Pengaruh Komitmen Manajemen dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah GUSMARILA EKA PUTRI1.
FAIZAH KAMILAH2 Universitas Lancang Kuning Jln.
Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp.
52581 Fax.
E-mail : gusmarilaputri@unilak.
Abstract: Increasing public awareness of governance triggered a turmoil stemming from dissatisfaction with the accountability imposed by the state administration on the belief that has been mandated by the people.
Thus, the performance of government agencies is now getting the spotlight as people begin to question the benefits that can be gained on services provided by government agencies.
Therefore, this is one of the reasons that ultimately leads to an increase in the need for a performance measurement of state administration.
The discussion of performance measurement in the public sector has attracted the attention of researchers.
Through performance measurement, the success of an organizational unit / work will be better viewed from its ability, based on the resources it manages, to achieve results in accordance with the plan that has been outlined in strategic plans.
In order for the implementation of performance measurement system to be successful, it is necessary to know the factors that influence the development of performance measurement system.
Therefore, the purpose of this study is to prove several factors that allegedly influence the development of performance measurement systems.
Population of this research is OPD Pekanbaru who get green zone ranking from Ombudsman on period 2016.
Technique of collecting data by spreading questionnaires to echelon 2, 3, and 4 officials and data analysis using multiple Keywords: Development of Performance Measurement System.
Management Commitment.
Decision Making Authority Semakin terhadap penyelenggaraan pemerintahan memicu timbulnya gejolak yang berasal dari ketidakpuasan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggaraan negara atas kepercayaan yang telah diamanatkan rakyat.
Sehingga, kinerja instansi pemerintah kini lebih manfaat yang dapat diperoleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu alasan yang akhirnya mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk didalamnya informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa.
barang dan jasa .
eberapa baik suatu barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan, dan sejauh mana pelanggan merasakan kepuasan atas barang dan jasa dibandingkan dengan maksud yang diinginkan (Norman, 2.
Bahasan kinerja pada sektor publik telah mendapat perhatian para peneliti.
Norman .
berpendapat bahwa melalui pengukuran organisasi/kerja akan lebih dilihat dari kemampuannya, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam rencana stratejik.
Jadi, dengan mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja diharapkan dapat Pengaruh Komitmen Manajemen Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Gusmarila Eka Putri.
Faizah Kamila.
pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, efisiensi, dan efektivitas layanan publik secara transparan, membantu alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban Namun memperbaiki kinerja pemerintah tidak sistem pengukuran kinerja saja, tetapi juga perlu partisipasi aktif serta keterlibatan dari masyarakat sebagai pengguna akhir informasi kinerja yang dihasilkan dari sistem pengukuran kinerja yang diterapkan.
Penerapan kinerja sendiri sebenarnya telah diatur melalui Inpres no.
7 tahun 1999 tentang AKIP dan Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Nomor
589/IX/6/Y/1999
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah diperbaiki dengan Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 disebutkan bahwa LAKIP merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Melalui LAKIP ini kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tahun 2006 pemerintah mengeluarkan peraturan lain yang mendukung implementasi sistem pengukuran kinerja di Indonesia, yakni PP RI No.
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan ini mewajibkan setiap entitas pelaporan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.
Selanjutnya ada PERMENPAN RB No.
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan ini digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dikeluarkannya PP RI Nomor 8 Tahun 2006 dan PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun 2010 menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap perbaikan kinerja organisasi pemerintah dan mendorong dibangunnya sistem manajemen organisasi Jurnal Daya Saing (Vol.
No.
2 Jun 2.
erformance-based managemen.
di Indonesia sehingga penelitian yang terkait dengan pengukuran kinerja di organisasi pemerintah masih merupakan suatu isu yang relevan untuk saat ini karena pemerintah memerlukan perbaikan yang berkelanjutan (Yowi, 2.
Sistem pengukuran kinerja perlu pemerintah meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Sehingga pengembangan sistem pengukuran kinerja yang terkait dengan penelitian ini adalah proses pengumpulan ukuran kinerja yang dilaporkan secara teratur melalui sistem informasi suatu instansi pemerintah.
Dengan demikian, pengembangan sistem pengukuran kinerja tercerminkan dengan adanya pengembangan berbagai ukuran kinerja yang akan digunakan oleh suatu Ukuran kinerja tersebut jasa/layanan, hasil suatu program, dan proses untuk menghasilkan jasa/layanan Sehingga ukuran kinerja dapat dijadikan alat yang dapat membantu organisasi memahami, mengelola, dan meningkatkan kinerjanya.
