Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 The Influence of economic growth, human development index and provincial minimum wage on the income distribution inequality of the provinces on the insland of java in 2011-2020 Berliana Ivanovi Sulistyaningrum1.
Dr.
Ardito Bhinadi.
Si2.
Rini Dwi Astuti.
Si3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Korespondensi: berlianaivanovi@gmail.
Abstract Equitable distribution and improvement of welfare are the goals of economic development in a country.
High economic growth must always be accompanied by an even distribution of income, otherwise it will cause new problems, that is income distribution of income.
This study aims to analyze the effect of economic growth, the Human Development Index (HDI) and the Provincial Minimum Wage (PMW) on the income distribution inequality in the provinces in Java in 2011-2020.
This research uses quantitative methods.
The type of data used is secondary sourced from the Central Statistics Agency.
The data used is panel data from six provinces in Java.
The analytical tool used is the panel data regression method using Stata 16 software.
The results of the study state that economic growth has no effect on inequality in income distribution.
The Human Development Index (HDI) has no negative and significant effect on income distribution inequality and the Provincial Minimum Wage (PMW) has a negative effect on income distribution inequality.
Keywords: Economic Growth.
Human Development Index.
Provincial Minimum Wage.
Income Distribution Inquality.
Abstrak Pemerataan serta peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan dari sebuah pembangunan ekonomi di suatu negara.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan, jika tidak akan menimbulkan masalah baru yaitu ketimpangan distribusi pendapatan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2020.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
Jenis data yang digunakan adalah sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Data yang digunakan adalah data panel enam provinsi yang ada di Pulau Jawa.
Alat analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan menggunakan Stata 16.
Hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia.
Upah Minimum Provinsi.
Ketimpangan Distribusi Pendapatan.
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 Berliana Ivanovi Sulistyaningrum1.
Dr.
Ardito Bhinadi.
Si2.
Rini Dwi Astuti.
Si3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
PENDAHULUAN
ncome inequalit.
juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan.
Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara.
Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata.
Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan .
antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik .
elompok kay.
dengan mereka yangberpendapatan rendah .
elompok miski.
(Amri.
Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi Indonesia, yang dimana memiliki peran penting dalam pembangunan yang cenderung terpusat pada pulau ini.
Di negara Indonesia terjadi perbedaan besar pada pengeluaran ekonomi dan sosial tetapi pertumbuhan dan kemajuan sosial terus terjadi, selain itu aktivitas ekonomi terus mengalami pola mengklaster pada daerah Pulau Jawa.
Aspek kesenjangan ekonomi dan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendaptan antara lain dengan menggunakan Indeks Gini (Rasio Gin.
Ironisnya tiga dari eman provinsi yang terdapat di Pulau Jawa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jawa Barat dan DKI Jakarta termasuk kedalam 5 besar provinsi dengan Indeks Gini tertinggi di Indonesia pada periode Maret 2020.
Berikut merupakan nilai Indeks Gini Provinsi di Pulau Jawa yang ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1.
1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2011-2020
Tahun Provinsi
BANTEN
DKI
JABAR
JATENG
DIY
JATIM
0,394
0,402
0,38
0,357
0,423
0,351
0,384
0,437
0,422
0,372
0,449
0,362
0,38
0,404
0,406
0,39
0,416
0,368
0,424
0,436
0,398
0,388
0,435
0,403
0,386
0,421
0,426
0,382
0,42
0,403
0,392
0,397
0,402
0,357
0,425
0,402
0,379
0,409
0,393
0,365
0,44
0,415
0,367
0,39
0,405
0,357
0,422
0,371
0,361
0,391
0,398
0,358
0,428
0,364
0,365
0,398
0,359
0,437
0,364
Rata-rata 0,383 0,409 0,403 0,369 0,430 0,380 Sumber: BPS, 2021 Tabel 1.
1 di atas menunjukkan nilai dari ketimpangan distribusi pendapatan provinsi di Pulau Jawa.
Nilai ketimpangan tertinggi terdapat pada Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar 0,449.
Dan untuk nilai ketimpangan tertendah terdapat pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 0,351.
