis dalam merefleksikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat setempat.
Namun demikian, media arus utama di wilayah ini cenderung lebih berfokus pada isu-isu politik dan kriminal, sehingga kebutuhan informasi masyarakat di kawasan perbatasan kerap terabaikan .
Sementara itu, pada April 2024.
Kantor Berita Indonesia ANTARA dan Kantor Berita Timor Leste Tatoli telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam bidang jurnalistik dan pers, yang bertujuan untuk meningkatkan peran Tatoli dalam mendiseminasikan informasi kepada publik, khususnya di Timor Leste, serta untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste di sektor media (ANTARA New.
Adapun Radio-Televisyo Timor Leste (RTTL) merupakan lembaga penyiaran nasional milik Timor Leste yang menyiarkan program dalam bahasa Tetum dan Portugis, dengan cakupan siaran yang luas di wilayah Timor Leste.
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 34-41
termasuk menjangkau sebagian wilayah Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur.
RTTL berperan signifikan dalam menyebarluaskan informasi dan nilai-nilai budaya di kawasan perbatasan (ANTARA New.
Dengan demikian, keberadaan akses media di wilayah perbatasan menjadi aspek yang krusial dalam rangka menjaga dan menumbuhkan rasa nasionalisme.
Hal ini terutama diwujudkan melalui pembukaan jaringan komunikasi dan informasi yang mampu menghubungkan wilayah perbatasan dengan seluruh kawasan di Indonesia secara timbal balik.
Kajian ini bertujuan untuk menghimpun data empiris serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika perkembangan komunikasi massa di kawasan perbatasan Indonesia, khususnya dalam konteks kepentingan pertahanan negara, serta dalam rangka penguatan dan pelestarian nasionalisme di kalangan masyarakat perbatasan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan melalui kajian pustaka atau literature review yang relevan dengan tema penelitian.
Menurut Nazir, kajian pustaka merupakan studi terhadap literatur yang berfungsi untuk mempertajam fokus penelitian serta memberikan landasan konseptual yang mendukung proses analisis.
Selain itu, literature review juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian telah berkembang, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan kesimpulan yang dapat ditarik guna mencapai pemahaman yang sesuai dengan tujuan studi.
Sumber kajian literatur dapat diperoleh dari berbagai media, termasuk jurnal ilmiah, buku, dokumen tertulis, sumber daring, maupun koleksi perpustakaan.
Dalam hal ini, metode penelitian dokumenter digunakan sebagai teknik pengumpulan data, yang mencakup aktivitas membaca, mencatat, dan mengelola bahan tertulis secara sistematis (Zed, 2008 dalam Nursalam.
Jenis penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan studi literatur, dengan fokus utama pada hasil-hasil tulisan atau variabel-variabel yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang dikaji.
PEMBAHASAN
Dinamika sosial masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum, dan Kabupaten Belu secara khusus, tidak dapat dilepaskan dari latar belakang konflik serta krisis sosialpolitik yang terjadi pada tahun 1999.
Krisis tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan referendum di wilayah Timor-Timur, yang kini dikenal sebagai Timor Leste, untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk entitas negara yang baru.
Sejak tahun 2002.
Timor Leste secara resmi memperoleh pengakuan internasional sebagai negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Dalam konteks tersebut, peran media massa lokal menjadi relevan dalam proses pembentukan kesadaran kebangsaan, khususnya dalam merespons dampak historis dari peristiwa pemisahan wilayah tersebut.
Fakta empiris menunjukkan bahwa pada tahun 1999, saat krisis sosial-politik berlangsung, media di wilayah NTT masih berada dalam tahap awal perkembangan dan terbatas baik dari segi jumlah maupun keragaman jenisnya (Irdayanti, 2.
Liputan terhadap situasi krisis di Timor-Timur pada waktu itu didominasi oleh media nasional yang berpusat di Jakarta.
Meskipun masyarakat lokal merasakan dampak krisis secara langsung, akses mereka terhadap pemberitaan relatif terbuka, meskipun belum sepenuhnya difasilitasi oleh media lokal.
Perkembangan media massa lokal seperti surat kabar, radio, dan televisi mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan pada dekade pertama abad ke-21.
Seiring dengan berlanjutnya proses demokratisasi di Indonesia hingga ke tingkat daerah serta didorongnya implementasi otonomi daerah, kebebasan berpendapat semakin terbuka bagi Secara kelembagaan, hal ini ditandai dengan adanya peluang yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dalam hal perizinan, untuk mendirikan media lokal, terutama radio.
