Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik https://journal.
id/index.
php/kolaborasi/ enrichment of public governance (Original Articl.
Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar Aktor Dalam Tata Kelola Sampah di Kota Banjarmasin Taufik Arbain1.
Tomi Oktavianor2.
Nur Iman Ridwan3.
Sugiannor4*.
Rizal Fahmi5.
Raihan Pangestu Rahman6
1,2,3,4,5,6
Faculty of Social and Political Science.
Lambung Mangkurat University.
Indonesia Correspondence: sugiannor@ulm.
Abstract This study addresses the persistent ineffectiveness of waste management in Banjarmasin, highlighted by the growing waste accumulation at the Basirih Landfill and along urban roadsides following administrative sanctions from the Indonesian Ministry of Environment.
Despite a daily waste production of approximately 600 tons, regional facilities currently handle only 105 tons, signaling a critical governance gap.
Employing an explanatory sequential mixed-methods design, this research analyzes waste management through the dual lenses of Network Governance and Collaborative Governance.
Quantitative data were gathered from 107 diverse stakeholders, followed by in-depth qualitative interviews with key informants and Participatory Development Waste Action (PDWA) sessions.
The results reveal that while there is high cognitive readiness for collaboration, the actual implementation remains at a moderate level, characterized by a "strong at the bottom, fragile in the middle" The governance network is currently fragmented, with interactions being largely adhoc and seremonial rather than institutionalized.
Key barriers include a significant power imbalance dominated by the state, lack of formal institutional design, and the absence of a "metagovernor" role to synchronize bottom-up community initiatives with private sector This study recommends that the Banjarmasin Municipal Government transition from a technical operator to a network steerer by establishing a permanent collaborative forum, institutionalizing long-term MOUs, and adopting an adaptive pentahelix model to bridge current collaboration gaps and ensure systemic sustainability.
Keywords waste management, collaborative governance, network governance, banjarmasin, mixed Received: 7 January 2026.
Revised: 11 March 2026.
Accepted: 28 April 2026 Pendahuluan Penelitian ini beranjak dari urgensi krisis tata kelola sampah di Kota Banjarmasin yang telah mencapai titik nadir.
Ketidakefektifan ini tereskalasi menjadi isu nasional ketika Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Basirih akibat kegagalan operasional yang melanggar regulasi (Kompas, 14 Februari 2.
Dampak langsung dari sanksi ini adalah stagnasi pengangkutan di berbagai sudut kota, memicu penumpukan sampah ilegal, dan menurunkan kualitas hidup warga secara drastis.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup .
, volume sampah kota ini mencapai 50.
465 ton/hari.
Meski pemerintah telah meluncurkan inovasi seperti 175 bank sampah dan program TPS 3R, sanksi administratif tersebut membuktikan bahwa upaya yang ada belum menyentuh akar permasalahan sistemik.
Krisis lokal ini merupakan cerminan dari tantangan tata kelola urban yang lebih luas.
Pengelolaan sampah saat ini merupakan wicked problems yang tidak dapat diatasi oleh Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 2026, .
1, 124-140 https://doi.
org/10.
26618/kjap.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik otoritas tunggal negara, melainkan membutuhkan pendekatan inklusif.
Konsep collaborative governance menurut Emerson dan Nabatchi .
telah menjadi kerangka utama untuk memahami sinergi aktor negara dan non-negara.
Penelitian terdahulu, seperti studi Nabil Maarif dkk.
di Jakarta dan Prudente et al.
di Filipina, menunjukkan pentingnya kemitraan ini.
Di sisi lain, privatisasi tanpa skema kolaborasi yang transparan justru memicu konflik komunitas (Isril dkk.
, 2019.
Napitupulu & Muhyidin, 2.
dan mendesak perlunya struktur kemitraan yang seimbang agar tidak didominasi oleh satu aktor saja (Zhang & Zhu, 2.
Kendati literatur mengenai tata kelola kolaboratif telah berkembang pesat, penelitian ini mengidentifikasi adanya research gap yang krusial: sebagian besar studi terdahulu .
eperti Rittl dkk.
, 2025.
Ulibarri dkk.
, 2.
mengasumsikan kolaborasi dalam kondisi sistem yang sedang berjalan .
n-going proces.
atau sebatas evaluasi manajerial.
Litelatur yang ada belum secara memadai menjelaskan bagaimana struktur kolaborasiAi terutama relasi kuasa dan kepercayaan antaraktorAiberoperasi, atau justru mengalami disfungsi fatal, hingga menyebabkan kelumpuhan layanan publik berskala kota seperti jatuhnya sanksi pada fasilitas utama (TPA).
Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar memotret efektivitas deskriptif, melainkan berupaya mendekonstruksi akar kegagalan sistemik tersebut melalui lensa network governance (Klijn & Koppenjan, 2.
Integrasi kerangka kolaborasi Emerson dan Nabatchi dengan Social Network Theory memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap pola interaksi yang disfungsional antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas sipil di Banjarmasin.
Ontologi penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa realitas tata kelola publik terbangun melalui negosiasi aktor yang saling bergantung, di mana pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator jaringan .
etwork steere.
(Torfing dkk.
, 2.
bukan sekadar pelaksana teknis sektoral.
Berangkat dari gap dan rasionalisasi tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian yang spesifik: 1.
Bagaimana tipologi dan dinamika interaksi kolaboratif antar actor dalam tata kelola sampah di Kota Banjarmasin? 2.
Bagaimana rekonstruksi model network governance melalui penguatan kepemimpinan fasilitatif dapat merumuskan tata kelola sampah perkotaan yang lebih inklusif dan sistemik? Kajian Pustaka Kajian pustaka ini disusun untuk memberikan fondasi teoretis yang kokoh dalam membedah dinamika tata kelola sampah di Kota Banjarmasin melalui dua lensa analitis utama, yaitu network governance dan collaborative governance.