Suatu ukuran kinerja yang tepat mengetahui seberapa baik suatu program yang dijalankan, pencapaian tujuan suatu kegiatan, tingkat kepuasan pelanggan, pengendalian secara statistik suatu proses kegiatan, serta pengembangan yang (Nurkhamid, 2.
Terdapat beberapa jenis ukuran kinerja yang sering dikembangkan oleh instansi pemerintah, antara lain : indikator output dan outcome, ukuran kepuasan yang dirasakan oleh pengguna layanan publik, ukuran kualitas pemerintah, serta ukuran efisiensi kinerja suatu program.
Namun faktanya, kemampuan ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Komitmen Manajemen Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Gusmarila Eka Putri.
Faizah Kamila.
meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) masih sering diperdebatkan atau Situasi ini cukup masuk akal karena beberapa hasil penelitian memang masih menunjukkan adanya masalah dalam implementasi sistem pengukuran kinerja.
Permasalahan muncul pengukuran kinerja maupun pada tahap penggunaan hasil dari implementasi sistem pengukuran kinerja (Nurkhamid, 2.
Laporan Menpan dan Reformasi Birokrasi mengenai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota tahun 2016 adalah 49,87, hasil ini mengalami peningkatan 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92.
Walaupun begitu, namun rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C.
Rendahnya tingkat akuntabilitas ini dikarenaka empat masalah utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelasa dan terukur, program yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan (MENPAN RB, 2.
Agar pengukuran kinerja dapat berhasil, maka perlu dicari akar permasalahannya.
Kwon & Zmud, 1987 dan Shield & Young dalam Nurkhamid beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja, yang meliputi faktor organisasional dan Faktor organisasional meliputi komitmen manajemen untuk menggunakan informasi kinerja, otoritas pembuatan keputusan yang didelegasikan pada pengguna informasi kinerja, dan pelatihan berbagai teknik yang berkaitan dengan implementasi sistem pengukuran kinerja.
Allen dan Meyer (Norman, 2.
sebagai suatu kelekatan afeksi atau emosi terhadap organisasi seperti individu melakukan identifikasi yang kuat, memilih keterlibatan tinggi, dan senang menjadi Jurnal Daya Saing (Vol.
No.
2 Jun 2.
bagian dari organisasi.
Dalam konteks implementasi sistem pengukuran kinerja.
Shields (Nurkhamid, 2.
menyatakan bahwa komitmen manajemen dapat dicerminkan dengan mengalokasikan sumber daya, tujuan, dan strategi pada berbagai rencana yang dianggap bernilai, menolak sumber daya yang menghambat inovasi, dan memberikan dukungan politis yang diperlukan untuk memotivasi atau menekan para individu atau pihak lain yang menolak keberadaan inovasi.
Cavalluzzo dan Ittner (Nurkhamid, 2.
juga berpendapat bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dan penggunaan informasi kinerja yang dihasilkan oleh implementasi sistem pengukuran kinerja.
Indikator komitmen manajemen menurut Nurkhamid .
manajemen memiliki sumberdaya .
eliputi: waktu, orang, divisi/departemen dalam organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja suatu program, mengumpulkan data yang relevan dan reliabel sehingga dapat organisasi serta menggunakan benchmark untuk mengevaluasi kinerja organisasi.
Pengambilan didefinisikan sebagai proses memilih diantara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan (Lubis.
Hal ini dapat sama-sama dipahami bahwa pengambilan keputusan itu terjadi suatu reaksi dari suatu masalah/kondisi.
Otoritas pengambilan keputusan seseorang mempunyai otorisasi atau hak untuk membuat keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mencapai tujuan stategis organisasi (Cavalluzzo, 2.
Dengan demikian dapat dianalisis bahwa reaksi dari seorang pimpinan terhadap suatu keadaan atau masalah untuk kemudian mengambil sebuah keputusan ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Komitmen Manajemen Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Gusmarila Eka Putri.
Faizah Kamila.
ini sangat berkaitan dengan bawahan dalam sebuah instansi.
Namun, untuk efektif dan efisiensi sebuah instansi adalah pimpinan mendelegasikan wewenangnya kepada staf di bawahnya untuk proses pengambilan Oleh karena itu pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari terciptanya peningkatan kinerja organisasi.
Dengan otoritas pengambilan keputusan maka dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, menumbuhkembangkan kreatifitas dan usaha dalam melakukan suatu perubahan.
Selain itu juga dapat meningkatkan akuntabilitas diantara personil organisasi sektor publik.
Setiap bawahan yang diberi otoritas untuk mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.
Sehingga dengan keputusan dari pimpinan kepada bawahan dalam instansi pemerintah dapat membantu organisasi tersebut untuk meningkatkan Karena organisasi, partisipasi dari semua pihak yang berada di dalam organisasi tersebut akan sangat membantu untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik (Astuti, 2.
Oleh sebab itu, penelitian ini disusun dalam rangka untuk membuktikan pengukuran kinerja di lingkungan instansi pemerintah Kota Pekanbaru.
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.
Sumber data yang digunakan adalah data primer.
Data primer merupakan sumber data penelitian yang penyampaian kuesioner kepada responden di Jurnal Daya Saing (Vol.
No.
2 Jun 2.
lingkungan instansi pemerintah Kota Pekanbaru, yang terdiri dari pejabat eselon II, i, dan IV pada OPD di Kota Pekanbaru.
Populasi penelitian adalah dinas dan badan pada OPD Kota Pekanbaru yang hasil penilaian kinerjanya pada tahun 2016 menurut Lembaga Ombudsman mendapat rapor atau zona hijau, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dinas Perhubungan, dan Badan Perpustakaan Arsip (Ombudsman RI, 2.
Responden penelitian adalah pejabat Eselon II.
Eselon i, dan Eselon IV pada dinas dan badan yang terlibat dan bertanggungjawab dalam penyusunanan RENSTRA dan LAKIP pada OPD di Pemerintah Kota Pekanbaru.
Pemilihan sampel penelitian ini di dasarkan pada metode purposive sampling dimana sampel kriteria/pertimbangan tertentu (Sugiyono.
Pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan metode survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pernyataan tertulis kepada responden secara langsung dengan mendatangi dinas dan badan pada OPD Kota Pekanbaru.
Untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda.
Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2.
HASIL
Kuesioner disebarkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dinas Perhubungan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Perpustakaan dan Arsip dengan jumlah jabatan yang diisi oleh pejabat setingkat eselon 2, 3, dan 4 adalah 64 posisi.
Sedangkan kuesioner yang berhasil kembali ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Komitmen Manajemen Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Gusmarila Eka Putri.
Faizah Kamila.
dan dapat diolah sebanyak 46 kuesioner .
,87%).
Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrument dengan skor total.
Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis corrected itemtotal correlation.
Selanjutnya teknik yang reliabilitas adalah cronbach alpha dengan cara membandingkan nilai alpha dengan Koefisien cronbach alpha yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan .
Berdasarkan hasil uji, disimpulkan bahwa semua variabel penelitian valid dan reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini .
ata ada pada penelit.
Pada penelitian ini, pengujian normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji kolmogorv-smirnov.
Hasil uji dengan cara ini dapat diketahui bahwa nilai sig.
sebesar 0,630.
Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga residual persamaan regresi yang digunakan terdistribusi normal.
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas .
Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai torelance dan nilai Variance Inflasing factor (VIF).
Pedoman multikolinieritas adalah nilai besaran Variance Inflation Faktor (VIF) <10 dan Tolerance>0,10.
Pada tabel di atas dari hasil perhitungan analisis data di atas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.
Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji heterokedastisitas dengan metode glesjer dapat dilihat pada tabel berikut.
Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sig.
Untuk masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05.
Hal ini Jurnal Daya Saing (Vol.
No.
2 Jun 2.
membuktikan persamaan regresi terbebas dari permasalahan heterokedastisitas.
Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen dan variabel moderating terhadap variabel Persentase tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dan variabel moderating dapat menjelaskan variabel dependen.
Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik moderating menjelaskan variabel dependen.
Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan, baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.
Nilai R Square sebesar 0,888.
Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 88% Sedangkan sisanya 12% dipengaruhi oleh variabel lain yan tidak dimasukkan dalam model penelitian Uji keselarasan (Goodness Of Fi.
dilakukan dengan uji F.
Uji F dilakukan untuk melihat apakah koefisien regresi berganda yang didapat dalam model bisa digunakan untuk memprediksi nilai variabel tak bebas yaitu Y.
hal ini dilakukan apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel terikat.
Dari hasil olah data didapat nilai F hitung sebesar 34,7 pada tingkat 000, artinya dapat dipastikan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel 2,461.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengambilan keputusan secara bersamasama berpengaruh signifikan sebesar 34,7 pengukuran kinerja.
Untuk hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji regresi linier berganda.
Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil koefisien regresi dapat dilihat pada tabel Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :
ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Komitmen Manajemen Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Gusmarila Eka Putri.
Faizah Kamila.
Y = 4,471 0,146KM 0,201OPK e organisasi kearah (Umitasari, 2.
PEMBAHASAN
Komitmen Manajemen (X.
Berpengaruh Positif Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja (Y) Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini terangkum pada berikut:
Variabe Independen (X.