Hal ini tentunya dapat menimbulkan pertanyaan bahwasannya mengapa angka ketimpangan di Pulau Jawa ini menunjukkan tingkat keparahan yang luar biasa bahkan bisa melebihi rata-rata angka ketimpangan SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA nasional.
Sedangkan mengingat Pulau Jawa memiliki kontribusi terbesar dibanding pulau lainnya yaitu sebesar 58% sehingga Pulau Jawa menjadi pusat aktivitas perekonomian Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa memiliki capaian yang baik.
Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Tabel 1.
2 Pertumbuhan Ekonomi.
IPM.
UMP Enam Provinsi di Pulau Jawa 2020
Indikator/Prov BANTEN
DKI
JABAR
JATENG
DIY
JATIM
Pertumbuhan -3,38 -2,36 -2,44 -2,65 -2,69 -2,39 EKonomi IPM
72,45
80,77
72,09
71,87
79,97
71,71
UMP
Sumber: BPS, 2021 Tabel 1.
2 di atas menunjukan Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sedang berada di fase kontraksi besar-besaran.
Kontraksi tersebut terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi disemua sektor dan hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi enam provinsi di Pulau Jawa.
Besaran rata-rata nilai dari IPM tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 79,16 dan tergolong dalam kategori IPM tinggi.
Dan untuk besaratan nilai terendah terdapat pada Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 71,71.
Dapat dilihat walaupun kategori IPM di Pulau Jawa tinggi namun belum merata.
Kualitas sumber daya manusia dijadikan ukuran yang penting dalam menentukan pendapatan.
Sehingga kualitas sumber daya manusia dapat menjadiukuran dalam menentukan tingkat upahyang berkontribusi cukup besar terhadap pendistribusian pendapatan.
Selain Ideks Pembangunan Manusia (IPM).
Upah Minimum Provinsi juga berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi.
Menurut data nilai dari Upah Minimum Provinsi di enam provinsi Pulau Jawa terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi dapat dilihat juga bahwasannya perbedaan tingkat upah di berbagai provinsi di Pulau Jawa cenderung tidak merata.
UMP tertinggi diraih oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.
350 dan UMP terendah di dapat oleh DIY yaitu sebesar Rp1.
608 Dengan adanya perbedaan tingkat upah provinsi di Pulau Jawa tersebut dapat mengindikasikan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di setiap daerahnya belum merata.
Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi permasalahan di Provinsi Pulau Jawa.
Pada tahun 2020 sebanyak tiga provinsi yang berada di Pulau Jawa telah memasuki kategori lima besar dengan nilai Indeks Gini tertinggi di Indonesia.
Faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan diantaranya adalah pertumbuhan Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun pada kenyataannya hal tersebut justru menimbulkan permasalahan baru yaitu ketimpangan distribusi pendapatan.
Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yaitu dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya yang biasa diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Jika kualitas sumber daya manusia di suatu daerah provinsi baik, maka itu juga akan mempengaruhi tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah tersebut.
Semakin tinggi kualitas sumber daya manusianya maka semakin tinggi juga Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah tersebut.
Dengan harapan dengan SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 Berliana Ivanovi Sulistyaningrum1.
Dr.
Ardito Bhinadi.
Si2.
Rini Dwi Astuti.
Si3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) pada akhirnya akan menurunkan tingginya ketimpangan distribusi pendapatan.
Rumusan Masalah:
Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa 2011-2020? Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa 2011-2020? Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa 2011-2020? Tujuan Penelitian :
Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa 2011-2020.
Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa 2011-2020.
Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa 2011-2020.
TINJAUAN PUSTAKA
Ketimpangan pendapatan merupakan distribusi yang tidak proporsional dari suatu pendapatan nasional total diantara berbagai rumah tangga dalam negara (Todaro and Smith, 2.
Terdapat beberapa cara yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur merata atau tidaknya ketimpangan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu:
Kurva Lorenz Kurva Lorenz adalah suatu grafik yang dapat menggambarkan perbedaan ukuran distribusi pendapatan dari kemerataan sempurna.
