KESKOM.
: 392-398
JURNAL KESEHATAN KOMUNITAS
(J O U R N A L O F C O M M U N I T Y H E A L T H)
http://jurnal.
Problematika Terkait Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Wilayah Kerja Puskesmas Di Provinsi Sumatera Utara Problems Related to the Availability of Health Human Resources in the Working Area of Health Centers in North Sumatra Province Ade Fitri Arianti1*.
Nadya Ulfa Tanjung2.
Susilawati3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ABSTRACT
ABSTRAK
Health Human Resources is a subsystem in the National Health System that has a major role in the implementation of health achievement efforts.
The availability and quality of adequate Health Human Resources are very influential in health development and health system management, so quality and quantity of human resource performance are needed.
The purpose of this research is to find out the problems in the development of the availability of health human resources in the health sphere.
The method used in this study is qualitative descriptive, using secondary data as a factual report to interpret the state of the object being studied.
The results of the study show that the availability of human resources in the North Sumatra Health Center is not evenly distributed, this is seen from the distribution or recruitment of human resources that is still not optimal with the number of midwives ( 10,.
, nurses ( 3,.
, primary care doctors/doctors ( 1,.
and pharmacists ( .
being classified as excess but the availability standards in each health center with three categories have not been met properly.
It is necessary to have an analysis process that is more optimal in planning options according to the minimum standards of the Health Center so that the availability of Health Human Resources is responsible and balanced in the distribution rate.
The current level of health human resources with curative efforts is more dominant in number with resources with promotive and preventive efforts because the production of health workers with these efforts is still low.
Sumber Daya Manusia Kesehatan menjadi subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan upaya pencapaian kesehatan.
Ketersediaan serta kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memadai sangat berpengaruh dalam pengembangan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan, maka dibutuhkan kinerja SDM yang berkualitas dan kuantitas.
Tujuan dari penelitin ini guna perkembangan ketersediaan SDM Kesehatan yang ada di lingkup kesehatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data skunder sebagai laporan yang bersifat fakta sebagai bahan interpretasi keadaan objek yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di Puskesmas Sumut belum merata, hal ini dilihat dari distribusi atau rekrutmen sumber daya manusia yang masih belum optimal dengan diketahuinya jumlah bidan ( 10.
, perawat ( 3.
,dokter/dokter layanan primer ( 1.
dengan apoteker ( .
tergolong berlebih jumlahnya namun standar ketersediaan pada tiap puskesmas dengan tiga kategori belum terpenuhi dengan Sangat dibutuhkannya proses analisis sesuai opsi perencanaan yang lebih optimal sesuai standar minimal Puskesmas agar ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan tanggung jawab dan berimbang angka Tingkat Sumber Daya Manusia kesehatan saat ini dengan upaya kuratif lebih dominan jumlahnya dengan sumber daya dengan upaya promotif dan preventif dikarenakan produksi tenaga kesehatan dengan upaya tersebut masih rendah.
Keywords : Health Human Resources.
Planning.
Distribution Kata Kunci : Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Perencanaan.
Distribusi Correspondence : Ade Fitri Arianti Email : adefitriariantisrg01@gmaul.
A Received 05 Juli 2024 A Accepted 17 September 2024 A Published 30 September 2024 A p - ISSN : 2088-7612 A e - ISSN : 2548-8538 A DOI: https://doi.
org/10.
25311/keskom.
Vol10.
Iss2.
Copyright @2017.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.
0 International License .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/4.
which permits unrestricted non-commercial used, distribution and reproduction in any medium Ade Fitri Arianti, et al Problems Related to the Availability of Health Human Resources in the Working Area Problematika Terkait Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Wilayah Kerja PENDAHULUAN Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menyatakan bahwa subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sebagai pelaksana dalam upaya kesehatan perlu mencukupi jumlah, jenis, dan kualitas, serta distribusi secara adil dan merata sesuai kebutuhan dan pembangunan kesehatan .
Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, keberhasilan puskesmas dalam menjalankan programnya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang seimbang antara tenaga kuratif, tenaga promotif dan preventif .
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya manusia, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional .
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024, menyatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.
RPJP-N menyatakan pula bahwa pembangunan nasional di bidang kesehatan diarahkan untuk kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dapat terwujud .
Sumber daya manusia merupakan kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam diri, yang perlu digali, dibina, dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaikbaiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia yang terdiri dari kemampuan, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses pemanfaatan sumber Keskom.
Vol 10.
No 2, 2024 daya manusia secara efektif dan efisien melalui pengarahan dan pengendalian semua nilai yang menjadi keku atan manusia untuk mencapai tujuan .
Desentralisasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Desentralisasi kesehatan dapat diartikan sebagai pemindahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait bidang kesehatan .
Perencanaan SDM merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM dimasa yang akan datang.
Secara sederhana analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk mematuhi jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam suatu unit organisasi.
Tujuannya agar setiap pegawai pada semua unit organisasi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan wewenang tanggung jawabnya .
Penempatan kerja merupakan salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan dalam mencapai tujuan instansi atau lembaga.
Dengan ini kebanyakan organisasi melakukan pengadaan .
karyawan melalui system kedekatan .
dan juga melalui sistem sogokan .
Seperti pada Dinas Kesehatan Kab.
Deli Serdang, proses rekrutmen pegawai baru dibagi dalam beberapa tahap, antara lain penerbitan formulir rekrutmen pegawai baru, proses seleksi lamaran, ujian tertulis dan lisan serta pemberitahuan penerimaan pegawai baru.
Surat kabar dan papan buletin Dinas Kesehatan pengumuman mengenai perkembangan proses rekrutmen pegawai baru.
Para calon pegawai baru atau para honorer kemudian dilakukannya proses wawancara yang selanjutnya ditunjuk termasuk dalam kriteria BKD dilanjutkan dengan proses peninjauan dan seleksi lamaran.
Seleksi dilakukan sesuai dengan lamaran yang diajukan dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, proses seleksi non-publik tentu akan menciptakan ruang dan meningkatkan risiko kolusi,korupsi dan nepotisme di pihak penyelenggara, khususnya BKD .
Artinya pihak organisasi tidak memperhatikan betul latar Ade Fitri Arianti, et al Problems Related to the Availability of Health Human Resources in the Working Area Problematika Terkait Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Wilayah Kerja belakang dari tingkat pendidikan, pengalaman, kesehatan fisik dan mental, dan usia dari pegawai itu sendiri.
Jika organisasi menempatkan pegawai pada tempat yang bukan keahliannya maka kinerja karyawan tidak maksimal sehingga tujuan organisasi tidak efektif dan efisien .
Hingga saat ini.
Indonesia masih mengalami kekurangan dan maldistribusi tenaga kesehatan, terutama di Puskesmas dan RS Pemerintah.
Berdasarkan perhitungan kebutuhan menggunakan standar ketenagaan minimal, masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 416 di Puskesmas.
Namun di sisi lain, terdapat pula Puskesmas dengan kelebihan tenaga yang mengindikasikan bahwa terjadi distribusi yang tidak merata.
Hal ini disebabkan implementasi regulasi terkait pengelolaan tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan belum optimal .
Sehubungan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan, maka dibutuhkan kinerja SDM yang berkualitas dan kuantitas.
Capaian sasaran strategi oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terkait 65% faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar, 45% fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya, dan 25% fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi.
Upaya peningkatan kinerja tenaga kesehatan dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memastikan bahwa sumber daya manusia dalam organisasi dengan pengetahuan dan keahlian bidang masing-masing tercukupi dalam mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif .
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data secara sistematis dengan interpretasi yang tepat, serta situasi tertentu yang sedang berlangsung dan mempengaruhi, yang diproses dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya yang disajikan dengan berupa kata-kata atas hasil pengamatan.