Urgensi penggunaan kedua pendekatan ini didasarkan pada karakteristik permasalahan sampah perkotaan yang bersifat lintas sektor, sehingga memerlukan pemahaman mendalam baik dari sisi struktur hubungan antar-aktor maupun proses interaksi deliberatif yang terjadi di dalamnya.
Dengan mengintegrasikan perspektif jaringan untuk memetakan ekosistem aktor dan perspektif kolaboratif untuk mengevaluasi kualitas kerja sama, kerangka konseptual ini diharapkan dapat mengungkap hambatan sistemik sekaligus merumuskan solusi integratif yang lebih adaptif.
Perspektif Network Governance Dalam Administrasi Publik Modern Tata kelola publik kontemporer telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental, bergerak dari model birokrasi hirarkis menuju model jaringan .
Teori network governance menjelaskan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan di era digital tidak lagi dapat berpusat pada otoritas tunggal negara, melainkan harus melibatkan interaksi antaraktor yang kompleks dan saling bergantung (Torfing dkk.
Hal ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas persoalan publik.
Arbain.
Oktavianor.
Ridwan.
Sugiannor.
Fahmi, dan Rahman Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar seperti krisis lingkungan, yang tidak lagi mampu diatasi dengan pendekatan komando dan kontrol tradisional.
Klijn dan Koppenjan .
menegaskan bahwa jaringan kebijakan terbentuk karena adanya fragmentasi sumber daya di antara berbagai aktor publik dan privat.
Dalam perspektif ini, tidak ada satu pun aktor baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang memiliki sumber daya penuh, baik berupa anggaran, otoritas, maupun keahlian teknis, untuk mengatasi persoalan secara mandiri.
Oleh karena itu, aktor-aktor tersebut terpaksa menjalin hubungan untuk melakukan pertukaran sumber daya .
esource exchang.
demi mencapai tujuan kolektif.
Dalam tata kelola jaringan modern, keputusan publik tidak lagi lahir dari instruksi pejabat, melainkan ditentukan melalui proses negosiasi yang berkelanjutan dalam ekosistem yang otonom (Bevir, 2013.
Torfing, 2.
Jaringan ini mampu mengatur diri sendiri .
elf-organizin.
, meskipun tetap berada dalam koridor regulasi negara.
Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik jaringan ini dikelola oleh pemerintah untuk mengurangi hambatan komunikasi dan potensi konflik kepentingan antar-anggota jaringan.
Dalam konteks pengelolaan lingkungan perkotaan, network governance menjadi lensa yang sangat tajam untuk membedah struktur hubungan antar-stakeholder (Bodin, 2.
Masalah sampah melibatkan jaringan yang melintasi batas organisasi, mulai dari dinas kebersihan, perusahaan pengolah limbah, hingga komunitas warga di tingkat akar rumput.
Tanpa pemahaman mengenai struktur jaringan ini, kebijakan yang diambil sering kali bersifat parsial dan gagal menyentuh akar permasalahan yang bersifat sistemik.
Stabilitas dalam sebuah jaringan tata kelola sangat dipengaruhi oleh norma timbal balik .
dan pembangunan kepercayaan jangka panjang.
Ulibarri dkk.
berpendapat bahwa jaringan yang efektif membutuhkan mekanisme sosial yang kuat untuk memastikan setiap aktor tetap berkomitmen pada agenda bersama.
Tanpa adanya norma yang disepakati, jaringan publik akan cenderung rapuh dan mudah mengalami disintegrasi ketika terjadi benturan kepentingan ekonomi antar-aktor yang terlibat.
Untuk menganalisis struktur hubungan antar-aktor di Kota Banjarmasin, penelitian ini menggunakan tiga indikator utama Network Governance menurut Klijn dan Koppenjan .
serta Torfing .
Struktur Jaringan (Network Structur.
: Sejauhmana aktor-aktor (DLH.
Swasta.
Komunita.
terhubung atau justru terfragmentasi .
Saling Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependenc.
: Bagaimana pertukaran anggaran, otoritas, dan keahlian teknis terjadi di antara anggota jaringan.
Aturan Jaringan (Network Rule.
: Keberadaan norma dan regulasi formal maupun informal yang mengatur bagaimana anggota jaringan berinteraksi.
Kerangka Collaborative Governance Dalam Pencapaian Konsensus Sebagai pendalaman dari struktur jaringan, pendekatan Collaborative Governance menawarkan kerangka kerja operasional mengenai bagaimana kolaborasi formal seharusnya dijalankan.
Emerson dan Nabatchi .
mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu pengaturan di mana lembaga publik melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat deliberatif dan inklusif.
Fokus utama dari model ini adalah pencapaian konsensus melalui dialog yang terstruktur antar-pihak yang Emerson et al.
menekankan bahwa kolaborasi bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan sebuah komitmen untuk berbagi kekuasaan dalam pengambilan kebijakan publik.
Efektivitas dari model ini sangat dipengaruhi oleh variabel starting conditions, yang mencakup sejarah hubungan antar-aktor dan tingkat kepercayaan awal.
Jika kondisi awal diwarnai oleh konflik masa lalu atau ketimpangan sumber daya yang Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik tajam, maka proses kolaborasi akan menghadapi tantangan legitimasi yang berat (Ansell , 2.
Elemen krusial berikutnya dalam model ini adalah institutional design, yang dalam literatur terbaru ditekankan pada aspek kejelasan aturan main dan fleksibilitas protokol interaksi (Douglas dkk.
, 2.
Desain institusi yang baik harus menjamin adanya inklusivitas, di mana seluruh aktor merasa memiliki akses yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
Tanpa aturan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, forum kolaborasi hanya akan menjadi ruang diskusi seremonial tanpa hasil yang konkret.
Selain desain institusi, faktor facilitative leadership memegang peranan vital sebagai penggerak proses kolaboratif.
