Heru Siswanto
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Vol.
1 No.
Agustus 2024 Hal.
PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) PENDIDIKAN
KESETARAAN PAKET B DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
DIKNAS KOTA MALANG
Heru Siswanto Pascasarjana IAI Al-Khoziny Buduran.
Sidoarjo drherusiswantos3@gmail.
ABSTRACT
This research aims to 1.
Find out how School Based Management (MBS) is implemented in the Malang City National Education Learning Activity Studio (SKB).
Know what factors hinder its implementation.
And 3.
Know what efforts have been carried out to overcome these inhibiting This research is included in qualitative research, therefore the approach used is a qualitative descriptive approach.
Meanwhile, the type of research is a case study.
The results of this research show that the implementation of MBS in the Learning Activities Studio (SKB) of the Malang City National Education Office takes into account the seven basic school components that must be managed well.
In relation to efforts to overcome the factors that hinder its implementation by implementing the Independent Curriculum development program on an ongoing basis, the development of teaching and education staff is carried out by encouraging teachers/tutors and business staff to develop their academic abilities, in the program for the development and fulfillment of facilities and infrastructure is carried out by utilizing funds APBD.
APBN.
DIPA, explore sources of funds originating from community participation through Committees, besides that programs are also determined based on a priority scale.
Keywords: School Based Management ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk 1.
Mengetahui bagaimana pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang.
Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya.
Dan 3.
Mengetahui upaya apa saja yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, oleh sebab itu pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Sedangkan jenis penelitiannya adalah studi kasus.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan MBS di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang dengan memperhatikan tujuh komponen dasar sekolah yang harus dikelola dengan baik.
Terkait dengan upaya mengatasi faktor yang menghambat pelaksanaannya tersebut dengan melaksanakan program pengembangan Kurikulum Merdeka secara berkelanjutan, untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan mendorong guru/tutor dan tenaga usaha untuk mengembangkan kemampuan akademisnya, dalam program pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan dengan memanfaatkan dana APBD.
APBN.
DIPA, menggali sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat melalui Komite, disamping itu juga dilakukan penentuan program berdasarkan skala perioritas.
Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024
Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin
Hal 55
Heru Siswanto
PENDAHULUAN
Dalam Undang-undang RI No.
20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (SNP, 2.
Dalam konteks pendidikan, pemerintah kabupaten kota memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengendalikan program dan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebijakan nasional.
Sedangkan pemerintah pusat bertangung jawab dalam pengembangan kebijakan dan rencana strategis, pengawasan kualitas, dan koordinasi perencanaan, program pendidikan pada tingkat nasional, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Nurkolis, 2.
Melalui kebijakan tersebut, diharapkan tumbuhnya prakarsa, partisipasi, inovasi, dan kreatifitas dari bawah, baik dari peserta didik, guru, sekolah/madrasah maupun masyarakat di daerah, dan layanan di bidang pendidikan diharapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan, lebih cepat, efisien dan efektif, serta diharapkan munculnya berbagai variasi model pengembangan pendidikan di sekolah-sekolah/madrasah, selaras dengan kondisi dan konteks daerah-daerah yang ada di Indonesia (Depdiknas, 2.
Namun pada kenyataannya, penerapan kebijakan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, apalagi mereka sudah begitu lama terbiasa dengan sikap ketergantungan terhadap birokrasi, dan dikendalikan berbagai peraturan yang ditentukan dari atas, misalnya dalam hal manajemen pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana, buku-buku pelajaran, pembiayaan, dan sumber-sumber lainnya.
Karena itu reformasi kebijakan tersebut menuntut adanya perubahan sikap dan perilaku dari pihak terkait guna mendukung tumbuhnya prakarsa, inovasi, dan kreatifitas dalam pengembangan sekolah (Muhaimin, 2.
Berangkat dari problematika tersebut maka muncullah salah satu pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas.
Pemikiran ini dalam perjalanannya disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan salah satu upaya pemerintah masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Hal 56 Heru Siswanto Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah (E.
Mulyasa, 2.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk menjadikan agar sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan .
, fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumberdaya, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan (Hadiyanto, 2.
Pemberian otonomi pendidikan yang luas merupakan kepedulian permerintah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.
Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan sebagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan serta sistem yang ada.
Adapun alasan atau landasan berfikir, yang mendorong penulis untuk menulis Penelitian ini dengan mengambil pokok masalah tentang Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk mengetahui secara pasti hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang.
Oleh karena itu maka Penelitian ini mengambil judul: Faktor Penghambat Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, oleh sebab itu pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif.
Sedangkan jenis penelitiannya adalah studi kasus.
Maksudnya dalam penelitian kualitatif ini adalah data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya (Sugiyono, 2.
