JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro.
Program Studi Strategi Pertahanan Darat.
Universitas Pertahanan Republik Indonesia Koresponding author: Fitomacan85@gmail.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TNI dan Polri dalam mendukung BPBD melalui berbagai tahapan penanggulangan bencana, yaitu pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca-bencana.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen.
Teori yang digunakan mencakup teori bencana dan manajemen bencana dengan berbagai peraturan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam mendukung operasi BPBD, termasuk melalui patroli pencegahan, edukasi masyarakat tentang bahaya karhutla, serta pelatihan teknis penanganan Selain itu, koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat turut memperkuat efektivitas pengendalian karhutla.
Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi yang masih perlu diatasi.
Kesimpulannya, peningkatan sinergi antara BPBD.
TNI, dan Polri sangat diperlukan, terutama melalui pelatihan terpadu, penyusunan prosedur operasional standar yang lebih terintegrasi, serta optimalisasi teknologi pemantauan titik api.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan karhutla sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan.
Kata kunci:
Peran.
TNI-Polri.
Kebakaran.
Penanggulangan Bencana.
Jambi Abstract This study aims to analyze the role of the TNI and Polri in supporting BPBD through various stages of disaster management, including prevention, response, and post-disaster recovery.
The research method employed is qualitative descriptive with a case study approach, involving interviews, field observations, and document analysis.
The theories applied include disaster theory and disaster management, supported by various relevant regulations.
The findings reveal that the empowerment of the TNI and Polri plays a strategic role in supporting BPBD operations, including preventive patrols, public education on the dangers of karhutla, and technical training for fire handling.
Furthermore, cross-sectoral coordination involving local governments and community organizations contributes to the effectiveness of karhutla control efforts.
However, challenges such as resource limitations and suboptimal interagency coordination remain issues that need to be addressed.
In conclusion, strengthening synergy between BPBD.
TNI, and Polri is essential, particularly through integrated training, the formulation of more synchronized standard operating procedures, and the optimization of hotspot monitoring technology.
These efforts are expected to enhance the effectiveness of karhutla management while promoting active community involvement in sustainable forest and land fire prevention.
Key words: The Role.
TNI-Polri.
Fires.
Disaster Management.
Jambi Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro
PENDAHULUAN
Perubahan iklim memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor yang Sektor-sektor daya air, dan banyak lagi terpengaruh oleh perubahan iklim.
Hutan, sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat berharga, memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman hayati, menyediakan sumber daya kayu dan non-kayu, mengatur tata air, serta melindungi tanah dan mengendalikan banjir dan erosi.
Selain itu, hutan juga memiliki nilai penting dalam konteks ilmu Sayangnya.
Indonesia kebakaran hutan dan konversi kawasan hutan menjadi perkebunan.
Kebakaran hutan dan lahan .
berulang setiap tahun, terutama di provinsi-provinsi seperti Riau.
Jambi.
Sumatera Selatan.
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat (Akbar, 2.
Insiden kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus meningkat, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2015 ketika 2,6 juta hektar lahan terbakar.
Meskipun ada penurunan pada tahun-tahun berikutnya, kebakaran kembali meningkat pada tahun 2019 dengan luas kebakaran lebih dari 1,6 juta hektar (Sipongi KLHK.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman potensial bagi upaya pembangunan Dampak Besar hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu Dari hutan dan lahan merupakan salah satu bencana, sejalan dengan teori yang UNDP kerugian-kerugian manusia,yang melebihi kemampuan masyarakat yang tertimpa bencana untuk menanggulanginya dengan hanya mengunakan sumber-sumber daya masyarakat itu sendiri.
Bencana sering diklasifikasikan sesuai dengan cepatnya serangan tersebut .
ecara tiba-tiba atau perlahanlaha.
,atau sesuai dengan penyebab bencana itu .
ecara alami atau karena ulah manusi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB)
bertugas untuk memberikan arahan dalam Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2018, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakatt dari ancaman dan Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
(BPBD)
Namun, dihadapi BPBD Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani karhutla, salah terbakar, terutama saat musim kemarau.