Oleh karena itu, banyak stasiun radio baru yang didirikan pada periode ini.
Namun demikian, sebagian Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 34-41
besar stasiun radio tersebut tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.
Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa radio sebagai sebuah industri tidak cukup didukung oleh pasar yang sangat Hingga saat ini, satu-satunya stasiun radio yang masih bertahan adalah Radio Republik Indonesia (RRI), yaitu lembaga penyiaran publik milik negara.
Eksistensi RRI menghadapi sejumlah kendala dalam proses perkembangannya.
Salah satu faktor terpenting adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh sinyal radio, yang disebabkan oleh terbatasnya daya pemancar RRI.
Perkembangan terbaru mencatat bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominf.
Republik Indonesia telah membangun pemancar baru dengan daya yang lima kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya, 000 watt.
Namun, permasalahan yang muncul adalah keterbatasan pasokan listrik di wilayah perbatasan yang masih belum memadai untuk mendukung pengoperasian pemancar radio dengan daya sebesar itu.
Permasalahan infrastruktur semacam ini sesungguhnya juga berkaitan dengan isu kelembagaan, yang tercermin dalam kurangnya sinergi antara lembaga negara dan pelaksana program pembangunan.
Secara makro, hal ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional.
Padahal, untuk kelancaran tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik, kemampuan penyiaran di wilayah perbatasan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai sangatlah penting, khususnya dalam rangka memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan dengan misinya.
Situasi ini mencerminkan inkonsistensi dalam perencanaan pembangunan nasional yang berdampak pada efektivitas program strategis di kawasan sensitif seperti perbatasan.
Menurut perspektif komunikasi pembangunan (Rogers, 1.
, media massa memegang peranan penting dalam memperkuat kohesi sosial, memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta membentuk identitas kolektif, khususnya dalam konteks masyarakat marginal dan periferal seperti komunitas perbatasan.
Lebih jauh, apabila dianalisis menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional, keberadaan media massa di perbatasan tidak hanya relevan dalam konteks penyebaran informasi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya masyarakat setempat.
Keamanan non-tradisional menekankan pentingnya penguatan identitas, solidaritas sosial, dan ketahanan informasi sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, terutama di wilayah-wilayah yang rawan secara geopolitik.
Dalam konteks ini, media menjadi instrumen strategis negara dalam memperkuat kehadiran simbolik dan kultural di kawasan perbatasan, serta mempersempit celah potensi infiltrasi informasi dari negara tetangga.
Sebagai bagian dari upaya penguatan tersebut.
RRI meluncurkan program Siaran Perbatasan bekerja sama dengan Satuan Tugas Keamanan Perbatasan (Pamta.
yang ditugaskan di wilayah perbatasan NTT-Timor Leste.
Program ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara langsung dari titik-titik perlintasan antarnegara.
Inisiatif ini menandai peran terdepan siaran RRI di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga.
Timor Leste.
Kemajuan ini menjadi perhatian signifikan, mengingat masih banyak titik batas antara Indonesia dan Timor Leste yang belum mencapai kesepakatan final, sehingga berpotensi menimbulkan konflik atau ketidakpastian terkait identitas kewarganegaraan.
Dalam kondisi tersebut, kehadiran media di wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai penopang dalam menciptakan komunikasi yang informatif, melainkan juga menjadi aspek strategis dalam memperkuat imajinasi kebangsaan (Anderson, 2.
, memperkokoh identitas nasional, serta menjaga kedaulatan simbolik negara di tengah kompleksitas hubungan bilateral dan dinamika lokal yang terus berkembang.
Sejumlah peristiwa, meskipun berskala kecil, telah berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan geopolitik di kawasan perbatasan, antara lain deportasi WNI oleh Otoritas Timor Leste pada November 2024, empat warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Belu dideportasi oleh Imigrasi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) setelah melintasi perbatasan secara ilegal melalui jalur pantai di sebelah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain untuk menjenguk keluarga Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 34-41
di Dili.
Mereka diamankan oleh Unit Patroli Perbatasan (UPF) dan Imigrasi Timor Leste karena tidak memiliki dokumen resmi, hanya menunjukkan KTP (AntaraNews.
November 2.
Kasus terbaru adalah Penangkapan dan Pemulangan Dua WNI oleh Patroli Timor Leste pada Februari 2025, dua pemuda asal Desa Humusu Wini.
Timor Tengah Utara.
NTT, ditangkap oleh patroli kepolisian Timor Leste di wilayah Distrik Oecusse setelah masuk secara ilegal melalui wilayah pantai.