Oleh karena itu dengan pendekatan kualitatif tersebut diharapkan bisa dengan mudah untuk melakukan proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang tersebut.
Dalam kajian ini, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati (Moleong, 2.
Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.
An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Hal 57 Heru Siswanto Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan data deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.
Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: ilmiah, manusia sebagai instrument, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang telah ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati Bersama (Sukmadinata, 2.
Berdasarkan pernyataan di atas, maka penelitian ini diarahkan pada faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang tersebut.
Sedangkan langkah analisis datanya digambarkan sebagai berikut pada gambar.
display atau Penyajian Data
Pengumpulan data
Reduksi data
Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang.
Sebagaimana pendapat E.
Mulyasa bahwa untuk mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara efektif dan efisien, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan.
Wibawa kepala sekolah harus ditumbuh kembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif.
Lebih lanjut, kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar, dengan melakukan super visi kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru.
Disamping itu, kepala sekolah juga harus melakukan tukar pikiran, sumbang saran dan studi An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Hal 58 Heru Siswanto banding antar sekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah yang lain (E.
Mulyasa.
Menjadi Kepala sekolah Profesional, 2.
Sedangkan berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang telah dilaksanakan dimana prinsip-prinsip itu antara lain :
Komitmen, kepala SKB dan warga belajar harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-Manajemen Berbasis Sekolah.
Kesiapan, semua warga belajar harus siap fisik dan mental untuk ber- Manajemen Berbasis Sekolah.
Keterlibatan, pendidikan yang efektif itu, harus melibatkan semua pihak dalam mendidik Kelembagaan.
SKB sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.
Keputusan, segala keputusan sekolah, itu harus dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan.
Kesadaran, tutor/guru-guru harus harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum.
Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana.
Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholders SKB.
Dalam pelaksan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang juga memperhatikan tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik, yaitu: Manajemen kurikulum dan program pengajaran.
Manajemen tenaga kependidikan.
Manajemen kesiswaan.
Manajemen keuangan dan pembiayaan.
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan.
Manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.
Manajemen kurikulum dan program pengajaran Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang di dalamnya mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kerikulum seperti :
Penyusunan Perangkat Pembelajaran yang meliputi kalender pendidikan, program tahunan (Prot.
, program semester .
, satpel, rencana pembelajaran (RPP) setiap awal semester.
An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Hal 59 Heru Siswanto .
Pembuatan analisis materi pelajaran atau penentuan Krikteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Pembuatan jurnal kegiatan belajar mengajar pada tiap kelas .
Pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar seperti Sumatif Tengah Semester (STS).
SAS (Sumatif Akhir Semeste.
dan seterusnya.
Pelaksanaan supervisi pendidikan baik yang dilakukan oleh Kepala Madrasah maupun oleh Pengawas Pendidikan (Supervisa.
tiap semester.
Penertiban tugas pengajaran di madrasah yang disesuaikan dengan tugas masing-masing guru yang meliputi jadwal piket, pembinaan osis, pembina/kepala perpustakaan dan kepala laboratorium.
Manajemen Tenaga Kependidikan Terkait dengan Manajemen tenaga kependidikan yang bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien agar supaya menghasilkan hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.
Sedangkan tugas dari manajemen tenaga kependidikan sendiri itu mancakup :
Perencanaan pegawai .
Pengadaan pegawai .
Pembinaan dan pengembangan pegawai .
Promosi dan mutase .
Pemberhentian pegawai .
Kompensasi .
Penilaian pegawai.
Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang saat ini telah memiliki 25 Tenaga Pendidik terdiri dari PNS dan GTT.
Secara umum kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) telah tercukupi dengan baik hal ini tampak pada perencanaan dan pengadaan pegawai yang sudah sesuai antara kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang ada.
Untuk Pembinaan dan pengembangan pegawai Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dilakukan dengan beberapa program kegiatan meliputi :
An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Hal 60 Heru Siswanto .
Mengikutsertakan guru-guru dalam workshop, seminar, penataran atau pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Diknas Pendidikan atau instansi lain yang terkait.
Mengadakan studi banding ke berbagai SKB, yang hal ini dimaksudkan agar supaya guruguru itu mengetahui bahwa pendidikan di luar itu sudah sebegitu maju dan diharapkan dari studi banding ini guru/tutor dapat mengadopsi atas perkembangan pendidikan yang maju itu.
Pembinaan pegawai baik dari internal SKB.
Kantor Diknas kota Malang maupun dari Kantor Wilayah Diknas Provinsi Jawa Timur.
Manajemen kesiswaan.
Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah.
Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.
Manajemen kesiswaan sesungguhnya bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.
Maka berdasarkan konsep manajemen kesiswaan tersebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang telah mengambil langkah-langkah penting berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah dengan mengadakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti :
Pencak Silat .
