https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 DOI: https://doi.
org/10.
38035/jihhp.
https://creativecommons.
org/licenses/by/4.
Penerapan Kepentingan Luar Negeri Indonesia Melalui Mekanisme ASEAN Outlook on The Indo-Pacific dengan Filipina Scheline Monique Tuhumury1.
Novriest Umbu Walangara Nau2.
Triesanto Romulo Simanjuntak3 Universitas Kristen Satya Wacana.
Jawa Tengah.
Indonesia, mnquescheline@gmail.
2Universitas Kristen Satya Wacana.
Jawa Tengah.
Indonesia, novriest.
umbu@uksw.
Universitas Kristen Satya Wacana.
Jawa Tengah.
Indonesia, triesanto.
simanjuntak@uksw.
Corresponding Author: mnquescheline@gmail.
Abstract: This thesis examines maritime conflicts between Indonesia and the Philippines concerning illegal fishing practices and other security challenges in the Southeast Asian waters, especially following the introduction of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
This study highlights how liberalism theory and the concept of national interest contribute to analyzing the strategies employed by both countries to address these issues through multilateral cooperation.
Liberalism is applied through the AOIP framework, which promotes dialogue, diplomacy, and inclusive maritime security enhancement.
The findings show that cooperation under AOIP and joint patrol enhancements can strengthen regional security and stability.
AOIP implementation also reflects both countries' commitment to maintaining peaceful relations and regional stability, although challenges persist in achieving effective surveillance and resource constraints.
Through this approach, the study provides insights into the importance of multilateral cooperation and diplomacy in managing maritime conflicts in the Indo-Pacific region.
Keyword: AOIP.
Indonesia.
Liberalism.
Maritime conflict.
National Interest.
Philippines.
Abstrak: Konflik kemaritiman antara Indonesia dan Filipina terkait praktik illegal fishing dan tantangan keamanan lainnya di kawasan perairan Asia Tenggara, khususnya setelah diperkenalkannya ASEAN Outlook on The Indo-Pacific (AOIP).
Studi ini menyoroti bagaimana teori liberalisme dan konsep kepentingan nasional berperan dalam analisis strategi yang diambil kedua negara untuk menangani masalah ini melalui kerja sama multilateral.
Pendekatan liberalisme diterapkan melalui kerangka kerja AOIP, yang mendorong dialog, diplomasi, serta penguatan keamanan maritim yang inklusif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama melalui AOIP dan peningkatan patroli bersama dapat memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan.
Implementasi AOIP juga menunjukkan komitmen kedua negara dalam memelihara hubungan damai dan stabilitas regional, meskipun tantangan tetap ada dalam upaya pengawasan yang efektif dan terbatasnya sumber daya.
Melalui pendekatan ini, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya kerja sama multilateral dan diplomasi dalam menangani konflik kemaritiman di kawasan Indo-Pasifik.
1178 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 Kata Kunci: AOIP.
Filipina.
Indonesia.
Liberalisme.
Kepentingan Nasional.
Konflik Kemaritiman.
PENDAHULUAN
Indonesia, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, terletak di persilangan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta antara benua Asia dan benua Australia, menjadi negara yang sangat strategis dan memiliki potensi yang besar di Indo-Pasifik.
Dengan letak tersebut.
Indonesia berpotensi menjadi jalur perdagangan global yang penting dan memiliki sumber daya migas yang berharga.
Dari segi letak geografis.
Indonesia dikenal sebagai negara pesisir dengan banyak lautan dan kepulauan.
Sebagai negara maritim, penting bagi Indonesia untuk fokus mengembangkan kekuatan dan ketahanan negara di kawasan maritim.
Maka, era pemerintahan Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya sentralitas ASEAN dalam urusan regional, menekankan pendekatan terpadu dan kooperatif untuk mengatasi tantangan bersama di Indo-Pasifik.
ASEAN, termasuk Indonesia, telah mengembangkan AuASEAN Outlook on the Indo-PacificAy sebagai kerangka panduan.
Indonesia melalui organisasi Regional ASEAN mengkonsepsikan sebuah kebijakan yang bernama ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP) sebagai sebuah paradigma yang berfungsi sebagai jembatan kepentingan negara Ae negara Indo-Pasifik dalam menjaga perdamaian, keamanan dan kemakmuran dengan peran sentral strategis ASEAN (AuKementerian Luar Negeri Repulik Indonesia,Ay 2.
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) merupakan satu dari tiga pilar Keketuaan Indonesia bersama ASEAN Matters and Epicentrum of Growth.
AOIP mendorong peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus berkontribusi dalam kemajuan dan kemakmuran IndoPasifik (Komariah, 2.
Untuk mewujudkan konsepsi Indo-Pasifik ini.
Presiden Jokowi mengusulkan tiga upaya ASEAN ke depan.
Pertama.
ASEAN harus mampu menjadi motor bagi penciptaan enabling Indonesia melalui ASEAN harus terus mengajak semua mitra untuk menghormati hukum dan norma internasional mengembangkan habit of dialogue, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai menghindari penggunaan kekerasan.
Kedua.
