PERAN BADAN PENGEMBANG SUMBER DAYA
MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI JAKCORPU DI
PEMERINTAHAN DK JAKARTA
Role Human Resources Development Agency In Improving Quality Of State Civil Apparatus Through Jakcorpu Special Regional Government Jakarta ISSN 2657-182X (Onlin.
JURNAL
REFORMASI
HUKUM
TRISAKTI
Widya Nurjelita1.
Ninuk Wijiningsih2* Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.
Fakultas Hukum.
Universitas Trisakti.
Jakarta.
Indonesia
ABSTRAK
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DK Jakarta.
Dalam penelitian ini rumusan masalahnya apakah Pelaksanaan program Jakcorpu oleh BPSDM telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi yang terstruktur guna menjawab tantangan kebutuhan pelayanan publik yang dinamis.
Pelaksanaan fungsi BPSDM dalam penyelenggaraan Jakcorpu, efektivitas program dalam memenuhi standar kompetensi Aparatur Sipil Negara, serta kendala terkait implementasi kebijakan.
Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, sifat penulisan deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa JakCorpu telah menjadi platform inovatif yang mengintegrasikan kebutuhan pengembangan kapasitas dengan kebijakan daerah, meskipun tantangan masih ditemukan, terutama dalam penyelarasan regulasi dan pembiayaan program.
Kesimpulannya menegaskan bahwa BPSDM melalui Jakcorpu berperan penting dalam membentuk Apartur Sipil Negara yang profesional dan adaptif.
Namun, optimalisasi program memerlukan penguatan koordinasi antarunit kerja, evaluasi reguler, dan penyesuaian kebijakan yang mendukung.
Program ini tidak hanya relevan bagi peningkatan kapasitas.
ABSTRACT
The Human Resources Development Agency plays a strategic role in improving the quality the State Civil Apparatus within the Jakarta Provincial Government In this research the problem formulation is.
Is the implementation of the Jakcorpu program BPSDM in accordance with Governor's Decree Number 1211 of 2021.
This program designed provide structured competency-based training and development to answer the challenges of dynamic public service.
Implementation of BPSDM's functions in organizing Jakcorpu, effectiveness of the program in meeting ASN competency standards, and normative constraints related to policy implementation.
The research method used is normative legal research, the nature of descriptive writing, the type of data using secondary data, and conclusions drawn using deductive logic.
The result shows that Jakcorpu has become an innovative platform that integrates ASN development needs with regional policies, although challenges are still found, especially in aligning regulations and program financing.
The conclusion discussion confirms that BPSDM through Jakcorpu plays an important role in forming professional and adaptive ASN.
This program is not only relevant to increasing ASN capacity, but also a model HR development in other regional governments.
Volume 7 Nomor 4 November 2025 a a a a Diterima Desember 2024 Revisi Juli 2025 Disetujui Agustus 2025 Terbit Online November 2025 *Email Koresponden:
w@trisakti.
Kata Kunci:
a Manusia a Jakarta a Aparatur a Kompetensi a Keputusan Keywords:
a Human a Jakarta a Apparaturs a Competency a Decision Sitasi artikel ini:
Nurjelita.
Wijiningsih.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DKI Jakarta.
Vol.
7 Nomor 4 November 2025.
Halaman 1640-1652.
Doi: https://doi.
org/10.
25105/refor.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
PENDAHULUAN
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
Kualitas kinerja ASN sangat bergantung pada penguasaan kompetensi, profesionalisme, serta kapasitas dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.
Di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan tuntutan transparansi, inovasi dalam pengembangan kapasitas ASN menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Dalam konteks Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, peran ASN menjadi semakin penting mengingat posisi strategis Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya nasional.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyadang tanggung jawab besar untuk memastikan ASN mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara Sebagai institusi yang berfokus pada pengembangan kapasitas SDM pemerintah.
BPSDM Daerah Khusus Jakarta berperan dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program pelatihan serta pengembangan ASN.
Salah satu inovasi yang diinisiasi adalah program Jakarta Corporate University (JakCorp.
Program ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya untuk membangun ASN yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan.
Tetapi pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan.
Salah satu kendala utama yaitu kurangnya sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah terkait pengembangan SDM ASN.
Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparut Sipil Negara telah menggarisbawahi pentingnya pembinaan kompetensi ASN, implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung.
