MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan Volume.
4 Nomor.
1 Maret 2026 e-ISSN : 2987-8004 p-ISSN : 2987-8012.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
59061/masip.
Tersedia: https://e-journal.
poltek-kampar.
id/index.
php/MASIP Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Dinas PUPR Ace.
Depita Kardiati1*,Risna Dewi2.
Ferizaldi3 Program Studi Administrasi Publik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Malikussaleh.
Indonesia *Penulis Korespondensi: depita@unimal.
Abstract.
Regional financial administration management is a strategic aspect in realizing good governance and supporting the improvement of public organizational performance.
However, in practice, there remains a gap between administrative compliance and the effectiveness of financial management implementation.
This study aims to analyze regional financial administration management and examine its implications for public organizational performance at the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) of Aceh Province.
This research employs a qualitative approach with a descriptive type.
Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation studies.
Data analysis consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.
The results indicate that, normatively, financial administration management has been implemented in accordance with regulations.
however, substantively it is not yet fully optimal.
This is reflected in fluctuations in budget absorption, particularly in direct expenditure, delays in reporting, and shifts in the implementation schedule of activities.
The main factors influencing these conditions include limited human resources, weak time management, and suboptimal coordination among work units.
The implications of these conditions are seen in the suboptimal effectiveness of programs, budget efficiency, and timeliness in achieving organizational targets.
This study emphasizes that regional financial management should not only focus on administrative compliance but also be directed toward a performance-based approach to enhance public service quality and achieve organizational goals.
Keywords: regional financial management.
public organizational performance.
local government agencies Abstrak.
Pengelolaan administrasi keuangan daerah merupakan aspek strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung peningkatan kinerja organisasi publik.
Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dan efektivitas implementasi pengelolaan keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan administrasi keuangan daerah serta mengkaji implikasinya terhadap kinerja organisasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.
Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun secara substantif belum sepenuhnya optimal.
Hal ini ditandai oleh adanya fluktuasi daya serap anggaran, khususnya pada belanja langsung, keterlambatan pelaporan, serta pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan.
Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya manajemen waktu, dan belum optimalnya koordinasi antarunit kerja.
Implikasi dari kondisi ini terlihat pada belum optimalnya efektivitas program, efisiensi anggaran, serta ketepatan waktu pencapaian target organisasi.
Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi.
Kata kunci: pengelolaan keuangan daerah.
kinerja organisasi publik, akuntabilitas, efektivitas anggaran, organisasi perangkat daerah
LATAR BELAKANG
Pengelolaan administrasi keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik .
ood governanc.
, yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik Naskah Masuk: 27 Februari 2026.
Revisi: 05 Maret 2026.
Diterima: 28 Maret 2026.
Terbit: 31 Maret 2026 e-ISSN : 2987-8004 p-ISSN : 2987-8012.
Hal.
(Widodo, 2.
Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab guna mendukung pencapaian kinerja organisasi publik secara optimal (Kuncoro, 2.
Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta evaluasi yang dilaksanakan secara terintegrasi.
Secara konseptual, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2.
Kinerja organisasi publik dapat diukur melalui tingkat efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat (Mahmudi, 2.
Selain itu.
Dwiyanto et al.
menegaskan bahwa kinerja organisasi publik tidak terlepas dari indikator responsivitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dengan demikian, kualitas pengelolaan administrasi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan target kinerja yang telah Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta kinerja organisasi.
Defitri .
menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Selanjutnya, penelitian Maria et al.
menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
Selain itu.
Sutrisno et al.
menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif berperan penting dalam mendukung pencapaian program kerja organisasi.
Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kepatuhan administratif dan kualitas pelaporan keuangan, sehingga belum banyak mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara pengelolaan administrasi keuangan dengan kinerja organisasi Dalam praktiknya, pengelolaan administrasi keuangan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kedisiplinan dalam manajemen waktu, serta belum optimalnya koordinasi internal antarunit kerja.
Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, keterlambatan dalam pelaporan, serta belum optimalnya pencapaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Dinas PUPR Ace.
organisasi (Ferizaldi, 2.
Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi (Kardiati et al.
, 2.
Fenomena tersebut juga terlihat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh, di mana terdapat fluktuasi dalam capaian realisasi anggaran, khususnya pada belanja langsung yang merupakan indikator utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Data menunjukkan bahwa meskipun belanja tidak langsung mengalami peningkatan yang relatif stabil dari tahun 2021 hingga 2025, realisasi belanja langsung masih menunjukkan ketidakstabilan, bahkan mengalami penurunan pada tahun 2025.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara prosedural pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara substantif masih terdapat kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja organisasi.
Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan .
esearch ga.
antara kepatuhan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan efektivitas implementasinya dalam meningkatkan kinerja organisasi publik.
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pengelolaan administrasi keuangan daerah tidak hanya dilihat dari aspek prosedural, tetapi juga dari implikasinya terhadap kinerja organisasi Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan pengelolaan administrasi keuangan daerah dengan perspektif kinerja organisasi publik secara Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik maupun secara praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan administrasi keuangan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh serta mengkaji implikasinya terhadap kinerja organisasi publik, termasuk mengidentifikasi faktorfaktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
KAJIAN TEORITIS
1 Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.
MASIP Ae VOLUME.
4 NOMOR.
1 MARET 2026
e-ISSN : 2987-8004 p-ISSN : 2987-8012.
Hal.
serta pengawasan dan evaluasi terhadap keuangan daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Secara teoritis, pengelolaan administrasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik.
Menurut Halim .
, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan alokasi sumber daya publik.
Administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi.
Termasuk di dalamnya mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan (Suandi, dkk, 2.
2 Kinerja Organisasi Publik Kinerja organisasi publik merupakan tingkat pencapaian hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Kinerja tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Mahmudi .
, kinerja organisasi sektor publik dapat diukur melalui indikator efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas.
Menurut Sukarman Purba et al.
dalam Kardiati .
, struktur organisasi merupakan sistem berupa jaringan kerja yang mencakup tugas-tugas, sistem pelaporan hingga komunikasi yang mengaitkan pekerjaan secara individual bersama-sama dengan kelompok.
Sementara itu.
Dwiyanto .
menyatakan bahwa kinerja organisasi publik berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
Kinerja organisasi dalam Pelayanan publik menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pemenuhan layanan publik, karena mencerminkan efektivitas birokrasi dalam mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan (Zahara dalam Dewi, 2.
3 Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Organisasi Publik Pengelolaan keuangan daerah memiliki keterkaitan erat dengan kinerja organisasi Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien akan mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.
Sebaliknya, pengelolaan yang tidak optimal dapat menyebabkan rendahnya daya serap anggaran, keterlambatan program, serta menurunnya kualitas pelayanan publik.
Menurut Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Dinas PUPR Ace.
Ferizaldi .
Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, setiap organisasi perangkat daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab guna mendukung pencapaian kinerja organisasi publik.
Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan.
Menurut Mardiasmo .
, pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja .
erformance-based budgetin.
merupakan pendekatan yang mengaitkan penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi publik.
Dengan demikian, semakin baik pengelolaan administrasi keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kinerja organisasi publik yang dihasilkan.
Pengelolaan administrasi keuangan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi publik.
Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel akan mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kepercayaan publik.
Sebaliknya, kelemahan dalam pengelolaan keuangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, dan rendahnya kedisiplinan, dapat menghambat pencapaian kinerja organisasi.
Dalam penelitian Mohi et al.
menyatakan bahwa penerapan fungsi manajemen dalam administrasi keuangan yang baik berpengaruh terhadap efektivitas organisasi perangkat daerah.
Sedangkan dalam penelitian Maria et al.
menyatakan bahwa pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program organisasi.
Selain itu penelitian Defitri .
menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Begitupun dalam penelitian Shaquille .
menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang rendah dapat menurunkan tingkat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengelolaan administrasi keuangan daerah berimplikasi terhadap kinerja organisasi publik pada Dinas PUPR Aceh.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menganalisis pengelolaan administrasi keuangan daerah dan implikasinya terhadap kinerja organisasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen keuangan seperti DPA dan laporan realisasi anggaran.
Analisis data MASIP Ae VOLUME.
4 NOMOR.
1 MARET 2026
e-ISSN : 2987-8004 p-ISSN : 2987-8012.
Hal.
menggunakan model interaktif Matthew B.
Miles dan A.
Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1 Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan administrasi keuangan daerah telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan regulasi.
Namun, secara substantif masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.
Pada tahap perencanaan, proses telah dilakukan secara koordinatif antarunit kerja, namun belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan teknis yang matang, sehingga terjadi pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan.
Pada tahap penganggaran, realisasi belanja menunjukkan adanya fluktuasi, khususnya pada belanja langsung yang menjadi indikator utama pelaksanaan Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi Berikut Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh :
Tabel 4.
Data Capaian Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh
ANGGARAN
Tahun Belanja Tdak Langsung Belanja Langsung REALISASI Belanja Tdak Langsung Per sentase Belanja Langsung Pesentase 76,34 66,54 94,41 95,31 98,21 96,33 99,37 84,03 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh.
Tahun 2025.
Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun belanja tidak langsung mengalami peningkatan yang stabil, belanja langsung mengalami penurunan pada tahun 2025, yang mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan program.
Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, secara administratif telah berjalan sesuai prosedur, namun masih ditemukan keterlambatan dalam penyampaian laporan.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta beban kerja yang tinggi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas manajerial yang optimal.
Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi pengelolaan administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Dinas PUPR Ace.
keuangan daerah, yaitu.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia menyebabkan lambatnya proses administrasi keuangan, lemahnya pengelolaan waktu menyebabkan penumpukan kegiatan pada akhir periode anggaran.
Koordinasi antarunit kerja belum sepenuhnya optimal sehingga terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tahapan pengelolaan telah mengikuti regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Namun, penerapan prinsip efektivitas dan ketepatan waktu belum sepenuhnya optimal.
Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga manajerial dan kelembagaan.
Dengan demikian, penerapan regulasi telah berjalan pada level kepatuhan formal .
, tetapi belum sepenuhnya mencapai kualitas implementasi substantif yang berorientasi pada kinerja dan hasil.
Selain itu, lemahnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi juga menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan keuangan masih cenderung administratif prosedural, belum sepenuhnya berbasis pada pengukuran capaian output dan outcome.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan budaya kerja yang berorientasi kinerja, serta konsistensi komitmen pimpinan dan pelaksana agar regulasi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.
2 Implikasi terhadap Kinerja Organisasi Publik Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan daerah memiliki implikasi langsung terhadap kinerja organisasi publik.
Kinerja organisasi yang diukur melalui efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan menunjukkan belum optimal.
Hal ini terlihat dari, fluktuasi daya serap anggaran, pergeseran jadwal kegiatan dan keterlambatan pelaporan.
Secara analitis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong kinerja organisasi, melainkan masih berada pada level administratif.
Fluktuasi daya serap anggaran mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan program, yang berimplikasi pada tidak stabilnya pencapaian output Pergeseran jadwal kegiatan menunjukkan lemahnya perencanaan operasional dan manajemen waktu, sementara keterlambatan pelaporan mencerminkan rendahnya efisiensi dalam sistem administrasi dan pengendalian internal.
Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pendapat Mahmudi .
yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan MASIP Ae VOLUME.
4 NOMOR.
1 MARET 2026
e-ISSN : 2987-8004 p-ISSN : 2987-8012.
Hal.
sumber daya.
Selain itu.
Agus Dwiyanto .
menegaskan bahwa kinerja organisasi publik sangat ditentukan oleh tingkat akuntabilitas dan responsivitas organisasi dalam menjalankan Dengan demikian, kelemahan dalam pengelolaan keuangan berdampak pada rendahnya efektivitas program, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, menurunnya kualitas pelayanan publik dan berdampak langsung pada penurunan kinerja organisasi, khususnya dalam pencapaian target program.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Defitri .
yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas kinerja dan akuntabilitas organisasi.
Selain itu, temuan ini juga mendukung penelitian Maria et al.
yang menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengelolaan administrasi keuangan dapat menghambat pelaksanaan program organisasi.
Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengaitkan secara langsung pengelolaan administrasi keuangan dengan kinerja organisasi publik, tidak hanya terbatas pada aspek laporan keuangan.
Hal ini menunjukkan adanya perluasan perspektif dari sekadar kepatuhan administratif menuju pendekatan berbasis kinerja .
erformance-based approac.
Penelitian ini memperkuat konsep bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi publik.
Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga pada pencapaian hasil Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas PUPR Aceh, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan koordinasi antarunit kerja dan mengoptimalkan manajemen waktu dalam pelaksanaan program.
Dengan demikian, pengelolaan administrasi keuangan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada pencapaian kinerja organisasi yang optimal.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara substantif belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kinerja organisasi publik.
Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi anggaran, fluktuasi daya serap belanja langsung, serta keterlambatan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan.
Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif .
, belum sepenuhnya berbasis pada pencapaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi pada Dinas PUPR Ace.
erformance-oriente.
Implikasi dari kondisi tersebut terlihat pada belum optimalnya efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta ketepatan waktu pencapaian target organisasi.
Dengan demikian, kualitas pengelolaan administrasi keuangan daerah terbukti memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat kinerja organisasi publik.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Dinas PUPR Aceh melakukan penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek perencanaan dan pengendalian anggaran, serta memperkuat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas koordinasi antarunit kerja dan penguatan sistem pengendalian internal guna meminimalisir keterlambatan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Ke depan, pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kinerja .
erformance based managemen.
, sehingga tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal serta berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
DAFTAR REFERENSI
Defitri.
Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Jurnal Benefita, 3.
, 64Ae Dewi.
Priyanti.
Aisyah.
, & Hasyem.
Judul artikel tidak disebutkan.
Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10.
, 579Ae593.
https://doi.
org/10.
36982/jpp.
Dwiyanto.
, et al.
Reformasi birokrasi publik di Indonesia.
Gadjah Mada University Press.
Ferizaldi.
Dinamika otonomi daerah di Indonesia.
Unimal Press.
Halim.
Akuntansi pengendalian pengelolaan keuangan daerah.
UPP STIM YKPN.
Kaho.
Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia.
Rajawali Pers.
Kardiati.
Hafiz.
KN.
Isma.
Chairunnisak.
Fadhillah.
, & Akmal.
Integrasi teknologi informasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik:
Studi evaluasi pada Dinas Komunikasi.
Informatika dan Persandian Aceh.
Journal of Informatics Computer Science, 11.
https://jurnal.
id/index.
php/jics/article/view/4836/2273 Kuncoro.
Otonomi daerah dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang.
Erlangga.
Mahmudi.
Manajemen kinerja sektor publik.
UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.
Akuntansi sektor publik.
Andi.
Maria.
Samosir.
, & Wisang.
Analisis pengelolaan administrasi keuangan MASIP Ae VOLUME.
4 NOMOR.
1 MARET 2026
e-ISSN : 2987-8004 p-ISSN : 2987-8012.
Hal.
pada Kantor Camat Nelle Kabupaten Sikka.
PROJEMEN: Jurnal Program Studi Manajemen, 10.
, 7Ae18.
https://doi.
org/10.
59603/projemen.
Miles.
Huberman.
, & Saldaya.
Qualitative data analysis: A methods sourcebook .
rd ed.
Sage Publications.
Mohi.
Alkatiri.
Akbar.
, & Baruadi.
Implementasi POAC fungsi manajemen pada administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
https://doi.
org/10.
30651/blc.
Nordiawan.
Putra.
, & Rahmawati.
Akuntansi pemerintahan.
Salemba Empat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pramono.
Analisis laporan keuangan pemerintah daerah.
UPP STIM YKPN.
Shaquille.
Kawer.
Ankares.
, & Saputra.
Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kepercayaan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
GEMILANG Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 6.
, 407Ae417.
https://doi.
org/10.
56910/gemilang.
Suandi.
Juliartha.
Fakih.
Yuslainiwati.
, & Firmansyah.
Edukasi pentingnya administrasi bagi pengelola keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI), 3.
, 53.
Sujarweni.
Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi.
Pustaka Baru