Selain itu, praktik ladang berpindah dengan cara pembakaran yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat memperburuk kondisi tersebut, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan hutan produksi.
Adanya banyak titik api di wilayah ini TNI-Polri Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro upaya BPBD dalam meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan.
Dalam konteks penanganan bencana.
TNI sebagai komponen utama pertahanannegara yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan terhadap pemerintah dalam penanggulangan bencana alam (UU RI No 34,2.
dituntut untuk dapat menyiapkan kekuatan satuan dijajarannya termasuk TNI AD untuk siap sewaktu-waktu dikerahkan melaksanakan tugas bantuan penanggulangan bencana di daerah baik bencana alam maupun bencana non alam termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Disisi lain.
Polri juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,termasuk dalam penanganan karhutla, sesuai dengan tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Melalui tugaspokoknyayang terdiri dari memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan kepada masyarakat, (Undang-Undang No 2, 2.
Polri memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dengan menerima laporan dan pengaduan dalam waktu 1x24 jam.
Sinergi antara TNI-Polri menjadi kunci dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, memastikan efektivitas dan efisien sidalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi lingkungan dari ancaman bencana alam.
Sinergi ini melibatkan kerjasama aktif, di manaa kedua institusi saling melengkapi dan mendukung dalam pelaksanaan tugas, menciptakan hasil yang lebih besar dari pada jika bekerja secara terpisah.
Selain itu merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru agar terciptanya saling menghargai dalam pelaksanaan tugas atau kewajiban agar menjadi lebih maksimal dan efisien.
Sehingga lahan, peran TNI-Polri, sebagai komponen penting dalam pertahanan negara.
Namun peananggulangan bencana karhutla di wiayah Muaro Jambi belum optimal kendala-kendala lahan, hal ini tercermin dari fakta bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir setiap tahun, dengan Provinsi Jambi menjadi salah satu kontributor utama kebakaran di Indonesia.
Data menunjukkan bahwa hingga September 2022, lebih dari 600 hektar lahan telah terbakar di Provinsi Jambi, dan dalam kesembilan dalam hal luas wilayah terbakar di Indonesia, serta peringkat ketiga di Sumatera dengan luasan terbakar sebesar 183.
197,5 Ha (Sipongi KLHK.
Salah Provinsi Jambi Kabupaten Muaro Jambi, tercatat dari data Polsek Muaro Jambi bahwa kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 24 (Sareskrim Jambi, 2.
Hal ini menunjukan bahwa tindak pidana kebakaran hutan dan lahan selalu ada dan perlunya keseriusan Muaro Jami sinergi antar pihak.
Dengan kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi.
Banyak hal bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Adinugroho et al.
melibatkan seluruh sumber daya yang ada.
Rencana ini akan menjadi dasar Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro terkendali di dalam hutan dan di daerah sekitarnya.
Oleh karena itu, penelitian TNI-Polri dalam pengendalian karhutla di Kabupaten Muaro Jambi, serta dampaknya terhadap efektivitas penanggulangan bencana ini.
METODE
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data berdasarkan tujuan dan kegunaan tertentu.
Cara ilmiah artinya kegiatan penelitian didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan,yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena tujuan penelitian ingin melihat kedalaman permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dimana dalam penelitian kualitatif dapat menyajikan data secara deskriptif.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan focused interview dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan informan untuk mengetahui Pemberdayaan TNIPolri dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan .
Ciri metode ini adalah data disajikan dalam bentuk deskripsi berupa naratif, pendapat, dan gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber.
Data penelitian dikelompokan berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan interpretatif terhadap subjek selanjutnya dianalisis.
Pengelompokan data bertujuan untuk membuat sistematika serta menyederhanakan data yang beragam menjadi satu kesatuan HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Polres Muaro Jambi dan Kodim 0415/Jambi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat penting.