Selain itu, beberapa hambatan teknis seperti kurangnya akses terhadap teknologi informasi di kalangan ASN tingkat menengah ke bawah turut menjadi tantangan dalam keberhasilan program JakCorpu.
Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM.
BPSDM harus mampu menjawab tantangan ini dengan strategi yang komprehensif.
Salah satu sistem yang tepat dilakukan adalah dengan memperkuat kerjasama antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam pengembangan kurikulum dan metode Said Pariq.
AuPenguatan Peran Widyaiswara Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Konsep Smart ASN 4.
0 Said,Ay Jurnal Prahaiswara 2, no.
: hal 127Ae36.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan JakCorpu menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa program ini tetap relevan dengan kebutuhan ASN dan kebijakan strategis pemerintah daerah.
Keberhasilan JakCorpu dapat menjadi model pengembangan sumber manusia.
ASN bagi daerah lain di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ASN yang berkemampuan saing tinggi dan siap menghadapi tantangan global yang terus berkembang.
Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari segi teknologi maupun kapasitas manusia.
Jakcorpu diharapkan mampu menjawab tuntutan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peran BPSDM Daerah Khusus Jakarta dalam mengimplementasikan Jakcorpu sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari kendala yang dihadapi serta peluang untuk pengembangan program ini di masa Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat mendukung penguatan kapasitas ASN secara Dalam meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, pemerintah di seluruh dunia dituntut untuk beradaptasi secara cepat dan efektif.
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda depan pelayanan publik memiliki peran vital dalam mewujudkan visi pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal ini tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi Daerah khusus Jakarta, yang sebagai daerah khusus di negara Indonesia yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, politik, dan sosial budaya.
Beban tanggung jawab yang besar tersebut menuntut ASN di lingkungan Daerah Khusus Jakarta untuk memiliki kompetensi yang unggul dan karakter profesional.
Porman Lumban and Nafisatun Amalia.
AuPengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Aplikasi Sistem Jakarta ULearning Pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Human Resource Development Through the Jakarta ULearning System Application in the Central Jakarta Administrative City Government,Ay Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.
0, 2024, hal 33Ae40.
Kornelius Benuf.
Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono.
AuPerlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,Ay Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no.
: hal 145Ae60, https://doi.
org/10.
24246/jrh.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
Realitas menunjukkan bahwa kualitas ASN masih menjadi tantangan yang Banyak penelitian mengindikasikan bahwa kompetensi teknis, manajerial, dan sosial ASN belum sepenuhnya memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menghadapi kompleksitas pekerjaan mereka.
Selain itu, masalah lain yang sering kali muncul adalah lemahnya komitmen terhadap reformasi birokrasi, kurangnya pemahaman terhadap perkembangan teknologi, dan keterbatasan kemampuan dalam melakukan inovasi.
Dalam konteks ini, pengembangan sumber daya manusia ASN menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.
Program ini dirancang terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi modern dan pendekatan pembelajaran yang adaptif.
Jakcorpu bertujuan untuk menciptakan ASN yang tidak hanya kompeten dalam bidang teknis, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan, pemikiran strategis, dan inovasi.
Jakcorpu mengadopsi model corporate university yang umumnya digunakan oleh organisasi swasta besar untuk mengembangkan kompetensi karyawan secara terstruktur dan sistematis.
Pendekatan ini memungkinkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan individu.
Melalui pendekatan ini.
BPSDM berharap dapat menciptakan budaya belajar yang kuat di lingkungan ASN Daerah Khusus Jakarta.
Pelatihan yang diselenggarakan mencakup berbagai bidang, mulai dari kompetensi teknis, manajerial, hingga sosial budaya, yang relevan dengan kebutuhan pelayanan publik di Jakarta.
Implementasi Jakcorpu juga memerlukan sinergi dengan berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Dalam hal ini.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara menjadi landasan utama dalam pengembangan kompetensi ASN, yang menekankan pentingnya pembinaan karier berbasis kompetensi.
Namun, sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah sering kali menghadapi kendala, baik dari segi peraturan maupun pelaksanaannya di lapangan.
Salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memperkuat kolaborasi antara BPSDM, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum dan metode pelatihan.
biasworo Adisuyanto Aka.
Mariman Darto.
And Anang Triono.