Dalam kajian kontemporer, pemimpin fasilitatif bukan berperan sebagai pendikte, melainkan sebagai penengah yang mampu membangun kepercayaan dan mendorong aktor-aktor yang berbeda untuk menemukan titik temu .
ommon groun.
(Vangen dkk.
, 2.
Kepemimpinan ini sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara birokrasi pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat.
Dalam intisari model ini terdapat collaborative process, yang merupakan siklus berkelanjutan dari dialog tatap muka dan pembangunan komitmen bersama.
Cristofoli .
berargumen bahwa keberhasilan kolaborasi sering kali diawali dengan pencapaian-pencapaian kecil .
mall win.
yang mampu memupuk kepercayaan antaraktor.
Keberhasilan kecil ini menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk melanjutkan kolaborasi ke tingkat yang lebih strategis dalam penyelesaian masalah Mengacu pada model Collaborative Governance Regime (CGR) oleh Emerson dan Nabatchi .
, penelitian ini menerjemahkan proses kolaborasi ke dalam indikator operasional sebagai berikut:
Penggerak Kolaborasi (Driver.
: Menganalisis kondisi awal .
tarting condition.
, termasuk kepemimpinan fasilitatif dan insentif kolaborasi pasca-sanksi TPA Basirih.
Dinamika Kolaborasi (Collaboration Dynamic.
: Fokus pada keterlibatan bersama .
rincipled engagemen.
, penemuan visi bersama .
hared discover.
, dan pembangunan kapasitas untuk aksi bersama.
Kapasitas Tindakan Bersama (Capacity for Joint Actio.
: Menilai kejelasan desain institusi, prosedur internal, dan pembagian tanggung jawab yang konkret di lapangan.
Melalui lensa ini, peneliti dapat melihat apakah kegagalan pengelolaan sampah disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan fasilitatif atau desain kelembagaan yang belum Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk merumuskan model kolaborasi yang lebih efektif sesuai konteks lokal Banjarmasin.
Sintesis: Integrasi Jaringan dan Kolaborasi Dalam Tata Kelola Sampah Sintesis teoretis dalam penelitian ini memosisikan Network Governance sebagai alat analisis makro untuk melihat struktur hubungan, sementara Collaborative Governance digunakan sebagai instrumen mikro untuk menganalisis proses interaksi.
Penggabungan kedua pendekatan ini sangat relevan mengingat persoalan sampah adalah masalah lingkungan yang memiliki dimensi sosial dan politik yang kompleks (Bodin dkk.
, 2.
Integrasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran besar sekaligus detail operasional dari tata kelola yang berlangsung.
Teori jaringan memberikan pemahaman bahwa penanganan sampah di Banjarmasin harus melibatkan ekosistem aktor yang luas dan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan sektoral tunggal.
Di sisi lain, teori kolaborasi memberikan panduan mengenai bagaimana aktor-aktor di dalam jaringan tersebut seharusnya berkomunikasi dan mengambil keputusan bersama.
Sebagaimana ditegaskan oleh Emerson dan Nabatchi Arbain.
Oktavianor.
Ridwan.
Sugiannor.
Fahmi, dan Rahman Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar .
, integrasi antara konteks sistem jaringan dengan proses kolaborasi akan menentukan kualitas hasil kebijakan publik.
Secara empiris, tantangan tata kelola sampah di kota besar seperti Banjarmasin memerlukan adaptasi terhadap karakteristik lokal dan perkembangan teknologi digital.
Rusmawan dkk.
menunjukkan bahwa dalam jaringan tata kelola modern, kemampuan aktor untuk mengintegrasikan inovasi digital sangat menentukan efisiensi pengelolaan sampah.
Oleh karena itu, kajian pustaka ini juga mempertimbangkan aspek inovasi sebagai bagian dari dinamika interaksi yang harus dikelola dalam jaringan kolaboratif tersebut.
Fondasi sosiologis juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sintesis teoretis ini, di mana modal sosial masyarakat menjadi bahan baku utama kolaborasi.
Setiawandari dan Kriswibowo .
berpendapat bahwa praktik kolaborasi yang sukses harus berawal dari penguatan partisipasi di tingkat mikro (RT/RW) sebelum dibawa ke level makro .
emitraan strategi.
Hal ini menggarisbawahi bahwa tata kelola jaringan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh proses kolaborasi yang menyentuh level akar rumput secara konsisten.
Pentingnya pemahaman dan kepatuhan warga dalam sistem jaringan kolaboratif juga didukung oleh temuan terbaru Lin dkk.
, yang menyatakan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap instrumen kebijakan berbanding lurus dengan efektivitas Hal ini memperkuat argumen bahwa collaborative governance harus mampu menciptakan pemahaman bersama agar setiap aktor memiliki komitmen terhadap tujuan keberlanjutan.
Partisipasi masyarakat bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar utama dalam stabilitas jaringan tata kelola lingkungan.
Untuk menjembatani teori dan temuan empiris, penelitian ini mengintegrasikan kedua perspektif di atas ke dalam sebuah matriks analitik.
Matriks ini berfungsi sebagai instrumen operasional yang digunakan secara konsisten dalam bab Hasil dan Pembahasan untuk mendiagnosis tata kelola sampah di Kota Banjarmasin.
Tabel 1.
Matriks Operasionalisasi Teori dan Indikator Analisis Dimensi Teoretis Network Governance (Klijn & Koppenjan, 2.
Collaborative Governance (Emerson & Nabatchi, 2.
Indikator Analitis (Alat Uku.
Fragmentasi Aktor Pertukaran Sumber Daya Kepemimpinan Fasilitatif Desain Institusi Principled Engagement Fenomena Empiris yang Diamati Pola komunikasi antara DLH.
UPTD TPA Basirih, dan Bank Sampah.
Distribusi anggaran dan sarana prasarana pengangkutan sampah.