Beta Sig Keterangan 0,146 2,484 2,018 Ha1 Diterima Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2,484 dengan signifikansi 0,017 dan nilai ttabel adalah 2,018.
Dengan demikian diketahui bahwa thitung .
> ttabel .
dan Sig .
< 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa komitmen signifikan terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja.
Yang berarti hipotesis pertama diterima.
Organisasi manajemen yang kuat dari pimpinan dan bawahannya maka akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan organisasi yang tidak memiliki komitmen manajemen (Silvia.
Dengan demikian keberadaan komitmen manajemen yang kuat sangat meningkatkan akuntanbilitas kinerja serta penggunaan yanglebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan.
Hasil hipotesis ini sesuai dengan penelitian Cavaluzzo .
Laurensius .
Nurkhamid .
Windayani .
Norman .
, dan Astuti .
manajemen terbukti berpengaruh positif terhadap pengembangan sistem pengukuran Pengembangan sistem pengukuran kinerja akan berjalan baik jika didukung dengan komitmen yang tinggi dari Komitmen menjadikan individu peduli dengan nasib Jurnal Daya Saing (Vol.
No.
2 Jun 2.
Otoritas Pengambilan Keputusan (X.
Berpengaruh Positif Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja (Y) Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini terangkum pada tabel berikut:
Variabe Independen (X.
Beta Sig Keterangan 0,201 2,029 2,018 Ha1 Diterima Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2,029 dengan signifikansi 0,049 dan nilai ttabel adalah 2,018.
Dengan demikian diketahui bahwa thitung .
> ttabel .
dan Sig .
< 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja.
Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.
Hasil pengujian ini mendukung penelitian Nurkhamid .
, dan Astuti .
yang menyatakan bahwa otoritas pengembangan sistem pengukuran kinerja.
Berdasarkan hasil statistik deskriptif dan hasil uji regresi variabel otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja mengindikasikan bahwa otoritas dan wewenang pejabat pemerintah dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk organisasi telah digunakan pada saat mengembangkan ukuran kinerja.
Selain itu pendapat, saran dan kritik dari staf dan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil uji regresi dan pembahasan di atas dapat ditemukan bahwa ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Komitmen Manajemen Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Gusmarila Eka Putri.
Faizah Kamila.
pengembangan ukuran kinerja di lingkungan instansi pemerintah Kota Pekanbaru.
Dengan adanya komitmen manajemen yang tinggi di dalam organisasi serta adanya pendelegasian wewenang dalam proses pengambilan keputusan akan sangat berguna dalam mengembangkan ukuran kinerja dengan lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.
Ombudsman RI, 2013.
UU Pelayanan Publik, .
iakses pada 15 Mei 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Melalui .
Silvia.
DAFTAR RUJUKAN Astuti.
Ratih Widya, 2011.
Persepsi Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran.
Akuntabilitas, dan Penggunaan Informasi Kinerja di Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Semaran.
Skripsi Fakultas Ekonomi.
Universitas Diponegoro Cavalluzzo.
Ken S.
And Christopher D.
Ittner.
Implementing Performance Measurement Innovations:
Evidence From Government, w.
SSRN.
Laurensius.
Ferry dan Abdul Halim, 2005.
Pengaruh Faktor-Faktor Rasional.
Politik, dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
Simposium Nasional Akuntansi Vi.
Solo Lubis.
Arfan Ikhsan.
Akuntansi Keperilakuan.
Salemba Empat.
Jakarta Fachruzzaman.
Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu.
Simposium Nasional Akuntansi Xi.
Purwokerto Nurkhamid.
M, 2008.
Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.
Jakarta:
Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.
No.
Oktober 2008 Hal.
Jurnal Daya Saing (Vol.
No.
2 Jun 2.
Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi.
Komitmen Manajemen.
Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbu.
Skripsi Fakultas Ekonomi.
Universitas Negeri Padang Sugiyono, 2012.
Metode Penelitian Bisnis.
Bandung: CV Alfabeta Umitasari.
Yessi.
Ikhsan Budi Rihardjo.
Pengaruh Sistem Informasi dan Komitmen Manajemen Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.
4 No.
Windayani.
Santi, 2008.
Analisis Faktorfaktor yang Berpengaruh Terhadap Penggunaan Informasi Kinerja Penganggaran.
Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol 2 No.
Maret 2008 Yowi.
Norman.
Linda Rambu Kuba, 2013.
Hubungan Faktor-Faktor Implementasi.
Pengembangan Sistem.
Hasil Sistem Pengukuran Kinerja (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timu.
,Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Universitas Gadjah Mada
ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356