https://doi.
org/10.
61578/honai.
Jurnal Pendidikan.
Administrasi.
Sains.
Ekonomi, dan Pemerintahan IMPLEMENTASI ETIKA PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI KANTOR
DESA PACING)
Hikmah Muhaimin1.
Ghozali2.
Elzaha Adila Rahma3.
Yayang Komaroh Lailiyah4 Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto.
Jawa Timur Email Korespondensi: hikmahmuhaimin@gmail.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika pemerintahan desa dalam pelayanan publik yang berada di kantor desa Pacing.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu yang penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Teknik dasar dari penelitian ini wawancara dengan informan memperoleh bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih tentang implementasi etika pemerintahan desa dalam pelayanan publik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa Pacing menerapkan etika pemerintahan dalam pelayanan publik dengan indikator Pertanggung jawaban .
Pengabdian .
Kesetiaan .
Kepekaan .
Persamaan .
Kepantasan .
Namun aparatur desa Pacing perlu meningkatkan kembali etika pemerintahannya untuk perfoma yang lebih dalam mengembankan tugas dan bisa menggapai cita-cita desa yang sejahtera, aman dan pelayanan yang baik.
Kata Kunci: Implementasi.
Etika Pemerintahan.
Pelayanan Publik
IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT ETHICS IN
PUBLIC SERVICES (CASE STUDY IN THE OFFICE
PACING VILLAGE)
Abstract The implementation of government ethics in improving public services can be reflected in the attitude of the government apparatus, especially in behaving properly and correctly in accordance with the virtue values related to natureThis study aims to determine the implementation of village governance ethics in public services at the Pacing village office.
The type of research used is qualitative research with a case study approach.
The basic technique of this research is interviews with informants aimed at obtaining more information about the implementation of village government ethics in public services.
The results of the study indicate that the Pacing village government apparatus applies government ethics in public services with indicators of responsibility.
However, the Pacing village apparatus needs to improve its governance ethics so that its performance is better in carrying out its duties and is able to achieve the ideals of a prosperous, safe village and good service.
Keywords: Implementation.
Governance Ethics.
Public Service Copyright A 2023 Hikmah Muhaimin1.
Ghozali2.
Elzaha Adila Rahma3.
Yayang Komaroh Lailiyah4 19 Lisencee Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Submitted: 21/11/2023.
Accepted: 25/11/2023.
Published: 31/12/2023 Implementasi Etika Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Desa Pacin.
Pendahuluan Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melindungi seluruh kepentingan rakyatnya, terutama masyarakat.
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi pemerintah.
Dalam undang-undang no.
25 Tahun 2009.
Pasal 1 Ayat 1 dan 2.
Pelayanan publik adalah barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pelayanan publik, yang disediakan untuk kegiatan atau rangkaian kegiatan yang memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang dimaksud dengan setiap badan penyelenggara negara, perusahaan, dan badan independen yang dibentuk menurut undang-undang untuk melakukan kegiatan pelayanan publik.
Pada dasarnya, pemberian layanan adalah proses dan output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah Salah satu cara mewujudkan lembaga pemerintahan yang baik adlah dengan membangun etika pemerintahan bagi setiap lembaga pemerintah.
Dalam pembangunan pemerintah negara yang baik, aparatur pemerintahan diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan tanggung jawab, kemampuan dan disiplin, dan kesejahteraan, sehingga mampu dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan sebaiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa dan berperan aktif pada masyarakat, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat (Praesy Alfa Pantouw, 2.
Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintahan merupakan abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Aparatur pemerintahan harus menjadi penghubung dalam melaksaakan kepentingan umum dengan penuh loyalitas dan dedikasi.
Pernyataan diatas, tergambar bagaimana idealnya perilaku seseorang aparat pemerintah yang didasarkan pada etika pemerintahan.
Namun untuk mempraktekkannya tidak semudah yang Sejauh ini, masih sering ditemui aparatur pemerintah yang melakukan penyelewengan dan mengabaikan etika pemerintahan yang seharusnya menjadi pedoman mereka dalam bekerja.
Akibat kurang atau tidak pahamnya nilai-nilai etika pemerintahan sehingga perilaku aparat jadi Dampak ke depan bisa membuat masyarakat trauma untuk dekat dan berurusan dengan pejabat pemerintah, mengekspos mereka pada label negatif, merusak citra pejabat pemerintah sebagai pengabdian kepada negara dan masyarakat, dengan otoritas dan kredibilitas yang rendah.
Etika serta moralitas yang baik harus dijunjung tinggi oleh semua aparatur sehingga hadir penghormatan dari masyarakat untuk abdi negara yang menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat (Endah, 2.
Memahami pentingnya etika pemerintahan bukan tentang menanamkan pada pejabat pemerintah apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan .
aik atau buruk, benar atau sala.
, tetapi untuk terus berupaya meningkatkan profesionalisme mereka.
Penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan lancar dan berhasil apabila perilaku aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dilandasi oleh nilai-nilai moral.
Dalam hal ini maka terdapat pertanyaan mengenai sejauhmana aparatur desa mengimplementasikan etika pemerintahan desa dalam pelayanan Penelitian ini menurut George C.
Edword i implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor menurut aturan yang telah ditentukan dengan dukungan fasilitas pendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Dalam pendekatan ini, ada empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:
Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
Sumber Daya, merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan melalui beberapa elemen yaitu : Staff, informasi, wewenang dan fasilitas.
Disposisi, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi yaitu yang dicermati pengangkatan birokrat, insentif.
Copyright A 2023 Hikmah Muhaimin1.
Ghozali2.
Elzaha Adila Rahma3.
Yayang Komaroh Lailiyah4 20 Lisencee Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Submitted: 21/11/2023.