ASEAN harus dapat mendayagunakan berbagai modalitas untuk menanggulangi tantangan keamanan, termasuk kejahatan lintas negara .
ransnational crime.
Beberapa bentuk ancaman yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah: radikalisme, terorisme, perdagangan narkoba, dan perompakan .
Ketiga.
ASEAN harus pro-aktif dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Samudra Hindia.
Ketiga upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa bidang kerjasama seperti bidang maritim, konektivitas, dan pencapaian SDGs (Humas, 2.
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) menjadi kerangka penting bagi Indonesia dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, di mana peran kerjasama multilateral menjadi kunci utama.
Indonesia, melalui AOIP, menjalankan strategi diplomasi yang bertujuan menjaga kepentingan nasional dengan memperkuat keamanan maritim melalui kerjasama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Filipina.
Kerjasama ini mencakup upaya patungan untuk menangani illegal fishing dan ancaman dari kelompok teroris seperti Abu Sayyaf yang kerap beroperasi di perairan perbatasan.
Selain itu, strategi AOIP memperlihatkan komitmen Indonesia dalam membangun stabilitas regional melalui dialog damai, tanpa kekerasan, sejalan dengan teori liberalisme yang menjadi landasan penelitian ini.
Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana strategi dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Filipina melalui AOIP berkontribusi pada keamanan kawasan, dan bagaimana AOIP dapat membantu Indonesia dalam mencapai posisi sebagai poros maritim dunia.
1179 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024
METODE
Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan intepretatif analisis terhadap data-data yang ditemukan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, di mana peneliti akan menggunakan teori untuk menganalisis data.
Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, subjek serta Metode dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana penulis mencari serta mengumpulkan data dari buku, dokumen publikasi pemerintah, hasil - hasil penelitian, serta artikel publikasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah ASEAN Outlook on The Indo-Pacific ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) merupakan dokumen kebijakan yang diadopsi oleh ASEAN pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok.
Thailand, pada 23 Juni 2019.
AOIP lahir sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan global AOIP di kawasan IndoPasifik, terutama terkait persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok(AuIndonesia Underscores ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) ImportanceAy.
ASEAN melihat perlunya sebuah pendekatan yang dapat mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan, terutama terkait persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
ASEAN, dengan dokumen ini, ingin menegaskan peran sentralnya di kawasan serta mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran berdasarkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan inklusivitas (Kementerian Sekretariat Negara, 2.
AOIP juga merupakan respon terhadap inisiatif global lainnya seperti "Free and Open Indo-Pacific" yang dipromosikan oleh Amerika Serikat dan Jepang, dengan menawarkan pandangan yang lebih inklusif dan berbasis konsensus di antara negara-negara ASEAN.
ASEAN kemudian menjadi organisasi regional yang dipandang kompetitif dan diperhitungkan secara global karena terjadinya pergeseran geopolitik dan geoekonomi di Asia akibat meningkatknya persaingan antara Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Persaingan ini memunculkan strategi geopolitik yang berfokus pada kawasan Indo Ae Pasifik yang telah dimiliki ASEAN, antara lain adalah Regional Comprehensive Economic Partnership.
ASEAN 3, dan kerja sama lainnya (AuSekretariat Nasional ASEAN Ae Indonesia,Ay 2.
Kebijakan Luar Negeri Indonesia di ASEAN dan Peran Indonesia secara Regional Indonesia sebagai negara penggagas organisasi ASEAN menjadi negara dengan peran yang cukup penting, sejalan dengan politik bebas-aktif, dimana Indonesia bisa menjadi penengah diantara negara ASEAN yang berkonflik.
Hal ini sangat berpengaruh untuk kerjasama perdamaian di kancah internasional.
Dan saat bertugas sebagai tuan rumah pada KTT ke-23 ASEAN 2023.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ASEAN memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga serta mendukung stabilitas global.
Stabilitas kawasan kedepannya akan berfungsi sebagai suatu fondasi penting dalam mewujudkan ASEAN sebagai pusat kemajuan ekonomi dunia.
ASEAN memiliki peran yang cukup krusial dalam hubungan kerja sama internasional.
Terbukti dengan adanya kontribusi perekonomian kawasan terhadap perekonomian global yang mencapai 1,73 triliun Dollar AS.
(AuPeran ASEAN Dalam Berbagai Kerja Sama Internasional,Ay n.
ASEAN sendiri terdiri dari negara-negara dengan tingkat ekonomi yang berbeda, dimulai dengan negara maju Singapura.
Brunei Darussalam dan adanya emerging market yakni Indonesia.
Malaysia.
Filipina.
Vietnam, dan Thailand.
Di sisi lain, anggota ASEAN juga diisi dengan negara-negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan relatif rendah.
Seperti di antaranya adalah Myanmar.
Laos.
Kamboja, dan Timor-Leste.
Letaknya yang strategis dan juga sedang berkembang pesat untuk menjadi pusat ekonomi secara regional di dunia.
1180 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 Sejalan dengan keinganan pemerintahan Joko Widodo, dimana ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia(PMD).
PMD digagaskan untuk menjadi penengah pada isu-isu terkait perairan di Indonesia.