Jadi, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data Keskom.
Vol 10.
No 2, 2024 dan kata-kata yang merupakan deskripsi tentang suatu hal.
Dengan menggunakan data skunder, atau data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.
Data skunder pada umumnya merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsipan .
ata dokumente.
yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan.
HASIL
Tabel 1.
Standar Ketenagaan Puskesmas (PMK No.
43 Tahun 2.
Jenis Puskesmas Jumlah Ketenagaan Minimum Puskesmas Kawasan Perkotaan (Non-Rawat Ina.
Puskesmas Kawasan Pedesaan (Non-Rawat Ina.
(Rawat Ina.
Puskesmas Kawasan Terpencil/ Sangat Terpencil (Non-Rawat Ina.
(Rawat Ina.
Tabel 1 diatas menunjukkan Permenkes No.
43 Tahun 2019, menjelaskan standar jumlah ketenagaan minimal Puskesmas sesuai dengan wilayah Puskesmas.
Pada Puskesmas kawasan Perkotaan (Non-Rawat Ina.
ditetapkan dengan kebutuhan minimal tenaga kesehatan sejumlah 23 orang untuk menunjang keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat perkotaan.
Pada Puskesmas kawasan Pedesaan dengan status NonRawat Inap ditetapkan kebutuhan tenaga kesehatan minimal sejumlah 20 orang dan dengan status Puskesmas Rawat Inap sejumlah 28 orang, hal ini guna menunjang keberlangsungan pelayanan kesehatan dan program yang ada berjalan dengan maksimal.
Serta pada Puskesmas kawasan Terpencil atau Sangat Terpencil ditetapkan kebutuhan minimal tenaga kesehatan dengan status Puskesmas Non-Rawat Inap sejumlah 20 orang dan Rawat Inap 28 orang untuk keberlangsungan pelayanan fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan terjangkau bagi masyarakat terpencil yang banyak dari mereka memiliki kendala pada jarak tempuh ke fasilitas yang ada di desa inti atau perkotaan, serta program-program yang ada berjalan dengan baik dan terarah.
Ade Fitri Arianti, et al Problems Related to the Availability of Health Human Resources in the Working Area Problematika Terkait Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Wilayah Kerja Tabel 2.
Distribusi Tenaga Kesehatan Puskesmas Sumatera Utara Rerata Jenis Tenaga Kesehatan (%) Dokter/dokter layanan primer Dokter Gigi Perawat Bidan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Tenaga sanitasi lingkungan Nutrision Tenaga apoteker/kefarmasian Ahli teknologi laboratorium Tenaga sistem informasi Tenaga administrasi Tenaga ketatausahaan Pekarya Hasil pada tabel 2 diketahui bahwa tenaga kesehatan yang paling dominan jumlahnya di Puskesmas yang ada di wilayah Sumatera utara adalah Bidan sebanyak .
, kemudian dilanjutkan dengan Perawat sebanyak .
Dokter/dokter layanan primer sebanyak .
Dilanjutkan dengan tenaga Apoteker/kefarmasian sebanyak .
Dokter gigi sebanyak .
Ketatausahaan sebanyak .
, tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebanyak .
Nutrision sebanya .
, tenaga Sanitasi Lingkungan sebanyak .
, tenaga Administrasi sebanyak .
dan Perkarya tidak ada di lingkup sumber daya manusia Puskesmas di Sumatera Utara.
Terlihat bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan upaya Promotif dan Preventif di wilayah Puskesmas Sumatera Utara masih belum mencukupi atau terpenuhi atau tenaga yang ada dominan dengan tenaga kesehatan dengan upaya kuratif jika dibandingkan dengan standar ketenagaan Puskesmas perkotaan sebanyak 23 orang.
Puskesmas pedesaan sebanyak 20-28 orang dan Puskesmas terpencil sebanyak 20-28 orang jika dijumlahkan dengan 570 Puskesmas yang tersebar di wilayah Sumatera Utara.
Terlebih saat ini terkait Peraturan Pemerintah Kesehatan lebih mengupayakan tindakan promotif dan preventif Maka pemenuhan atau kenaikan angka dari tenaga yang lebih spesifik dengan upaya kesehatan tersebut.
Tabel 3.
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Sumatera Utara Berdasarkan PMK No.
Tahun 2019 Jenis SDM Kesehatan SDM Non-RI Selisih Selisih Total Ket.
( )/(-)
( )/(-)
Tenaga Medis Dokter/dokter layanan Lebih Dokter gigi Kurang Perawat Lebih Bidan Lebih Tenaga Promosi Kesehatan 1 atau 2 Kurang dan Ilmu Perilaku Tenaga sanitasi lingkungan Kurang Nutrision Kurang Tenaga Lebih apoteker/kefarmasian Ahli teknologi laboratorium Kurang Tenaga Non-Kesehatan Tenaga sistem informasi Kurang Tenaga Administrasi Kurang Tenaga Ketatausahaan Kurang Pekarya 1 atau 2 Kurang Keskom.
Vol 10.
No 2, 2024 Ade Fitri Arianti, et al Problems Related to the Availability of Health Human Resources in the Working Area Problematika Terkait Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Wilayah Kerja Hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan jumlah 570 Puskesmas yang tercatat saat ini di wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki tenaga kesehatan yang berlebih jumlahnya diantaranya Bidan dengan jumlah yang ada dibandingkan dengan standar ketenagaan memiliki selisih dengan kategori Puskesmas Non- Rawat Inap ( 10.
dan Rawat inap ( 9.
Kemudian Perawat dengan jumlah yang ada dibandingkan dengan standar ketenagaan memiliki selisih dengan kategori Puskesma sNon- Rawat inap ( 3.
dan Rawat inap ( 2.
Dokter/dokter layanan primer dengan jumlah yang ada dibandingkan dengan jumlah sesuai standar ketenagaan memiliki selisih dengan kategori Puskesmas Non-Rawat Inap ( 1.
dan Rawat Inap ( .
, tenaga Apoteker/kefarmasian dengan jumlah yang ada jika dibandingkan dengan standar ketenagaan memiliki selisih dengan kategori Puskesmas Non-Rawat Inap ( .
dan Rawat Inap ( .
Namun selebihnya Sumber daya manusia kesehatan yang ada di Puskesmas Sumatera Utara masih tergolong belum tercukupi atau kekurangan diantara tenaga Sistem Informasi Kesehatan dengan perbandingan selisih jumlah yang ada dengan standar ketenagaan kategori Puskesmas Non-Rawat Inap (-.
dan Rawat Inaap (-1.
Ahli Teknologi Laboratorium Medik di Puskesmas Non-Rawat Inap (-.
dan Rawat Inap (-.
, tenaga Administrasi keuangan di Puskesmas Non-Rawat Inap (-.
dan Rawat Inap (-.
Nutrision di Puskesmas Non-Rawat Inap (-.
dan Rawat Inap (-.
, tenaga Sanitasi Lingkungan di Puskesmas Non-Rawat Inap (-.
dan Rawat Inap (-.
, tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku di Puskesmas Non-Rawat Inap (-.
dan Rawat Inap (-.
, tenaga Ketatausahaan di Puskesmas Non-Rawat Inap (-.
Namun permintaan tenaga Ketatausahaan hanya untuk Puskesmas perkotaan dengan kategori Non-Rawat Inap, dan untuk Pekarya, data menunjukkan bahwa Puskesmas di wilayah Sumatera Utara tidak memperoleh tenaga Pekarya.
PMK menyebutkan bahwa pekarya di tiap tiga jenis Puskesmas dengan kategori Non-Rawat Inap sekiranya memiliki 2 perkarya untuk Puskesmas perkotaan dan Puskesmas pedesaan dengan terpencil memiliki 1 pekarya, serta untuk Puskesmas Rawat Inap di tiga jenis puskesmas memiliki 1 pekarya.
Keskom.
Vol 10.
No 2, 2024
PEMBAHASAN
Ketersediaan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Ketersediaan serta kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas yang memadai sangat berpengaruh dalam pengembangan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan di Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data persebaran distribusi tenaga kesehatan di puskesmas, diketahi bahwa persebaran sumber daya manusia kesehatan yang ada belum merata.
Hal ini dilihat dari masih banyaknya penempatan kerja yang tidak sesuai tergolong berlebih Seperti halnya Dokter/dokter layanan primer tercatat sekitar 22.
345 dokter, 148.
bidan dan 122.
584 perawat yang ada pada Puskesmas di Indonesia.
Namun, jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan SDM kesehatan yang ada di Puskesmas dikarenakan proses rekrutmen belum merata di tiap pembagian penempatan wilayah Puskesmas sesuai standar ketenagaan minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara lebih maksimal.
Hal tersebut ditunjukan dengan masih adanya 65% dokter, 11.
04% Perawat dan 12.
22% Bidan yang tidak memiliki SK Penetapan .
Demikian dengan wilayah persebaran SDM kesehatan Puskesmas di Sumatera Utara dengan jenis tenaga kesehatan tersebut memiliki angka dengan jumlah berlebih.
Selain itu diketahui juga bahwa tenaga kesehatan dengan upaya promotif dan preventif masih tergolong minim atau masih membutuhkan peningkatan distribusi.
Seperti Nutrision tercatat 825, tenaga Sanitasi Lingkungan 373 dan tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebanyak 6.
749 yang bertugas pada Puskesmas di Indonesia .
Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang masih memiliki selisih kurang pada SDM kesehatan yang ada dengan upaya tersebut dibanding dengan permintaan sesuai standar kebutuhan.
Dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru UU No.
17 Tahun 2023 yang mengatur perubahan mengubah fokus dari pengobatan kekurangan tenaga kesehatan yang ada.
Untuk itu sangat dibutuhkannya penekanan peningkatan tenaga kesehatan dengan upaya promotif dan preventif, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga Ade Fitri Arianti, et al Problems Related to the Availability of Health Human Resources in the Working Area Problematika Terkait Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Wilayah Kerja Secara kesehatan tidak sesuai dengan jenis, kualifikasi dan distribusi yang belum merata dikarenakan tidak maksimalnya perencanaan terkait kebutuhan SDM yang ada.
Hal ini pula yang menjadikan SDM yang berlebih akan ditempatkan pada posisi yang kurang tepat, akan adanya beban kerja yang ditanggung oleh SDM karena keterbatasan distribusi SDM Kesehatan.
Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan tenaga kesehatan yang ada .
Dengan meningkatkan proses rekrutmen yang lebih tertata sesuai standar dengan adanya lintas koordinasi yang dapat dilakukan tidak hanya bersifat topdown tapi juga button-up menghindari terjadinya penyimpangan atau kekurangan .
Perlu adanya evaluasi lebih lanjut terkait tenaga kesehatan di tiap proporsi SDM Kesehatan di tiap Puskesmas, penekanan revitalisasi SDM dalam sektor kesehatan untuk menunjang kebutuhan yang mendesak di tengah dinamika perubahan serta tuntutan terhadap sistem kesehatan yang berkualitas,serta peningkatan pendayagunaan penerimaan tenaga kesehatan di wilayah tertentu yang belum terpenuhi jumlahnya sesuai standar.
Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Permasalahan pada perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan akan menghambat Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global, dan menetapkan komitmen dengan unsur terkait lainnya.
Di era desentralisasi bidang kesehatan, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk merekrut SDM masing-masing.
Konsekuensinya, kemampuan dalam melakukan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan, baik di pemerintah kabupaten/kota .
Pemerintah Daerah wilayah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk memperkuat sistem kesehatan, diperlukan transformasi dalam pengelolaan SDM kesehatan guna tercapainya akselerasi/percepatan pemenuhan, pemerataan SDM kesehatan secara menyeluruh.