Tata Boga .
Pramuka .
Membatik .
English Club .
Perbengkelan .
Tata Rias Manajemen keuangan dan pembiayaan.
Dalam implementasi MBS menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Dan dalam penyelengaraan pendidikan.
An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Hal 61 Heru Siswanto keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.
Komponen keuangan dan pembiayaan ini sesungguhnya perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.
Maka terkait dengan manajemen keuangan dan pembiayaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang melaksanakan sesuai dengan skala prioritas mana kebutuhan yang sangat penting dan mendesak dan mana yang bisa diatur kemudian.
Sedangkan untuk sumber keuangan dan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan atas dua sumber yaitu pertama Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (DIPA) dan yang kedua dari Komite (Orang tua/Wali murid atau peserta didik.
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat media pengajaran.
Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, akan tetapi jika prasarana tersebut dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar maka komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.
Manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan Masyarakat.
Sedangkan hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk .
memajukan kualitas pembelajaran, dan perrtumbuhan anak, .
memperkokoh tujuan dan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan .
menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.
Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut banyak cara yang bisa dilakukan agar bisa menarik simpatik masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat diantaranya adalah: dengan memberitahu masyarakat mengenai gambaran mengenai kondisi sekolah dan program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan maupun program yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Hal 62 Heru Siswanto jelas tentang sekolah yang bersangkutan, prerstasi apa saja yang telah diraih oleh siswa dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa dijadikan bahan promosi pada masyarakat.
Manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.
Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan Manajemen perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu-waktu kosong di sekolah maupun di rumah.
Di samping itu, juga memungkinkan guru untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar dengan metode bervariasi, misalnya belajar individual.
Manajemen layanan khusus lainnya adalah kesehatan.
Di samping sekolah bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan norma-norma kesusilaan tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani kesehatan jasmani dan rohani peserta didik, dan untuk kepentingan tersebut di sekolah-sekolah di kembangkan program pendidikan jasmani dan kesehatan yakni dengan menyediakan pelayanan kesehatan sekolah melalui usaha kesehatan sekolah (UKS), dan berusaha meningkatkan program pelayanan melalui kerja sama dengan unit-unit dinas kesehatan jasmani.
Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang.
Untuk faktor yang mendukung pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :
Faktor internal Faktor internal berasal dari dalam madrasah sendiri yang berupa dukungan penuh dari berbagai pihak yang terkait baik dari dewan guru/tutor.
Karyawan maupun dari Komite dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.
Faktor Eksternal Faktor internal berasal dari luar sekolah dimana dalam penyusunan program-program sekolah banyak melibatkan dan mendapatkan dukungan dari anggota kelompok kerja sekolah.
Pengawas Sekolah serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang seperti dalam pembuatan dan penyusunan evaluasi diri sekolah, penyusunan rencana kerja sekolah dan lain-lain.
Disamping itu faktor eksternal lain adalah dukungan dari masyarakat sekitar yang berupa banyaknya anak-anak yang disekolahkan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang.
An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Hal 63 Heru Siswanto Faktor -faktor Penghambat Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang.
Secara lengkap paparan data dan analisis hasil penelitian terkait dengan faktor yang menghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah adalah sebagai berikut :
Terkait dengan program Pengembangan Kurikulum Merdeka.
sebagian guru masih ada yang belum menyusun Perangkat Pembelajaran seperti Silabus.
RPP.
Pemetaan SK/KD.
Berdasarkan informasi dari Wakabid Kurikulum sekitar 85% guru yang telah menyusun Perangkat Pembelajaran.
Kesesuaian antara ijazah guru/tutor dengan bidang studi yang diajar/diampu baru sesuai Untuk tenaga TU yang berijazah sarjana baru 1 orang.
Disamping itu terkadang masih ada guru/tutor dan pegawai yang kurang memahami tupoksinya.
Banyaknya sarana prasarana yang masih kurang memadai seperti Ruangan Kepala SKB yang masih jadi satu dengan ruang dewan guru/tutor.
Ruangan Laboratorium Komputer yang kesemuanya belum standard dimana antara ukuran ruangan dan fasilitas didalamnya belum memenuhi standard yang ditetapkan.
Kelemahan ini disebabkan kekurangan dari segi pendanaan sehingga SKB belum dapat sepenuhnya memenuhi kelengkapan sarana dan Upaya Mengatasi Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang.
Dalam program pengembangan Merdeka menggunakan strategi menjalin kerjasama dengan Jejaring kurikulum tingkat Kabupaten/Propinsi.
Komite dan stakeholder lain dalam melaksanakan kunjungan, workshop, lokakarya, seminar.
In House Training, menghasilkan kurikulum merdeka yang sesuai dengan kebutuhan.
Disamping itu menjalin kerjasama dan mengoptimalisikan warga SKB dalam membuat pemetaan SK.
KD, membuat silabus, membuat RPP, membuat model-model penilaian, melalui workshop.
In House Training, untuk menghasilkan dokumen kurikulum merdeka yang sesuai.
Dalam program pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan mengoptimalkan tenaga yang ada di SKB, mengadakan pelatihan-pelatihan teknis baik guru/tutor maupun tenaga tata usaha serta mendorong guru dan tenaga usaha untuk mengembangkan kemampuan akademisnya.
Dalam program pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan dengan menggali sumber dana yang lain disamping sumber dana tetap yang berasal dari DIPA.
An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024 Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Hal 64 Heru Siswanto APBN, dan APBD dengan jalan bekerja sama dengan pihak Komite.
Langkah kongkrit yang dilakukan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat seperti iuran dari orang tua wali murid.
Disamping itu juga dilakukan penentuan program berdasarkan perioritas yang paling penting untuk didahulukan dalam pelaksaannya ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan dana yang ada sehingga SKB harus pandai Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pendidikan Kesetaraan Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang.
Dalam proses pelaksanaan program yang telah dibuat, tentunya juga ada upaya monitoring dan evaluasi program atas program yang telah ditetapkan, hal ini untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat itu benar-benar telah dapat dilaksanakan dengan benar atau hanya sekedar terlaksana saja, karena salah satu ciri-ciri dari pendidikan yang bermutu adalah adanya evaluasi yang konsekwen, yang dilakukan secara intensif dan terus menerus .
uryasubroto B.
Proses monitoring dan evaluasi ini disamping sebagai sebuah penilaian program, juga dapat membuat strategi baru dalam pelaksanaan program yang telah ada, karena dalam monitoring dan evaluasi ini juga melibatkan berbagai unsur dan elemen yang ada baik dari diknas.
Komite lebih-lebih staff dan elemen yang ada di SKB.
Hal inilah yang merupakan salah satu ciri Manajemen Berbasis Sekolah ini diterapkan, karenanya madrasah tidak lagi harus sama persis dengan juklak dan juklis yang dibuat oleh pusat akan tetapi SKB bisa berkreasi dan berimprovisasi sesuai dengan kondisi dan keinginan warga SKB yang dikehendaki.
Pelaksanaan Monotoring dan Evaluasi pada hakekatnya adalah sebagai berikut :
Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui kinerja SKB, guru/tutor dan tenaga kependidikan lainnya , serta untuk mengetahui kecukupan unsur-unsur SKBlainnya sesuai dengan SNP.
Substansi yang dimonev antara lain: kinerja guru/tutor.
TU, kinerja SKB, dan sumber daya SKB lainnya, termasuk kesiswaan/warga belajar.
Dilakukan oleh kepala SKB atau tim yang dibentuk SKB secara berkala.
Instrumen Monev dapat diadopsi dari berbagai instrumen seperti instrumen akreditasi atau lainnya yang relevan.
Bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain .
Termasuk di dalamnya adalah program supervisi klinis oleh SKB.
An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024
Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin
Hal 65
Heru Siswanto
PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan paparan data dan analisis hasil penelitian terkait dengan faktor yang menghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Pendidikan Kesetaraan Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Diknas Kota Malang meliputi program kurikulum Merdeka sebagian guru masih ada yang belum menyusun Perangkat Pembelajaran, kesesuaian antara ijazah guru dengan bidang studi yang diajar/diampu baru sesuai 90%.
Banyaknya sarana prasarana yang masih kurang memadai yang disebabkan kekurangan dari segi pendanaan.
Terkait dengan upaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) antara lain dengan jalan membuat program pengembangan Kurikulum Merdeka menggunakan strategi menjalin kerjasama dengan Jejaring Kurikulum Tingkat Kabupaten/Propinsi.
Komite dan stakeholder lain serta mengoptimasikan warga SKB dalam membuat pemetaan SK.
KD, membuat silabus, membuat RPP, membuat model-model penilaian, melalui workshop.
In House Training, untuk menghasilkan dokumen kurikulum SKB.
Untuk pengembangan tenaga pendidik/tutor dan kependidikan dilakukan dengan mengoptimalkan tenaga yang ada di Madrasah, mengadakan pelatihan-pelatihan teknis baik guru maupun tenaga tata usaha serta mendorong guru dan tenaga usaha untuk mengembangkan kemampuan akademisnya.
Dalam program pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan dengan menggali sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat seperti iuran dari orang tua wali murid, disamping itu juga dilakukan penentuan program berdasarkan skala perioritas.
An-Najmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.
01 No 02 Agustus 2024
Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin
Hal 66
Heru Siswanto
DAFTAR PUSTAKA