AuPenerapan Corporate University Di Bpsdm Provinsi Jawa Timur Dalam Mendorong Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Jawa Timur,Ay LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran 4.
No.
: Hal 62Ae76.
Https://Doi.
Org/10.
51878/Learning.
V4i1.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
Penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang peran BPSDM dalam pelaksanaan JakCorpu sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021.
Dengan mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan program ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang untuk pengembangan lebih lanjut.
Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam memperkuat program pengembangan kompetensi ASN di masa depan.
Berangkat dari latar belakang di atas menjadi rumusan masalah yaitu apakah Pelaksanaan program Jakcorpu oleh BPSDM telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 dan Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh BPSDM dalam melaksanakan Jakcorpu dan solusinya.
II.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif.
Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang terkait dengan peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui program Jakarta Corporate University.
Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi normanorma hukum yang mendasari pelaksanaan program Jakcorpu dan mengevaluasi kesesuaian implementasinya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan dan tantangan dalam pelaksanaannya Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.
Sifat penelitian ialah deskriptif guna memberikan gambaran secara rinci objek penelitian yang akan diteliti.
5 Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, yang mencakup bahan hukum primer bahan hukum sekunder terkait bahan hukum primer berupa buku terkait ilmu hukum, jurnal, artikel berkaitan dengan tema, dan bahan hukum tersier yang memberi petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan/atau Dalam mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau dokumen yang Soerjono Soekanto.
Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres.
, 2.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
dilakukan dengan menelaah, memelajar.
Hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif, artinya data studi kepustakaan yang sudah ditelaah, dipahami, serta dianalisis akan disusun dengan runtut dan teratur dalam bentuk uraian.
Kemudian pengambilan Kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif, yaitu penarikan dari umum ke Pada penelitian ini kajian terhadap pernyataan umum terkait peran badan pengembang sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas aparatur sipil negara dan ditarik Kesimpulan bersifat khusus, yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor.
1211 tahun 2021.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPSDM dalam melaksanakan Jakcorpu dan solusinya Pelaksanaan program Jakarta Corporate University (JakCorp.
oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Khusus Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan adaptif.
Meskipun program ini diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas dan Kendala-kendala pembiayaan, sumber daya manusia, serta koordinasi antarunit kerja.
Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BPSDM dalam pelaksanaan Jakcorpu adalah ketidakselarasan regulasi.
Dalam konteks pemerintahan daerah, terdapat banyak peraturan yang harus diikuti, baik dari tingkat pusat maupun daerah.
Ketidakselarasan ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan dan dapat menghambat efektivitas program.
Misalnya, adanya peraturan yang mengatur tentang pengembangan kompetensi ASN yang tidak sinkron dengan Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021.
Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang ambigu dan pelaksanaan yang tidak konsisten.
Solusi untuk mengatasi kendala regulasi ini adalah dengan melakukan harmonisasi antara peraturan yang ada.
BPSDM perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun regulasi yang saling mendukung.
Sebuah tim kerja yang terdiri dari berbagai Latifa Suhada Nisa et al.
AuAnalisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,Ay Jurnal Kebijakan Pembangunan .
167Ae84, https://doi.
org/10.
47441/jkp.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
pihak, termasuk ahli hukum dan perwakilan dari berbagai dinas, dapat dibentuk untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidakselarasan regulasi.
Dengan demikian, pelaksanaan Jakcorpu dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan ketentuan yang Kendala kedua yang dihadapi adalah masalah pembiayaan.
Program Jakcorpu memerlukan sumber daya finansial yang cukup untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan yang berkualitas.
Namun, dalam praktiknya, anggaran yang tersedia sering kali terbatas, sehingga membatasi kemampuan BPSDM untuk menjalankan program secara optimal.
Dalam banyak kasus, pembiayaan yang tidak memadai dapat menyebabkan pengurangan kualitas pelatihan atau bahkan penghentian program yang sudah berjalan.
Untuk mengatasi masalah pembiayaan ini, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap alokasi anggaran yang ada.
BPSDM dapat berupaya untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan sektor swasta atau lembaga internasional yang peduli pada pengembangan SDM.
Selain itu, pengembangan model pembiayaan yang lebih efisien dan transparan juga diperlukan, agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat diukur secara jelas.
Kendala lainnya yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di BPSDM itu sendiri.