Kurva ini menggambarkan Kurva ini menggambarkan hubungan antara prosentase jumlah penduduk dengan prosentase pendapatanyang diterima (Arsyad, 2.
Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal .
aris kemerataan sempurn.
, maka dapat diartikan semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan.
Indeks Gini Indeks Gini merupakan alat ukur paling umum yang digunakan untuk mengukur seberapa timpangnya distribusi pendapatan atau pengeluaran konsumsi diantara individu atau rumah tangga dari persamaan sempurna distribusi pendapatan.
Indeks Gini memiliki angka kisaran 0 sampai 1.
Apabila indeks Gini mendekati angka 0 artinya bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin rendah .
namun jika angka tersebut mendekati 1 artinya bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin tinggi .
(Niyimbanira.
Dari segi teori ekonomi dapat dijelaskan keterkaitan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan.
Terdapat dua pandangan teori yang ada, yaitu sebagai berikut:
Pandangan teori pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan Teori Karl Marx SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Pertumbuhan ekonomi pada tahapan awal dari suatu pembangunan dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja.
Kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja.
Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketimpangan pendapatan.
Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya (Nurlina and Chaira, 2.
Teori Neo Marxist Pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin.
Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang akan cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital oleh para penguasa modal kelompok AuelitAy Sebaliknya non pemilik modal akan tetap berada dalam keadan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan sosio-ekonomi di suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro, 2.
IPM yang dihitung menggunakan metode baru dapat dihitung sebagai rata-rata geometri dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran, yakni sebagabadi berikut:
IPM = Ooya kesehatan yIpendidikan yIpengeluaran y100 Ketimpangan pendapatan yang terjadi pada suatu wilayah dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Indeks Pembangunan Manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki keterkaitan antar satu sama lain.
Menurut Becker, menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.
Becker mengkaji lebih mendalam tentang peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang menyatakan semakin tinggi seseorang memperoleh pendidikan formal, maka akan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja yang akan semakin tinggi pula (Febriyani and Anis, 2.
Hal tersebut sesuai dengan teori human capital pembentukan modal manusia yaitu proses memperoleh serta meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.
Pendidikan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia (Anshari.
Azhar and Ariusni, 2.
Upah adalah bentuk macam-macam pembayaran berdasarkan timbul dari kontrak kerja, terlepas dari pekerjaan dan denomisasinya.
Upah juga diartikan sebagai penghasilan yang diterima oleh pekerja berupa imbalan pekerjaan yang telah Pemberian upah baik dalam bentuk uang tunai maupun uang digital (Riandi and Varlitya, 2.
Menurut ekonom neo klasik yaitu Levitan & Belous .
Volscho .
dalam (Sungkar.
Nazamuddin and Nasir, 2.
menyatakan bahwa institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum dapat mengurangi ketimpangan.
Upah SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 Berliana Ivanovi Sulistyaningrum1.
Dr.
Ardito Bhinadi.
Si2.
Rini Dwi Astuti.
Si3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
minimum meredistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah.
Dengan demikian, dengan menetapkan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil.
METODE
Jenis dan sumber data Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel .
ooled dat.
Data panel .
ooled dat.
merupakan gabungan data time series .
uang wakt.
dan cross section .
ntar individu/ruan.
dengan kurun waktu sepuluh tahun yaitu 2011- 2020 dan ruang lingkup seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa.
Bentuk data penelitian ini adalah tentang ketimpangan distribusi pendapatan yaitu data indeks Gini wilayah Provinsi yang terdapat di wilayah provinsi Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi menggunakan data laju PDRB Atas Harga Dasar Konstan 2010.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terdapat di wilayah provinsi-provinsi Pulau Jawa dari tahun 2011 sampai pada tahun 2020.
Analisis Data Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah analisis regresi.
Metode yang digunakan adalah Model Regresi Berganda (Multiple Regression Mode.
Model ini menggunakan program Stata 16 dengan prosedur metode data panel .
ooled dat.
Hubungan fungsional antar variable dapat dinyatakan dalam persamaan model penelitian sebagai berikut:
KDPit = 0 1PEit 2IPMit 3lnUMPit eit Keterangan :
= konstanta 1.