Mereka bekerjasama untuk melakukan patroli, penanggulangan langsung, sertasosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran.
Kolaborasi ini mencakup deteksi dini, penyuluhan, dan pengawasan wilayah yang rawan kebakaran, bencana dan menjaga stabilitas keamanan.
Kolaborasi antara Polres Muaro Jambi dan Kodim 0415/Jambi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi menjadi krusial, mengingat tingginya risiko kebakaran di daerah ini akibat aktivitas Polres Muaro Jambi, yang beroperasi di bawah Polda Jambi, bersama dengan Kodim 0415/Jambi, berperan aktif dalam berbagai kegiatan pencegahan, penanggulangan langsung, dan penegakan hukum terhadap pelakupembakaran.
Sinergi ini tidak hanya mencakup tetapi juga penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran.
Berdasarkan sejumlah peraturan,termasuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, peran TNI-Polri dalam penanganan bencana sudah diatur secara jelas.
Upaya pemberdayaan tidak hanya terbatas pada kesiapsiagaan saat bencana, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif yang dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi Pada fase pra-bencana, pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi dilakukan melalui berbagai upaya kolaboratif antara TNI.
Polri, dan BPBD.
Langkah utama mencakup edukasi masyarakat, penyuluhan, dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pembakaran lahan ilegal.
Kolaborasi ini juga mencakup pemetaan wilayah rawan kebakaran untuk mengidentifikasi area prioritas yang memerlukan perhatian khusus dalam mitigasi.
Polres Muaro Jambi berperan dalam edukasi masyarakat, penegakan hukum, dan sosialisasi untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.
Patroli terpadu dilakukan bersama TNI untuk mencegah tindakan pembakaran lahan, dan kegiatan pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran serta menyiapkan penanganan dini.
TNI berfokus pada mitigasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur seperti sumur bor dan embung, yang dapat digunakan sebagai sumber air dalam menghadapi kebakaran.
Kesiapsiagaan juga ditekankan melalui peringatan dini dan respons cepat saat potensi bencana muncul.
BPBD turut Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk sosialisasi pencegahan dan sigap turun ke lapangan saat kebakaran terjadi.
Sinergi antar-institusi ini memastikan respons yang cepat dan efektif, baik dalam mencegah maupun menangani kebakaran, guna meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
Fase bencana kebakaran hutan dan lahan, koordinasi yang efektif antara TNI.
Polri.
BPBD, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan respons yang cepat dan terorganisir.
Tindakan yang dilakukan dalam situasi darurat ini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencakup evakuasi warga, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat dan Dandim 0415/Jambi menjelaskan bahwa TNI terjun langsung ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman, menyiapkan logistik seperti peralatan pemadam, dan memastikan keamanan area bencana agar tidak terjadi gangguan dari pihak luar.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan Polri dan BPBD menjadi prioritas, sehingga setiap langkah yang diambil dapat saling mendukung.
Sementara itu, peran Polri mencakup pemadaman dan evakuasi, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal.
Polri juga melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran, menjaga keamanan di lokasi bencana, dan mencegah potensi tindakan kriminal seperti penjarahan.
Di sisi lain.
BPBD berperan merespons kebakaran secara cepat dengan berkoordinasi bersama TNI dan Polri, menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan komunitasi lokal untuk menjaga keselamatan Sinergi antara TNI.
Polri, dan BPBD menciptakan tindakan responsif yang sangat penting dalam upaya mengurangi kerugian serta menjaga keselamatan masyarakat.
Selain itu, keterlibatan organisasi lintas batas seperti organisasi kemanusiaan dan komunitas lokal turut memperkuat penanggulangan bencana dengan memberikan bantuan dalam evakuasi, penyuluhan, serta penyediaan sumber daya tambahan yang diperlukan.
Dengan adanya kerja sama yang solid, berbagai pihak dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap kebakaran hutan, memastikan keselamatantan masyarakat, serta meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.