Peran aktor kunci dalam memediasi konflik pasca-sanksi KLH.
Kejelasan SOP dan pembagian kerja dalam program kolaboratif (TPS 3R).
Kualitas dialog dan transparansi dalam pengambilan keputusan antar-pihak.
Metode Penelitian ini menggunakan metode campuran .
ixed method.
dengan desain sekuensial eksplanatori .
xplanatory sequential desig.
Desain ini dipilih untuk menjelaskan hasil kuantitatif melalui pendalaman kualitatif guna merumuskan model kolaborasi tata kelola sampah di Kota Banjarmasin secara komprehensif (Creswell & Creswell, 2.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Tahap Kuantitatif (Fase I) Tahap awal bertujuan memetakan tingkat keterlibatan dan pola koordinasi aktor secara Populasi dan Sampel: Sampel penelitian berjumlah 107 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.
Kriteria inklusi responden adalah aktor yang terlibat langsung dalam ekosistem persampahan di Banjarmasin, yang terdiri dari pengelola sampah tingkat RT/RW, aparatur Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan swasta/CSR, anggota legislatif terkait lingkungan, dan akademisi.
Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui angket .
terstruktur yang disusun berdasarkan indikator Network Governance dan Collaborative Governance.
Analisis Data: Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur tendensi sentral dan distribusi frekuensi guna mengidentifikasi tren kolaborasi di Tahap Kualitatif (Fase II) Tahap ini bertujuan untuk mengeksplorasi "mengapa" dan "bagaimana" dinamika interaksi serta kegagalan sistemik .
eperti kasus sanksi TPA) terjadi.
Informan Penelitian: Pemilihan informan menggunakan teknik criterion-based Terdapat 6 informan kunci yang dipilih secara proporsional berdasarkan otoritas dan keahlian, meliputi: .
Kepala Bidang di DLH Kota Banjarmasin, .
Kepala UPTD TPA Basirih, .
Perwakilan Forum Komunitas Hijau, .
Pimpinan perusahaan mitra swasta, .
Tokoh masyarakat/komunitas peduli sampah, dan .
Pengamat Kebijakan Publik.
Teknik Pengumpulan Data: .
Wawancara Mendalam (In-depth Intervie.
Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali aspek relasi kuasa dan kepercayaan.
Observasi Lapangan: Pengamatan langsung terhadap proses operasional di TPA Basirih dan beberapa TPS 3R untuk memvalidasi data .
Studi Dokumen: Analisis terhadap dokumen regulasi (Perda/Perwal.
, laporan tahunan DLH, dan dokumen sanksi administratif dari KLH.
Focus Group Discussion (FGD): Menggunakan skema Participatory Development Waste Action (PDWA) untuk mengonfirmasi temuan awal dan mensintesis model akhir.
Integrasi dan Analisis Data Data kualitatif dianalisis secara induktif mengikuti prosedur Analisis Tematik (Braun & Clarke, 2.
yang meliputi enam tahap: .
Familiarisasi data melalui transkripsi .
Pembuatan kode awal .
nitial codin.
Pencarian tema berdasarkan kategori indikator kolaborasi.
Peninjauan tema.
Pendefinisian dan penamaan dan .
Penulisan laporan.
Validitas penelitian dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode.
Hasil dari kedua fase .
uantitatif dan kualitati.
kemudian diintegrasikan pada tahap interpretasi .
oint of interfac.
untuk membangun proposisi teoretis mengenai model Network Governance yang adaptif bagi Kota Banjarmasin.
Hasil Berdasarkan hasil survei yang disajikan pada Gambar 1.
di bawah ini bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan positif terhadap pentingnya kolaborasi dalam penanganan sampah di Kota Banjarmasin.
Sebanyak 34,6% responden menyatakan bahwa kolaborasi sangat penting, dan 32,7% menilai kolaborasi penting.
Sementara itu, 18,7% responden menganggap kolaborasi cukup penting, hanya 0,9% yang berpendapat Arbain.
Oktavianor.
Ridwan.
Sugiannor.
Fahmi, dan Rahman Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar bahwa kolaborasi sangat tidak penting, dan 13,1% responden memilih tidak menjawab.
Data ini menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga responden .
,3%) secara eksplisit menyadari pentingnya kerja sama antaraktor dalam mengelola sampah.
Tingkat kesadaran ini menjadi modal sosial penting dalam membangun model tata kelola sampah yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.
Gambar 1.
Seberapa Penting Melakukan Berkolaborasi Sumber: Olahan tim Peneliti.
September 2025 Dalam konteks tata kelola sampah di Kota Banjarmasin, persepsi mayoritas responden bahwa kolaborasi sangat penting menegaskan adanya kesadaran kolektif terhadap kompleksitas permasalahan sampah.
Pengelolaan sampah tidak lagi dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan multipihak.
mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, pelaku UMKM pengelola sampah, sektor swasta, hingga komunitas masyarakat seperti bank sampah dan kelompok daur ulang, serta bentuk kolaborasi antara komunitas pencinta lingkungan seperti komunitas hijau yang ada di Kota Banjarmasin diharapkan dapat menjadi bagian dalam pelestarian lingkungan terutama dalam mengelola lingkungan agar dapat mengontrol sampah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat.
Sebagaimana diagram batang Gambar 1.
bahwa tingkat pemahaman terhadap tujuan kolaborasi stakeholder menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kelompok Pada kelompok pekerja harian atau honorer, sebagian besar responden menyatakan cukup memahami tujuan kolaborasi, dengan sebagian kecil yang sangat Tidak ditemukan responden yang kurang memahami atau tidak memberikan jawaban, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok ini memiliki tingkat pemahaman yang relatif stabil pada kategori sedang.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Gambar 2.
Pemahaman aktor terhadap Tujuan Utama Berkolaborasi Sumber: Olahan tim Peneliti.
