Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 .
, 2025 p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534 Available online at http://cerdika.
id/index.
php/cerdika/index Krisis Representasi dan Oligarki: Analisis Wacana Kritis dalam Slogan Demonstrasi Mahasiswa Jonathan*.
Rangga Pasha.
Reza Juliandry.
Abdurrachman Amby.
FadAohal Khalid Universitas Bakrie.
Indonesia Email: jonathan.
j4@gmail.
com*, ranggapasha14@gmail.
com, zadry@gmail.
abdurrachmanambi@gmail.
com, fadhalkhalid@gmail.
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena krisis representasi di Indonesia, di mana lembaga perwakilan dinilai gagal menyerap aspirasi publik dan cenderung melayani kepentingan oligarki.
Hal ini memicu gelombang demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan "17 8 Tuntutan Rakyat".
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana kritis dalam slogan demonstrasi mahasiswa serta relevansinya dengan prinsip keadilan ekonomi dan pendidikan kewarganegaraan.
Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen ilmiah, slogan demonstrasi, dan publikasi terkait gerakan mahasiswa tahun 2025.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan strategi kognitif melalui metafora .
eperti "demokrasi dikremasi") dan kosakata keagamaan untuk membingkai realitas politik.
Wacana dibangun melalui oposisi biner yang mengontraskan gaya hidup hedonis elit dengan penderitaan rakyat, yang selaras dengan kritik terhadap pelanggaran difference principle dalam teori keadilan John Rawls.
Selain itu, aksi ini diidentifikasi sebagai manifestasi keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk literasi kewarganegaraan .
ivic Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa slogan demonstrasi bukan sekadar retorika, melainkan alat diskursif efektif untuk menuntut pemulihan substansi demokrasi yang terdistorsi oleh dominasi fraksi partai.
Kata Kunci: Demokrasi Representatif.
Gerakan Mahasiswa.
Oligarki.
Analisis Wacana Kritis.
Keadilan Sosial Abstract This research is motivated by the phenomenon of representation crisis in Indonesia, where representative institutions are considered to have failed in absorbing public aspirations and tend to serve the interests of the This triggered a wave of student demonstrations with the "17 8 People's Demands".
This study aims to analyze critical discourse in student demonstration slogans and their relevance to the principles of economic justice and civic education.
The research employs a qualitative descriptive method with a Critical Discourse Analysis approach.
Data collection was conducted through a literature review of scientific documents, demonstration slogans, and publications related to the 2025 student movement.
The results indicate that students use cognitive strategies through metaphors .
uch as "democracy cremated") and religious vocabulary to frame political reality.
The discourse is constructed through binary opposition contrasting the hedonistic lifestyle of the elite with the suffering of the people, which aligns with criticisms of the violation of the difference principle in John Rawls' theory of justice.
Furthermore, this action is identified as a manifestation of the success of civic education in shaping civic literacy.
The conclusion of this study asserts that demonstration slogans are not merely rhetoric, but effective discursive tools to demand the restoration of democratic substance distorted by party faction dominance.
Keywords: Representative Democracy.
Student Movement.
Oligarchy.
Critical Discourse Analysis.
Social Justice *Correspondence Author: Indira Hertha Wibowo Email:sallyroyaltycrowny@gmail.
Krisis Representasi dan Oligarki: Analisis Wacana Kritis dalam Slogan Demonstrasi Mahasiswa
PENDAHULUAN
Demokrasi modern di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah demokrasi perwakilan .
epresentative democrac.
, sebuah adaptasi dari konsep demokrasi langsung yang sulit diterapkan dalam konteks negara dengan populasi besar.
Sistem ini bekerja dengan asumsi bahwa warga negara memberikan mandat kepada wakil-wakil yang mereka pilih untuk mengambil keputusan politik.
Namun, praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme representasi dan realitas politik.
Fenomena ini secara gamblang tercermin dalam gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak memihak kepentingan rakyat (Fithriyatirrizqoh et al.
Rohman 2020.
Yusuf et al.
Menurut Yendra .
dan Arsyad .
, isu-isu seperti kenaikan gaji pejabat di tengah kesulitan ekonomi rakyat menjadi pemantik utama, yang pada akhirnya memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.
DPR sebagai lembaga representatif dinilai gagal menyerap aspirasi publik dan justru dianggap lebih melayani kepentingan elite politik dan oligarki.
Gerakan protes seperti "17 8 Tuntutan Rakyat" menjadi simbol akumulasi kekecewaan publik terhadap cara negara mengelola demokrasi.
Menurut data dari berbagai lembaga survei, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi indikator empiris semakin lebarnya jurang antara representasi formal dan aspirasi substantif rakyat (Ananditha et al.
Kasudarman 2025.
Wijaya 2.
Secara teoretis, penelitian ini merujuk pada tiga kerangka utama.
Pertama, teori Demokrasi Representatif yang dikemukakan oleh Sartori .
menjelaskan potensi wakil rakyat menjadi kelompok elitis yang terpisah dari aspirasi konstituennya.
Kedua, teori Keadilan Ekonomi dari John Rawls .
, khususnya prinsip difference principle, yang menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling tidak beruntung.
Ketiga, konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pembentuk civic literacy yang mendorong mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap ketidakadilan.
Melalui kerangka ini, artikel ini bertujuan menganalisis relevansi kritik mahasiswa terhadap praktik demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks keadilan ekonomi (Istingadah et al.
Muhammad et al.
Rahmi et al.
Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek gerakan mahasiswa dan krisis demokrasi di Indonesia.
Studi oleh Aspinall dan Mietzner .
menyoroti fenomena "non-democratic pluralism" di mana demokrasi prosedural tetap berjalan namun substansi demokrasi tergerus oleh oligarki.
Hadiz .
mengkaji kemunduran demokrasi Indonesia dalam konteks global, sementara Mietzner .
menganalisis inovasi otoritarian dalam sistem elektoral.
Winters .
secara spesifik membahas relasi antara oligarki dan demokrasi di Indonesia, menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi mentransformasi diri menjadi kekuatan politik.
Penelitian oleh Gusti dan Setiawati .
menganalisis penggunaan metafora dalam gerakan sosial digital, sementara Landwehr dan Schyfer .
membahas krisis demokrasi representatif dari perspektif teori responsivitas institusi.
Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian .
esearch ga.
yang signifikan.
Sebagian besar studi sebelumnya cenderung fokus pada aspek struktural dan institusional demokrasi, atau menganalisis gerakan mahasiswa dari perspektif sosiologi politik.
Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis wacana dalam slogan demonstrasi mahasiswa menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang mengintegrasikan tiga dimensi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural.
Kebanyakan penelitian juga belum secara eksplisit menghubungkan analisis wacana slogan dengan teori keadilan John Rawls dan konsep pendidikan kewarganegaraan dalam satu kerangka analisis yang utuh.
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana mahasiswa sebagai agen perubahan .
gent of chang.
mengonstruksi wacana perlawanan melalui Dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, pemahaman tentang strategi diskursif yang digunakan mahasiswa menjadi sangat penting Krisis Representasi dan Oligarki: Analisis Wacana Kritis dalam Slogan Demonstrasi Mahasiswa untuk membaca arah pergerakan sosial politik ke depan.
Kebaruan .
penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan Analisis Wacana Kritis dengan teori demokrasi representatif, keadilan ekonomi Rawlsian, dan pendidikan kewarganegaraan dalam satu kerangka Penelitian ini juga menggunakan data slogan terkini dari gerakan "17 8 Tuntutan Rakyat" tahun 2025 yang belum banyak dianalisis dalam literatur akademis.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana kritis dalam slogan demonstrasi mahasiswa serta relevansinya dengan prinsip keadilan ekonomi dan pendidikan kewarganegaraan.
Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: .
mengidentifikasi strategi diskursif yang digunakan mahasiswa dalam slogan demonstrasi, .
menganalisis bagaimana wacana tersebut membingkai realitas politik dan keadilan ekonomi, serta .
mengeksplorasi implikasi wacana tersebut terhadap praktik pendidikan kewarganegaraan.
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori gerakan sosial dan demokrasi representatif, serta menjadi referensi bagi penguatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan kritis.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Metode deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena kritik terhadap demokrasi perwakilan di Indonesia, dengan fokus pada ideologi dan argumen yang berkembang dalam diskursus publik seputar demonstrasi Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka .
iterature revie.
Data utama bersumber dari dokumen ilmiah, jurnal nasional dan internasional yang relevan, serta publikasi resmi terkait gerakan mahasiswa dan kebijakan DPR.
Sumber data diklasifikasikan menjadi literatur teoretis primer .
arya Rawls dan Sartor.
, jurnal ilmiah terkait gerakan sosial, serta berita dan pernyataan publik yang kredibel.
Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan deskripsi data, interpretasi makna menggunakan kerangka teori, dan eksplanasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis wacana kritis terhadap slogan demonstrasi mahasiswa mengungkapkan temuan ilmiah bahwa bahasa metaforis digunakan bukan sekadar sebagai alat retorika, melainkan sebagai strategi kognitif untuk membingkai realitas politik yang mengalami degradasi.
Temuan ini menunjukkan dominasi penggunaan kata kerja pasif seperti "dikremasi" dan "disandera" dalam slogan-slogan mahasiswa.
Fenomena ini terjadi karena mahasiswa berupaya mengonstruksi posisi demokrasi dan negara sebagai "korban" dari tindakan represif kekuasaan oligarki.
Sejalan dengan penelitian Gusti dan Setiawati .
, penggunaan metafora dalam gerakan sosial berfungsi untuk menyederhanakan kompleksitas isu politik menjadi narasi yang tajam dan memobilisasi emosi publik secara masif.
Krisis Representasi dan Oligarki: Analisis Wacana Kritis dalam Slogan Demonstrasi Mahasiswa Tabel 1 Analisis Metafora dalam Slogan Slogan (Nomor Dat.
Demokrasi (DKM 1.
Metafora Dikremasi! Dikremasi kerja pasi.
Analisis / Makna Konotatif (Kata Jangan Mentang- ukang Kayu Mentang Tukang Kayu Semua Partai Mau Digergaji! (DKM 2.
Negara (DKM 3.
Menyamakan konsep demokrasi sebagai korban, seperti jasad yang dibakar, dengan tujuan membentuk opini publik bahwa demokrasi telah mati atau tidak berjalan Diikuti ajakan imperatif "mari Bung rebut kembali" untuk membangkitkan kesadaran dan solidaritas.
Merujuk secara metaforis pada sosok Jokowi .
ang dikenal sebagai pengusaha mebe.
sebagai aktor dominan.
Kata digergaji .
mengandung makna konotatif dikendalikan oleh kekuasaan, yang menghambat partai di luar koalisi mencalonkan kandidat Pilkada 2024.
Disandera.
Disandera kerja pasi.
(Kata Memperlakukan negara .
onsep abstra.
seolah-olah entitas hidup yang berada di bawah kendali pihak tertentu, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan Diperkuat dengan frasa imperatif "saatnya bersuara!".
Terang-Terangan Mengebiri Mengebiri Demokrasi.
kerja akti.
(DKM 4.
(Kata Menggambarkan tindakan pemerintah .
ebagai subjek/pelak.
yang membatasi atau menghilangkan kekuatan dan fungsi demokrasi.
Hal ini memicu hubungan sebab-akibat yang diakhiri dengan seruan "Rakyat Melawan!".
Selain metafora, analisis data juga menunjukkan tren penggunaan kosakata keagamaan yang signifikan.
Istilah-istilah seperti "halal dibasmi" dan "kena azab" digunakan untuk memberikan legitimasi teologis pada gerakan perlawanan.
Secara saintifik, hal ini dapat dijelaskan sebagai upaya menempatkan kritik politik dalam kerangka moralitas transenden, sehingga perlawanan terhadap praktik dinasti politik dipersepsikan bukan hanya sebagai hak warga negara, tetapi kewajiban religius untuk melawan kemungkaran.
Temuan ini memperkuat argumen Gusti dan Setiawati .
bahwa diskursus gerakan mahasiswa modern cenderung meleburkan nilai-nilai profan .
dan sakral .
untuk memperluas basis dukungan Tabel 2 Analisis Kosakata Keagamaan Slogan (Nomor Dat.
Sakata Agama Analisis / Makna Moral Keluarga Oligarki Halal lal (Kata sifa.
Dibasmi (DKA 2.
Menunjukkan bahwa tindakan penghapusan praktik dinasti politik adalah sah dan disahkan agama, karena praktik dinasti politik diyakini sebagai perbuatan yang mengancam dan tidak sesuai dengan perintah agama.
Tukang Kayu Paling Benar esus (Nomin.
Cuma Yesus Cui (DKA Kata Yesus merujuk pada tokoh bermoral tinggi sebagai standar pemimpin yang diharapkan.
Kritik ini merepresentasikan kekecewaan terhadap Jokowi .
ukang kayu metafori.
yang dinilai tidak memenuhi standar pemimpin bermoral.
DPR Jangan Mau Ikut-Ikut zab Jokowi Kena Azab (DKA Menciptakan konotasi negatif sebagai peringatan tentang konsekuensi .
iksa Tuha.
bagi DPR jika terpengaruh kekuasaan Jokowi.
Wacana ini adalah bentuk peringatan dan penolakan terhadap kebijakan revisi UU Pilkada.
Krisis Representasi dan Oligarki: Analisis Wacana Kritis dalam Slogan Demonstrasi Mahasiswa Koherensi wacana perlawanan tersebut juga dibangun secara sistematis melalui strategi oposisi biner, yang secara tajam mengontraskan gaya hidup hedonis elit politik dengan realitas penderitaan rakyat.
Slogan yang berbunyi "Rotimu yang 400 Ribu itu Gaji Guru Honorer Sebulan!" (Data DKE 1.
menjadi contoh utama bagaimana mahasiswa menggunakan teknik elaborasi untuk memvisualisasikan ketimpangan ekonomi yang abstrak menjadi sangat konkret dan emosional.
Dalam wacana ini, "roti seharga 400 ribu" bukan sekadar komoditas, melainkan penanda semiotik .
bagi ketidakpekaan dan keterputusan elit dari realitas sosial.
Sebaliknya, "gaji guru honorer" merepresentasikan perjuangan hidup masyarakat kelas bawah yang terabaikan oleh kebijakan negara.
Penyandingan dua realitas yang bertolak belakang ini berhasil menciptakan "guncangan moral" di tengah masyarakat.
Mahasiswa tidak hanya mengkritik revisi UU Pilkada sebagai masalah hukum semata, tetapi membingkainya sebagai manifestasi dari keserakahan oligarki yang mementingkan kekuasaan dinasti di atas kesejahteraan publik.
Koherensi narasi ini terbukti efektif mengubah isu politik elitis menjadi isu keadilan sosial yang relevan bagi semua kalangan, sehingga memicu gelombang tekanan publik yang masif hingga akhirnya memaksa DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada tersebut.
Rincian mengenai bagaimana slogan-slogan ini membangun koherensi wacana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3 Analisis Koherensi Slogan Slogan (Nomor Dat.
Konjungsi Analisis / Makna Koherensi Rotimu yang 400 Ribu itu ang Gaji Guru Honorer Sebulan! (DKE 1.
Menguraikan informasi .
arga rot.
untuk menyoroti ketimpangan kesejahteraan sosial, membandingkan gaya hidup mewah elit politik dengan gaji rendah guru honorer.
Indonesia Baru Tanpa anpa Dinasti Jokowi (DKE Menunjukkan penolakan atau penghapusan dinasti politik.
Menggambarkan harapan akan Indonesia yang lebih demokratis dan berdaulat, bebas dari intervensi kekuasaan keluarga tertentu.
Wacana perlawanan di atas tidak muncul di ruang hampa, melainkan merupakan respons kausalitas terhadap fenomena ketimpangan struktur ekonomi yang ekstrem, sebagaimana terekam dalam gerakan "17 8 Tuntutan Rakyat".
Secara saintifik, kemunculan gerakan ini dapat dijelaskan menggunakan teori keadilan John Rawls.
Data menunjukkan adanya kesenjangan mencolok antara take home pay anggota DPR (ARp 65,59 juta/bulan beserta fasilitas mewa.
dengan kondisi ekonomi konstituen yang terpuruk.
Hal ini melanggar prinsip perbedaan .
ifference principl.
, di mana ketimpangan sosial-ekonomi seharusnya hanya dibenarkan jika memberikan keuntungan maksimal bagi kelompok yang paling tidak Salsabila dkk.
menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip keadilan inilah yang memicu krisis kepercayaan publik fundamental terhadap DPR.
Temuan ini juga relevan dan sejalan dengan studi Landwehr dan Schyfer .
mengenai hubungan antara populisme dan demokrasi representatif.
Mereka menjelaskan bahwa ketika institusi perwakilan gagal menyerap aspirasi dan justru terlihat elitis .
, maka secara alamiah akan muncul "kekecewaan demokratis" yang bermanifestasi menjadi gerakan protes anti-kemapanan.
Gerakan 17 8 dengan demikian adalah validasi empiris dari teori tersebut dalam konteks Indonesia.
Jika dibandingkan dengan Krisis Representasi dan Oligarki: Analisis Wacana Kritis dalam Slogan Demonstrasi Mahasiswa gerakan 1998, terdapat evolusi pola gerakan yang signifikan sebagaimana terlihat pada Tabel Tabel 4 Komparasi Gerakan 1998 dan 2025 Persamaan Tahun 1998 Tahun 2025 Krisis Ekonomi Krisis besar .
upiah merosot, inflas.
Tekanan inflasi pada 25 Agustus 2025 Korupsi Korupsi menyebabkan Tuntutan terkait korupsi yang marak ketidakpuasan besar Represi Aparat Penangkapan Tuntutan Reformasi Tuntutan reformasi sistem politik Tuntutan 17 8, termasuk reformasi DPR dan ekonomi Konteks Politik Rezim otoritarian (Soehart.
Media/Komunikasi Terbatas pada media cetak dan Kuat menggunakan media sosial dan mahasiswa/organisasi berita online Aktor Gerakan Mahasiswa dan masyarakat sebagai Masyarakat, mahasiswa, masyarakat sipil, aktor utama kelompok aktivis penahanan Penangkapan dan penahanan demonstran .
erjadi pada 25 Agustus 2.
Orde Baru Kerangka demokrasi prosedural .
emilu langsung, kebebasan berpendapat lebih Berbeda dengan tahun 1998 yang melawan otoritarianisme mutlak, gerakan 2025 beroperasi dalam paradoks demokrasi prosedural yang dibajak oleh kepentingan oligarki.
Respons DPR yang hanya bersifat parsial, seperti pemangkasan tunjangan perumahan, dinilai belum menyentuh akar masalah struktural yang dituntut mahasiswa.
Ketidakmampuan DPR untuk merespons tuntutan keadilan secara substantif dapat dijelaskan secara ilmiah melalui analisis struktur kelembagaan, khususnya dominasi fraksi.
Simanjuntak dan Collins .
menemukan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di DPR mengalami distorsi akibat sentralisasi kekuasaan di tangan fraksi partai.
Pasal 281 Tata Tertib DPR yang mengharuskan anggota tunduk pada "pendapat fraksi" telah memutus rantai akuntabilitas antara wakil dan Akibatnya, terjadi pergeseran loyalitas dari rakyat kepada elit partai, yang menyebabkan fungsi pengawasan .
hecks and balance.
menjadi tumpul.
Temuan ini mengonfirmasi kekhawatiran Landwehr dan Schyfer .
bahwa demokrasi modern sering terjebak pada formalitas prosedur .
rocedural democrac.
tanpa substansi representasi .
ubstantive representatio.
Terakhir, fenomena demonstrasi ini membuktikan korelasi positif antara pendidikan politik dan partisipasi kewarganegaraan.
Aksi mahasiswa bukanlah anomali atau tindakan anarkis, melainkan outcome terukur dari proses Pendidikan Kewarganegaraan (PPK.
yang berhasil membentuk nalar kritis.
Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Adventyana dan Dewi .
, "Kajian Deskriptif tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pola Berpikir Kritis Mahasiswa".
PPKn melatih mahasiswa untuk mengevaluasi kebijakan publik secara etis dan rasional.
Hal ini diperkuat oleh temuan Irianto .
yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi diri yang kuat sebagai agen perubahan .
gent of chang.
Partisipasi aktif dalam demonstrasi "17 8" adalah bukti empiris bahwa literasi kewarganegaraan .
ivic literac.
telah bertransformasi menjadi civic engagement untuk mengoreksi defisit keadilan dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Krisis Representasi dan Oligarki: Analisis Wacana Kritis dalam Slogan Demonstrasi Mahasiswa
KESIMPULAN
Studi ini memperlihatkan bahwa slogan-slogan dalam aksi "17 8 Tuntutan Rakyat" bukanlah sekadar luapan emosi sesaat atau retorika kosong.
Sebaliknya, slogan tersebut merupakan strategi komunikasi politik yang efektif untuk menelanjangi krisis representasi dan cengkeraman oligarki di Indonesia.
Dengan menggunakan metafora tajam seperti demokrasi yang "dikremasi" atau negara yang "disandera" serta simbol keagamaan, mahasiswa berhasil membingkai realitas politik yang rumit menjadi narasi moral yang mudah dipahami dan menggugah solidaritas publik.
Analisis ini juga menemukan benang merah yang kuat antara kritik mahasiswa dengan prinsip keadilan John Rawls.
Narasi yang mempertentangkan gaya hidup hedonis para elit dengan kesulitan ekonomi rakyat menegaskan bahwa ketimpangan saat ini tidak lagi dapat ditoleransi karena sama sekali tidak memberi manfaat bagi kelompok yang paling rentan.
Hal ini sekaligus menjadi sinyal keras bagi DPR, di mana kegagalan mereka menyerap aspirasi ini membuktikan bahwa loyalitas wakil rakyat telah tersandera oleh kepentingan fraksi partai, sehingga memutus hubungan akuntabilitas dengan konstituen.
Terakhir, gelombang demonstrasi ini tidak seharusnya dipandang sebagai anomali atau tindakan anarkis, melainkan bukti keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan.
Mahasiswa telah menunjukkan transformasi dari sekadar memahami teori .
ivic literac.
menjadi partisipasi nyata .
ivic engagemen.
untuk mengoreksi jalannya demokrasi.
Ke depan, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis komparatif lintas daerah atau menyoroti peran media digital dalam memperkuat wacana perlawanan mahasiswa terhadap oligarki.
DAFTAR PUSTAKA