Dalam fase pasca-bencana kebakaran hutan dan lahan, fokus beralih kepada pemulihan dan rehabilitasi lingkungan serta masyarakat yang terdampak.
Proses ini membutuhkan kolaborasi antara TNI.
Polri.
BPBD, organisasi masyarakat, dan relawan untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.
Berbagai langkah strategis diambil, termasuk penanaman kembali di area yang terbakar untuk memulihkan ekosistem dan mencegah kebakaran serupa dimasa depan.
TNI berperan dalam penanaman kembali dengan melibatkan personel dan masyarakat, serta membantu distribusi bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan layanan psikososial.
Di sisi lain.
Polri fokus pada evaluasi dan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku pembakaran serta menjaga keamanan lokasi bencana.
Mereka bekerja sama dengan TNI dan BPBD dalam distribusi bantuan dan mengantisipasi potensi masalah keamanan seperti Sementara itu.
BPBD berperan aktif dalam upaya mitigasi, rehabilitasi infrastruktur, dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat.
Relawan dari berbagai organisasi memberikan dukungan signifikan dalam distribusi bantuan, memastikan bantuan tepat sasaran dan cepat sampai kepada yang membutuhkan.
Namun, masyarakat terdampak menyatakan kebutuhan akan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam pemulihan mata pencaharian yang hilang akibat bencana.
Menanggapi hal ini, pemerintah Muaro Jambi menyusun kebijakan pemulihan yang komprehensif dan tepat sasaran, bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk rehabilitasi lingkungan dan pemulihan ekonomi.
Peran TNI-Polri dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan pendekatan yang terintegrasi di seluruh fase manajemen bencana.
Pada fase pra-bencana.
TNI dan Polri berperan aktif dalam pencegahan dan edukasi masyarakat terkait bahaya kebakaran.
TNI menjalankan patroli dan kegiatan mitigasi melalui pembinaan teritorial, sementara Polri fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal.
Langkah preventif ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 yang menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran.
Saat kebakaran terjadi, sinergi antara TNI.
Polri.
BPBD, dan relawan menjadi kunci dalam penanganan bencana.
Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro TNI menyediakan alat berat dan personel terlatih untuk pemadaman serta pembuatan sekat bakar, sementara Polri berperan dalam pengamanan lokasi dan evakuasi, memastikan respons yang cepat dan terorganisir.
Peran ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengaturkontribusi militer dan kepolisian dalam penanggulangan bencana alam.
Dalam hal koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, pemberdayaan TNI-Polri dilakukan melalui satuan tugas khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
TNI menyediakan dukungan operasional dan logistik, sedangkan Polri bertanggung jawab pada aspek komando dan penegakan hukum.
Pendekatan ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 yang menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan secara efektif.
Dalam upaya pemberdayaan TNI-Polri untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi peran kedua institusi tersebut.
Kendala-kendala ini tidak hanya terkait dengan aspek teknis di lapangan, tetapi juga mencakup faktor kelembagaan, koordinasi lintas sektoral, serta keterbatasan sumber Kebakaran hutan dan lahan di Jambi, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari kondisi alam.
Lokasi kebakaran sering kali berada di area terpencil dan sulit dijangkau, seperti di Kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu.
Desa Rantau Panjang, dimana akses hanya dapat dilakukan melalui jalur air.
Selain itu, lahan gambut yang mendominasi wilayah ini mempersulit upaya pemadaman karena api dapat menyebar di bawah permukaan tanah.
Tantangan ini diperparah oleh musim kemarau Panjang dan cuaca ekstrem yang membuat kebakaran berlangsung lama.
Hambatan lainnya termasuk keterbatasan peralatan pemadaman dan lamanya proses penyidikan akibat kondisi geografis yang sulit.
Anggota TNI-Polri dan tim penegak hokum sering kali mengalami kendala dalam mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan, yang dapat memakan waktu hingga tiga bulan lebih, terutama karena perlu dilakukan uji laboratorium untuk menentukan kerugian akibat kebakaran.
Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Jambi menjadi isu yang signifikan.
Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, upaya mitigasi tidak akan berjalan efektif.
Banyak warga yang masih beranggapan bahwa pembakaran lahan sebagai metode pembukaan lahan adalah hal yang wajar, meskipun kesadaran akan risiko penangkapan mulai meningkat.
Data menunjukkan bahwa sekitar 90% kasus pembakaran yang ditangani berakhir di pengadilan, meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur batasan pembakaran lahan.
Pentingnya pemahaman tentang dampak negatif kebakaran, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan, menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat.
Banyak individu yang tidak melaporkan praktik pembakaran karena menganggapnya biasa dan tidak berisiko.
Keterbatasan sarana prasarana dan perlengkapan logistik menjadi kendala utama dalam penegakann hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Polres Muaro Jambi.
Unit II Satreskrim Polres Muaro Jambi mengidentifikasi bahwa tidak adanya laboratorium lingkungan hidup di instansi tersebut menghambat kemampuan untuk melakukan pengujian sampel tanah secara Ketergantungan pada laboratorium eksternal, seperti Institut Pertanian Bogor, memperlambat proses penyidikan, karena hasil uji laboratorium sangat penting untuk menentukan adanya pelanggaran pembakaran lahan.
Anggaran yang minim dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, semakin memperburuk situasi.
Tanpa dukungan dana yang memadai, proses penyelidikan dan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi lebih sulit, karena sumber daya yang terbatas harus dialokasikan untuk berbagai kasus lainnya.
Hal ini menghambat efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang membutuhkan keahlian khusus, sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan.
Selain itu, keterbatasan perlengkapan logistik, termasuk alat pemadam kebakaran yang esensial dan peralatan pendukung, juga menjadi tantangan signifikan.
Ketiadaan peralatan seperti selang pemadam yang kuat, mesin pemadam portabel, dan alat manual seperti sekop membuat respons terhadap kebakaran menjadi lambat.
Personel Kodim 0514/Jambi menekankan pentingnya akses ke peralatan canggih, seperti helikopter pemadam dan drone untuk pemantauan, guna mengurangi risiko kerusakan yang lebih besar.
Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitas tindakan aparat penegak hukum.
Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan prosedur tetap .
dalam penanganan kasus Hal ini, ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, menyebabkan praktik pembakaran hutan dan lahan terus berlanjut.
Selain itu, kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kodim, dan Polres Muaro Jambi belum optimal karena ketiadaan kerangka kerja yang jelas.
Keberadaan kerangka kerja terstruktur sangat penting untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan respons terhadap kebakaran hutan yang sulit diprediksi.
Statistik menunjukkan peningkatan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani Polres Muaro Jambi, dari 12 kasus pada tahun 2020 menjadi 24 kasus pada tahun 2023.
Meskipun jumlah kasus meningkat, persentase kasus yang dinyatakan P21 mengalami fluktuasi, mencerminkan tantangan dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti yang memadai.
Untuk memberikan gambaran lebih jelas, tabel berikut menyajikan data terkait jumlah kasus penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh Polres Muaro Jambi dari tahun 2020 hingga 2023.
Tabel 1.
Jumlah Kasus Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Polres Muaro Jambi Tahun No.
Tahun Jumlah Kasus P21 Sumber: Polres Muaro Jambi, 2024 Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Muaro Jambi.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi menghadapi kendala signifikan, termasuk kurangnya prosedur tetap dan keterbatasan sumber daya manusia di Polres Muaro Jambi.
Belum adanya rencana kerja yang jelas dan kerangka kerja terstruktur mengakibatkan respons yang tidak maksimal terhadap kebakaran.
Keterlibatan masyarakat dalam Satuan Tugas (Satga.
menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kebakaran.
Meskipun jumlah kasus kebakaran meningkat dari tahun ke tahun, persentase kasus yang dinyatakan P21 menunjukkan penurunan, yang mencerminkan tantangan dalam pengumpulan bukti dan Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mitigasi kebakaran, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan prosedur tetap, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan Sejalan dengan itu, muncul lima gagasan inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:
Penerapan Teknologi Informasi untuk Pemantauan Kebakaran.
Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan drone, memungkinkan deteksi dan respons cepat terhadap kebakaran.
Kerja sama dengan lembaga penelitian, pelatihan personel, dan pengembangan aplikasi mobile untuk pelaporan kejadian kebakaran akan meningkatkan efisiensi pemantauan.
Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro .
Pelatihan Personel dan Masyarakat.
Pelatihan rutin bagi TNI-Polri dan masyarakat penting untuk meningkatkan keterampilan penanganan kebakaran.
Program ini harus mencakup Teknik pemadaman, penggunaan alat pemantauan, dan prosedur penanganan darurat, sehingga semua pihak siap menghadapi situasi kebakaran.
Pembentukan Tim Respons Cepat.
Pembentukan tim yang terdiri dari TNI-Polri dan relawan masyarakat bertujuan untuk mempercepat tindakan dalam penanggulangan kebakaran.
Rekrutmen anggota yang terlatih, latihan simulasi berkala, dan kolaborasi yang erat akan meningkatkan efektivitas respons terhadap kebakaran.
Pembuatan Platform Informasi.
Mengembangkan aplikasi mobil yang memungkinkan masyarakat melaporkan kebakaran dan mendapatkan informasi terkini.
Platform ini akan memperkuat komunikasi antara petugas penanggulangan dan masyarakat, menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan.
Melakukan evaluasi rutin untuk menilai kinerja tim respons dan efektivitas teknologi yang digunakan.
Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki program pelatihan, meningkatkan teknologi, dan mengoptimalkan strategi respons, sehingga kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dapat ditingkatkan.
SIMPULAN DAN SARAN
Dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, peran TNI-Polri memegang peran yang sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas dan respons terhadap bencana.
Kolaborasi antara TNI.
Polri.
BPBD, dan relawan pada setiap fase manajemen bencana telah menunjukkan hasil yang positif.
Pada tahap pra-bencana, sinergi antara TNI dan Polri bersama masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, serta penegakan hukum dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran dan penerapan langkah mitigasi yang tepat.
Ketika bencana terjadi, koordinasi yang solid antara semua pihak menjadi kunci dalam merespons secara cepat dan terorganisir, dengan TNI aktif dalam pemadaman api dan penyediaan sumber daya, sementara Polri fokus pada keamanan dan evakuasi warga.
Di fase pasca-bencana.
TNI dan Polri juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk melakukan rehabilitasi lingkungan dan pemulihan masyarakat, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial.
Namun, penanggulangan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak kebakaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya prosedur tetap dan sumber daya manusia yang memadai di Polres Muaro Jambi.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kerjasama antara TNI-Polri dan Salah satu langkah nyata yang dapat diterapkan adalah terkait regulasi TNI-Polri dalam Protap Penanganan Kebakaran Hutan, yang mencakup langkah-langkah seperti deteksi awal melalui teknologi pemantauan, koordinasi antar lembaga seperti BPBD dan Polri, serta pelaksanaan tindakan pemadaman dengan melibatkan sumber daya dari TNI dan Polri sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Selain itu, regulasi yang jelas terkait penegakan hukum terhadap pembakaran lahan ilegal juga menjadi komponen penting dalam memastikan langkahlangkah mitigasi berjalan efektif.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan prosedur tetap, serta kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan kebakaran.
Dengan implementasi program pelatihan berkelanjutan, pengembangan platform komunikasi yang efektif, kerja sama dengan lembaga penelitian, serta advokasi anggaran dari pemerintah, diharapkan peran TNI-Polri dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi dapat lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan pemberdayaan TNI-Polri dalam penanggulangan Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Peran TNI - POLRI Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Afrito Marbaro.
Arief Prayitno.
Mitro Prihartoro kebakaran hutan dan lahan dapat lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi.
DAFTAR PUSTAKA