September 2025 Kelompok karyawan swasta juga menunjukkan kecenderungan serupa, di mana sebagian besar berada pada kategori cukup memahami dan sebagian lainnya sangat Hanya sedikit responden yang tidak memberikan jawaban.
Pola ini mengindikasikan bahwa pemahaman karyawan swasta berada pada tingkat yang baik, meskipun belum seluruhnya mencapai kategori sangat baik.
Pada kelompok buruh lepas, terdapat distribusi pemahaman yang lebih merata antara kategori cukup memahami dan kurang memahami.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok buruh lepas memiliki keragaman dalam memahami tujuan kolaborasi dan setengah dari responden masih berada pada tingkat pemahaman yang belum memadai.
Pada tenaga kesehatan, seluruh responden menyatakan cukup memahami tujuan Meskipun tidak ada responden yang berada pada kategori sangat memahami, homogenitas respon menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki pemahaman yang konsisten pada tingkat sedang.
Kelompok mahasiswa atau pelajar memperlihatkan variasi pemahaman yang lebih beragam dibandingkan kelompok lainnya.
Selain dominasi kategori cukup memahami, terdapat juga bagian yang sangat memahami, kurang memahami, tidak memahami, bahkan tidak menjawab.
Variasi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa memiliki akses atau pengalaman yang sama terkait isu kolaborasi stakeholder.
Gambar 3.
Memahami Tujuan Kolaborasi Sumber: Olahan tim Peneliti.
September 2025 Arbain.
Oktavianor.
Ridwan.
Sugiannor.
Fahmi, dan Rahman Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar Kelompok pensiunan menunjukkan pola pemahaman yang terbagi rata antara cukup memahami dan kurang memahami.
Ketiadaan responden yang berada pada kategori sangat memahami atau tidak memahami sama sekali mengindikasikan bahwa pemahaman mereka terbatas pada kategori menengah ke bawah.
Sementara itu, kelompok ibu rumah tangga memperlihatkan tingkat pemahaman yang lebih beragam, mulai dari cukup memahami, kurang memahami, tidak memahami, hingga tidak memberikan Keberagaman ini menunjukkan adanya perbedaan paparan informasi dan tingkat keterlibatan mereka dalam isu tata kelola kolaboratif.
Kelompok pedagang menunjukkan bahwa sebagian besar responden cukup memahami tujuan kolaborasi, meskipun masih ada yang berada pada kategori kurang memahami.
Tidak ada responden yang berada pada kategori sangat memahami ataupun tidak Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman pedagang masih berada pada tingkat menengah.
Sementara itu, kelompok wiraswasta menjadi kelompok yang paling menonjol dari sisi pemahaman tinggi, karena sebagian besar responden berada pada kategori sangat memahami.
Namun demikian, terdapat pula bagian responden yang tidak memahami sama sekali, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman dalam kelompok ini.
Kelompok PNS atau ASN menunjukkan tingkat pemahaman yang relatif baik, dengan dominasi responden pada kategori cukup memahami dan sebagian lainnya sangat Hanya sebagian kecil responden yang tidak memahami tujuan kolaborasi.
Pola ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah memiliki tingkat pemahaman yang cukup komprehensif, kemungkinan didukung oleh keterlibatan mereka dalam mekanisme tata kelola lintas lembaga.
Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok pekerjaan berada pada kategori cukup memahami tujuan kolaborasi Variasi tertinggi ditemukan pada kelompok mahasiswa, ibu rumah tangga, dan wiraswasta, sedangkan pemahaman paling konsisten terdapat pada tenaga kesehatan.
Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat paparan informasi, pengalaman bekerja, serta intensitas keterlibatan dalam kegiatan kolaboratif berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masing-masing kelompok.
Berdasarkan hasil survei terhadap responden yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin, persepsi terhadap efektivitas kolaborasi antaraktor menunjukkan hasil yang beragam.
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4, sebagian besar responden menilai kolaborasi yang telah berjalan masih Aucukup efektifAy .
,1%) dan Aukurang efektifAy .
,3%).
Sementara itu, hanya 6,5% yang menilai kolaborasi telah AuefektifAy, 0,9% Ausangat efektifAy, dan 5,6% menilai Autidak efektifAy.
Sebanyak 6,5% responden tidak memberikan jawaban.
Secara umum, data ini menggambarkan bahwa tingkat efektivitas kolaborasi antaraktor dalam tata kelola sampah di Kota Banjarmasin masih berada pada level menengah, belum menunjukkan tingkat sinergi yang kuat antar lembaga.
Meskipun kolaborasi sudah berjalan dalam bentuk kerja sama antarinstansi pemerintah, komunitas masyarakat, dan pelaku usaha, namun persepsi dominan Aucukup efektifAy dan Aukurang efektifAy menunjukkan adanya kendala koordinasi dan komunikasi lintas sektor.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Gambar 4.
Efektifitas Melakukan Berkolaborasi Sumber: Olahan tim Peneliti.
September 2025 Lebih jauh, temuan ini menggambarkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin masih berada pada tahap perkembangan menuju kematangan kolaborasi, di mana kerja sama antaraktor belum sepenuhnya terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada hasil jangka panjang.
Dalam hal ini starting conditions di Banjarmasin tampaknya belum sepenuhnya kondusif.
Hubungan antaraktor seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta masih menunjukkan ketimpangan kekuasaan dan tingkat kepercayaan yang rendah.
Pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), masih menjadi aktor dominan, sedangkan peran masyarakat dan dunia usaha belum setara dalam proses pengambilan keputusan.
Kemudian.
Institutional design atau rancangan kelembagaan kolaboratif juga belum mapan.
Mekanisme kerja sama antaraktor seringkali masih bersifat proyek atau kegiatan ad-hoc tanpa pedoman formal yang mengatur peran, tanggung jawab, dan indikator kinerja Hal ini berkontribusi terhadap persepsi Aukurang efektifAy yang diungkapkan sebagian besar responden.