Dengan adanya gagasan ini maka Indonesia akan lebih memperhatikkan dan memperkuat wilayah perairannya.
Indonesia melihat peluang yang ada dengan di kawasan ASEAN agar membantu Indonesia dalam memperluas Isu maritim sangat diperhatikan oleh negara, karena menjadi ancaman yang memberikan dampak pada aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan Indonesia dalam permasalahan perbatasan, perampokan, ilegal fishing, dan perubahan pada geopolitik yang dapat merubah sentralitas kawasa.
(KOMINFO, 2.
Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia: Pilar pertama: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
Pilar kedua: Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Pilar ketiga: Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
Pilar keempat: Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan.
Pilar kelima: Membangun kekuatan pertahanan maritim.
(Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2.
Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Filipina Indonesia dan Filipina telah berlangsung sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan Filipina pada 4 Juli 1946.
Pada awal tahun 1949, kedua negara secara resmi menjalin hubungan diplomatik.
Pemerintah Indonesia memiliki kantor perwakilan di Manila (Kantor Konsula.
sejak tahun 1949.
Tidak sampai awal 1950-an, kantor diplomatik (Kedutaa.
didirikan dan dipimpin oleh duta besar ((Komputer, n.
Perjanjian persahabatan ditandatangani pada 21 Juni 1951 untuk membangun hubungan antara kedua negara tersebut.
Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral, kedua negara menandatangani beberapa perjanjian, yang sebagian besar terkait dengan pengelolaan perbatasan, seperti Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1951 (Firdarainy Nuril Izzah, 2.
Pergantian pemerintahan baik di Indonesia maupun Filipina tidak pernah mengubah hubungan baik dan kerja sama penuh antara kedua negara dalam menangani isuisu yang berkaitan dengan pelintas batas, warga negara Indonesia yang tidak berdokumen di Filipina, atau kejahatan transnasional.
Indonesia dan Filipina memiliki sejarah saling membantu dalam mengatasi tekanan dan masalah separatis.
Menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Filipina.
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk memperkuat kerja sama konkret kedua negara di berbagai bidang.
Pada bidang politik dan keamanan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama perbatasan pentingnya mendorong percepatan revisi border patrol agreement, border crossing agreement, dan penyelesaian batas landas kontinen, serta penguatan kerja sama pertahanan, termasuk alutsista.
Di bidang ekonomi, kedua negara sepakat untuk terus membuka akses pasar sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan kedua negara.
Terkhususnya dukungan Filipina terkait dengan special safeguard measure untuk produk kopi Indonesia (MENPAN, 2.
Terkait dengan kerja sama kawasan antara Indonesia dan Filipina, kedua negara sepakat untuk memperkuat kesatuan dan sentralitasnya di ASEAN.
Presiden menekankan.
ASEAN harus terus berpegang pada prinsip hukum internasional (PANRB, 2.
Kedua negara ini menjalin kerjasama dalam beberapa bidang untuk mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak seperti bidang politik, bidang keamanan, bidang ekonomi, bidang pariwisata dan bidang kemaritiman saling bekerja sama dalam forum regional yang sama yakni ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dan 1181 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 ekonomi di Asia Tenggara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2.
Melalui ASEAN.
Indonesia dan Filipina mempromosikan perdamaian, stabilitas dan keamanan di Kepentingan dan tantangan Indonesia-Filipina dalam menyelesaikan konflik Indonesia membawa konsep Indo-Pasifik ke dalam kepentingannya untuk menjadi poros maritim.
Kepentingan ini memerlukan cakupan yang luas agar Indonesia memiliki kendali yang lebih besar dalam mengelola kebijakan luar negerinya.
Kepentingan utama Indonesia yang didapatkan melalui mekanisme ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) mencakup beberapa aspek penting untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya di Indo-Pasifik.
AOIP digunakan Indonesia untuk menjaga keamanan dan stabilitas maritim, mengingat posisinya yang strategis sebagai negara maritim.
Melalui kerja sama dengan negara-negara seperti Filipina, termasuk patroli gabungan di Laut Sulu dan Sulawesi.
Indonesia dapat meminimalkan konflik serta mengurangi ancaman pembajakan, terorisme, dan penangkapan ikan ilegal yang merugikan perekonomian nasional.
Selain itu.
AOIP mendukung ekonomi maritim Indonesia dengan memberikan akses yang lebih besar ke pasar dan investasi melalui kerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik, membuka jalur perdagangan yang aman dan efisien, serta mendorong cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.
AOIP juga membantu Indonesia dalam mengembangkan konektivitas dan infrastruktur maritim, termasuk pembangunan pelabuhan dan jaringan laut yang memperkuat perdagangan antar negara ASEAN.
Program "Tol Laut" adalah salah satu contohnya, yang dirancang untuk memperkuat rute pelayaran domestik dan internasional.
Untuk Filipina sendiri mendapatkan berbagai kepentingan strategis melalui kerja sama dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) bersama Indonesia, dalam konteks regional ASEAN.
Pertama, terkait keamanan maritim dan perlindungan perairan.
Filipina menghadapi ancaman keamanan maritim yang signifikan, terutama di wilayah Laut Sulu dan Sulawesi, yang rentan terhadap kejahatan lintas negara seperti pembajakan dan terorisme oleh kelompok seperti Abu Sayyaf.
Melalui AOIP.
Filipina bekerja sama dengan Indonesia dan Malaysia dalam Trilateral Cooperative Arrangement (TCA), yang memungkinkan patroli gabungan serta pertukaran informasi keamanan untuk melindungi perairan mereka dan meminimalkan ancaman-ancaman tersebut.
Selain itu, sebagai negara kepulauan.
Filipina juga mendapat manfaat dari penguatan ekonomi dan infrastruktur maritim.
Kerja sama dengan Indonesia dalam proyek-proyek infrastruktur laut, seperti pengembangan pelabuhan dan modernisasi transportasi maritim, membantu Filipina menghubungkan pulau-pulaunya, meningkatkan arus perdagangan, serta memperkuat akses pasar domestik maupun Filipina yang ekonominya sangat bergantung pada sektor perikanan juga memiliki kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut di perairannya.
Kerja sama di bawah AOIP, misalnya melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Indonesia seperti yang sudah disebutkan dimana membantu Filipina dalam mengatasi illegal fishing dan memastikan bahwa sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Indonesia dan Filipina memiliki kepentingan maritim yang saling terkait dan penting bagi kestabilan kawasan, sehingga membuka jalan untuk bekerja sama dalam memberantas konflik maritim seperti terorisme, masuknya nelayan asing secara ilegal, dan pencurian ikan.
Kerja sama kedua negara ini tidak hanya menargetkan aspek keamanan, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan konektivitas maritim kedua negara.
Indonesia dan Filipina melalui AOIP dapat mengembangkan infrastruktur pelabuhan dan jaringan laut yang saling terhubung, memperkuat jalur perdagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Dengan saling memperkuat keamanan wilayah dan mengatasi konflik maritim secara kolektif, kedua negara dapat mewujudkan kawasan yang stabil dan aman, yang penting bagi kemakmuran bersama di Indo-Pasifik.
1182 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 Konflik kemaritiman antara Indonesia dan Filipina Praktek illegal activity di Laut Indonesia kembali marak terjadi.
Kondisi ini membuat kapal ikan asing kembali beraksi melakukan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishin.
Nelayan asing dari Filipina masuk dan melewati perbatasan Indonesia kemudian melakukan menangkap ikan secara ilegal menjadikan ancaman serius bagi sumber daya alam perikanan di Indonesia.
Hal itu dibuktikan makin banyak hasil tangkapan kapal ikan asing (KIA) oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di laut Indonesia.
Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, penegakan hukum terhadap para pelaku illegal fishing diupayakan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Salah satunya dengan pemanfaatan kapal yang dirampas negara untuk dapat dihibahkan kepada kelompok Berikut beberapa kasus illegal activity yang terjadi di perairan Indonesia dan Filipina sebelum dan sesudah adanya AOIP.
Penculikan ABK Kapal Abu Sayyaf 2016, dimana WNI ditawan oleh kelompok militan Abu Sayyaf.
Kelompok Abu Sayyaf merupakan kelompok militan yang berbasis di wilayah selatan Filipina, terutama di wilayah-wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.
Mereka dikenal karena aktivitas terorisme, perdagangan manusia, dan penyanderaan sebagai sumber pendanaan mereka.
Kelompok ini melakukan serangkaian penyanderaan terhadap kapal-kapal dan ABK yang beroperasi di perairan Filipina Selatan.
Salah satu insiden yang paling mencuat adalah penyanderaan terhadap ABK WNI yang bekerja di kapal tunda.
Mereka ditawan oleh Abu Sayyaf dan ditahan sebagai sandera untuk tebusan.
Konflik ini menimbulkan berbagai tantangan bagi Indonesia dan Filipina dalam menyelesaikan situasi tersebut.
November 2023.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal asing berbendera Filipina di Laut Sulawesi.
Dengan ditangkapnya kapal-kapal tersebut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga kini telah menangkap sebanyak 33 kapal ikan ilegal beberapa tahun belakangan.
Kapal yang ditangkap tersebut terdiri dari 25 kapal ikan Indonesia yang tidak taat aturan dan 8 kapal ikan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia .
kapal berbendera Malaysia, 1 kapal berbendera Vietnam, dan 5 kapal berbendera Filipin.
Kapal tersebut diduga melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia (MENPAN, 2.
Kapal Patroli KKP KP.
Orca 01 dengan Nakhoda Kapten Priyo Kurniawan berhasil melumpuhkan lima kapal ikan sekaligus.
Kapal berbendera Filipina itu bernama FB.
LB LIAM GIL-2.
FV.
REAN-02.
FB.
ZIAN 01.
FB.
LB NOVIRO 08
dan FB.
MISHRAY.
Kelima kapal tersebut ditangkap di WPP-NRI 716 Laut Sulawesi dengan titik koordinat yang berbeda-beda.
Total dari lima kapal ikan Filipina itu diamankan 13 awak kapal berkebangsaan Filipina.
Selain tidak memiliki izin, kapal ini juga mengoperasikan alat tangkap ikan yang merusak.
Beberapa ikan hasil tangkapan mereka ditemukan di atas kapal.
Petugas patroli KKP juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 500 kg yang terdiri dari tongkol, cakalang hingga Selanjutnya, kelima kapal dikawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung.
Sulawesi Utara, untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Maret 2023.
KKP menangkap kapal berbendera Vietnam yang kedapatan mencuri ikan di laut Natuna Utara (Fajar, 2.
Juni 2024.
KKP mengamankan dua kapal ikan asing berbendera Filipina di perairan Samudera Pasifik (MetroTvNews, 2.
Kedua kapal terdeteksi melalui Vessel Monitoring System (VMS) di Pusat Pengendalian (Pusda.
milik Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).
Kemudian pesawat Airborne Surveillance Ditjen PSDKP melakukan validasi kepastian kapal ikan asing Filipina 1183 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 tersebut, untuk segera dilakukan intercept oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Orca 06.
Tantangan terbesar saat pengamanan dua kapal asing tersebut adalah cuaca dengan angin yang mencapai 25 knot dan arus kencang.
Pada Mei 2024, kapal pengawas kelautan dan perikanan hiu 15 PSDKP Tahuna menangkap tiga kapal Filipina berbendera Indonesia yang mengangkut ikan tuna tanpa dokumen yang sah.
Dalam proses penangkapan kapal-kapal ilegal ini, terdapat dokumen kewarganegaraan filipina, mereka menyamar menjadi nelayan setempat dengan mendirikan bendera RI di Diduga dari aksi yang dilakukan Indonesia telah rugi sebesar 2,21M.
Tindakan ini telah merusak ekosistem laut, dimana mereka menggunakan bom ikan hasil rakitan sendiri, terdapat 88 bom rakitan, kompresor, alat-alat selam dan perahu.
Hal ini menjadi ancaman bagi kesejahteraan dan kemakmuran nelayan setempat.
Pemerintah akan turun tangan untuk untuk mencegah penyimpangan dengan bantuan menerapkan program-program agar tepat Seperti, operasi pengawasan siskamling laut sebagai bagian dari sistem pengawasan terintegrasi yang didukung teknologi pemantauan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sakti Wahyu Trenggono telah meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal PSDKP untuk mengerahkan kapal pengawas kelautan dan perikanan supaya dapat present at the sea melalui operasi siskamling laut (Kementerian Kelautan Dan Perikanan, n.
Selain itu, pada Rapat Kerja Teknis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, pihaknya juga mengumumkan bahwa KKP ke depan akan memperkuat armada Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan dengan persenjataan baru yang lebih mumpuni sebagai strategi pemberantasan illegal fishing (Fajar, 2.
Berangkat dari penyelesaian konflik kemaritiman oleh negara Indonesia dan Filipina maka beberapa prinsip AOIP yang diperkenalkan oleh ASEAN pada tahun 2019 sebagai upaya untuk menggarisbawahi posisi ASEAN dalam menghadapi dinamika di kawasan Indo-Pasifik.
Keamanan Maritim, salah satu pilar utama AOIP adalah kerja sama maritim, yang mencakup keamanan dan keselamatan di perairan Indo-Pasifik.
Insiden nelayan asing dan pemburuan illegal di perairan Indonesia menunjukkan adanya kelemahan dalam keamanan maritim di kawasan tersebut.
AOIP menggarisbawahi pentingnya kerjasama di antara negara-negara ASEAN untuk mengatasi ancaman maritim, melalui patroli bersama dan peningkatan kapasitas keamanan.
Sentralitas ASEAN dalam Stabilitas Regional.
AOIP menegaskan kembali peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik.
Konflik-konflik tersebut mencerminkan ancaman terhadap stabilitas ini, mendorong ASEAN untuk lebih aktif dalam menyusun kerangka kerja yang memastikan keamanan dan stabilitas regional.
Melalui AOIP.
ASEAN berkomitmen untuk memimpin dan memfasilitasi kerja sama di antara negara-negara anggotanya dalam menangani ancaman keamanan lintas batas.
Konektivitas dan Kerja Sama Regional.
AOIP juga menekankan pentingnya konektivitas dan kerja sama yang lebih erat di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dalam bidang keamanan.
Dengan adanya illegal activity harus memicu peningkatan koordinasi antara Indonesia dan Filipina, yang kemudian menjadi model bagi pendekatan lebih luas yang dianjurkan dalam AOIP untuk menangani tantangan keamanan di kawasan.
Respon terhadap Dinamika Geopolitik.
AOIP merupakan respon ASEAN terhadap dinamika geopolitik di Indo-Pasifik, termasuk ancaman non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan lintas negara.
Insiden Abu Sayyaf menjadi salah satu contoh nyata dari tantangan ini, yang mengharuskan ASEAN untuk mengembangkan strategi komprehensif guna memastikan keamanan di seluruh kawasan, sesuai dengan visi AOIP.
1184 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 Dengan demikian, kasus-kasus yang terjadi ini dapat membantu mengkristalisasi urgensi bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama keamanan dan stabilitas maritim, yang kemudian dijadikan fokus dalam dokumen AOIP.
Hal ini mencerminkan komitmen ASEAN untuk memainkan peran proaktif dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik melalui kolaborasi regional yang lebih kuat.
Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) oleh Indonesia dan Filipina mencerminkan peran kedua negara dalam memperkuat kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan dan memperkuat konektivitas regional.
Berikut adalah bagaimana framework AOIP diterapkan dalam kinerja Indonesia dan Filipina:
Tabel 1.
Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023:
Kemanfaatan dan Tantangan Framework Indonesia Filipina Kerja Sama Maritim Indonesia Indonesia Indonesia memprioritaskan keamanan maritim keamanan maritim melalui operasi dalam konteks AOIP.
Indonesia telah gabungan dan pertukaran informasi, berperan aktif dalam patroli bersama yang sejalan dengan tujuan AOIP dan operasi keamanan maritim di Laut untuk memperkuat stabilitas di Sulu dan Laut Sulawesi, yang rawan kawasan Indo-Pasifik.
terhadap pembajakan dan kejahatan lintas negara.
Inisiatif seperti Trilateral Cooperative Arrangement
(TCA)
antara Indonesia.
Malaysia, dan Filipina adalah salah satu contoh Indonesia mengimplementasikan pilar maritim AOIP.
Konektivitas Sebagai bagian dari upaya untuk berfokus pada pembangunan meningkatkan konektivitas di kawasan infrastruktur yang dapat mendukung Indo-Pasifik.
Indonesia mendorong konektivitas fisik dan digital dengan proyek infrastruktur regional seperti negara-negara ASEAN jalur Proyek-proyek ini bertujuan untuk Indonesia juga berperan meningkatkan dalam memperkuat konektivitas digital pariwisata, dan mobilitas di kawasan melalui berbagai inisiatif regional yang Indo-Pasifik, sesuai dengan kerangka sejalan dengan AOIP kerja AOIP.
Keberlanjutan Ekonomi Keamanan Stabilitas Regional Indonesia berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu pilar AOIP.
Dalam hal ini.
Indonesia mendorong kerja sama di bidang energi bersih, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan di kawasan Indo-Pasifik.
Filipina juga terlibat dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG.
di kawasan, dengan fokus pada kemiskinan, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Filipina bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan dapat dicapai secara Indonesia memandang AOIP mempromosikan stabilitas regional Indonesia sering menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN dan pertemuan internasional lainnya yang berfokus Filipina juga terlibat dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG.
di kawasan, dengan fokus pada kemiskinan, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Filipina 1185 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 pada isu-isu keamanan regional, seperti terorisme, konflik laut, dan sengketa Pendekatan Multilateralisme bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan dapat dicapai secara Keduanya mendorong pendekatan multilateral yang inklusif di IndoPasifik.
Mereka mendukung keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
China, dan Jepang dalam kerangka AOIP untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan dan memastikan bahwa kepentingan negara-negara ASEAN tetap terjaga.
Tantangan yang terjadi dalam penyelesaian konflik kemaritiman Tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam penyelesaian konflik meliputi berbagai aspek seperti koordinasi antar-negara, pengamanan laut dan kemampuan militer Salah satu tantangan terbesar adalah efektivitas kerja sama keamanan laut.
Meski patroli bersama dilakukan untuk mengamankan perairan Sulu dan Sulawesi, pencurian ikan oleh kapal asing, penculikan WNI terus terjadi.
Ini menunjukkan adanya celah dalam pengamanan laut, serta kurangnya koordinasi yang lebih spesifik antar-lembaga di kedua Kasus seperti ini bisa terjadi karena terbatasnya sarana-sarana dalam pengawasan illegal activity di perairan Indonesia.
Dana yang tidak memadai juga menjadi jalan buntu untuk nelayan, pemerintah setempat untuk membuat program dan kurangnya tenaga kepolisian perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Untuk mengatasi illegal fishing, pemerintah Indonesia dapat melakukan diplomasi kepada negara-negara terkait.
Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan terintegrasi berbasis teknologi atau Integrated Surveillance System (ISS).
Para pelaku illegal fisihing ini diduga melanggar Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 .
tahun dan denda paling banyak Rp1.
000,- .
atu miliar lima ratus juta Dampak dari illegal fishing ini, negara dirugikan sebesar Rp15.
000,- .
ima belas miliar rupia.
selama kapal tersebut beroperasi (Tribrata News Polda Sulawesi Utara.
Selain itu, kegiatan illegal fishing juga memberi dampak negatif bagi nelayan Indonesia, karena hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan bagi nelayan Indonesia, justru diambil oleh nelayan asing sehingga hasil perikanan nelayan Indonesia menurun, yang juga akan memberi dampak negatif pada ekonomi masyarakat nelayan serta ekonomi nasional.
Tantangan utamanya adalah dimana nelayan-nelayan illegal ini bisa dengan bebas memasuki perairan Indonesia.
Dimana keamanan lintas batas dipertanyakan.
Disisi lain, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam melindungi warganya yang bekerja di daerah-daerah rawan.
Selain melakukan negosiasi, pemerintah kerap berupaya untuk memperkuat kerja sama internasional, tetapi sering kali harus menghadapi kebijakan domestik Filipina yang menolak patroli gabungan langsung di wilayah mereka.
Langkah ke depan memerlukan peningkatan kerja sama yang lebih terkoordinasi, baik dalam aspek keamanan laut maupun pemberdayaan sumber daya manusia di wilayah perbatasan, agar ancaman seperti penculikan dan aksi terorisme lintas perbatasan dapat ditekan secara lebih efektif (Gusty Da Costa, 2.
Pandangan liberalisme terhadap proses penyelesaian konflik maritim Indonesia dan Filipina melalui AOIP Teori Liberalisme Prinsip-prinsip inti teori liberalisme dalam hubungan internasional tercermin dalam bagaimana Indonesia dan Filipina menggunakan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific 1186 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 (AOIP) sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional mereka tanpa mengandalkan kekuatan militer atau konfrontasi.
Teori liberalisme menekankan pentingnya kerja sama, saling ketergantungan, dan institusi internasional sebagai sarana utama untuk menciptakan stabilitas dan keamanan, dan dalam konteks ini.
ASEAN sebagai organisasi multilateral menjadi kunci.
Penerapan AOIP kepentingan Indonesia melalui mekanisme AOIP dalam hubungan dengan Filipina sejalan dengan prinsip liberalisme, yang mana menekankan pada kerjasama, diplomasi, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik.
Seperti pada pertemuan antara menteri luar negeri dan kepala pertahanan Indonesia.
Filipina dan Malaysia.
AOIP berperan signifikan dalam menghasilkan kebijakan keamanan maritim yang tangguh dan saling menguntungkan.
Pertemuan trilateral ini dituangkan dalam deklarasi bersama menghasilkan kebijakan seperti patroli gabungan dan pertukaran intelijen dan bertujuan untuk meredam ancaman-ancaman keamanan lintas negara, termasuk ancaman terorisme dari kelompok Abu Sayyaf serta ancaman perikanan ilegal di perairan Sulawesi-Natuna.
Pertemuan ini menggarisbawahi bagaimana kepentingan nasional, seperti perlindungan sumber daya dan kedaulatan maritim, dapat dipenuhi melalui kolaborasi multilateral, sejalan dengan prinsip dasar liberalisme yang mendorong kerjasama internasional sebagai jalan keluar utama dalam mengatasi konflik.
Melalui AOIP.
Indonesia dan Filipina memperkuat kerja sama dalam keamanan maritim dan ekonomi, sejalan dengan pandangan liberalisme bahwa negara-negara dapat mengurangi potensi konflik dengan membangun hubungan saling menguntungkan.
AOIP,
sebagai bagian dari kerangka kerja ASEAN, mendorong dialog dan kolaborasi di antara negara-negara anggota serta menekankan penyelesaian konflik secara damai.
Langkah ini tampak jelas pada kesepakatan mereka dalam menerapkan joint declaration pada pertemuan trilateral tersebut.
Tidak hanya mengakomodasi kepentingan kedua negara, tetapi memperkuat sentralitas ASEAN sebagai forum utama dalam penyelesaian isu-isu regional.
Seperti penandatanganan MoU (Memorandum of Understandin.
terkait perikanan dan patroli lintas batas juga mencerminkan nilai liberalisme dalam politik luar negeri kedua MoU antara kedua negara terkait perikanan dan patroli lintas batas menjadi bukti nyata bagaimana liberalisme dapat diterapkan pada kerjasama maritim di kawasan IndoPasifik.
Penandatanganan MoU ini memberikan landasan hukum bagi patroli gabungan yang tidak hanya berfokus pada pencegahan illegal fishing, tetapi juga pada pelestarian sumber daya laut yang merupakan sumber penghidupan penting bagi masyarakat pesisir kedua Dengan adanya MoU ini.
Indonesia dan Filipina tidak hanya mengurangi pelanggaran di wilayah perairan masing-masing tetapi juga memperkokoh stabilitas ekonomi dan ekologi Dimana keamanan dan stabilitas dikejar melalui pengaturan kolektif yang berbasis pada hukum internasional dan membangun kepercayaan antar-negara, sehingga mengurangi risiko konflik bersenjata.
Dalam konteks AOIP, liberalisme menjadi landasan relevan bagi Indonesia dan Filipina untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.
Melalui kolaborasi ini.
Indonesia dan Filipina tidak hanya melindungi wilayah dan kepentingan maritim masing-masing, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi serta stabilitas kawasan.
AOIP memungkinkan mereka memitigasi ancaman keamanan tanpa mengambil pendekatan yang merugikan satu pihak atau mengorbankan kepentingan nasional masing-masing.
Kerja sama dalam AOIP, seperti patroli gabungan dan pengelolaan sumber daya laut, mendukung kebutuhan kedua negara secara seimbang serta meningkatkan konektivitas dan infrastruktur yang menguntungkan kedua belah pihak.
Liberalismenya terlihat pula pada fokus kedua negara pada aspek keamanan dan pembangunan ekonomi terhubung.
Ini menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia dan Filipina dalam AOIP bersifat simbiosis: baik keamanan maupun ekonomi mereka diuntungkan oleh stabilitas regional dan kerja sama erat.
Pandangan liberalisme bahwa kerja sama kolektif dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan menjadikan AOIP 1187 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 sebagai alat yang memungkinkan kedua negara memperoleh keuntungan berimbang, bukan hanya sepihak.
Teori liberalisme melalui penerapan AOIP tidak hanya efektif dalam mengurangi ketegangan dan mengatasi isu keamanan, tetapi juga memperkuat sentralitas ASEAN sebagai kekuatan regional yang independen.
AOIP berperan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan geopolitik dan ekonomi Indonesia, menjembatani kepentingan Indonesia dan Filipina, serta mempromosikan stabilitas di Indo-Pasifik sesuai dengan prinsip-prinsip liberalisme yang berbasis pada kerjasama damai dan penghormatan terhadap kedaulatan.
Tantangan terbesar dalam efesiensi AOIP adalah implementasi yang kurang kuat pada aspek keamanan, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok bersenjata.
Liberalisme cenderung mengandalkan hukum internasional dan lembaga keamanan untuk menegakkan perdamaian, tetapi dalam kasus ancaman teroris, elemen hard power .
sering kali diperlukan, yang tidak banyak difokuskan dalam pendekatan AOIP.
Konsep Kepentingan Nasional Konsep "harmony of interest" dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) menunjukkan bagaimana negara-negara dengan kepentingan nasional yang berbeda dapat mencapai keselarasan kepentingan yang saling mendukung.
Ini tercermin dalam hubungan Indonesia dan Filipina, di mana kedua negara memiliki kepentingan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menghadapi tantangan maritim bersama.
Beberapa contoh konkret penerapan konsep ini meliputi:
Patroli gabungan antara Indonesia.
Filipina, dan Malaysia untuk menjaga keamanan perairan bersama.
Kerjasama ekonomi dan perikanan yang memungkinkan kapal Filipina beroperasi di ZEE Indonesia dengan izin, sambil melindungi keberlanjutan sumber daya laut.
Penyelesaian masalah illegal fishing melalui jalur diplomasi dan kesepakatan yang saling menguntungkan.
Dengan demikian, konsep Auharmony of interestAy dalam kepentingan nasional menunjukkan bahwa meskipun tujuan masing-masing negara tidak identik, kepentingan mereka dapat bersatu dalam keselarasan yang mendukung kestabilan bersama.
AOIP adalah contoh bagaimana prinsip liberal ini diterapkan untuk menjembatani kepentingan nasional negara-negara di Asia Tenggara, mengubah perbedaan kepentingan menjadi fondasi bagi kerja sama yang lebih luas dan menguntungkan, serta memungkinkan Indonesia dan Filipina bekerja bersama untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik.
KESIMPULAN
Laut memegang peranan penting dalam dinamika politik dan ekonomi Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Laut menjadi jalur vital bagi perdagangan dan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan nasional melalui sektor perikanan, pariwisata, dan ekstraksi Namun, kawasan ini juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti sengketa wilayah, terorisme, pembajakan, dan penyelundupan.
Indonesia berada di posisi yang sangat strategis di antara Samudera Hindia dan Pasifik serta antara benua Asia dan Australia.
Potensi besar Indonesia sebagai jalur perdagangan global dan sumber daya migas menegaskan pentingnya fokus pada kekuatan dan ketahanan maritim.
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dikembangkan sebagai kerangka panduan untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik dengan ASEAN sebagai pusat AOIP mencakup empat bidang kerja sama utama: kemaritiman, konektivitas, pencapaian SDGs 2030, dan ekonomi.
Penelitian ini menggunakan teori liberalisme untuk menganalisis strategi kedua negara dalam menangani masalah tersebut melalui kerja sama multilateral yang difasilitasi oleh ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
1188 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
Desember 2024 Penerapan AOIP dapat memperkuat keamanan dan stabilitas regional melalui dialog, diplomasi, dan patroli bersama.
Meskipun ada tantangan dalam pengawasan dan keterbatasan sumber daya, komitmen kedua negara untuk menjaga hubungan damai tetap terlihat.
Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama multilateral dan diplomasi dalam mengatasi konflik kemaritiman di kawasan Indo-Pasifik, serta memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan strategi AOIP demi kepentingan nasional masing-masing negara.
Secara keseluruhan, skripsi ini menyimpulkan bahwa AOIP berperan krusial dalam membangun arsitektur keamanan maritim yang lebih baik di kawasan, serta menunjukkan potensi Indonesia sebagai pemimpin dalam isu kemaritiman di Asia Tenggara.
Saran Indonesia perlu memperkuat kerjasama maritim terutama dengan negara ASEAN untuk menangani ancaman terorisme, pembajakan dan lainnya.
AOIP ini harus lebih dikembangkan lagi agar dapat memberikan solusi yang inovatif dan efektif.
Meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya keamanan maritim dan perlindungan sumber daya laut.
REFERENSI