= koefisien regresi KDP = Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Indeks Gin.
= Pertumbuhan Ekonomi (%) IPM = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lnUMP = Upah Minimum Provinsi (Logaritma Natura.
= Error = Provinsi di Pulau Jawa = Tahun 2011-2020 Terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam melakukan teknik analisis Model Regresi Berganda (Multiple Regression Mode.
Penentuan Model Estimasi SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Terdapat tiga model pendekatan atau langkah-langkah dalam melakukan regresi data panel yaitu: Common Effect Model (CEM).
Fix Effect Model (FEM).
Random Effect Model (REM).
Uji Kesesuaian Model Dalam pembahasan teknik penentuan teknik estimasi model regresi data panel sebelumnya, terdapat tiga teknik model yang dapat digunakan common effect, fixed effect dan random effect.
Pertanyaan yang muncul adalah teknik manakah yang terbaik yang seharusnya dipilih untuk regresi data panel.
Berikut terdapat tiga teknik untuk uji kesesuaian model pada data panel : Uji Chow.
Uji Hausman.
Uji Lagrange Multiplier.
Uji Hipotesis Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel secara individu dan bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel Uji hipotesis ini terdiri dari Uji-t.
Uji-F dan Goodness of Fit.
Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid.
Uji asumsi klasik ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linier yang baik.
Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu: Uji Normalitas.
Uji Multikolinieritas.
Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.
HASIL PEMBAHASAN
Isi Hasil dan Pembahasan Hasil Kesesuaian Model Terdapat tiga pengujian model terbaik dalam regresi data panel, ketiga uji tersebut adalah Uji Chow.
Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (LM).
Pengujian pemilihan model dapat dilakukan sebagai berikut:
Tabel 1.
3 Uji Chow .
= 5.
Prob > F = 0.
Sumber: Hasil Analisis Data Stata 16 Menurut tabel 4.
5 di atas diketahui bahwa (Prob>F) adalah sebesar 0,0006 atau (Prob>F) < alpha .
,0006 < 0,.
pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan hasil uji Chow dalam meregresi data panel adalah dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan ini maka dilanjutkan uji hausman untuk mengetahui sebaiknya memakai Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM).
Tabel 1.
4 Uji Hausman chi2.
-B)'[(V_b-V_B)^(-.
-B) = 0.
Prob>chi2 = 0.
Sumber: Hasil Analisis Data Stata 16 Menurut tabel 4.
6 di atas dapat diketahui bahwa Prob>chi2 adalah sebesar 0.
atau (Prob>chi.
> alpha .
9510 > 0,.
Artinya, pada tingkat kepercayaan 95% SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 Berliana Ivanovi Sulistyaningrum1.
Dr.
Ardito Bhinadi.
Si2.
Rini Dwi Astuti.
Si3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
model yang digunakan berdasarkan hasil uji Hausman dalam meregresi data panel adalah dengan menggunakan Random Effect Model (REM).
Hasil Estimasi Tabel 1.
5 Random Effect Model Random-effects GLS regression Group variable: Provinsi Number of obs Number of groups R-sq:
within = 0.
between = 0.
overall = 0.
Obs per group:
_i.
X) KDP Wald chi2.
Prob > chi2 = 0 .
Coef.
Std.
Err.
P>.
% Conf.
Interva.
IPM lnUMP -.
_cons .
Sumber: Hasil Analisis Data Stata 16 Dari hasil uji Random Effect Model (REM) dapat ditulis rumus regresi sebagai KDP = 0.
0005011PE 0.
0047899IPM - 0.
0685942lnUMP eit Se = .
R2 = 0.
Hasil Uji Asumsi Klasik Uji normalitas dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan uji Saphiro-Wilk.
Tabel 1.
6 Uji Normalitas Variable Obs Prob>z simpan_datl Sumber: Hasil Analisis Data Stata 16 Berdasarkan Shapiro-Wilk di atas dapat diketahui bahwa Probabilitas yang diperoleh 23861 atau .
> alpha .
23861>0,.
Artinya residual hasil regresi tersebut berdistribusi normal.
