JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah.
Universitas Muhammadiyah Mataram.
Indonesia Inka.
nusamuda@ummat.
, hadi.
ayatullah@yahoo.
, lalusopantirtakusuma@gmail.
danurwendapratama0@gmail.
, ajaisaputra1411@gmail.
, firranurfajriah20@gmail.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan penghidupan eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan pendekatan Sustainable Livelihood.
Fokus kajian diarahkan pada lima indikator utama, yaitu modal manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam.
Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya kapasitas eks PMI dalam membangun kehidupan berkelanjutan setelah kembali ke daerah asal, terutama karena keterbatasan keterampilan, akses informasi, serta dukungan struktural yang belum optimal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan kunci yang terdiri dari eks PMI, pemerintah derah, dan instansi terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar eks PMI memiliki tingkat pendidikan rendah dan minim keterampilan sebelum bekerja di luar negeri.
Meskipun beberapa mengalami peningkatan keterampilan selama di luar negeri, alih keterampilan tidak terjadi secara sistemik pasca kepulangan.
Akses terhadap pelatihan wirausaha dan bantuan modal juga masih terbatas.
Kesimpulannya, keberlanjutan penghidupan eks PMI sangat dipengaruhi oleh lemahnya penguatan modal manusia dan kurangnya intervensi kebijakan yang Diperlukan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, desa, serta lembaga terkait untuk memperkuat kapasitas eks PMI secara menyeluruh.
Kata Kunci: Eks Pekerja Migran Indonesia.
Kemiskinan.
Pemberdayaan.
Sustainable Livelihood Abstract This study aims to analyze the sustainability of the livelihoods of former Indonesian Migrant Workers (PMI) in Central Lombok Regency using the Sustainable Livelihood approach.
The study focuses on five leading indicators, namely human, social, physical, financial, and natural capital.
The main problem raised is the low capacity of former PMIs to build a sustainable life after returning to their home areas, mainly due to limited skills, access to information, and suboptimal structural support.
This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation of key informants from former PMI, local governments, and related agencies.
The study results show that most former PMI have low levels of education and minimal skills before working abroad.
Although some experienced increased skills abroad, skill transfer did not occur systematically after returning home.
Access to entrepreneurship training and capital assistance is also still limited.
conclusion, the sustainability of the livelihoods of former PMI is greatly influenced by the weak strengthening of human capital and the lack of responsive policy interventions.
An integrated strategy involving local governments, villages, and related institutions is needed to strengthen the capacity of the former PMI as a Keyword: Former Indonesian Migrant Workers.
Poverty.
Empowerment.
Sustainable Livelihood Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah
PENDAHULUAN
Fenomena pekerja migran Indonesia (PMI) dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi salah satu dinamika penting dalam sektor sosial dan ekonomi nasional.
Menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2.
, saat ini terdapat sekitar 4,5 juta PMI yang tersebar di berbagai negara tujuan, dengan dominasi sektor informal seperti domestik, konstruksi, dan pertanian.
Motivasi utama dari migrasi ini umumnya adalah keterbatasan lapangan kerja di daerah asal dan keinginan memperbaiki kesejahteraan keluarga (Tsania & Sundaya, 2.
PMI telah menjadi penyumbang remitansi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, namun disisi lain juga menciptakan berbagai persoalan sosial baru, terutama pada saat mereka kembali ke tanah air.
Namun demikian, eks-PMI yang telah kembali ke daerah asal termasuk di Kabupaten Lombok Tengah, menghadapi tantangan serius.
Mereka sering kali mengalami kesulitan dalam reintegrasi sosial dan ekonomi, keterbatasan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta kesulitan dalam mengakses modal usaha (Fadillah et al.
, 2.
Di samping itu, stigma sosial terhadap mantan pekerja migran, terutama mereka yang dianggap "gagal" dalam membawa perubahan signifikan bagi keluarga, memperburuk situasi eks-PMI dalam membangun kembali kehidupannya.
Masalah ini menunjukkan bahwa pengalaman migrasi internasional tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan berkelanjutan.
Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu wilayah yang sangat relevan untuk dikaji dalam konteks ini.
Menurut data dari (Dewi, 2.
Lombok Tengah menempati urutan ketiga tertinggi dalam jumlah PMI di Indonesia, dengan lebih dari 30.
000 warga yang pernah bekerja di luar negeri.
Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 920 eks-PMI yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan (BPS, 2.
Tingkat kemiskinan di daerah ini mencapai 14,5%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 9,5%.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bukanlah solusi permanen terhadap masalah kemiskinan struktural di daerah tersebut.
Fenomena ini juga mengungkapkan bahwa remitansi yang dihasilkan selama masa kerja di luar negeri lebih banyak dimanfaatkan untuk konsumsi sesaat ketimbang investasi produktif.
Banyak eks-PMI kembali ke daerah asal dengan beban hutang yang cukup besar, minim keterampilan baru, dan tidak memiliki perencanaan ekonomi yang matang (Maksum, 2.
Akibatnya, alih-alih memperbaiki status sosial-ekonomi, sebagian eks-PMI justru kembali ke situasi kemiskinan yang sama atau bahkan lebih buruk.
Hal ini mempertegas perlunya pendekatan baru dalam menangani permasalahan eks-PMI pasca kepulangan.
Dalam kajian-kajian internasional tentang poverty alleviation, pendekatan berbasis sustainable livelihood banyak disebut sebagai alternatif strategis untuk membangun ketahanan ekonomi lokal.
(Shi et al.
, 2.
dalam Sustainable Production and Consumption mengungkapkan bahwa pengelolaan lima aset utama modal manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial secara simultan dapat meningkatkan resiliensi ekonomi masyarakat miskin.
Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan kekuatan lokal yang mereka miliki untuk membangun penghidupan yang tahan guncangan.
Lebih lanjut, (Zhou et al.
, 2.
menekankan bahwa penguatan sumber daya lokal dan penerapan teknologi tepat guna merupakan faktor kunci dalam meningkatkan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan berbasis komunitas.
Penerapan inovasi lokal dalam pengolahan sumber daya alam, pertanian, dan sektor informal mampu menciptakan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan komunitas miskin.
Di samping itu, program berbasis partisipasi aktif masyarakat, seperti Bolsa Famylia di Brasil (Fassarella et al.
, 2.
dan Program Keluarga Harapan di Indonesia (Fitrinitia & Matsuyuki, 2.
, membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengentasan kemiskinan.
Meskipun banyak penelitian berbasis sustainable livelihood dilakukan, terdapat gap yang cukup signifikan dalam konteks reintegrasi eks-PMI di daerah-daerah migran padat seperti Lombok Tengah.
Sebagian besar studi masih bersifat umum pada komunitas miskin tanpa mempertimbangkan karakteristik unik eks-PMI, seperti pengalaman kerja lintas negara, trauma Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah migrasi, serta perubahan aspirasi ekonomi.
Gap ini menjadi krusial untuk ditutup melalui penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan pendekatan sustainable livelihood dengan konteks sosial-ekonomi eks-PMI di daerah asal mereka.
Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menawarkan novelty dengan mengembangkan model poverty alleviation berbasis sustainable livelihood yang dirancang khusus untuk eksPekerja Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah.
Model ini tidak hanya mempertimbangkan lima modal utama dalam kerangka sustainable livelihood, tetapi juga memasukkan faktor pengalaman migrasi internasional sebagai aset potensial dalam memperkuat penghidupan berkelanjutan.
Inovasi ini diharapkan menjadi solusi yang lebih kontekstual dibandingkan pendekatan pengentasan kemiskinan konvensional.
Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana model poverty alleviation melalui penciptaan lapangan kerja berbasis sustainable livelihood bagi eks-Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah? Pertanyaan ini menjadi titik sentral yang akan dijawab melalui eksplorasi mendalam atas pengalaman eks-PMI, potensi sumber daya lokal, serta strategi pemberdayaan berbasis aset yang ada di masyarakat.
Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model poverty alleviation berbasis sustainable livelihood yang relevan, aplikatif, dan berkelanjutan.
Model ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program-program pemberdayaan eks-PMI di Lombok Tengah dan daerah lain dengan karakteristik serupa, serta berkontribusi dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis pemberdayaan aset lokal dan partisipasi masyarakat.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses pengembangan model pengentasan kemiskinan berbasis sustainable livelihood .
odal manusia, sosial, fisik, finansial dan ala.
bagi eks-Pekerja Migran Indonesia .
ks-PMI) di Kabupaten Lombok Tengah (MOHAJAN, 2018.
Pratama et al.
, 2.
Desain penelitian ini dirancang secara eksploratif untuk menggali pengalaman hidup, tantangan ekonomi, dan potensi aset lokal yang dimiliki oleh eks-PMI sebagai dasar dalam merumuskan model pemberdayaan yang kontekstual dan berkelanjutan.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam .
n-depth intervie.
dengan para eks-PMI (Salahudin et , 2.
, tokoh masyarakat, aparat desa, serta perwakilan dari instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam program pemberdayaan.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan statistik resmi .
eperti BPS dan BP2MI), dokumen kebijakan daerah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema pengentasan kemiskinan dan migrasi tenaga kerja.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi (Pratama et al.
, 2.
Observasi dilakukan untuk melihat langsung aktivitas ekonomi dan kondisi sosial eks-PMI di desa asal mereka.
Wawancara dilakukan secara fleksibel namun tetap berpedoman pada pedoman wawancara yang dikembangkan sebelumnya.
Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelusuri data-data pelengkap seperti peta desa, catatan program pemberdayaan, dan arsip kegiatan eks-PMI.
Untuk meningkatkan kredibilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna mengonfirmasi informasi dari berbagai perspektif dan metode.
Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk pedoman wawancara dan lembar observasi berdasarkan konsep lima aset sustainable livelihood .
odal manusia, sosial, fisik, alam, dan finansia.
Instrumen ini diuji secara terbatas melalui wawancara awal .
ilot intervie.
untuk memastikan relevansi dan keterpahaman pertanyaan terhadap konteks lokal.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Data yang diperoleh dari lapangan dikoding Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah menggunakan pendekatan terbuka untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema utama yang berkaitan dengan ketahanan penghidupan, tantangan reintegrasi, dan strategi adaptasi ekonomi eks-PMI.
Proses analisis ini dilakukan secara berulang dan reflektif agar temuan yang dihasilkan valid dan menggambarkan realitas sosial secara utuh.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Modal Manusia: Keterampilan.
Pengetahuan, dan Pendidikan Eks pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan variasi dalam penguasaan modal manusia.
Sebagian besar informan berangkat ke luar negeri dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, mayoritas hanya menyelesaikan pendidikan dasar.
Hal ini berdampak pada keterbatasan keterampilan yang dimiliki sebelum berangkat maupun sepulangnya dari luar negeri.
Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Eks Pekerja Migran Indonesia Tingkat Pendidikan Persentase (%) SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/SMK Diploma/Sarjana Sumber: Diolah peneliti, 2025 Pengalaman kerja di luar negeri memang membawa dampak positif bagi sebagian eks PMI di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya dalam aspek peningkatan keterampilan praktis dan soft skills.
Beberapa dari mereka mengalami peningkatan kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa negara tujuan migrasi.
Di samping itu, pola kerja di luar negeri yang lebih terstruktur dan disiplin memberikan pelajaran penting dalam manajemen waktu, etos kerja, serta tanggung jawab profesional.
Keterampilan teknis tertentu seperti memasak, pertukangan, dan pengasuhan juga menjadi bekal yang didapat selama bekerja di luar negeri, yang secara potensial dapat dimanfaatkan untuk menciptakan usaha atau peluang kerja setelah kembali ke tanah air.
Namun demikian, keterampilan yang diperoleh dari pengalaman migrasi ini tidak serta merta dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi lokal secara optimal.
Tidak adanya lembaga atau sistem yang secara struktural memfasilitasi proses alih keterampilan menyebabkan banyak eks PMI kesulitan dalam mengaplikasikan kemampuan mereka di kampung halaman.
Ketika kembali, mereka tidak menemukan ekosistem yang mendukung transformasi pengalaman kerja menjadi modal usaha atau keahlian kerja formal di dalam negeri.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki oleh eks PMI dan infrastruktur pendukung yang semestinya hadir di tingkat lokal.
Mereka menyatakan minat untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan setelah kembali dari luar negeri.
Semangat untuk memulai usaha sendiri dengan mengandalkan keterampilan yang mereka kuasai, seperti membuka usaha kuliner, jasa perawatan anak, atau bengkel pertukangan.
Namun, motivasi ini kerap terbentur oleh keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan yang relevan.
Minimnya informasi mengenai program pelatihan atau lembaga pendukung kewirausahaan menjadi hambatan serius bagi mereka untuk mengambil langkah konkret dalam mengembangkan usaha mandiri.
Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya program pelatihan berkelanjutan yang secara sistematis difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Dalam banyak kasus, program pelatihan hanya dilakukan secara seremonial atau dalam skala terbatas, tanpa keberlanjutan atau evaluasi dampak yang jelas.
Ketiadaan intervensi yang terstruktur ini membuat eks PMI harus kembali berjuang sendiri dalam proses reintegrasi ekonomi, dengan sumber daya yang terbatas dan tanpa dukungan institusional yang memadai.
Padahal, keberadaan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memperkuat daya saing mereka di pasar kerja lokal maupun dalam Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah Fenomena ini mengindikasikan bahwa modal manusia yang terbentuk melalui pengalaman migrasi tidak mengalami pengembangan yang maksimal.
Padahal secara teoritis, eks PMI merupakan kelompok yang memiliki potensi besar dalam pembangunan lokal, terutama dalam konteks ekonomi kerakyatan.
Jika dikelola dengan baik, keterampilan dan pengalaman mereka bisa menjadi modal penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas desa, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal.
Namun tanpa intervensi yang tepat, potensi ini justru terabaikan dan tidak berkembang secara optimal.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan penghidupan eks PMI masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas individu.
Peningkatan keterampilan selama di luar negeri hanya menjadi modal pasif apabila tidak ditindaklanjuti dengan program yang mendukung transformasi modal tersebut menjadi penghidupan yang produktif dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sistem pendukung yang memungkinkan eks PMI untuk berkembang, baik melalui pelatihan, pendampingan usaha, maupun fasilitasi akses ke sumber daya ekonomi.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi dalam menangani proses reintegrasi eks PMI (Widodo & Belgradoputra, 2.
Kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan untuk menciptakan mekanisme yang menghubungkan pengalaman migrasi dengan pembangunan lokal.
Hal ini bisa dimulai dengan pemetaan keterampilan eks PMI, pengembangan pelatihan berbasis potensi lokal, hingga penciptaan inkubator usaha kecil.
Tanpa langkah-langkah ini, eks PMI akan terus berada dalam posisi rentan dan tidak mampu memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Modal Sosial: Jaringan.
Dukungan, dan Kepercayaan Sosial Modal sosial merupakan aset penting dalam proses reintegrasi sosial dan ekonomi eks PMI setelah mereka kembali ke daerah asal.
Di Kabupaten Lombok Tengah, kekuatan modal sosial eks PMI tampak mencolok, khususnya yang bersumber dari hubungan kekerabatan dan komunitas lokal.
Mayoritas eks PMI cenderung kembali ke desa tempat asal mereka, dimana jaringan sosial telah terbangun secara alami sebelum keberangkatan ke luar negeri.
Dukungan emosional dan praktis dari keluarga, tetangga, serta tokoh masyarakat menjadi pondasi utama dalam mengembalikan rasa percaya diri dan identitas sosial para eks PMI pasca-kepulangan.
Namun, kekuatan modal sosial tersebut masih bersifat informal dan belum berkembang ke arah institusionalisasi.
Minimnya organisasi atau asosiasi resmi yang menaungi eks PMI menyebabkan potensi kolektif yang dimiliki oleh kelompok ini belum dioptimalkan.
Misalnya, koperasi atau usaha mikro bersama yang berbasis komunitas eks PMI masih jarang ditemukan di tingkat desa.
Padahal, keberadaan wadah seperti itu dapat menjadi sarana untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam akses terhadap pelatihan, permodalan, maupun pemasaran produk usaha.
(Yulianti et al.
, 2.
menunjukkan bahwa hanya sekitar 14% eks PMI di NTB yang tergabung dalam kelompok usaha atau koperasi produktif pasca-kepulangan.
Ketergantungan pada jaringan sosial informal juga menyebabkan eks PMI mengalami keterbatasan informasi mengenai peluang usaha dan pengembangan kapasitas.
Informasi mengenai program pelatihan dari lembaga formal, akses bantuan dari pemerintah, maupun peluang kemitraan ekonomi sering kali tidak tersampaikan secara merata.
Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi digital dan administrasi pada sebagian besar eks PMI, terutama mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah.
(KHOIRUDIN, 2.
lebih dari 60% pekerja migran asal Lombok Tengah hanya menempuh pendidikan maksimal hingga jenjang sekolah dasar, sehingga akses mereka terhadap informasi berbasis teknologi masih sangat terbatas.
Kepercayaan terhadap institusi formal juga menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi modal sosial eks PMI.
Meskipun pemerintah daerah dan desa memiliki program pemberdayaan, partisipasi eks PMI dalam kegiatan tersebut masih tergolong rendah.
Hal ini tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dimana banyak eks PMI merasa bahwa program pemerintah tidak menyentuh kebutuhan riil mereka.
Penelitian oleh (Yulianti et al.
, 2.
mencatat bahwa hanya 21% eks PMI di NTB yang mengikuti pelatihan pasca-kepulangan, dan Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah sebagian besar menganggap pelatihan tersebut tidak relevan dengan keterampilan yang mereka Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun eks PMI tidak mengalami keterasingan sosial, kontribusi modal sosial dalam mendukung penghidupan berkelanjutan belum termobilisasi secara Dukungan yang mereka terima lebih bersifat reaktif daripada proaktif, misalnya berupa bantuan saat menghadapi krisis keuangan atau konflik keluarga, tetapi tidak diarahkan pada pengembangan usaha atau peningkatan kapasitas diri.
Padahal, dengan struktur sosial yang sudah mengakar kuat, seharusnya eks PMI dapat menjadi agen perubahan di desa, baik melalui transfer pengalaman maupun keterampilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri.
Sayangnya, belum adanya program pelatihan berkelanjutan yang terstruktur dan sesuai kebutuhan eks PMI menjadi kendala besar dalam pengembangan modal manusia mereka.
Tanpa intervensi yang tepat dari pemerintah daerah, potensi keterampilan yang diperoleh selama migrasi tidak bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mendorong wirausaha atau kerja produktif di sektor lokal.
Sementara itu, studi dari (KHAWARIZMI, 2.
menyebutkan bahwa hanya sekitar 9% eks PMI yang mendapat akses pelatihan keterampilan baru setelah kembali ke daerah asal, dengan konsentrasi pelatihan masih bersifat umum dan tidak berbasis kebutuhan pasar lokal.
Untuk itu, perlu adanya integrasi antara kekuatan modal sosial yang telah ada dengan dukungan kelembagaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan eks PMI secara holistik.
Pemerintah desa, dinas tenaga kerja, dan organisasi masyarakat sipil perlu membangun skema intervensi yang memperkuat jaringan formal sambil tetap mengakui pentingnya peran keluarga dan komunitas.
Jika dikelola dengan baik, sinergi antara modal sosial dan kelembagaan ini dapat menjadi kunci bagi keberlanjutan penghidupan eks PMI, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus pembangunan (Limanseto, 2.
Modal Fisik: Aset.
Infrastruktur, dan Kepemilikan Aset Produktif Modal fisik merupakan dimensi yang sangat beragam di antara para eks PMI.
Sebagian kecil berhasil membangun atau merenovasi rumah setelah bekerja di luar negeri, yang menunjukkan pemanfaatan remitansi untuk kebutuhan tempat tinggal.
Namun, sangat sedikit yang menggunakan dana hasil kerja untuk membeli aset produktif seperti tanah, kendaraan usaha, atau alat produksi.
Tabel 2.
Pemanfaatan Hasil Kerja Luar Negeri Jenis Pemanfaatan Remitansi Persentase (%) Renovasi/Bangun Rumah Tabungan Modal Usaha Beli Tanah Konsumtif .
arang elektronik dl.
Sumber: Diolah peneliti, 2025 Sebagian besar remitansi digunakan untuk kebutuhan konsumtif, dan hanya sebagian kecil yang diarahkan ke sektor produktif.
Hal ini menunjukkan bahwa eks PMI belum memiliki perencanaan keuangan yang matang untuk mengelola aset fisik secara berkelanjutan.
Ketiadaan dukungan berupa pendampingan perencanaan usaha dan literasi keuangan memperburuk kondisi ini.
Modal Finansial: Pendapatan.
Tabungan, dan Akses Kredit Modal finansial yang dimiliki oleh eks PMI di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan sifat yang fluktuatif.
Selama masa bekerja di luar negeri, sebagian besar dari mereka menikmati kestabilan pendapatan yang memungkinkan pengiriman remitansi secara rutin kepada keluarga di kampung halaman.
Remitansi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seharihari, tetapi juga berperan dalam membiayai pendidikan anak dan membangun rumah tinggal.
Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah Berdasarkan data dari (Hanri & Sholihah, 2.
total remitansi dari pekerja migran Indonesia mencapai USD 9,7 miliar, yang menunjukkan peran penting sektor ini dalam menopang ekonomi rumah tangga di daerah asal PMI.
Namun demikian, ketika masa kontrak kerja berakhir dan para PMI kembali ke tanah air, kestabilan finansial yang mereka miliki cenderung menurun secara drastis.
Ketiadaan sumber penghasilan tetap menjadi tantangan utama yang dihadapi.
Banyak eks PMI yang tidak memiliki rencana finansial jangka panjang atau strategi investasi selama masa kerja mereka di luar negeri.
Penelitian (ILO, 2.
menunjukkan bahwa lebih dari 60% PMI yang kembali ke Indonesia tidak memiliki simpanan jangka panjang yang memadai, dan sebagian besar menghabiskan tabungan mereka dalam waktu kurang dari enam bulan setelah kepulangan.
Sebagian kecil eks PMI memang mencoba mengembangkan usaha mikro atau kecil, namun hasil yang diperoleh umumnya hanya cukup untuk kebutuhan harian dan jarang mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga secara signifikan.
Keterbatasan pengetahuan tentang manajemen usaha dan akses terhadap pelatihan kewirausahaan menjadi hambatan tersendiri.
Hanya sekitar 12% eks PMI yang berhasil membuka usaha setelah kepulangan mereka, dan dari jumlah tersebut, hanya 5% yang menyatakan usahanya berkembang secara signifikan dalam kurun waktu dua tahun.
Tantangan lain yang signifikan dalam pengelolaan keuangan pasca-migrasi adalah minimnya akses terhadap sumber pembiayaan.
Mayoritas eks PMI tidak memiliki aset produktif atau surat kepemilikan tanah yang dapat dijadikan jaminan untuk mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal.
Kondisi ini membuat mereka sangat bergantung pada pinjaman informal yang umumnya memiliki bunga tinggi dan risiko pemiskinan lebih lanjut.
Menurut laporan (SKNI, 2.
akses eksklusif terhadap layanan keuangan formal di Indonesia masih rendah, terutama di wilayah pedesaan, di mana hanya sekitar 30% penduduk yang memiliki rekening di lembaga keuangan resmi.
Lebih lanjut, beban keuangan eks PMI seringkali diperparah oleh utang yang masih belum lunas saat mereka kembali dari luar negeri.
Utang ini umumnya berkaitan dengan biaya keberangkatan yang cukup tinggi, yang dalam beberapa kasus mencapai Rp.
25 juta hingga Rp.
40 juta per orang.
Biaya ini, apabila tidak ditanggung oleh perekrut atau perusahaan pengguna, menjadi beban pribadi PMI dan keluarganya.
Sebuah studi oleh (Gaol et al.
, 2.
mencatat bahwa lebih dari 40% PMI yang kembali ke Indonesia masih memiliki tanggungan utang yang belum dilunasi dalam waktu satu tahun setelah kepulangan.
Dalam wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sejumlah informan eks PMI, terungkap bahwa banyak dari mereka tidak mengetahui adanya skema pembiayaan usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebenarnya dapat diakses tanpa agunan, terutama bagi pelaku usaha mikro.
Ketidaktahuan ini mencerminkan adanya kesenjangan informasi yang serius antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan para eks PMI itu sendiri.
Padahal, program KUR yang disediakan pemerintah telah dialokasikan sebesar Rp.
255,8 triliun pada tahun 2023 (Suhayati, 2.
namun tingkat pemanfaatannya oleh eks PMI sangat rendah karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang efektif.
Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya intervensi struktural dalam penguatan kapasitas finansial eks PMI.
Pemerintah daerah, bekerja sama dengan instansi terkait, perlu membangun sistem pendampingan berkelanjutan yang mencakup literasi keuangan, akses terhadap pelatihan usaha, serta fasilitasi pengajuan pembiayaan usaha yang ramah bagi mantan migran.
Tanpa dukungan institusional yang kuat, eks PMI akan terus terjebak dalam siklus migrasi dan kerentanan ekonomi.
Perbaikan tata kelola program reintegrasi ekonomi bagi pekerja migran yang telah kembali menjadi prasyarat penting untuk menjadikan migrasi sebagai strategi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Modal Alam: Lahan.
Air, dan Sumber Daya Lingkungan Modal alam merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi lokal, khususnya di wilayah pedesaan yang menjadi asal sebagian besar PMI.
Di Kabupaten Lombok Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah Tengah, banyak eks PMI yang kembali dari luar negeri berasal dari latar belakang keluarga Modal alam, dalam hal ini lahan pertanian, sebenarnya dapat menjadi sumber penghidupan yang potensial.
Namun, potensi ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para eks PMI, terutama karena masalah struktural terkait kepemilikan dan akses terhadap lahan.
Dalam banyak kasus, lahan pertanian masih didominasi oleh kepemilikan lakilaki dalam struktur keluarga, sehingga perempuan eks PMI yang telah berkontribusi besar secara ekonomi selama di luar negeri sering kali tidak memiliki kontrol atas sumber daya tersebut.
Ketimpangan gender dalam akses dan kontrol terhadap lahan pertanian menjadi persoalan krusial yang membatasi kemandirian ekonomi perempuan eks PMI.
Meskipun mereka aktif terlibat dalam proses produksi pertanian mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga panen hak mereka atas lahan cenderung diabaikan.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa peran produktif perempuan masih belum diakui secara proporsional, terutama dalam konteks pasca-migrasi.
Berdasarkan data dari (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov.
NTB, 2.
, hanya sekitar 18% perempuan yang memiliki akses legal terhadap lahan pertanian di daerah pedesaan, termasuk Lombok Tengah.
Ketimpangan ini mencerminkan rendahnya posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi berbasis sumber daya alam.
Di sisi lain, kondisi pertanian yang bergantung pada pola tanam musiman semakin memperlemah daya tarik sektor ini, terutama bagi eks PMI muda.
Ketergantungan pada musim hujan mengakibatkan hasil panen yang tidak stabil, sehingga pendapatan dari sektor pertanian menjadi tidak menentu.
Situasi ini membuat sebagian eks PMI lebih memilih untuk kembali merantau ke luar daerah, atau bahkan ke luar negeri, dibandingkan bertahan di sektor pertanian yang dinilai tidak memberikan jaminan ekonomi.
(World Bank, 2.
ketidakstabilan pendapatan dari pertanian menjadi salah satu faktor pendorong utama tingginya angka migrasi kerja dari daerah pedesaan di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat.
Keengganan generasi muda eks PMI untuk kembali bertani juga diperkuat oleh minimnya inovasi dan modernisasi dalam pengelolaan lahan.
Banyak dari mereka merasa bahwa keterampilan dan pengalaman yang diperoleh selama bekerja di luar negeri tidak relevan dengan kondisi pertanian di kampung halaman yang masih bersifat tradisional.
Rendahnya dukungan teknologi, akses modal usaha, serta lemahnya pasar hasil pertanian lokal turut memperparah ketidakminatan ini.
Jika tidak diantisipasi, kecenderungan ini akan menyebabkan semakin berkurangnya regenerasi petani di wilayah-wilayah agraris seperti Lombok Tengah.
Selain persoalan sosial dan ekonomi, permasalahan lingkungan juga turut mengancam keberlanjutan modal alam sebagai basis penghidupan eks PMI.
Praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan pembukaan lahan tanpa memperhatikan kaidah konservasi, telah menyebabkan penurunan kesuburan tanah.
beberapa desa, hasil panen terus menurun akibat degradasi tanah yang berkepanjangan.
Sekitar 35% lahan pertanian di Lombok Tengah mengalami penurunan produktivitas akibat kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas tanah.
Eksploitasi sumber daya alam yang tidak seimbang dengan pengetahuan dan praktik konservasi menunjukkan bahwa pemanfaatan modal alam masih dilakukan secara eksploitatif dan jangka pendek.
Hal ini tentu berimplikasi serius terhadap keberlanjutan ekonomi rumah tangga eks PMI.
Tanpa strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, masyarakat pedesaan akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan terhadap migrasi kerja sebagai satu-satunya jalan keluar ekonomi.
Padahal, jika dikelola dengan baik, modal alam dapat menjadi penopang penting dalam membangun kemandirian ekonomi lokal dan mengurangi dorongan migrasi ulang.
Untuk itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang mendorong reformasi agraria berbasis keadilan gender, penguatan kapasitas pertanian berkelanjutan, serta pemberdayaan eks PMI dalam pengelolaan sumber daya alam.
Program pelatihan konservasi lahan, insentif pertanian organik, dan pemberian akses legal terhadap lahan bagi perempuan eks PMI harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kontribusi modal alam terhadap kesejahteraan eks PMI, tetapi juga memperkuat ketahanan Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah sosial-ekologis desa sebagai benteng terakhir dari urbanisasi dan migrasi kerja yang tidak Keberlanjutan Penghidupan dan Pengentasan Kemiskinan Jika ditinjau dari pendekatan Sustainable Livelihood, eks PMI di Lombok Tengah masih berada dalam fase transisi yang rapuh menuju keberlanjutan penghidupan.
Modal manusia dan sosial sebenarnya menunjukkan potensi besar, namun lemahnya institusionalisasi dan pendampingan menyebabkan potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara optimal.
Sebaliknya, modal finansial dan fisik menunjukkan kelemahan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan.
Ketiadaan akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta literasi keuangan menjadi faktor krusial yang harus ditangani secara sistematis.
Modal alam yang potensial juga belum mampu dimanfaatkan secara maksimal akibat rendahnya penguasaan teknologi dan praktik konservasi.
Pada gambar 1 dibawah ini, model konseptual yang dirancang untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan berbasis penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan bagi eksPekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Tengah.
Model ini dibangun dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup eks-PMI melalui pendekatan Sustainable Livelihood yang mengintegrasikan lima elemen strategis: penciptaan lapangan kerja, pelatihan dan inkubasi, akses modal, serta penguatan kelembagaan.
Gambar 1.
Model Pengentasan Kemiskinan Eks PMI Berbasis Sustainable Livelihood Sumber: Diolah peneliti, 2025 Penciptaan lapangan kerja merupakan kunci awal untuk memberdayakan eks-PMI.
Strategi ini bertujuan untuk memetakan dan memanfaatkan peluang kerja yang relevan dan sesuai dengan keterampilan serta potensi lokal eks-PMI.
Upaya ini tidak hanya menciptakan kemandirian ekonomi tetapi juga mengurangi risiko kembalinya mereka ke luar negeri sebagai pekerja migran karena tekanan ekonomi.
Elemen kedua adalah pelatihan dan inkubasi, yang difungsikan untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung kreativitas kewirausahaan eks-PMI.
Proses ini mencakup pelatihan teknis, manajemen usaha, serta penguatan karakter dan kedisiplinan kerja.
Pelatihan yang terstruktur dan diiringi dengan inkubasi bisnis akan membantu transisi dari tenaga kerja migran ke wirausahawan lokal yang tangguh.
Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah Selanjutnya, akses terhadap modal menjadi faktor penting ketiga.
Banyak eks-PMI memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan untuk memulai atau mengembangkan usaha.
Oleh karena itu, penyediaan fasilitas permodalan, baik dari lembaga keuangan formal maupun skema pembiayaan alternatif seperti koperasi atau lembaga mikro keuangan lokal, merupakan komponen krusial dalam menunjang keberhasilan model ini.
Komponen keempat adalah penguatan kelembagaan.
Lembaga-lembaga lokal, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, perlu dilibatkan secara aktif untuk menciptakan ekosistem kerja yang kondusif.
Penguatan ini mencakup pendampingan, regulasi yang mendukung, serta pembentukan jejaring usaha yang memfasilitasi pasar dan distribusi produk atau jasa dari eks-PMI.
Model ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh sistem pelatihan yang berkelanjutan, akses terhadap sumber daya finansial, serta kelembagaan yang kuat.
Dengan keterpaduan kelima elemen tersebut, diharapkan eks-PMI tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh melalui penguatan modal manusia, sosial, finansial, fisik, dan alam sebagaimana ditekankan dalam pendekatan Sustainable Livelihood.
SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini mengungkapkan bahwa eks Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan penghidupan berkelanjutan setelah kepulangan mereka.
Dengan menggunakan pendekatan Sustainable Livelihood, dapat disimpulkan bahwa kelima jenis modal manusia, sosial, fisik, finansial, dan alam belum sepenuhnya mampu mendukung keberlanjutan hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan.
Modal manusia eks PMI menunjukkan adanya peningkatan keterampilan dan pengalaman, namun belum diimbangi oleh akses terhadap pelatihan dan pendampingan yang memadai di tingkat lokal.
Modal sosial cukup kuat pada aspek hubungan kekerabatan dan komunitas, tetapi belum berkembang menjadi jaringan kelembagaan yang produktif.
Modal fisik, dalam bentuk aset produktif, masih terbatas karena pemanfaatan remitansi yang lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan konsumtif.
Modal finansial menjadi kelemahan utama, dimana eks PMI sulit mengakses pembiayaan formal dan belum memiliki perencanaan keuangan yang memadai.
Sementara itu, modal alam belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan akses lahan dan rendahnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam.
Lebih jauh, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan penghidupan eks PMI tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan aset atau modal, tetapi juga oleh keberadaan institusi yang mampu menjembatani dan memperkuat kapasitas individu dan komunitas.
Tanpa adanya intervensi kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan, eks PMI akan tetap berada dalam kondisi kerentanan sosial dan ekonomi.
Terdapat sejumlah saran yang dapat diajukan untuk memperkuat keberlanjutan penghidupan mereka setelah kembali ke daerah asal.
Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun dan mengimplementasikan program pelatihan keterampilan secara terstruktur dan berkelanjutan, yang disesuaikan dengan pengalaman kerja para eks PMI serta kebutuhan pasar Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan nonformal.
LSM, dan sektor swasta.
Kedua, sangat penting untuk membentuk pusat alih keterampilan atau vocational center di tingkat kabupaten yang secara khusus menangani reintegrasi keterampilan eks PMI, baik dari segi teknis, kewirausahaan, maupun peningkatan kapasitas Selain itu, peningkatan akses informasi menjadi hal mendesak, mengingat banyak eks PMI yang mengalami kendala dalam memperoleh informasi tentang peluang usaha dan pelatihan.
Pemerintah perlu menyediakan sistem informasi berbasis digital yang mudah diakses, terintegrasi dengan layanan pemerintah desa dan kecamatan.
Lebih jauh, pelatihan teknis juga perlu dilengkapi dengan program pendampingan dan mentoring usaha agar keterampilan yang diperoleh dapat diimplementasikan secara optimal.
Kerja sama dengan perguruan tinggi, pelaku Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Model Poverty Alleviation Sebagai Penciptaan Lapangan Kerja Berbasis Sustainable Livelihood Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok Tengah N Inka Nusamuda Pratama.
Ayatullah Hadi.
Lalu Sopan Tirta Kusuma.
Danur Wenda Pratama.
Ajai Saputra.
Firra Nurfajriah usaha lokal, dan diaspora sukses dapat menjadi solusi untuk memperluas cakupan pendampingan ini.
Pemanfaatan Dana Desa juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pemberdayaan eks PMI.
Pemerintah desa perlu mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung program reintegrasi, baik melalui pelatihan, penyediaan alat kerja, maupun bantuan modal usaha berbasis Di sisi lain, penguatan modal sosial juga diperlukan melalui pembentukan organisasi atau forum eks PMI yang legal dan aktif di tingkat desa dan kabupaten.
Forum ini dapat menjadi wadah berbagi informasi, penguatan jaringan, serta alat advokasi kolektif terhadap kebijakan Akhirnya, kebijakan pemerintah daerah harus bersifat inklusif dan responsif terhadap kondisi eks PMI.
Proses perencanaan dan evaluasi kebijakan sebaiknya melibatkan eks PMI secara langsung agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan partisipatif.
Untuk itu, dibutuhkan pula pemetaan eks PMI yang akurat dan berkelanjutan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Semua upaya ini akan menjadi lebih efektif apabila dilakukan secara terintegrasi dengan penguatan modal lainnya, seperti modal finansial, sosial, alam, dan fisik, sehingga eks PMI benar-benar dapat membangun kehidupan yang berkelanjutan dan mandiri di daerah asal DAFTAR PUSTAKA