Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783.
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
Budi Darmawan 2Charis Cristiani Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang email : budidarmawan@gmail.
Dosen Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang Jawa Tengah Indonesia email : chariscristiani@untagsmg.
ABSTRAK
Makalah ini membahas tentang peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan penerapan secara tegas prinsip-prinsip clean government dan good government yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi penghalang terwujudnya reformasi birokrasi secara utuh yaitu :
penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat di instansi, kurangnya mutu pelayanan terhadap masyarakat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
program instansi yang masih bersifat rutinitas, efisiensi dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi rendah, serta belum terwujudnya birokrasi yang antisipasif proaktif dan efektif.
Dalam mewujudkan prinsip tersebut diperlukan adanya reformasi birokrasi yang mampu berperan dalam area perubahan di bidang kelembagaan .
, dan Pemerintah daerah ditutut mampu untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi tercapainya ekualitas dengan negara lain dalam hal perwujudan pemerintah derah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
Kata kunci : reformasi birokrasi, pemerintah daerah, pelayanan publik
ABSTRACT
This paper discusses the role of bureaucratic reform in realizing a firm application of the principles of clean government and good government which are universally believed to be the principles needed to provide excellent service to the community.
There are several main problems that hinder the realization of bureaucratic reform in its entirety, namely: abuse of public authority by officials in agencies, lack of quality of service to society, formulation and implementation of policies, agency programs that are still routine in nature, efficiency in the implementation of all aspects of organizational tasks is low, and not yet realized a proactive and effective anticipatory bureaucracy.
In realizing these principles, it is necessary to have bureaucratic reform that is able to play a role in areas of change in the areas of institution .
, and, management.
Local governments are expected to be able to carry out bureaucratic reforms in order to achieve equality with other countries in the realization of regional governments that are free of corruption, collusion and nepotism and provide quality public services in accordance with the challenges faced, namely the development of increasingly advanced community needs and increasingly global Keywords: bureaucratic reform, regional government, public services PENDAHULUAN Otonomi Daerah yang dicanangkan pemerintah, dengan dikeluarkannya UU.
32 Tahun 2004, membawa konsekuensi adanya perubahan di segala bidang, pemerintahan daerah.
Otonomi Daerah ini dilaksanakan dengan melihat adanya keragaman yang terjadi di masyarakat dan didorong oleh adanya tuntutan partisipasi globalisasi dunia.
Di era global sebuah organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan dan menyesuaikan dengan kondisi internasional.
Birokrasi pemerintah sebagai mesin resmi yang mempunyai fungsi pelayanan, pada saat ini menjadi pusat perhatian semua kalangan, tidak terkecuali di daerah.
Sebagaimana pemerintah daerah merupakan ujung tombak bagi berhasilnya otonomi daerah ini.
Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783.
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 Kedudukan pemerintah daerah yang sangat strategis ini membutuhkan birokrasi yang Berbagai disampaikan masyarakat berkaitan dengan pelayanan birokrasi antara lain, berbelitbelit, lamban, mahal, tidak transparan seringkali kita dengar.
Apabila birokrasi itu baik, maka semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat langsung, pasti akan berjalan dengan baik Namun kenyataan masih banyak ditemui adanya hambatan dan kekurangan dalam memberikan pelayanan, sehingga menimbulkan kekecewaan.
Sesungguhnya hambatan dan kekecewaan itu terjadi bukan karena disebabkan karena birokrasi, namun lebih banyak disebabkan karena birokrasi yang tidak baik.
Hambatan dan kemacetan dalam birokrasi inilah yang kemudian Melihat betapa strategis dan masyarakat, sudah saatnyalah birokrasi pemerintah untuk mereformasi diri, kembali ke fungsi asalnya yaitu pelayanan dan bahkan sudah mulai bergeser tidak hanya sebagai fasilitator dari semua kepentingan masyarakat, sesuai dengan grand desain reformasi birokrasi.
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ini lalu dibuatkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 fase ke-1 dan Road Map Reformasi Birokrasi 20152019 fase ke-2.
Pada 2020.
Reformasi Birokrasi akan masuk fase ke-3, yaitu sejak Fase kepemimpinan Presiden SBY serta fase ke2 dan ke-3 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai GDRB 2010-2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik .
ood governanc.
dengan birokrasi pemerintah yang profesional, masyarakat, dan abdi negara.
Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah.
Tujuan Reformasi Birokrasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi Reformasi
Birokrasi 'terwujudnya pemerintahan kelas Dalam rangka menjalankan program
Reformasi Birokasi pada kedua fase yang sudah berjalan, ditetapkanlah delapan area
ASN,
pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangan, dan Evaluasi capaian Reformasi Birokrasi fase pertama dan fase kedua pada kedelapan area Namun, tetap menunjukkan kurang signifikannya perubahan yang Reformasi Birokrasi pada area pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tampaknya merupakan area perubahan yang cukup Area pelayanan publik, walaupun perubahan dengan dibangunnya mal pelayanan publik dan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masih Data tentang kepatuhan pemerintah, terutama pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai ujung tombak pelayanan publik, terhadap peraturan perundangan di bidang pelayanan publik (UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publi.
masih tidak baik.
Demikian pula evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN)
memperlihatkan masih sangat sedikit kementerian/lembaga daerah yang menerapkan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan baik.
Area perubahan yang berkaitan dengan mentalitas aparatur sipil negara (ASN) malah tidak terlihat program dan Kapabilitas dan integritas ASN pun masih banyak dipertanyakan orang.
Evaluasi terhadap area perubahan yang berkaitan dengan kelembagaan dan tata .
alam governmen.
juga memperlihatkan hasil yang memprihatinkan.
Salah satu temuan egovernment di Indonesia ialah rendahnya .
antarsistem e-government, baik dalam satu kementerian, lembaga, daerah maupun antar kementerian lembaga, dan daerah.
Area perubahan peraturan perundangan dan pengawasan masih menjadi area perubahan yang paling memprihatinkan.
Masalah lain di luar kedelapan area perubahan yang juga menjadi masalah besar di Indonesia ialah soal egoism sectoral antarkementerian, lembaga, dan Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783.
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 Bahkan, egoism sectoral terjadi dalam satu kementerian, satu lembaga pemerintah, dan satu organisasi perangkat daerah tertentu.
Masalah ini sering dikenal dengan silo mentality.
Bahkan, menurut data yang ada, masih lebih dari 100 daerah di Indonesia yang sama sekali belum melaksanakan program Reformasi Birokrasi.
Laporan dari berbagai lembaga internasional juga menunjukkan kondisi Indonesia Nilai ease of doing business (EoDB) Indonesia masih di bawah Malaysia.
Thailand, dan bahkan Vietnam pada 2016-2019.
Hal ini mengakibatkan daya saing investasi Indonesia di kawasan ASEAN cukup terpuruk.
Indikator lain yang juga masih memprihatinkan ialah indeks persepsi korupsi yang walaupun ada perubahan, tapi tidak signifikan.
Indikator terakhir yang dapat digunakan untuk menilai Indonesia government effectiveness index (GEI) yang masih kurang baik walaupun secara terusmenerus terjadi perbaikan.
Reformasi Birokrasi fase pertama dan kedua tampaknya menyisakan banyak 'pekerjaan rumah' yang harus diselesaikan dengan cepat dan tuntas oleh pemerintahan Joko Widodo.
Apa tantangan yang dihadapi Indonesia dan juga berbagai pemerintahan di dunia pada masa yang akan datang? Sebuah buku yang berjudul Government in 2071: Guidebook .
, pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih .
rtificial intelligenc.
Indonesia harus antarnegara yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka menarik calon investor yang Indonesia menghadapi perubahan iklim .
limate chang.
yang sangat signifikan, bahkan sudah berdampak pada sejumlah kota besarnya seperti Jakarta.
Indonesia menghadapi warga dunia yang semakin tinggi mobilitasnya, demikian pula pada pertambahan penduduknya yang Indonesia ketertinggalan dalam hal kesejahteraan masyarakatnya, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Tujuan penulisan makalah ini adalah mengukur sejauh mana strategi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi .
dan ketatalaksanaan untuk meningkatkan kualitas SDA (Sumber Daya Aparatu.
yang tangkas dan profesional, dalam melakukan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui perhitungan Analisis Beban Kerja Program Percepatan Standar Operasional Prosedur Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sepanjang Orde Baru kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat.
Sehingga apabila orang berbicara tentang birokrasi selalu berkonotasi negatif.
Birokrasi adalah berbelit-belit, prosedur dibandingkan substansi, dan tidak Bahkan pandangan para pengamat lebih jauh lagi tentang model birokrasi di Indonesia.
Karl D Jackson menilai bahwa birokrasi di Indonesia adalah model bureaucratic polity di mana terjadi akumulasi kekuasaan pada negara dan menyingkirkan peran masyarakat dari ruang politik dan Pemerintahan.
Richard Robinson dan King menyebut birokrasi di Indonesia sebagai bureaucratic capitalism.
Sementara Hans Dieter Evers melihat bahwa proses birokrasi di Indonesia berkembang model birokrasi ala Parkinson dan ala Orwel.
Birokrasi ala Parkinson adalah pola dimana terjadi proses pemekaran struktural dalam birokrasi secara tidak terkendali.
Sedang birokrasi ala Orwel adalah pola birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik dan sosial dengan peraturan, regulasi dan bila perlu melalui paksaan.
Dengan Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru sebaliknya inefisiensi, berbelit-belit dan banyak aturan formal yang tidak ditaati.
Birokrasi di Indonesia ditandai pegawai dan pemekaran struktur organisasi dan menjadikan birokrasi semakin besar dan membesar.
Birokrasi juga semakin mengendalikan dan mengontrol masyarakat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
Cap birokrasi Indonesia seperti itu ternyata bukan sampai di situ saja, tetapi Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783.
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 melalui pendekatan budaya birokrasi Indonesia masuk dalam kategori birokrasi Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial adalah .
para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi.
jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan.
para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi.
setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.
Munculnya birokrasi patrimonial di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari sistem nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial.
Jadi, selain tumbuh birokrasi modern tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam perkembangan birokrasi di Indonesia.
Sama seperti halnya abdi dalem dan priyayi yang juga berlapislapis.
Pegawai Negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, golongan dan eselon.
Semboyan Pegawai Negeri adalah abdi negara mengandung makna berorientasi ke atas, sehingga mirip dengan birokrasi Birokrasi menekankan pada mengabdi ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada II.
METODE
Heaton .
4:16.
dinukil Andrews, , 2012:.
merumuskan analisis data sekunder (ADS) itu sebagai Aua research strategy which makes use of pre-existing quantitative data or pre-existing qualitative data for the purposes of investigating new questions or verifying previous studiesAy.
Jadi, analisis data sekunder, menurut Heaton, merupakan suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantiatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu.
Sebutan strategi penelitian itu setara dengan sebutan metode Johnston bahwa AuSecondary data analysis remains an under-used research technique in many Given the increasingly availability of previously collected data to researchers, it is important to further define secondary data analysis as a systematic research method.
Ay (Analisis data sekunder itu masih tetap sebagai teknik penelitian yang digunakan diberbagai bidang .
Dengan semakin banyaknya data hasil penelitian yang tersedia untuk dimanfaatkan para peneliti, maka sangat penting untuk kemudian menegaskan analisis data sekunder itu sebagai metode penelitian yang sistemati.
Analisis data sekunder itu dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama.
ADS bukan merupakan metode analisis data, melainkan metode .
Oleh Andrews dkk .
, metode analisis data semisal teori grounded .
nalisis data kualtiati.
dan analisis stastisik .
nalisis data kuantitati.
dapat dipergunakan oleh metode penelitian analisis data sekunder.
Kedua.
ADS mempergunakan atau memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang sudah ada.
Dalam hal ini peneliti ADS mengumpukan data sendiri, baik dengan wawancara, penyebaran angket atau daftar isian, melakukan tes, menggunakan skala penilaian atau skala semacam skala likert, ataupun observasi.
Data sekunder itu dapat berupa data hasil penelitian, dapt pula berupa data dokumenter administratif Ketiga, tujuan ADS, menurut Heaton, bisa berupa menggali dan menemukan permasalahan .
penelitian baru, bisa pula menguji kebenaran hasil penelitian terdahulu.
Tujuan penelitian ADS sebenarnya bisa beragam.
Andrews dkk, misalnya, mencatat rumusan tujuan penelitian ADS itu antara lain untuk: .
menerapkan permasalahan penelitian baruAetegasnya meneliti dengan tujuan penelitian yang baru yang berbeda dari penelitian terdahulu (Heaton, 2.
, .
memanfaatkan data lama untuk memunculkan idea-idea baru (Fielding, 2.
, .
AumengujiAy hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik berujud AuverifikasiAy .
enguji ketidakbenaran dengan bukti yang bena.
,AyrefutasiAy .
enguji kebenaran dengan bukti ketidakbenara.
AurefinemenAy .
, .
AumengeksplorAy data dari sudut pandang yang berbeda (Hinds,Vogel & ClarkeSteffen, 1.
AeAumengeksplorAy dimaksudkan Aumengobok-obokAy data .
alam arti netra.
atau menjelajahi, menyelami, mengayak-menyaring data.
Tujuan-tujuan penelitian DS di atas lebih banyak terkait dengan data sekunder hasil penelitian.
Seperti telah disebutkan.
Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783.
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 selain data hasil penelitian masih ada data sekunder lain yang dapat disebut sebagai data administratif yang hasilnya lebih banyak berupa laporan administratif.
Data administratif tidak selamanya hanya berupa laporan administratif, melainkan bisa pula mengandung Aunilai penelitianAy walau lebih bersifat administratif, utamanya Aupenelitian evaluatif administratif.
Ay Dari pembahasan di atas, maka jika ADS mempergunakan atau terdahulu, maka tujuan ADS berbeda .
arus berbed.
dari tujuan penelitian terdahulu.
Tegasnya, dengan tujuan lain, peneliti ADS terdahulu .
aik hasil penelitian sendiri ataupun penelitian orang lai.
untuk dianalisis guna menjawab fokus penelitian .
Ini perlu ditegaskan, karena pada umumnya penelitian ADS yang mempergunakan atau menafaatkan data administratif kelembagaan sudah dapat dipastikan tujuannya berbeda dari maksud atau tujuan data adminitratif dikumpulkan.
Data administratif dikumpulkan lazimnya untuk keperluan administratif, bukan untuk keperluan penelitian.
Metode ADS dalam penulisan makalah ini lebih menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010.
Metode ADS penulis pemerintah daerah dalam menerapkan kelembagaan .
, ketatalaksanaan, dengan penerapan perhitungan Analisis Beban Kerja dan Program Percepatan Standar Operasional Prosedur , dan sumber daya manusia sesuai dengan dasar jurnal, artikel dan penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah dilakukan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan sebagai konsep yang mencakup ruang lingkup yang luas dan menyeluruh, tanpa adanya prioritas atau fokus pada sektor Model pembenahan birokrasi yang komperhensif sebagaimana dikemukakan dalam konsep diatas dalam pelaksanaanya harus didukung oleh kemampuan, maupun dana yang memadai, karena cakupan pelaksanaan program sangatlah luas.
Oleh karenanya, konsep pembenahan birokrasi sesungguhnya merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya karena mencakup pembenahan struktural maupun kultural.
Permasalahan timbul ketika ternyata upaya pembenahan yang telah dilakukan secara relatif komprehensif tersebut belum mampu memberikan hasil seperti yang diharapkan.
Beberapa studi yang dilakukan masih mengungkapkan tidak adanya perubahan dalam budaya birokrasi dan perilaku birokrasi dalam pelayanan publik (Dwiyanto.
Seperti diketahui sebelumnya, dalam grand design reformasi birokrasi 2010-2025 bahwa dilakukan beberapa program secara simultan dan sekaligus mencakup 8 .
area perubahan, grand design ini berlaku untuk setiap Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah, sebagaimana diketahui bahwa karakteristik tiap institusi berbeda terlebih lagi di tiap-tiap daerah sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam menerapkan .
Dari sisi kultural.
Seperti dibahas sebelumnya sistem birokrasi yang berlaku di Indonesia sekarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu dalam pemerintahan pemerintahan kolonial dan pemerintahan Orde Lama.
masing-masing tahap tersebut membawa corak birokrasi Pengaruh kolonialisme masih terus berlanjut dan pola hubungan AupatronclientAy menjadi referensi utama dalam birokrasi.
Struktur modelnya masih membawa nilai-nilai patrimonal ataupun paternalistik.
Dalam penguatan organisasi dan penataan tata laksana ini terdapat 4 .
aktor yang memiliki kepentingan terhadap manfaat program antara lain: Tim Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).
Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah khususnya organisasi dan penataan tata laksana, pegawai lingkup Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai pengguna layanan jasa di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan pemetaan yang telah Penulis lakukan, masing-masing aktor tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda, terlepas dari manfaat dan tujuan program, dari pihak implementator berkepentingan melaksanakan kegiatan penataan dan Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783.
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 penguatan organisasi dan penataan tata laksana sesuai dengan garis arah kebijakan yang telah ditetapkan, implementator harus memastikan bahwa setiap tahapan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan program reformasi birokrasi nasional.
Untuk Tim Reformasi Birokrasi selaku implementator terdapat perbedaan kepentingan antara Tim Reformasi Birokasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada program penataan dan penguatan organisasi, di satu sisi Tim RB nasional berkepentingan menjadikan target organisasi ramping dengan adanya pemangkasaan, sedangkan Tim RB Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengupayakan agar organisasi tidak dipangkas namun dipertajam tugas, pokok dan fungsinya.
Kepentingan yang sama yang dirasakan seluruh pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, namun kepentingan yang utama bagi pegawai adalah peningkatan kesejahteraan dengan didapatnya remunerasi/tunjangan kinerja sebagai hasil dari reformasi birokrasi.
Dan untuk Stakeholder kepentingan yang berhasil dipetakan oleh Penulis adalah bagaimana rentang kendali/ alur birokrasi dapat dipangkas sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan publik.
Stakeholder dalam hal ini mendukung sepenuhnya kegiatan reformasi birokrasi ini secara keseluruhan.
Kemudian penyebab yang selanjutnya ialah terkait sumber daya anggaran dimana pembiayaan program hanya dialokasikan selama 3 dan 4 tahun, sedangkan masa pelaksanaan program yang tercantum dalam road map yaitu selama 5 tahun.
Upaya Percepatan Reformasi Birokrasi Bidang Penataan Organisasi Tatalaksana di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Penambahan atau perampingan struktur organisasi harus memperhatikan aspek objektif fungsi atau tugas struktur yang akan ditambah atau dilikuidasi.
Dalam konteks penataan kelembagaan, perubahan suatu institusi tidak terlepas dari dimensi Aubesaran organisasiAy yaitu perampingan .
dan pembesaran .
Dengan kata lain dalam Marbun, .
Aukebijakan rekstrukturisasi adalah sebuah proses mencari ukuran yang sesuai dan seimbang tugas/kewenangan kemampuan dan kebutuhan obyektif dipihak lainAy.
Oleh karena itu format kelembagaan .
, tergantung dari perubahan variabel-variabel Penataan penguatan organisasi sebagai salah satu tahapan atau program dalam reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan pemerintah secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, dalam prakteknya, penataan organisasi memang selalu membentuk kekuatan tarik menarik antara pembesaran .
dan perampingan .
, serta bergerak diantara dua titik ekstrem pada kontinum Menurut Thoha .
dalam konsep yang dikembangkan oleh Harry Mintzberg.
Sekretariat setara dengan middle line akan dalam perkembangannya tidak seluruh konsep tersebut bisa dijalankan oleh Sekretariat.
Bidang Adapun panti bisa digolongkan dalam technostructure, namun beberapa bidang dalam Panti bisa pula bersifat middle line, tetapi bisa juga dikelompokan ke operating Oleh karena sifat Panti bisa ke midlle line akan tetapi tidak seluruhnya berada disitu, demikian ada yang bersifat operating core akan tetapi tidak seluruhnya masuk kedalamnya, maka lebih tepat dimasukan kedalam golongan technostructure.
JFT
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial sesuai bidang tugasnya, dilihat dari fungsi yang sifatnya memberikan dukungan kepada pimpinan organisasi, maka fungsi ini disebut Mintzberg sebagai supporting staff, namun dari beberapa JFT ada yang tidak kompeten dalam bidangnya, bahkan pejabat struktural JFT sebagaimana mestinya.
JFT dilihat dari tugas dan fungsinya yang akan lebih cocok dengan tipe adhocracy yang dicirikan diferesiasi vertikal yang rendah, formalisasi yang rendah, desentralisasi, fleksibilitas dan daya tanggap tinggi, diferensiasi horisontal besar karena adhocracy pada umumnya diisi oleh profesional dengan tingkat keahlian tinggi.
Ukuran efektifitasnya didasarkan pada penggunaan mekanisme Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783.
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 koordinasi melalui penyesuaian bersama .
utual adjusmen.
Bila ditinjau dari tugas dan fungsinya sekretariat memiliki output yang cukup jelas, misalnya: konsep kebijakan, dukungan sarana dan prasarana kerja bagi satuan kerja, tatalaksana, produk pelaksanaan koordinasi.
Adapun outcomenya cukup sulit terdeteksi karena yang mengimplementasikan kebijakan adalah Bidang teknis atau Panti terkait dan sulit diukur seberapa jauh dukungan adminisratif yang diberikan kepada satker terkait, kondisi dimana output-nya dapat diamati tetapi outcome-nya sulit diamati oleh Wilson .
disebut procedural organization.
Bidang dan Panti yang bersifat lebih kepada operating core, maka lebih sesuai profesional (The Profesional Bureucrac.
Struktur birokrasi profesional merupakan struktur yang lengkap terdiri dari lima Konfigurasi Kekuatan terletak pada operating core karena struktur ini mempunyai otonomi yang diberikan melalui desentralisasi untuk menerapkan keahlian mereka.
Pada umumnya organisasi profesional terkait memerlukan standar tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi.
Analisa Beban Kerja (ABK), yaitu untuk mengetahui proposional beban kerja dan mengetahui apakah struktur organisasi mencukupi atau terlalu banyak untuk lingkup mikro, apakah terjadi beban kerja berlebih sebaliknya harus dipangkas karena unit kerja dinilai tidak efektif karena kurang beban kerja, dan bagaimana status pegawai yang unitnya di tambah maupun Jika terhadap hasil Analisa Beban Kerja maka akan mudah ditemukan identifikasi masalah yang ada dalam tugas, pokok dan fungsi maupun kinerja unit organisasi yang penataan organisasi dan tata laksana.
Namun berdasarkan hasil observasi Penulis, data ABK belum dijadikan acuan dalam menentukan besaran organisasi dalam menjalankan program penataan dan penguatan organisasi dan juga penataan perundangundangan, padahal output dari program tersebut adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
Penyusunan ABK hanya pelaksanaan kegiatan saja, apabila terjadi dengan sasaran program yang menjadi dampak adalah bagaimana pendistribusian pegawai dan juga pendistribusian tugas, pokok dan fungsi yang dipangkas atau dimerger dengan tugas pokok fungsi unit yang lain atau yang terkait.
Dalam hal ini mutasi pegawai menjadi salah satu solusi tepat dengan mempertimbangkan kompetensi masing-masing individual dan perlu juga di identifikasi pegawai-pegawai yang akan memasuki purna tugas untuk dipindah kedalam organisasi yang akan dilakukan untuk meminimalisir konflik dan penguatan organisasi.
Program penataan tata laksana ini sangat bergantung bagaimana program dan penguatan organisasi organisasi dipangkas, bergabung atau hilang, itu akan mempengaruhi proses bisnis didalamnya yang dalam hal ini proses bisnis atau ketatalaksanaan atau Standar Operasional Prosedur (SOP).
Besarnya jumlah SOP di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang belum dilaksanakan atau yang belum di monev .
onitoring dan evaluas.
menjadi hambatan menyebabkan nilai penataan tata laksana menjadi rendah, bersamaan juga dengan nilai penataan penguatan dan organisasi karena sifat ketergantungannya tersebut.
Program percepatan .
uick win.
atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.
Quick wins merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama, baik secara eksternal maupun internal organisasi.
Jhon.
Kotter .
, menyatakan bahwa Auuntuk menuju manajemen perubahan setidaknya ada 8 .
langkah dan salah satunya adalah membuat quick wins atau pencapaian target atau performance tertentu Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783.
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 dalam jangka pendek yang signifikan organisasiAy.
Untuk mempercepat kegiatan penataan tata laksana salah satunya dengan quick wins yaitu dengan mengidentifikasi beberapa SOP strategis yang bersifat layanan publik untuk dapat dilebih dahulukan penataannya, alasan pertama karena urgensinya penting untuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan kedua, yaitu sambil menunggu penataan dan penguatan organisasi yang sedang dijalankan, dan ketiga, yaitu dalam rangka melakukan efektifitas dan efesiensi anggaran, apabila kegiatan SOP seluruhnya dilaksanakan dan terjadi pemangkasan atau peleburan organisasi, maka kegiatan tersebut menjadi sia-sia.
Perumusan quick wins harus merupakan bagian utama .
ore busines.
dari peran, tugas, fungsi dan karakteristik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Adanya 26 .
ua puluh ena.
jenis pelayanan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan jumlah PMKS, maka percepatan SOP pelayanan publik baik pelayanan dalam bentuk e-goverment dan waktu pelayanan menjadi salah satunya cara untuk dijadikan dalam program percepatan quick wins.
IV.
Simpulan Dari data yang didapat dan diolah oleh Peneliti didapat beberapa temuan utama antara lain Terkait tugas, pokok dan fungsi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terjadi 2 potensi tumpang tindih antar unit internal di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah .
enanganan PMKS dalam pant.
dan 6 potensi tumpang tindih dengan instansi lain (Biro Kesra.
Satuan Polisi Pamong Praja.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
DP3A Dalduk KB) Terkait prosedur, ditemukan bahwa Standar Operasional Prosedur di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah belum di monitoring dan evaluasi .
Terkait pelaksanaan road map penataan organisasi dan tata laksana, ditemukan bahwa kepentingan-kepentingan para implementasi reformasi tatalaksana di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Bahwa masingmasing aktor implementasi terhadap program khususnya pada program penataan dan penguatan organisasi, di satu sisi kepentingan untuk menjadikan target organisasi ramping dengan adanya pemangkasaan, sedangkan kondisi organisasi tidak dipangkas namun dipertajam tugas, pokok dan fungsinya.
Dan juga keterbatasan anggaran karena tidak sesuai antara dana dan waktu pelaksanaan road map.
REFERENSI