Pengembangan kapasitas ASN tidak hanya bergantung pada pelatihan yang diberikan, tetapi juga pada kompetensi dan kapabilitas tenaga pengajar dan pengelola program.
Jika BPSDM tidak memiliki tenaga ahli yang memadai, maka kualitas pelatihan yang diberikan akan terganggu.
Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pelatihan bagi instruktur atau kurangnya pengalaman dalam menyampaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan ASN.
Untuk mengatasi kendala ini.
BPSDM perlu mengembangkan program pelatihan bagi pengajar dan instruktur.
Penyusunan kurikulum pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan ASN serta metode pengajaran yang inovatif dapat meningkatkan kualitas Selain itu.
BPSDM juga dapat menggandeng universitas atau lembaga pendidikan yang memiliki reputasi baik dalam pengembangan sumber daya manusia untuk membantu dalam penyampaian materi dan pelatihan.
Yauma Fasha.
AuEfektivitas Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,Ay Al-Kalam : Jurnal Komunikasi.
Bisnis Dan Manajemen 10, no.
: hal 90, https://doi.
org/10.
31602/al-kalam.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
Kendala terakhir yang akan dibahas adalah koordinasi antarunit kerja.
BPSDM
sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan ASN perlu berkoordinasi dengan berbagai dinas dan lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Namun, sering kali terdapat kendala dalam komunikasi dan kerjasama antarunit, yang menyebabkan kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program Jakcorpu.
Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih program atau bahkan kebingungan dalam pelaksanaan.
Dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Jakarta Corporate University (Jakcorp.
yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Khusus Jakarta.
Ketika berbicara tentang pentingnya koordinasi, kita harus menyadari bahwa pengembangan ASN tidak dapat dilakukan secara terpisah.
keberhasilan program ini memerlukan sinergi antara BPSDM dan berbagai dinas serta lembaga lainnya dalam pemerintah daerah 8.
Berbagai dinas mungkin memiliki prioritas yang berbeda, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam implementasi program.
Misalnya, satu dinas mungkin lebih fokus pada pelatihan teknis, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada aspek Ketidakselarasan ini dapat menciptakan kebingungan di lapangan dan mengurangi efektivitas pelatihan yang diberikan.
Di samping itu masalah komunikasi juga dapat menjadi penghambat yang Komunikasi yang tidak efektif antara BPSDM dan dinas terkait dapat menyebabkan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat.
Informasi yang seharusnya diterima oleh dinas lain mungkin tidak sampai dengan baik, sehingga mereka tidak mengetahui perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam program.
Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat mengalokasikan sumber daya atau tenaga pengajar yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Jakcorpu.
Keterbatasan dalam sistem informasi dan teknologi yang digunakan untuk berbagi data juga dapat memperburuk keadaan ini, mengakibatkan lambatnya respon terhadap kebutuhan yang muncul di lapangan.
Siti Hajar.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Reformasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2.
, hal Marjani Sultan.
AuKolaborasi StakeholderAos Dalam Penyelenggaraan Corporate University Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan,Ay Jurnal Widyaiswara Indonesia 3, no.
: hal 81Ae94, https://doi.
org/10.
56259/jwi.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
Kendala dalam koordinasi juga dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dari pimpinan dinas yang bersangkutan.
Jika pimpinan tidak melihat urgensi atau pentingnya program Jakcorpu, mereka mungkin tidak memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Ketidakpahaman tentang manfaat dari program pelatihan ini dapat mengakibatkan kurangnya alokasi anggaran atau tenaga kerja yang memadai, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil yang ingin BPSDM perlu membangun sistem informasi yang transparan dan terintegrasi untuk Penggunaan mempermudah akses data dan informasi mengenai program Jakcorpu.
Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya program pengembangan ASN dan bagaimana masing-masing dinas dapat berkontribusi, pimpinan diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendukung program Jakcorpu.
Pelatihan ini dapat mencakup topik-topik seperti manajemen kolaboratif, pengembangan kepemimpinan, dan strategi komunikasi 11 Untuk mengatasi masalah koordinasi ini.
BPSDM perlu membangun sistem komunikasi yang lebih baik antarunit.
Penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi komunikasi dapat menjadi salah satu solusi.
Selain itu, penyelenggaraan pertemuan rutin antarunit untuk membahas perkembangan pelaksanaan Jakcorpu serta evaluasi hasil program juga dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarunit 12.
Koordinasi antarunit kerja dalam konteks pelaksanaan program Jakarta Corporate University (Jakcorp.
oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Khusus Jakarta memiliki implikasi hukum yang signifikan.
Hukum memberikan kerangka kerja bagi pengembangan dan pelaksanaan program-program pemerintah, dan koordinasi yang baik antarunit menjadi bagian penting dari implementasi hukum yang efektif.
Ketika BPSDM berupaya untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka harus beroperasi dalam batasan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Suharto.
Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2.
Zakia Fadla et al.
AuPenerapan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal,Ay Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no.
: hal 1Ae8.
Suharto.
Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sektor Publik.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
yang menuntut adanya keselarasan dan kerja sama antara berbagai dinas dan lembaga Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antarunit dapat berakibat pada pelanggaran hukum.
Misalnya, jika sebuah dinas mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021, maka pelaksanaan program Jakcorpu dapat terhambat atau bahkan menghadapi tantangan hukum.
Dalam hal ini, penting bagi BPSDM untuk memastikan bahwa setiap dinas memahami dan menjalankan mandat hukum mereka dengan sejalan dengan tujuan program.
Dari perspektif hukum pertimbangkan aspek keadilan dan perlakuan yang setara bagi semua ASN yang terlibat dalam program pelatihan.
Ketidakselarasan dalam koordinasi antarunit kerja dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil bagi peserta pelatihan, di mana beberapa ASN mungkin mendapatkan akses lebih baik ke program pelatihan dibandingkan yang lain.
Hal ini dapat melanggar prinsip keadilan dalam hukum administrasi yang menekankan perlakuan yang setara bagi semua individu di hadapan Hukum dapat menjadi alat untuk mendorong koordinasi yang lebih baik.
Misalnya.
BPSDM dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah atau kebijakan yang mendorong kolaborasi antarunit sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan bersama.
Dengan merumuskan kebijakan yang mendukung kerja sama.
BPSDM tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas ASN.
Evaluasi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam hubungan hukum dan koordinasi antarunit.
BPSDM perlu melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program Jakcorpu, termasuk tinjauan terhadap sejauh mana setiap unit berkontribusi dan mematuhi kerangka hukum yang ada.
Melalui evaluasi ini.
BPSDM dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dan mengambil langkah perbaikan yang Pendekatan berbasis hukum ini akan memperkuat legitimasi program dan Debi F.
Ng.
Fallo Mario Josaphat Ananda Djawa.
Karolus K.
Medan.
AuProblematika Normatif Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborato.
Dalam Hukum Positif Di Indonesia,Ay PetitumLawJournal 1, no.
: hal 177Ae88.
Zaini Najih Karimi.
Iim Wasliman, and Dan Eva Dianawati.
AuManajemen PendidikanA(Zaini N K ) Supervisor Leadership Training Management In Developing The Performance Quality Of State Civil Apparatus,Ay Manajemen Pendididikan, 2023, hal 292Ae301.
Peran Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Jakcorpu Di Pemerintahan DK Jakarta Nurjelita.
Wijiningsih Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
7 No.
4 November 2025 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia.
BPSDM Daerah Khusus Jakarta menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan program Jakcorpu, termasuk ketidakselarasan keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antarunit kerja.
Namun, dengan adanya upaya harmonisasi regulasi, pencarian sumber pendanaan alternatif, pengembangan kapasitas pengajar, dan peningkatan koordinasi, diharapkan program Jakcorpu dapat berjalan dengan lebih efektif.
Kesuksesan program ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas ASN di Daerah Khusus Jakarta, tetapi juga dapat menjadi model bagi pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan daerah lainnya.
IV.
KESIMPULAN
Pada Kendala koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan program Jakarta Corporate University oleh BPSDM Daerah Khusus Jakarta menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara.
Kendala yang muncul, seperti ketidakjelasan dalam pembagian tugas, masalah komunikasi, dan ketidakselarasan regulasi, dapat menghambat pencapaian tujuan Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembentukan forum koordinasi, penerapan sistem informasi yang transparan, serta pelatihan bagi pemimpin dinas untuk memahami pentingnya kerja sama.
Dengan meningkatkan koordinasi dan mematuhi kerangka hukum yang ada.
BPSDM dapat mengoptimalkan efektivitas program Jakcorpu dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah khusus Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA