AGREGAT
Vol.
No.
NOVEMBER 2025
ISSN : 2541 - 0318 [Onlin.
ISSN : 2541 - 2884 [Prin.
Analisa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Proyek Konstruksi Gedung MPP Kabupaten Pulang Pisau * Noorliana Sari1.
Rida Respati2.
Hendra Putra Jaya3 *Program Studi Teknik Sipil.
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya *)norlianasari650@gmail.
Abstract The main focus of this research is to evaluate the extent to which domestic components are usedAiboth in the form of labor services, raw materials, and finished construction materialsAiin the implementation of a government building project.
The method used is a quantitative approach by analyzing the Bill of Quantity (BoQ) and calculating the TKDN based on the project's technical data for the 2025 fiscal year, with a contract value of IDR 3,907,000,000.
The research findings show that the total TKDN value of the project reached 79.
95%, consisting of a 100% contribution from labor services and 73.
90% from goods .
aw materials and finished construction material.
In terms of cost proportion, the largest contribution to TKDN comes from finished construction materials .
97%), followed by labor services .
19%) and raw materials .
84%).
All the labor used are Indonesian citizens (WNI), and most of the construction materials are domestically sourced, reflecting the optimal utilization of local resources.
With a TKDN achievement of 79.
95%, the project not only exceeds the governmentAos minimum requirement of 40%, but also supports the policy for Increasing the Use of Domestic Products (P3DN).
Keywords: TKDN.
Building construction.
Raw materials.
Local labor.
P3DN.
Public Service Mall Abstrak Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan perhitungan TKDN berdasarkan data teknis proyek tahun anggaran 2025, yang bernilai kontrak sebesar Rp 3.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa total nilai TKDN proyek mencapai 79,95%, yang terdiri dari kontribusi jasa tenaga kerja sebesar 100% dan kontribusi barang .
aterial bahan baku dan bahan konstruks.
sebesar 73,90%.
Dari sisi proporsi biaya, kontribusi terbesar terhadap nilai TKDN berasal dari bahan konstruksi .
arang jad.
sebesar 69,97%, diikuti oleh jasa tenaga kerja sebesar 23,19% dan material bahan baku sebesar 6,84%.
Seluruh tenaga kerja yang digunakan merupakan warga negara Indonesia (WNI), serta sebagian besar material konstruksi berasal dari dalam negeri, mencerminkan pemanfaatan maksimal sumber daya lokal.
Dengan capaian TKDN sebesar 79,95%, proyek ini tidak hanya melampaui ambang batas minimal yang ditetapkan pemerintah .
%), tetapi juga mendukung kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Kata Kunci: TKDN.
Konstruksi Gedung.
Bahan Baku.
Tenaga Kerja Lokal.
P3DN.
Mal Pelayanan Publik
PENDAHULUAN
Pada era pembangunan infrastruktur yang pesat di Indonesia, pemerintah menetapkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai salah satu prioritas utama.
Peraturan seperti Peraturan Presiden No.
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No.
29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri menunjukkan bahwa proyek konstruksi harus memenuhi nilai minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebelum dimulai.
Melalui penggunaan bahan material lokal, tenaga kerja lokal, dan alat kerja dalam proyek konstruksi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Penerapan TKDN dalam proyek konstruksi gedung menjadi sangat penting karena proyek-proyek tersebut harus memenuhi batas minimum nilai TKDN, yang berkisar antara 30% hingga 85%, sesuai dengan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jika nilai TKDN tidak terpenuhi, proyek dapat dikenakan evaluasi dan sanksi finansial, sehingga penghitungan dan analisis TKDN menjadi aspek krusial dalam manajemen proyek konstruksi.
Dalam konteks ini, analisis kuantitatif terhadap implementasi TKDN pada proyek konstruksi gedung sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana proyek memenuhi SARI/ANALISA A.
/1432 - 1437
persyaratan tersebut.
Metode kuantitatif yang digunakan meliputi perhitungan nilai TKDN berdasarkan data bahan material, tenaga kerja, dan alat kerja yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta analisis Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dengan menggunakan koefisien pengali dan nilai TKDN setiap komponen.
Hasil analisis ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai kontribusi komponen dalam negeri dalam proyek serta efektivitas kebijakan TKDN dalam mendukung pengembangan industri lokal dan perekonomian nasional.
Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek konstruksi gedung secara kuantitatif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pelaksanaan proyek dan kebijakan pemerintah terkait penggunaan produk dalam negeri di sektor konstruksi.
TINJAUAN PUSTAKA
Manajemen Proyek Konstruksi Proyek konstruksi adalah rangkaian kegiatan yang terorganisir dan sistematis untuk membangun suatu bangunan atau infrastruktur dengan batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu.
Proyek ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, desain, pengadaan material, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan dan AGREGAT Vol.
No.
NOVEMBER 2025
pengendalian proyek agar hasil akhir sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Pengadaan Barang Dan Jasa Pengadaan barang dan jasa adalah ketika pengguna jasa berusaha memperoleh barang dan jasa yang diinginkan setelah melalui proses tertentu yaitu menyepakati harga, waktu dan lainnya (Pane, 2.
Tahapan manajemen pengadaan dengan mengacu pada fungsi manajemen menurut (Arsana, 2.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek konstruksi dari awal hingga akhir.
RAB mencakup perhitungan biaya bahan, upah tenaga kerja, peralatan, serta biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek berdasarkan volume pekerjaan dan harga satuan yang berlaku di pasar.
Analisis Harga Satuan Pekerja (AHSP) Analisis harga satuan pekerjaan adalah analisis bahan material, peralatan dan upah tenaga kerja untuk membuat satuan pekerjaan tertentu sebagaimana ditentukan falam pasal analisis SNI atau PUPR yang menghasilkan koefisien pengali untuk bahan/material, peralatan, dan upah tenaga kerja semua jenis pekerjaan (Putri,2.
Analisis ini digunakan untuk menyusun perhitungan harga perkiraan sendiri (HSP) atau ownerAos estimate (OE) dan engineeringAos estimate (EE) yang digunakan sebagai gabungan harga satuan pekerjaan (Seventinus,2.
persyaratan komponen utama harga satuan dasar adalah bahan material, tenaga kerja, dan alat kerja, yang mana semua komponen tersebut dianalisis sebagaimana harga satuan dasar.
Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Menurut Zakaria, .
Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan tingkat keseluruhan kandungan komponen produksi dari dalam negeri berupa produk barang, jasa, maupun gabungan dari keduanya.
Terdapat beberapa perhitungan dalam TKDN diantaranya: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, mesin produksi .
ika ad.
dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi barang dan jasa dimaksud.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan TKDN untuk meningkatkan utilisasi, efisiensi, daya saing, mutu produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Analisis Harga Satuan Pekerja (AHSP) Analisis harga satuan pekerjaan adalah analisis bahan materia, peralatan dan upah tenaga kerja untuk membuat satuan pekerjaan tertentu sebagaimana ditentukan falam pasal analisis SNI atau PUPR yang menghasilkan koefisien pengali untuk bahan/material, peralatan, dan upah tenaga kerja.
semua jenis pekerjaan (Putri,2.
Analisis ini digunakan untuk menyusun perhitungan harga perkiraan sendiri (HSP) atau ownerAos estimate (OE) dan engineeringAos SARI/ANALISA A.
/1432 - 1437
ISSN : 2541 - 0318 [Onlin.
ISSN : 2541 - 2884 [Prin.
estimate (EE) yang digunakan sebagai gabungan harga satuan pekerjaan (Seventinus,2.
persyaratan komponen utama harga satuan dasar adalah bahan material, tenaga kerja, dan alat kerja, yang mana semua komponen tersebut dianalisis sebagaimana harga satuan dasar.
Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Menurut Zakaria, .
Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan tingkat keseluruhan kandungan komponen produksi dari dalam negeri berupa produk barang, jasa, maupun gabungan dari keduanya.
Terdapat beberapa perhitungan dalam TKDN diantaranya: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, mesin produksi .
ika ad.
dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi barang dan jasa dimaksud.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan TKDN untuk meningkatkan utilisasi, efisiensi, daya saing, mutu produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Penilaian TKDN adalah aktivitas untuk menilai besarnya TKDN dari suatu produk, baik itu barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa, melalui analisis fakta- fakta yang objektif dengan metode yang telah ditentukan.
Objek penilaian capaian TKDN untuk gabungan barang dan jasa menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Nomor 372/SJIND/PER/6/2006 ada 4.
Berdasarkan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.
16/M- IND/PER/2/2011 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri.
TKDN barang dihitung dengan mengurangi biaya produksi KLN dari biaya produksi total barang jadi dan membaginya dengan biaya produksi total barang.
Harga barang jadi merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
Table 1.
Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian RI No.
16/MIND/PER/2/2011
Keterangan:
DN: Dalam Negeri LN: Luar Negeri Menurut peraturan Menteri Perindustrian RI No.
16/M- IND/PER/2/2011, komponen TKDN barang terdiri dari material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung.
AGREGAT
Vol.
No.
NOVEMBER 2025
Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) barang Tabel 2.
Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang ISSN : 2541 - 0318 [Onlin.
ISSN : 2541 - 2884 [Prin.
analisis ini, biaya-biaya jasa overhead tersebut diasumsikan 100% KDN karena: .
Jasa Manajemen Proyek dan Jasa Umum sepenuhnya dipegang oleh entitas dan SDM lokal, dan .
Pengadaan dan operasional Alat Kerja .
ewa alat berat lokal.
BBM, perawata.
sebagian besar dilakukan melalui penyedia jasa lokal di wilayah Pulang Pisau atau Kalimantan Tengah.
Dengan demikian, asumsi 100% pada komponen Jasa secara keseluruhan dapat dipertahankan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gabungan barang dan Jasa Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian RI No.
16/MIND/PER/2/2011
Tabel 4.
Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa Formulasi perhitungan:
Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa Tabel 3.
Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian RI No.
16/MIND/PER/2/2011
Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian RI No.
16/MIND/PER/2/2011
Formulasi perhitungan:
Keterangan:
KDN: Komponen Dalam Negeri KLN: Komponen Luar Negeri METODE Lokasi Penelitian Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan.
Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian.
Lokasi pengambilan data berada di Lanjutan Pembangunan MPP (Mal Pelayanan Publi.
, tepatnya di Pulang Pisau.
Kec.
Kahayan Hilir.
Kabupaten Pulang Pisau.
Kalimantan Tengah.
Komponen Jasa dan Asumsi Jasa Tenaga Kerja 100% Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Jasa Tenaga Kerja mencapai 100% KDN.
Angka ini didukung oleh fakta bahwa semua pekerja yang terlibat dalam proyek adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
Perluasan perhitungan TKDN Jasa juga mencakup komponen selain tenaga kerja langsung, yaitu Manajemen Proyek.
Alat Kerja/Fasilitas, dan Jasa Umum .
esuai formulasi PerMenperin/Perpres tentang P3DN).
Dalam SARI/ANALISA A.
/1432 - 1437
AGREGAT
Vol.
No.
NOVEMBER 2025
Gambar 1.
Peta Lokasi Objek Penelitian ISSN : 2541 - 0318 [Onlin.
ISSN : 2541 - 2884 [Prin.
dihitung TKDN (Barang.
Jasa, dan Gabunga.
Klarifikasi ini memvalidasi dasar dari perhitungan persentase akhir yang melebihi target pemerintah.
Tabel 5.
Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang Uraian BARANG Material Langsung (Bahan Bak.
451,46 6,84% Bahan Konstruksi (Barang Jad.
712,04 69,97% JASA
Tenaga Kerja Konstruksi
873,05
23,19%
TOTAL Rp
036,55
100,00%
Sumber: Google Maps .
Metode Analisis Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif.
Deskriptif kuantitatif merupakan cara mendiskusikan masalah, menulis, dan menjelaskan situasi sedemikian rupa sehingga data dan situasi dapat di deskripsikan, dijelaskan, dibandingkan serta dapat ditarik Kesimpulan.
Niai KDN
Sumber: Hasil Penelitian 2025
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, penulis memilih lanjutan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Pulang Pisau.
Kecamatan Kahayan Hilir sebagai lokasi studi kasus.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan topik yang akan dibahas, yaitu Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penggunaan komponen dalam negeri dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung pemerintah, khususnya pada proyek lanjutan pembangunan MPP Untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian maka diperlukan data teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut.
Proyek Gedung MPP Kabupaten Pulang Pisau memiliki Nilai Kontrak total sebesar Rp 3.
Penting untuk dicatat bahwa perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak didasarkan pada nilai kontrak total ini, karena nilai kontrak mencakup Biaya Tidak Langsung (Overhea.
Keuntungan (Profi.
, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan komponen non-TKDN atau Kandungan Luar Negeri (KLN).
Perhitungan TKDN mengacu pada Biaya Langsung (Harga Pokok Penjualan/HPP) dari pekerjaan.
Dalam analisis ini, nilai Rp 1.
036,55 merupakan Total Nilai Kandungan Dalam Negeri (KDN) yang berhasil diidentifikasi dan dihitung dari semua komponen bahan, barang jadi, dan jasa.
Dengan demikian, sisa dari total biaya proyek yang tidak masuk dalam perhitungan KDN diasumsikan sebagai biaya KLN atau biaya non-TKDN (Overhead/PPN).
Nilai TKDN akhir 79,95% yang diperoleh dihitung dari rasio KDN terhadap total biaya komponen yang wajib SARI/ANALISA A.
/1432 - 1437
Gambar 2 Diagram Persentase (%) Kandungan Dalam Negeri (KDN) Gambar 3 Diagram Persentase (%) Kandungan TKDN Pada Proyek Perbandingan Antara Hasil Penelitian dan Hasil Penelitian Terdahulu Ulfatul Uyun .
, melakukan peneloitian mengenai Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Proyek Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Banyuwangi.
Hasil
AGREGAT
Vol.
No.
NOVEMBER 2025
menunjukkan bahwa presentase nilai TKDN pada Proyek GKT Poliwangi sebesar 57,58%, yang dimana proyek tersebut telah memenuhi batas minimun TKDN sebesar 35% yang berarti tidak dilakukan evaluasi dan dikenakan sanksi finansial.
Alfi Nur Syahrin .
, melakukan penelitian mengenai Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sebuah Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gadabung 1 Kec.
Pandih Batu.
Kab.
Pulang Pisau.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkain Analisis TKDN pada proyek konstruksi bangunan, diperoleh nilai TKDN sebesar 80,21%.
Nilai ini menunjukkan bahwa barang atau jasa yang digunakan telah sesuai dengan daftar inventarisasi barang atau jasa dalam program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta material yang digunakan berasal dari UMKM dalam negeri.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Proyek Lanjutan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab.
Pulang Pisau diperoleh nilai TKDN sebesar 79,95%, yang dimana nilai tersebut telah memenuhi standar syarat minimal TKDN Konstruksi yaitu 40%.
Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai TKDN yang diperoleh telah memenuhi syarat standar minimal yang telah ditentukan yaitu sebesar 40%.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dari analisis TKDN pada Proyek Lanjutan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pulang Pisau.
Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tingkat implementasi TKDN dalam proyek Lanjutan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pulang Pisau telah berjalan dengan baik, terbukti dari nilai TKDN sebesar 79,95% yang jauh melampaui standar minimal 40%.
Persentase kandungan TKDN yang digunakan pada proyek ini mencapai 79,95%, sedangkan kandungan luar negeri hanya sebesar 20,05%, menunjukkan dominasi penggunaan komponen dalam negeri dalam pembangunan gedung.
Proyek Konstruksi gedung tersebut telah memenuhi dan melebihi dari persyaratan batas minimum TKDN yang ditetapkan, dengan kontribusi terbesar berasal dari bahan konstruksi .
arang jad.
sebesar 69,97%, yang secara signifikan memempengaruhi nilai akhir TKDN.
Rekomendasi Peningkatan Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada Bahan Baku.
Meskipun nilai TKDN total telah mencapai 79,95%, kontribusi Bahan Baku (Raw Material.
masih tergolong rendah, yaitu hanya 6,84%, dibandingkan dengan Barang Jadi .
,97%) dan Jasa Tenaga Kerja .
,19%).
Rendahnya kontribusi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar bahan baku masih didatangkan atau melalui proses pengolahan di luar wilayah Pulang Pisau.
Untuk meningkatkan persentase KDN di masa depan, disarankan :
SARI/ANALISA A.
/1432 - 1437
ISSN : 2541 - 0318 [Onlin.
ISSN : 2541 - 2884 [Prin.
Optimalisasi Sourcing Agregat: Pemerintah Daerah perlu mendorong pemanfaatan dan sertifikasi agregat lokal .
atu pecah, kerikil, dan pasi.
di sekitar Kabupaten Pulang Pisau.
Ini akan mengurangi ketergantungan pada agregat yang didatangkan dari luar Dukungan Industri Pengolahan: Memberikan insentif kepada industri kecil dan menengah lokal untuk mendirikan fasilitas pengolahan bahan baku .
isalnya, batching plant lokal yang menggunakan pasir dan semen KDN) agar status TKDN dari barang jadi seperti beton precast dapat ditingkatkan Kesimpulan ini menegaskan bahwa proyek pembangunan MPP Kab.
Pulang Pisau tidak hanya memenuhi regulasi TKDN, tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya dan industri dalam negeri secara optimal DAFTAR PUSTAKA