Keduanya kemudian dipulangkan melalui PLBN Wini dengan melibatkan pemerintah daerah setempat (BNPP RI, 16 Februari 2.
Minimnya pemberitaan di media nasional mengenai isu-isu tersebut membuka ruang bagi berkembangnya narasi yang tidak seimbang, yang pada gilirannya dapat memengaruhi opini publik, terutama di tingkat internasional, khususnya terkait isu perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
Jika kondisi ini dibiarkan tanpa respons yang memadai, maka hal tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Situasi sosial lain yang tetap berlangsung sebagai dampak dari krisis sosial-politik tahun 1999 adalah keberadaan warga eks Timor Timur .
ekarang Timor Lest.
yang saat ini telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan menetap di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Isu segregasi sosial dan konflik antara warga eks Timor Timur (Timor Lest.
dengan masyarakat lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi permasalahan yang relevan hingga saat ini.
Meskipun telah lebih dari dua dekade sejak krisis sosial-politik tahun 1999, dinamika sosial di wilayah ini menunjukkan bahwa integrasi antara kedua kelompok belum sepenuhnya tercapai (Banao et.
Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini terjadi di Desa Oebelo dan Desa Tanah Merah.
Kecamatan Kupang Tengah.
Kabupaten Kupang.
Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Katolik Widya Mandira mengungkapkan bahwa konflik antara warga lokal dan eks pengungsi Timor Timur di wilayah ini terjadi secara berulang setiap tahunnya.
Faktor utama yang memicu konflik ini adalah ketimpangan akses terhadap lahan sebagai basis produksi dan stereotipe negatif yang berkembang di antara kedua kelompok masyarakat.
Selain itu, segregasi pemukiman juga memperkuat identitas kelompok dan menghambat proses integrasi sosial.
Penelitian yang dilakukan oleh Soehadha .
menunjukkan bahwa pemisahan pemukiman antara warga eks Timor Timur dan penduduk lokal menyebabkan penguatan identitas kelompok dan eksklusivitas dalam interaksi Hal ini berdampak pada terbatasnya interaksi sosial antara kedua kelompok dan meningkatkan potensi konflik sosial.
Sebuah penelitian di Atambua.
Kabupaten Belu, menunjukkan bahwa kondisi sosial di wilayah ini relatif lebih stabil dibandingkan dengan Kupang dalam konteks keberadaan komunitas eks Timor Timur.
Stigma negatif dan insiden konflik antara warga lokal dengan eks warga Timor Timur hampir tidak pernah terjadi.
Jika pun ada, konflik tersebut bersifat personal dan tidak mencerminkan ketegangan antarkelompok.
Stabilitas sosial ini didorong oleh beberapa faktor, yakni masyarakat eks Timor Timur di Atambua telah hidup berdampingan dan menyatu dengan komunitas lokal, sehingga tidak terdapat segregasi pemukiman yang memisahkan kedua kelompok.
Kondisi ini mendorong terbentuknya interaksi sosial yang sehat dan memperkuat proses integrasi Selain itu, keterikatan etnis menjadi faktor penting, mengingat mayoritas penduduk lokal di Atambua memiliki latar belakang etnis yang sama dengan eks warga Timor Timur, yaitu etnis Timor.
Kesamaan ini semakin diperkuat oleh penggunaan bahasa daerah yang serupa, yaitu bahasa Tetum, dalam komunikasi sehari-hari.
Bahasa ini masih digunakan oleh masyarakat Timor, baik yang berdomisili di wilayah NTT maupun di Timor Timur.
Meskipun bahasa Tetum yang digunakan di Timor Timur kini mulai bercampur dengan unsur bahasa Portugis, sementara di NTT, bahasa Tetum lebih banyak mengadopsi kosakata dari Bahasa Indonesia, perkembangan ini diperkirakan akan menghasilkan perbedaan linguistik yang semakin nyata antara kedua wilayah dalam jangka panjang.
Meskipun kondisi sosial di Atambua.
Kabupaten Belu, relatif lebih stabil dibandingkan dengan Kupang dalam konteks hubungan antara komunitas warga lokal dan eks warga Timor Timur, hal tersebut tidak meniadakan potensi kerentanan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 34-41
dengan Timor Leste.
Kerentanan tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh stabilitas sosial politik di negara tetangga.
Timor Leste.
Ketika terjadi ketegangan atau instabilitas politik di Timor Leste, maka masyarakat di Kabupaten Belu, sebagai bagian dari kawasan perbatasan, menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya secara langsung.
Dalam konteks ini, media massa memiliki peran strategis, baik sebagai pemicu maupun peredam ketegangan sosial.
Misalnya, media di Kupang menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap potensi konflik dengan sengaja menghindari penggunaan stereotip dalam pemberitaan yang berkaitan dengan eks warga Timor Timur.
Langkah ini mencerminkan upaya preventif dalam mengelola komunikasi publik yang sensitif terhadap isuisu identitas sosial.
Di sisi lain, media juga berperan penting dalam mendorong integrasi sosial melalui penyajian konten yang membangun narasi kebersamaan.
Contoh konkret adalah pemberitaan yang menonjolkan kegiatan kolektif seperti perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang mampu mengikat solidaritas antar kelompok sosial.
Dalam kaitannya dengan ini, momen Asian Games 2022 sebenarnya menjadi peluang strategis untuk memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme.
Namun sayangnya, akses masyarakat NTT khususnya di wilayah Kabupaten Belu terhadap siaran Asian Games sangat terbatas.
Hal ini disebabkan oleh sistem penyiaran yang bersifat berbayar melalui televisi satelit.
Padahal, jika tujuan utama adalah membangkitkan nasionalisme, maka tayangan olahraga nasional semestinya dapat diakses secara luas dan gratis oleh seluruh lapisan masyarakat.
Keterbatasan akses semacam ini dikhawatirkan akan menjadi hambatan dalam membangun semangat kebangsaan di wilayah-wilayah perbatasan.
Berbeda dengan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, yang menunjukkan ketimpangan sosial ekonomi yang menguntungkan Malaysia, situasi di perbatasan Indonesia-Timor Leste menunjukkan kecenderungan sebaliknya.
Pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi di wilayah Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT), berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan Timor Leste.
Akibatnya, ketergantungan masyarakat Timor Leste terhadap Indonesia masih cukup tinggi.
Meskipun demikian, keunggulan ini bersifat dinamis dan dapat berubah secara signifikan apabila pemerintah Indonesia gagal mempertahankan perhatian dan alokasi sumber daya pembangunan di kawasan perbatasan, terutama pada sektor-sektor strategis.
Uraian ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama yang berkaitan dengan identitas kebangsaan di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT)-Timor Leste lebih merupakan persoalan integrasi sosial antar kelompok yang berbeda, khususnya antara warga lokal dan eks warga Timor Timur.
Oleh karena itu, media massa memegang tanggung jawab yang sangat penting dalam memperkuat nasionalisme dan identitas kewarganegaraan, melalui penguatan narasi integratif yang menghindari penyebaran informasi yang berpotensi memicu konflik, serta mengedepankan pemberitaan yang inklusif dan mendorong proses asimilasi sosial secara berkelanjutan.
SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses konstruksi dan penguatan identitas nasional, khususnya di kawasan perbatasan yang ditandai oleh kompleksitas keberagaman etnis, budaya, serta latar belakang sosial masyarakatnya.
Dalam kerangka tersebut, media, baik dalam bentuk konvensional seperti surat kabar, televisi, dan radio, maupun dalam bentuk digital seperti media sosial, tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga sebagai agen strategis dalam membentuk kesadaran kolektif akan identitas kebangsaan.
Pertama, kemampuan media untuk menyampaikan informasi secara luas dan cepat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman masyarakat perbatasan terhadap identitas nasional mereka.
Konten media berupa berita, program edukatif, dan dokumenter yang menekankan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan berpotensi membentuk persepsi yang lebih inklusif terhadap keberagaman dalam bingkai keindonesiaan.
Kedua, media massa dapat menjadi media strategis untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal serta keberagaman etnis yang ada di wilayah perbatasan.
Dengan memberikan ruang representasi yang Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 34-41
proporsional bagi setiap kelompok, media mampu mentransformasikan keberagaman dari potensi konflik menjadi modal sosial yang memperkaya konstruksi identitas nasional.
Selain itu, kehadiran media sosial sebagai sarana komunikasi lintas wilayah telah memperluas ruang interaksi masyarakat perbatasan.
Interaksi digital memungkinkan terciptanya jaringan solidaritas dan pertukaran pengalaman yang memperkuat ikatan kebangsaan, sekaligus mengatasi hambatan geografis yang selama ini membatasi akses terhadap narasi-narasi nasional.
Dengan demikian, media massa tidak hanya merefleksikan realitas sosial di perbatasan, tetapi juga aktif membentuknya dalam arah yang memperkuat integrasi nasional.
DAFTAR PUSTAKA