Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Vol.
11 No.
4 Desember 2022
P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837.
Hal 712 Ae 716
ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ANCAMAN PENGANGGURAN PASCA
KENAIKAN INFLASI DI JAWA BARAT
Oleh :
Lilis.
Novia Clarissa.
Herliani.
Dikson.
Jhon Wilson Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam Universitas Internasional Batam *Korespodensi: Icomnote4x@gmail.
Article Info Article History :
Received 16 Des - 2022 Accepted 25 Des - 2022 Available Online 30 Des Ae 2022 Abstract In a country has macroeconomic problems that are difficult to solve, namely inflation and unemployment.
The purpose of this research is to find out a deeper explanation of government policies related to the threat of unemployment and rising inflation in West Java and the benefit is to add insight into government policies and find out how the government overcomes these problems.
The research method used is quantitative observation and qualitative method by describing the actual data in the form of tables, figures, vision and mission.
Based on BPS data, it can be seen that in 2021 there will be a lot of unemployment due to the COVID19 pandemic, the policies used by the government are establishing several strategic policies, providing income tax incentives to workers, and prioritizing pre-employment cards for workers who are victims of layoffs.
Keyword :
Macroeconomic, unemployment, government PENDAHULUAN Dalam suatu negara pasti memiliki masalah ekonomi makro yang susah untuk menyelesaikan yaitu masalah inflasi dan Inflasi merupakan situasi kenaikan harga produk dalam suatu negara akibat karena pengeluaran barang dan jasa semakin banyak sehingga harus mengatasi dengan kebijakan yang bisa menstabilkan pengeluaran seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter, sedangkan pengangguran merupakan seseorang yang belum bekerja karena kurangnya lapangan kerja dan belum bersedia untuk bekerja.
Salah satu daerah yang memiliki banyak pengangguran yaitu jawa barat.
Menurut badan pusat statistik, inflasi pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.
5% per bulan 87% per tahun.
Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan inflasi sebesar 2.
18% lebih tinggi dibandingkan 2021 karena kondisi pandemi tersebut lebih parah dibandingkan tahun 2021 sehingga pada saat itu pemerintah menggunakan beberapa kebijakan untuk mengatasi kenaikan inflasi tersebut seperti memperkirakan nilai riil uang dan menggunakan indikator ekonomi yang bisa mengendalikan kepentingan masyarakat.
Ada beberapa kota di jawa barat yang mengalami inflasi yaitu Bogor.
Sukabumi.
Bandung.
Cirebon.
Bekasi.
Depok, dan Tasikmalaya.
Tabel 1.
Inflasi Provinsi Jawa Barat 2020-2021 Inflasi Bulanan Provinsi Jawa Barat Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2021 terjadi banyak pengangguran hingga mencapai 4.
60 jutaan orang yang menganggur di jawa barat akibat pandemi 60 jutaan orang yang menganggur pengalaman kerja namun tidak ingin kerja karena ingin menghindari covid-19, pengangguran yang ingin kerja namun tidak memliki pengalaman kerja, dan pengangguran yang tidak memiliki pengalaman kerja dan masih belum bersedia untuk bekerja karena ingin berfokus pada pendidikannya.
Pengangguran paling banyak pada masa tersebut adalah remaja yang barusan lulusan dari SMK dengan sebesar 18.
75% dibandingkan dengan yang lulusan SD sebesar 5.
Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa Barat (Persentas.
Gambar 1.
Grafik Pengangguran di Jawa Barat Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Dari kedua permasalahan tersebut, kebijakan apa yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasinya dan bagaimana kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran dan kenaikan inflasi pada masa pandemi covid-19 di wilayah jawa barat.
Oleh karena itu, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui penjelasan yang lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah yang terkait dengan ancaman pengangguran dan kenaikan inflasi di jawa barat dan manfaat melakukan penelitian ini adalah menambah ilmu dan pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah serta memberi gambaran seperti bagaimana pemerintah mengatasi permasalah tersebut.
KAJIAN
PUSTAKA