Peningkatan produksi tenaga kesehatan pun menjadi hal penting agar terjadi keseimbangan produksi dengan potensi daya serap tenaga kesehatan pada sistem kesehatan yang komprehensif .
Keskom.
Vol 10.
No 2, 2024 Investasi pada SDM merupakan modal utama pembangunan secara keseluruhan.
Investasi menjadi salah satu upaya produksi SDM berkualitas dan berdaya saing, memberikan efek dalam mengubah kondisi dan diharapkan dapat membawa perbaikan sistem kesehatan secara Modal pembangunan dimulai dari SDM yang berkualitas, termasuk tentunya SDM Kesehatan.
Berdasaran data kelulusan, masih terdapat provinsi yang belum memiliki institusi pendidikan bidang kesehatan sebagai unsur utama dalam supplay tenaga kesehatan.
Permasalahan dalam sistem pendidikan adalah tidak adanya penyedia pendidikan pada wilayah tersebut.
Dibutuhkannya fakultas-fakultas kesehatan yang ada di suatu daerah untuk bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas di suatu wilayah menjadi satu kesatuan ekosistem pelayanan Mahasiswa yang direkrut berasal dari wilayah tersebut diberikan beasiswa oleh pemda Setelah lulus, mahasiswa tersebut akan kembali ke daerahnya dan telah diikat oleh pemda melalui beasiswa ikatan dinas.
Dengan upaya tersebut penyediaan akses pelayanan kesehatan dengan jaminan ketersediaan SDM dapat terpenuhi apabila adanya kebijakan yang Diketahui kesehatan dari Poltekes Kemenkes RI sebanyak 000 orang.
Dalam indikator Renstra yang diusulkan adalah jumlah mahasiswa aktif yang di didik sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 922 orang.
Namun, jumlah tenaga kesehatan lulusan tersebut yang di dayagunakan pada Fasyankes hanya sebanyak 4.
500 orang .
Supplay yang terus meningkat setiap tahun terhadap tenaga kesehatan, menjadikan pendayagunaan tidak berjalan dengan semestinya.
Banyak lulusan tenaga kesehatan yang masih belum terserap dengan baik di sektor kerja sesuai Peningkatan kebutuhan SDM dan kompleksitas pelayanan kesehatan tidak disertai dengan kenaikan tenaga kesehatan teregistrasi atau peningkatan jumlah SDM kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan .
SIMPULAN
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka secara garis besar masalah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dihadapi saat ini, yaitu keterbatasan SDM Kesehatan yang ada kurang merata, seperti distribusi rekrutmen tenaga kesehatan dengan Ade Fitri Arianti, et al Problems Related to the Availability of Health Human Resources in the Working Area Problematika Terkait Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Wilayah Kerja kategori preventif dan promotif (PKIP.
Tenaga sanitasi lingkungan.
Nutrisio.
masih belum dikatan cukup atau membutuhkan supplay lebih dan SDM kesehatan kategori kuratif tergolong berlebih jumlahnya namun belum mampu menutupi kekurangan dikarenakan tidak seluruh dari SDM yang ada memiliki sertifikasi dan SK penetapan mengakibatkan adanya beban kerja terhadap SDM yang ada tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
Hal ini karena belum terintegrasinya sistem
perencanaan dan prosedur distribusi tenaga
Proyeksi peningkatan kebutuhan SDM
Kesehatan terus meningkat seiring dengan lahirnya program-program penguatan upaya Perencanaan SDM Kesehatan idealnya mampu menginventarisasi data dari berbagai instansi, kemudian menganalisisnya sesuai opsi
perencanaan agar dihasilkan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang dapat Analisis tersebut berupa kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, proyeksi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu, serta distribusi SDM Kesehatan berbasiskan KONFLIK KEPENTINGAN Tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini DAFTAR PUSTAKA