Dari aspek facilitative leadership, kepemimpinan kolaboratif yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan dan menumbuhkan rasa saling percaya masih DLH memang berperan sebagai penggerak utama, namun peran fasilitatif, yakni mengajak, menengahi, dan memotivasi pihak lain belum optimal.
Selanjutnya, dalam proses kolaborasi .
ollaborative proces.
, kegiatan komunikasi dan interaksi antaraktor belum berlangsung secara intensif dan berkelanjutan.
Pertemuan lintas pihak biasanya hanya dilakukan dalam momentum tertentu, seperti kegiatan kebersihan atau lomba lingkungan, bukan sebagai forum koordinasi rutin yang strategis.
Jadi kondisi ini menjelaskan mengapa sebagian besar responden menilai kolaborasi hanya Aucukup efektifAy atau Aukurang efektifAy, karena proses kolaboratif belum mencapai tahap integratif dan partisipatif penuh sebagaimana diuraikan dalam teori Ansell & Gash.
Terkait dengan temuan pihak mana saaja selama ini yang berkolaborasi.
Gambar 5 menunjukkan Hasil survei mengenai pihak-pihak yang selama ini berkolaborasi dalam pengelolaan sampah menunjukkan bahwa Rukun Tetangga (RT) menjadi aktor dominan dalam kolaborasi .
,0%).
Komunitas dan pegiat lingkungan berperan sebesar 26,2%.
Kalangan pemuda dan mahasiswa berkontribusi 15,9%.
Pihak perusahaan hanya 3,7%, dan 9,3% responden tidak menjawab.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa kolaborasi di Banjarmasin lebih banyak bersifat komunitarian dan berjalan secara bottom-up, di mana inisiatif masyarakat lokal berperan besar dalam pengelolaan sampah di tingkat Namun demikian, keterlibatan sektor swasta dan lembaga formal masih Arbain.
Oktavianor.
Ridwan.
Sugiannor.
Fahmi, dan Rahman Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar rendah, sehingga kapasitas kolaborasi secara kelembagaan belum terbentuk secara Gambar 5.
Pihak Yang Selama ini Berkolaborasi Sumber: Olahan tim Peneliti.
September 2025 Dari data survey Gambar 5, bahwa temuan penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi saat ini di Banjarmasin lebih mirip kolaborasi berbasis komunitas.
Aktor negara dan swasta belum benar-benar duduk bersama dalam satu platform yang Jadi kolaborasi jalan, tapi belum menjadi kapasitas kelembagaan yang mapan.
Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kolaborasi dalam pengelolaan sampah masih berada pada tingkat sedang, belum mencapai efektivitas Artinya, ada bentuk kerja sama yang berjalan, namun belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik antaraktor yang terlibat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam tata kelola sampah didominasi oleh aktor masyarakat lokal dan komunitas, sementara peran sektor swasta dan lembaga formal masih sangat terbatas.
Artinya, kolaborasi di Banjarmasin masih bersifat bottom-up.
berangkat dari inisiatif warga dan komunitas, bukan hasil dari desain kelembagaan yang formal dan terstruktur.
Jika dikaitkan dengan kondisi di Banjarmasin, kolaborasi pengelolaan sampah telah memiliki elemen keterlibatan masyarakat yang tinggi, terutama di tingkat RT dan komunitas lingkungan.
Namun sebagaimana gambar 6, aspek inklusivitas lintas sektor belum terpenuhi karena rendahnya keterlibatan perusahaan .
,7%) dan lemahnya koordinasi formal dengan pemerintah.
Hal ini menyebabkan proses kolaborasi belum menghasilkan keputusan dan aksi kolektif yang kuat sesuai dengan teori, kolaborasi tanpa dukungan formal dan sumber daya institusional sulit mencapai efektivitas tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Banjarmasin, dimensi masyarakat sangat menonjol, tetapi dua dimensi lainnya .
emerintah dan swast.
masih lemah, sehingga tata kelola belum mencapai keseimbangan kolaboratif yang optimal.
Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin telah memiliki dasar kolaboratif yang kuat di tingkat komunitas, namun belum sepenuhnya efektif secara Keterlibatan masyarakat menjadi modal sosial penting, tetapi perlu diperkuat dengan dukungan kebijakan lintas sektor, koordinasi antarinstansi, dan kemitraan strategis dengan pihak swasta agar kolaborasi berjalan lebih efisien, terukur, dan Temuan dari Gambar 6, dapat diketahui bahwa tantangan utama dalam kolaborasi antaraktor pada tata kelola sampah di Kota Banjarmasin bersifat multidimensi.
Sebagian besar responden, yaitu sebesar 59,8%, menyatakan bahwa seluruh faktor merupakan Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik kendala yang dihadapi secara bersamaan dalam pelaksanaan kolaborasi.
Sementara itu, 15,9% responden menilai bahwa kurangnya sumber daya manusia pelaksana menjadi kendala dominan yang menghambat efektivitas kerja sama.
Disusul oleh keterbatasan infrastruktur pendukung sebesar 14,0%, keterbatasan sumber daya anggaran sebesar 6,5%, dan hambatan komunikasi yang relatif kecil yaitu 3,7%.
Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam tata kelola sampah di Kota Banjarmasin masih menghadapi tantangan pada berbagai aspek yang saling berkaitan.
Mayoritas responden yang memilih semua faktor sebagai tantangan menandakan bahwa persoalan kolaborasi bukan hanya disebabkan oleh satu elemen tunggal, tetapi merupakan hasil dari kombinasi kelemahan struktural, sumber daya, serta koordinasi antaraktor.
Gambar 6.
Tantangan dalam Kolaborasi Tata Kelola Sampah Sumber: Olahan tim Peneliti.
September 2025.