Uji multikolinieritas dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan uji Variance Inflation Factor (VIF).
Tabel 4.
11 Uji Multikolinieritas Variable VIF
1/VIF
lnUMP
IPM
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Mean VIF Sumber: Hasil Analisis Data Stata 16 Berdasarkan tabel 4.
11 hasil uji multikolinieritas di atas seluruh variabel memiliki nilai sebesar 1,54 atau VIF < 10 .
,54<.
yang dapat diartikan model regresi terbebas dari kasus multikolinearitas.
Uji heterokedastisitas dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glesjer.
Tabel 4.
12 Uji Heterokedastisitas Glejser LM Test Degrees of Freedom P-Value > Chi2.
Sumber: Hasil Analisis Data Stata 16.
Lampiran 10 Dari tabel 4.
12 hasil uji Glesjer menunjukkan P-Value>Chi2 lebih besar dari 0,05 16101 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut.
Uji autokorelasi dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan uji Wooldridge.
Tabel 4.
13 Uji Autokorelasi
F( 1,
Prob > F Sumber: Hasil Olah Data Stata 16.
Lampiran 11 Dari tabel 4.
13 hasil uji Wooldridge menunjukkan bahwa nilai Prob>F 0.
3300 atau (Prob>F) > 0,05 .
3300 > 0,.
Maka dapat disimpulkan data terbebas dari PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hipotesis, hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dari itu dapat diambil kesimpulan:
Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011-2020.
Dikarenakan Provinsi DKI Jakarta terdapat fenomena high-growth, less-job.
Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun sektor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti sektor industri, manufaktur, perdagangan dan jasa hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit.
Sedangkan, sektor yang belum menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi seperti sektor perikanan, kelautan dan pertanian justru menyerap tenaga kerja yang banyak (BPS Jakarta, 2.
Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada tahun 20112020.
Hasil positif ini dikarenakan unsur Indeks Pembangunan Manusia tidak merata SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 Berliana Ivanovi Sulistyaningrum1.
Dr.
Ardito Bhinadi.
Si2.
Rini Dwi Astuti.
Si3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
di semua lapisan masyarakat Provinsi Pulau Jawa.
Kenaikan pendapatan yang besar berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro and Smith, 2011:.
Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia di berbagai daerah, sehingga terdapat daerah yang maju dan kurang maju.
Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011-2020.
Peningkatan UMP akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dikarenakan dapat mengurangi arus migrasi khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan Berkurangnya arus migrasi didorong oleh teori bahwasanya migrasi terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang artinya peningkatan penghasilan yang dimana salah satunya diukur dari upah.
Jika upah meningkat maka sebagian tenaga kerja yang berpenghasilan rendah dan menengah akan mengurangi tingkat migrasi dikarenakan daya beli mereka telah bertambah (Nangarumba, 2.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:
Pemerintah diharapkan mampu untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi permasalahan dari masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa supaya terciptanya pemerataan pendapatan di daerah tersebut, baik dari segi pertumbuhan ekonomi.
Indeks Pembangunan Manusia maupun dari segi Upah Minimum Provinsi.
Seperti memberikan peluang penciptaan pekerjaan agar terjadi penyerapan tenaga kerja banyak sehingga diharapkan dapat menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan yang ada.
Pemerintah diharapkan fokus terhadap pemerataan Indeks Pembangunan Manusia.
Seperti memberikan program bantuan beasiswa yang tepat sasaran bagi kalangan yang membutuhkan, peningkatan fasilitas pendidikan, dan meingkatkan kualitas pendidikan tetapi tidak melupakan penambahan bidang pelatihan soft-skill yang diharapkan selain selesai menempuh bidang pendidikan tetapi juga mendapatkan keterampilan yang ada, sehingga diharapkan program tersebut diharapkan dapat menunjang produktivitas dari berbagai kalangan masyarakat dan yang pada akhirnya adapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.
Pemerintah diharapkan dapat menetapkan peraturan upah yang dapat menigkatkan kehidupan layak bagi para pekerja tetapi juga tanpa merugikan pihak perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA