Journal of Science Education and Management Business (JOSEAMB) Vol.
No.
1, tahun 2026, hlm.
ISSN: 2828-3031
STRATEGI ADAPTASI ORGANISASI WIRAUSAHA
SOSIAL MENGHADAPI HAMBATAN BIROKRASI DALAM
PROSES TENDER PEMERINTAH
Anggela Septiani1.
Muhammad Adrian Perdana2
Politeknik Pengadaan Nasional Info Artikel
ABSTRAK
Sejarah artikel:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi yang dikembangkan oleh organisasi wirausaha sosial dalam menghadapi hambatan birokrasi pada proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah.
Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka teoretis utama teori strategi, teori agensi .
gency theor.
, dan manajemen perubahan untuk memahami bagaimana wirausaha sosial menavigasi ketegangan antara misi sosial dan tuntutan birokrasi formal.
Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi wirausaha sosial mengembangkan strategi adaptasi multidimensi: .
secara strategis, mereka mengadopsi postur hibrida yang memadukan stabilitas misi dengan fleksibilitas operasional.
secara relasional, mereka membangun kredibilitas institusional untuk mengurangi agency costs dan ketidakpercayaan dari pihak pemerintah.
secara internal, mereka menjalankan proses manajemen perubahan yang bertahap guna menyesuaikan struktur tanpa mengikis identitas sosial.
Temuan ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur kewirausahaan sosial dan tata kelola publik, sekaligus implikasi praktis bagi perancang kebijakan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih inklusif terhadap pelaku berbasis misi sosial.
Received: 5 Des 2025 Revised: 7 Jan 2026 Accepted: 7 Jan 2026 Published: 8 Jan 2026 Kata kunci:
wirausaha sosial strategi adaptasi hambatan birokrasi tender pemerintah teori agensi manajemen perubahan.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA.
Penulis yang sesuai:
Anggela Septiani Program Studi Manajemen Kontrak Pemerintah Politeknik Pengadaan Nasional Email: anggeraseptiani@gmail.
PENDAHULUAN
Dalam ekosistem perekonomian yang dinamis, wirausaha sosial muncul sebagai aktor penting yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berkomitmen pada penciptaan nilai sosial.
Berbeda dengan wirausaha konvensional, wirausaha sosial mengintegrasikan misi sosial ke dalam model bisnisnya, sehingga keberlangsungan usaha selalu dikaitkan dengan dampak sosial yang dihasilkan.
Di Indonesia, peran wirausaha sosial semakin strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG.
, khususnya dalam mengatasi ketimpangan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi Upaya ini pun telah mendapat legitimasi lebih kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang mengamanatkan penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pemberian kemudahan, insentif, dan pemulihan bagi pelaku usaha yang memiliki dampak sosial-ekonomi luas.
Namun, meskipun membawa misi yang selaras dengan Homepage jurnal: https://rcf-indonesia.
org/jurnal/index.
php/JOSEAMB/index JOSEAMB
ISSN: 2828-3031
agenda pemerintah, wirausaha sosial seringkali menghadapi tantangan struktural dalam berinteraksi dengan sistem birokrasi publik, salah satunya dalam proses tender pengadaan barang dan jasa Proses tender pemerintah, yang diatur secara ketat dalam kerangka hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Namun, kompleksitas prosedural, persyaratan administratif yang kaku, serta dominasi logika birokrasi seringkali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk wirausaha sosial yang umumnya memiliki keterbatasan kapasitas administratif dan sumber daya.
Akibatnya, potensi kontribusi mereka dalam penyediaan layanan publik melalui mekanisme tender menjadi terhambat.
Di sinilah pentingnya strategi adaptasi sebagai respons organisasi terhadap tekanan lingkungan eksternal yang memungkinkan wirausaha sosial tidak hanya bertahan, tetapi juga berpartisipasi secara efektif dalam ekosistem pengadaan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi adaptasi yang dikembangkan oleh organisasi wirausaha sosial dalam menghadapi hambatan birokrasi selama proses tender pemerintah.
Dengan pendekatan studi kasus dan studi literatur terhadap teori dan konsep yang relevan mengenalisa secara mendalam terhadap pelaku wirausaha sosial yang pernah berpartisipasi dalam tender, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana mereka menavigasi regulasi, membangun kemitraan strategis, serta menyesuaikan struktur internal guna memenuhi tuntutan sistem pengadaan yang formal dan Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam literatur
manajemen organisasi khususnya pada interseksi antara kewirausahaan sosial dan tata kelola publik
sekaligus implikasi praktis bagi kebijakan yang lebih inklusif terhadap pelaku usaha berbasis misi
TINJAUAN LITERATUR
Teori Strategi dalam Organisasi Wirausaha Sosial Teori strategi menyediakan kerangka analitis untuk memahami bagaimana organisasi merumuskan dan menerapkan pendekatan guna mencapai tujuan jangka panjang di tengah ketidakpastian lingkungan Dalam konteks wirausaha sosial, strategi tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan daya saing, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan (Austin.
Stevenson, & Wei-Skillern.
Strategi adaptasiAisebagai respons terhadap tekanan strukturalAimenjadi penting ketika organisasi beroperasi dalam konteks regulasi yang kaku, seperti dalam proses tender pemerintah.
Menurut Miles dan Snow .
, organisasi dapat mengadopsi berbagai postur strategis, termasuk defender, prospector, analyzer, atau reactor, tergantung pada cara mereka merespons perubahan Wirausaha sosial, yang sering kali berada dalam posisi sumber daya terbatas namun berhadapan dengan tuntutan birokrasi yang tinggi, cenderung mengembangkan strategi hibrida yang menggabungkan keluwesan operasional dengan ketahanan institusional.
Teori Agensi (Agency Theor.
dan Tantangan dalam Pengadaan Publik Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal .
ihak yang mendelegasikan tuga.
dan agen .
ihak yang melaksanakan tuga.
, di mana terdapat potensi ketidakselarasan kepentingan dan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1.
Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah berperan sebagai prinsipal yang mendelegasikan penyediaan layanan kepada penyediaAidalam hal ini, wirausaha sosial sebagai agen potensial.
Namun, mekanisme pengadaan yang birokratis sering kali memperkuat logika pengendalian ketimbang kolaborasi, sehingga menciptakan beban transaksional tinggi bagi agen kecil.
Persyaratan administratif yang ketat, verifikasi kualifikasi yang rigid, dan prosedur evaluasi yang tidak selalu mempertimbangkan dimensi sosial dapat menciptakan agency costs yang tidak proporsional bagi wirausaha sosial (Eisenhardt, 1.
Teori ini membantu menjelaskan mengapa wirausaha sosial perlu mengembangkan strategi mitigasiAiseperti membangun kredibilitas institusional atau membentuk kemitraan dengan pihak ketigaAiuntuk mengurangi ketidakpercayaan sistemik dari prinsipal birokratis.
Manajemen Perubahan sebagai Respons terhadap Hambatan Birokrasi Manajemen perubahan menawarkan pendekatan sistematis dalam memahami bagaimana organisasi menginisiasi, mengimplementasikan, dan mempertahankan perubahan dalam menghadapi tekanan Model Lewin .
dengan tiga tahapAiunfreezing, changing, dan refreezingAi A ISSN: 2828-3031 memberikan landasan untuk menganalisis bagaimana wirausaha sosial merekonfigurasi praktik internal mereka ketika berhadapan dengan hambatan birokrasi.
Misalnya, proses unfreezing terjadi ketika organisasi menyadari bahwa pendekatan konvensional tidak cukup untuk lulus dalam seleksi tender.
tahap changing melibatkan penyesuaian struktur organisasi, pelatihan SDM, atau kolaborasi dengan konsultan pengadaan.
sementara refreezing tercapai ketika adaptasi tersebut menjadi bagian dari rutinitas operasional.
Selain itu, pendekatan Kotter .
tentang delapan langkah manajemen perubahan juga relevan, terutama dalam konteks penciptaan visi strategis dan penguatan kemitraan lintas sektor sebagai respons terhadap kompleksitasr.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka .
ibrary Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis konsep-konsep teoretis serta temuan empiris yang telah ada dalam literatur akademik mengenai strategi adaptasi organisasi wirausaha sosial dalam menghadapi hambatan birokrasi pada proses tender pemerintah.
Sebagaimana dijelaskan oleh Neuman .
, studi pustaka merupakan metode yang tepat untuk membangun landasan teoretis, mengidentifikasi celah penelitian .
esearch ga.
, serta mengembangkan kerangka analisis konseptual tanpa mengumpulkan data primer di Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan berasal dari berbagai dokumen ilmiah dan peraturan yang relevan, meliputi:
A Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks di database seperti Scopus.
Google Scholar.
DOAJ, dan Garuda.
A Buku akademik dan bab buku yang membahas teori strategi, teori agensi, manajemen perubahan, kewirausahaan sosial, serta tata kelola pengadaan publik.
A Peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya.
A Laporan kebijakan atau publikasi dari lembaga seperti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
Bappenas, serta organisasi pendukung wirausaha sosial .
isalnya: Ashoka.
Yayasans, atau B Corps Indonesi.
Pengumpulan data dilakukan melalui:
A Pencarian sistematis menggunakan kata kunci seperti Ausocial entrepreneurshipAy.
Aupublic procurement barriersAy.
Aubureaucratic obstaclesAy.
Auagency theory in public sectorAy.
Auorganizational adaptation strategyAy, dan Auchange management in NGOsAy.
A Penelusuran berantai .
dari daftar pustaka dokumen yang relevan untuk menemukan sumber tambahan.
A Seleksi kritis berdasarkan kredibilitas penerbit, reputasi jurnal, dan kedalaman analisis.
Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif-komparatif dan sintesis konseptual.
Langkahlangkahnya meliputi:
A Klasifikasi literatur berdasarkan tema teoretis .
trategi organisasi, teori agensi, manajemen A Identifikasi pola, kontradiksi, dan celah dalam temuan studi terdahulu.
A Integrasi perspektif teoretis untuk membangun kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana wirausaha sosial dapat merespons hambatan birokrasi melalui strategi adaptasi.
A Interpretasi kontekstual terhadap realitas pengadaan pemerintah di Indonesia, dengan mengacu pada kerangka regulasi nasional.
Proses analisis bersifat iteratif antara membaca, mencatat, membandingkan, dan merefleksikan sehingga menghasilkan pemahaman holistik yang mendukung pengembangan argumen ilmiah dalam jurnal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian literatur menunjukkan bahwa organisasi wirausaha sosial menghadapi sejumlah hambatan struktural dalam berpartisipasi pada proses tender pemerintah.
Hambatan tersebut tidak JOSEAMB Vol.
No.
Tahun 2026
JOSEAMB
ISSN: 2828-3031
bersifat teknis semata, tetapi mencakup ketidaksesuaian antara logika operasional wirausaha sosialAi yang fleksibel, berbasis misi, dan berorientasi pada dampak sosialAidengan logika birokrasi pemerintah yang kaku, prosedural, dan berbasis risiko (Dorado & Ventresca, 2013.
Mair & Marty.
Tiga bentuk hambatan utama yang sering muncul adalah:
A Persyaratan administratif yang tidak proporsional, seperti keharusan memiliki pengalaman kontrak pemerintah minimal 3 tahun, sertifikasi ISO, atau modal kerja minimum yang tinggi.
A Kurangnya pengakuan terhadap nilai sosial dalam kriteria evaluasi tender, yang cenderung menekankan aspek harga dan kapasitas teknis.
A Asimetri informasi dan akses, di mana wirausaha sosial sering kali tidak mendapat pendampingan atau sosialisasi memadai tentang mekanisme pengadaan.
Namun, literatur juga menemukan bahwa organisasi wirausaha sosial tidak pasif menghadapi hambatan ini.
Mereka mengembangkan berbagai strategi adaptasi yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi: strategis, relasional, dan organisasional.
Dari sudut pandang teori strategi, wirausaha sosial cenderung mengadopsi postur strategis tipe analyzer (Miles & Snow, 1.
yaitu menggabungkan stabilitas operasional dengan eksplorasi peluang baru.
Mereka mempertahankan model bisnis berbasis misi sosial .
efender terhadap identita.
, namun secara selektif menyesuaikan struktur administratif agar memenuhi standar tender pemerintah .
rospector terhadap peluang pendanaan publi.
Strategi adaptasi yang umum ditemukan meliputi:
A Kolaborasi strategis dengan konsultan pengadaan atau koperasi yang telah memiliki pengalaman tender.
A Rekayasa ulang proposal agar menonjolkan social return on investment (SROI) meskipun tidak menjadi kriteria resmi.
A Segmentasi pasar, yaitu fokus pada tender pemerintah daerah atau program CSR institusi pemerintah yang lebih fleksibel dibanding tender nasional.
Temuan ini memperkuat argumen Austin dkk.
bahwa wirausaha sosial beroperasi dalam Autegangan strategisAy antara misi dan pasar, dan keberhasilannya bergantung pada kemampuan mengelola dualitas tersebut melalui strategi hibrida.
Dalam kerangka teori agensi (Jensen & Meckling, 1.
, hubungan antara pemerintah .
dan wirausaha sosial .
kerap diwarnai oleh asimetri informasi dan ketidakpercayaan Birokrasi pemerintah, sebagai prinsipal, cenderung mengasumsikan bahwa penyedia non-komersial memiliki kapasitas manajerial rendahAisehingga menerapkan pengawasan ketat yang justru meningkatkan agency costs bagi agen kecil.
Namun, literatur menunjukkan bahwa wirausaha sosial merespons dengan mekanisme mitigasi keagenan, antara lain.
Membangun sinyal kredibilitas .
melalui sertifikasi pihak ketiga .
isalnya: B Corp, lembaga akreditasi sosia.
Transparansi operasional, seperti mempublikasikan laporan dampak sosial yang diverifikasi.
Penguatan akuntabilitas horizontal, yaitu melibatkan komunitas penerima manfaat sebagai bagian dari sistem pelaporan.
Langkahlangkah ini efektif mengurangi persepsi risiko dari pihak pemerintah dan memposisikan wirausaha sosial bukan sebagai Aupenyedia lemahAy, tetapi sebagai mitra strategis berbasis kepercayaan.
Dari perspektif manajemen perubahan, adaptasi terhadap birokrasi tender mendorong wirausaha sosial melakukan transformasi internal.
Mengacu pada model Lewin .
, proses ini melibatkan tiga tahap:
A Unfreezing: Kesadaran kolektif bahwa model lama tidak cukup untuk mengakses pendanaan publik.
A Changing: Penyesuaian struktur .
isalnya: membentuk unit khusus pengadaa.
, peningkatan kapasitas SDM .
elatihan LKPP), dan revisi SOP.
A Refreezing: Institusionalisasi praktik baru sebagai bagian dari tata kelola organisasi.
Beberapa studi .
Battilana et al.
, 2.
mencatat bahwa perubahan ini rentan menimbulkan tensi identitas antara Aumenjadi organisasi sosial murniAy dan Aumenjadi organisasi yang birokratisAy.
Namun, organisasi yang berhasil adalah yang mampu mengintegrasikan perubahan tanpa A ISSN: 2828-3031 mengikis misi inti, misalnya dengan membingkai administrasi tender sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
DISKUSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi yang dikembangkan oleh organisasi wirausaha sosial dalam menghadapi hambatan birokrasi pada proses tender pemerintah, dengan menggunakan kerangka teoretis dari teori strategi, teori agensi, dan manajemen perubahan.
Temuan studi pustaka menunjukkan bahwa wirausaha sosial tidak hanya menghadapi kendala prosedural, tetapi juga tantangan struktural akibat ketidaksesuaian antara logika misi sosial dan logika birokrasi formal.
Strategi adaptasi yang muncul bersifat multidimensi: secara strategis, mereka mengadopsi pendekatan hibrida ala analyzer.
secara relasional, mereka membangun kredibilitas untuk mengurangi agency costs.
dan secara internal, mereka menjalankan proses manajemen perubahan yang bertahap namun berhati-hati agar tidak mengikis identitas sosialnya.
Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya (Austin et al.
, 2006.
Battilana et al.
, 2.
bahwa keberlanjutan wirausaha sosial bergantung pada kemampuan mengelola ketegangan antara misi dan institusi, sekaligus memperluasnya ke konteks pengadaan publik yang jarang dikaji.
Implikasi manajerial dari penelitian ini signifikan.
Bagi wirausaha sosial, temuan ini menegaskan perlunya investasi dalam kapasitas administratif dan pembangunan kredibilitas institusional tanpa mengorbankan nilai sosial.
Bagi pemerintah, hasil penelitian mengusulkan perlunya desain kebijakan pengadaan yang lebih inklusifAimisalnya dengan kriteria evaluasi yang menghargai dampak sosial atau menyediakan kategori khusus bagi pelaku sosial.
Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan utama: karena menggunakan metode studi pustaka, temuan tidak mencerminkan realitas empiris spesifik di Indonesia secara langsung, sehingga validitas eksternal terbatas pada konteks yang dijelaskan oleh literatur yang dikaji.
Selain itu, kurangnya data primer menyulitkan verifikasi terhadap efektivitas strategi adaptasi yang diidentifikasi.
Ke depan, penelitian empiris kualitatif atau campuran diperlukan untuk menguji penerapan strategi adaptasi di tingkat organisasi wirausaha sosial di Indonesia, khususnya dalam interaksi dengan sistem pengadaan nasional.
Selain itu, studi komparatif antarnegara dapat mengungkap bagaimana desain kebijakan pengadaan memengaruhi partisipasi wirausaha sosial.
Peluang riset juga terbuka dalam mengeksplorasi peran teknologi digital .
eperti platform e-katalog loka.
sebagai enabler akses wirausaha sosial ke pasar pemerintahAisebuah arah yang belum banyak dijelajahi dalam literatur saat ini.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur manajemen organisasi dan kewirausahaan sosial, tetapi juga membuka jalan bagi reformasi tata kelola pengadaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi wirausaha sosial mengembangkan strategi adaptasi multidimensiAistrategis, relasional, dan organisasionalAidalam menghadapi hambatan birokrasi pada proses tender pemerintah.
Melalui integrasi teori strategi, teori agensi, dan manajemen perubahan, terungkap bahwa keberhasilan adaptasi tidak hanya bergantung pada penyesuaian administratif, tetapi juga pada kemampuan membangun kredibilitas sebagai agen yang dapat dipercaya, serta mengelola transformasi internal tanpa mengorbankan misi sosial.
Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi wirausaha sosial dalam pengadaan pemerintah memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, sekaligus menunjukkan potensi wirausaha sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan.
BATASAN
Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait sifatnya sebagai studi pustaka yang mengandalkan data sekunder, sehingga tidak mampu menangkap dinamika kontekstual dan pengalaman empiris langsung dari organisasi wirausaha sosial di Indonesia dalam menghadapi proses tender pemerintah.
Akibatnya, temuan bersifat konseptual dan analitis, tanpa verifikasi terhadap efektivitas aktual strategi adaptasi yang diidentifikasi dalam praktik lapanganAiyang JOSEAMB Vol.
No.
Tahun 2026
JOSEAMB
ISSN: 2828-3031
merupakan aspek inti dari masalah penelitian ini, yaitu bagaimana strategi tersebut benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam mengatasi hambatan birokrasi yang nyata.
REFERENSI