Berdasarkan Gambar 6.
menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah saat ini banyak aspek yang perlu diperbaiki Gambar 7.
Proses Pemilahan dan Pengolahan Sampah Sumber: Foto Istimewa HM Ary.
September 2025 Meskipun hambatan komunikasi .
,7%) tampak rendah, faktor ini tetap perlu diperhatikan karena komunikasi merupakan inti dari collaborative process yang menentukan keberhasilan pertukaran informasi dan kepercayaan antaraktor.
Tanpa komunikasi yang terbuka dan konsisten, proses koordinasi dapat terganggu sehingga menurunkan efektivitas pelaksanaan program pengelolaan sampah.
Secara keseluruhan.
Arbain.
Oktavianor.
Ridwan.
Sugiannor.
Fahmi, dan Rahman Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar hasil ini menggambarkan bahwa model kolaborasi antaraktor di Kota Banjarmasin masih perlu diperkuat, terutama melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur pendukung, serta perbaikan mekanisme koordinasi dan pembiayaan lintas lembaga.
Upaya tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola sampah yang partisipatif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan di lapangan (Wawancara, 15 September 2.
Diskusi Analisis terhadap tata kelola sampah di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran kolektif yang tinggi mengenai pentingnya kolaborasi, efektivitas pelaksanaannya masih berada pada level menengah.
Temuan ini diuraikan secara sistematis melalui integrasi kerangka Collaborative Governance dan Network Governance sebagai berikut:
Kondisi Awal dan Interdependensi Aktor (Starting Conditions & Resource Dependenc.
Starting conditions di Banjarmasin menunjukkan dinamika yang kontradiktif antara kapasitas kognitif dan sumber daya.
Secara kognitif, terdapat cognitive readiness di mana mayoritas responden menganggap kolaborasi sangat penting untuk mengatasi keterbatasan pemerintah.
Hal ini mengonfirmasi teori Network Governance mengenai adanya saling ketergantungan sumber daya .
esource dependenc.
(Klijn & Koppenjan.
Pemerintah memiliki otoritas regulasi dan infrastruktur TPA, namun sangat tergantung pada komunitas lokal (RT dan Bank Sampa.
untuk proses pemilahan di hulu.
Sebaliknya, komunitas memiliki modal sosial namun tergantung pada pemerintah untuk dukungan formal dan pendanaan.
Namun, secara struktural, kondisi ini diwarnai oleh ketimpangan kekuasaan .
ower imbalanc.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tetap menjadi aktor dominan, sementara sektor swasta dan masyarakat belum memiliki posisi tawar yang setara dalam pengambilan keputusan strategis (Ansell dkk.
, 2.
Desain Kelembagaan dan Struktur Jaringan (Institutional Design & Network Structur.
Rancangan kelembagaan kolaboratif di Kota Banjarmasin ditemukan belum mapan dan cenderung bersifat ad-hoc.
Mekanisme kerja sama antar-aktor sering kali hanya muncul dalam momentum tertentu tanpa adanya pedoman formal yang mengatur peran dan indikator kinerja bersama secara jangka panjang (Douglas dkk.
, 2.
Jaringan yang terbentuk lebih bersifat self-organizing di tingkat akar rumput tanpa arahan strategis yang Lemahnya institutional design ini mengakibatkan jaringan mengalami fragmentasi, di mana masing-masing aktor bergerak dalam "pulau-pulau" aktivitasnya Akibatnya, kolaborasi yang terjadi lebih bersifat komunitarian dan bottom-up seperti bank sampah tingkat RT, namun gagal bertransformasi menjadi kapasitas kelembagaan yang sistemik karena minimnya protokol formal yang mengikat aktor negara dan swasta (Emerson & Nabatchi, 2.
Kepemimpinan Fasilitatif dan Pengemudian Jaringan (Facilitative Leadership & Steerin.
Dalam perspektif jaringan modern, peran pemerintah seharusnya beralih dari pengelola operasional .
menjadi pengemudi jaringan .
(Torfing dkk.
, 2.
Banjarmasin, peran pengemudian ini masih lemah.
DLH memang menjadi penggerak utama, namun fungsi fasilitatifnya, yakni mengajak, menengahi, dan memotivasi pihak lain belum optimal.
Pemimpin fasilitatif seharusnya mampu membangun kepercayaan .
rust buildin.
dan menghubungkan inisiatif masyarakat dengan rantai nilai sektor Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik swasta (Vangen dkk.
, 2.
Kesenjangan kolaborasi .
ollaboration gap.
ini rawan menciptakan ego sektoral jika tidak dijembatani oleh kepemimpinan yang mampu melembagakan inisiatif warga ke dalam dukungan kebijakan resmi, sebagaimana keberhasilan yang terlihat di Kota Surabaya (Lisa dkk.
, 2.
, di mana intervensi fasilitatif pemerintah mampu melembagakan modal sosial menjadi program resmi yang Proses Kolaboratif dan Dinamika Interaksi (Collaborative Proces.
Dalam dimensi proses, interaksi antar-aktor di Banjarmasin belum mencapai tahap Komunikasi belum berlangsung secara intensif dan rutin, melainkan masih bersifat seremonial.
Ketiadaan forum koordinasi rutin menyebabkan pembangunan kepercayaan vertikal berjalan lambat (Cristofoli dkk.
, 2.
Variasi tingkat pemahaman tujuan kolaborasi berdasarkan kelompok pekerjaan terutama pada kelompok mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pedagang mengindikasikan bahwa proses edukasi belum merata.
Sesuai dengan teori Network Governance, jaringan yang tangguh hanya dapat terbentuk jika koordinasi dilakukan melalui mekanisme sosial dan kepercayaan yang kuat, bukan sekadar kontrak legal atau instruksi hirarkis (Ulibarri dkk.
, 2.
Analisis Stabilitas.
Boundary Spanning, dan Metagovernance Dilihat dari dimensi stabilitas jaringan, tata kelola sampah di Banjarmasin masih berada pada fase rentan karena konektivitas antar-aktor bersifat insidental.
Keberhasilan jaringan publik bergantung pada frekuensi interaksi yang konsisten untuk menciptakan norma timbal balik .
(Klijn & Koppenjan, 2.
Ketiadaan mekanisme clearing house informasi menyebabkan aliran sumber daya, baik modal maupun teknologi tidak terdistribusi secara merata.
Selanjutnya, terdapat kelemahan pada fungsi boundary spanning.
Diperlukan figur boundary spanners yang mampu menerjemahkan kepentingan ekonomi sektor swasta ke dalam target lingkungan pemerintah (Bodin dkk.
, 2.
Tanpa aktor penjembatan, potensi kolaborasi industri melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) akan terus berjalan di luar sistem resmi, menciptakan inefisiensi makro.
Terakhir, efektivitas jaringan sangat bergantung pada peran pemerintah sebagai metagovernor.
Konsep metagovernance menekankan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab untuk "mengatur permainan" dan memastikan jaringan tetap mengarah pada tujuan publik tanpa mendominasi proses (Torfing, 2.
Sintesis Temuan dan Komparasi Strategis Secara keseluruhan, tata kelola sampah di Banjarmasin mencerminkan model kolaborasi yang "kuat di bawah, namun rapuh di tengah".
Dominasi pendekatan bottom-up merupakan fenomena yang lekat dengan karakteristik geografis pesisir sungai (Suardi , 2.
, namun partisipasi ini rentan stagnan tanpa intervensi fasilitatif negara.
Sebagaimana diingatkan oleh Hamilton dkk.
, sistem yang terfragmentasi akan menciptakan ego sektoral jika tidak dijembatani oleh kepemimpinan publik.
Untuk mewujudkan tata kelola yang tangguh.
Pemerintah Kota Banjarmasin perlu memperkuat institutional design melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta berbasis paradigma ekonomi sirkular (Prabawati dkk.
, 2.
Transformasi dari kolaborasi komunitarian menjadi tata kelola jaringan yang mapan adalah kunci agar pengelolaan sampah berjalan lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan secara sistemik Arbain.
Oktavianor.
Ridwan.
Sugiannor.
Fahmi, dan Rahman Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar Kesimpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola sampah di Kota Banjarmasin berada pada level efektivitas menengah yang dicirikan oleh model kolaborasi "kuat di bawah, namun rapuh di tengah".
Secara struktural, ekosistem tata kelola sampah masih menunjukkan fragmentasi jaringan di mana interaksi antaraktor bersifat insidental dan belum terinstitusionalisasi secara mapan.
Meskipun terdapat kesiapan kognitif .
ognitive readines.
dan interdependensi sumber daya yang tinggi antara pemerintah dan komunitas lokal, ketimpangan kekuasaan .
ower imbalanc.
masih menempatkan aktor negara sebagai dominan, sementara sektor swasta belum terintegrasi secara fungsional ke dalam sistem.
Kelemahan utama terletak pada desain kelembagaan .
nstitutional desig.
yang bersifat ad-hoc dan belum tersedianya mekanisme metagovernance yang mampu memberikan arah strategis bagi inisiatif bottom-up masyarakat.
Kepemimpinan fasilitatif dari institusi publik belum optimal dalam menjalankan peran sebagai boundary spanner yang menghubungkan modal sosial warga dengan rantai nilai sektor swasta.
Akibatnya, proses kolaboratif yang berjalan masih didominasi oleh kegiatan seremonial daripada koordinasi rutin yang strategis.
Saran yang dapat diberikan .
Pemerintah Kota Banjarmasin perlu membangun institutional design kolaborasi yang permanen, misalnya melalui pembentukan forum kolaboratif lintas aktor yang secara khusus memfasilitasi koordinasi dan mengurangi ego .
Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi bilateral yang sudah ada, misalnya dengan komunitas dan sektor swasta, sebagai dasar menuju model kolaborasi bertahap.
Penyusunan SOP.
MoU jangka panjang, dan standar kolaborasi diperlukan agar kerja sama tidak lagi bersifat ad hoc.
Model pentahelix adaptif perlu mulai dijalankan dengan pendekatan berbasis isu.
Misalnya, ketika fokus pada sampah plastik, aktor swasta pengelola daur ulang perlu lebih diutamakan.
Ketika fokus pada edukasi, akademisi, komunitas /LSM dan media harus memimpin.
Perlu adanya backbone organization yang memiliki mandat kuat sebagai koordinator lintas aktor, sejalan dengan logika collective impact.
Peran ini dapat diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup atau lembaga independen yang diberi kewenangan khusus seperti Komunitas Hijau Kota Banjarmasin.
Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ULM atas dukungan institusional dalam pelaksanaan penelitian ini.
Apresiasi khusus disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ULM atas dukungan pendanaan melalui skema PDWM (Program Dosen Wajib Menelit.
Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor Kontrak 1875/UN8/LT/2025.
Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin dan pengelola UPTD TPA Basirih yang telah memberikan izin serta akses data lapangan.
Terakhir, terima kasih kepada seluruh responden dan informan kunci .
omunitas Bank Sampah dan sektor swast.
yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi Participatory Development Waste Action (PDWA).
Deklarasi Konflik Kepentingan Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan, baik secara finansial maupun hubungan personal, yang dapat mempengaruhi objektivitas penelitian, proses penulisan, hingga publikasi artikel ini.
Seluruh proses penelitian dilakukan secara independen demi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik
ORCID ID
Taufik Arbain https://orcid.
org/0009-0006-8210-0284 Tomi Oktavianor https://orcid.
org/0009-0006-5050-4065 Nur Iman Ridwan https://orcid.
org/0009-0006-8519-1003 Sugiannor https://orcid.
org/0009-0009-6752-6086 Referensi