Accepted: 25/11/2023.
Published: 31/12/2023 Implementasi Etika Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Desa Pacin.
Struktur Birokrasi.
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia.
Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Etika pemerintahan adalah ajaran tentang bagaimana bertindak dengan benar dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan etika manusia.
Frankena mengemukakan bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran filosofis.
Sebagai salah satu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan dan pembenarannya.
Moralitas sangat diperlukan dalam masyarakat karena perannya sebagai panduan bertindak .
ction guide.
(Awandi, 2.
Indikator yang digunakan untuk mengetahui hasil dari penelitian yaitu : .
Pertanggung jawaban .
Pengabdian .
Kesetiaan .
Kepekaan .
Persamaan .
Kepantasan .
Pelayanan publik menjadi isu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga arti, 1.
perihal atau cara melayani.
melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang.
kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa .
uhammad, 2.
Robert .
AuPelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban - ketertiban.
Ay Metode Penelitian Jenis penelitian yaitu kualitatif dan dengan pendekatan studi kasus.
Teknik dasar dari penelitian yaitu wawancara bersama informan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang implementasi etika pemerintahan desa dalam pelayanan publik.
Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian .
esearch question.
Pertanyaan penelitian tersebut akan menentukan metode pengumpulan data dan menganalisis.
Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya terbuka untuk perubahan, penambahan, dan penggantian dalam waktu analisisnya (Srivastava & Thomson, 2.
Jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell adalah studi kasus.
Studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu masalah atau peristiwa yang muncul dengan mengumpulkan berbagai jenis informasi, yang kemudian diolah untuk menghasilkan solusi.
Masalah yang ditemukan dapat diselesaikan.
Susilo Rahardjo & Gudnanto tahun 2010, studi kasus adalah cara untuk memahami individu secara terpadu dan komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang mereka dan masalah mereka, pemecahan masalah dan baik.
Peneliti menjelaskan bahwa tujuannya.
Pengembangan diri untuk Untuk Pembeda pendekatan studi kasus dari jenis pendekatan penelitian kualitatif lainnya terletak pada kedalaman analisis dalam kasus tertentu, yang lebih spesifik.
Analisis data dan triangulasi juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif yang Metode ini sangat berguna untuk menganalisis peristiwa tertentu di lokasi dan waktu Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi di Desa Pacing.
Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi dan gambaran umum mengenai Desa Pacing dari demografi serta dinamika interaksi yang berlangsung terhadap etika pemerintahan dalam pelayanan publik.
Hasil Dan Pembahasan Implementasi aparatur pemerintah Desa Pacing dalam mengembankan tugas sebagai penyedia pelayanan publik di desa mengupayakan untuk optimalkan desa pacing yang baik dalam Copyright A 2023 Hikmah Muhaimin1.
Ghozali2.
Elzaha Adila Rahma3.
Yayang Komaroh Lailiyah4 21 Lisencee Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Submitted: 21/11/2023.
Accepted: 25/11/2023.
Published: 31/12/2023 Implementasi Etika Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Desa Pacin.
pelayanan publiknya.
Dalam pengimplementasikan etika pemerintahan dinilai baik, yang mana dapat dilihat melalui indikator dari etika pemerintahan, yaitu : Pertanggung jawaban .
Pertanggung jawaban merupakan perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap dalam menanggung segala resiko.
tanggung jawab merupakan tingkah laku, untuk sadar dalam perbuatan dan kewajiban yang dilakukan.
Dalam indikator ini aparatur pemerintah desa pacing dalam melakukan tugas yang mana aparatur menjakankan sesuai dengan tugas dan fungsinya dinilai cukup baik terlaksana.
Dalam indikator tanggung jawab saat jam bekerja dinilai cukup baik Pengabdian .
suatu keinginan dalam melakukan pekerjaan atau tugas dengan sepenuh hati, tidak setengah hati maupun berat hati dan tanpa pamrih, agar menghasilkan keluaran pekerjaan yang baik dan memuaskan.
Dalam indikator ini peneliti mengambil item penilaian yaitu patuh, tanggap, ramah dan sopan yang menurut sekertaris desa terlaksana dengan baik.
Dan item penilaian selanjutnya ialah aparatur pemerintah desa memiliki komitmen yang dinilai cukup terlaksana dengan baik.
Kesetiaan .
Kesetiaan pegawai kepada pemimpin maupun rekan pegawai lainya yang terpenting aturan dan konstitusi diterapkan untuk mencapai tujuan bangsa.
Item penelian dari indikator penilain ini ada dapat membangun kerjasama antar tim/ anggota aparatur desa dinilai terlaksana yang dimana antar anggota saling membantu untuk menyelesaikan Item penilaian selanjutnya adalah taat aturan dan perintah dalam hal ini dinilai terlaksana dengan baik.
Kepekaan .
Suatu hal yang mencerminkan kemauan pegawai dalam mempersiapkan diri untuk perkembangan hal yang baru, kondisi tertentu, sehingga terdapat usaha memperbaiki diri dalam meningkatkan latihan maupun pendidikan, dan seterusnya.
Dalam hal ini peneliti mengambil item penilaian membangun kesadaran dalam lingkungan sekitar yang dinilai cukup terlaksana.
Tanggap dalam menyelesaikan sebuah masalah.
Adanya kemauan dalam pendidikan atau pelatihan guna untuk mempunyai inovasi maupun pengembangan desa dinilai cukup baik terlaksana.
Persamaan .
Memberi pelayan yang prima dengan maksimal untuk kepentingan khalayak umu yaitu dengan memberikan perilaku yang adil tanpa memandang bulu, sehingga tujuan pelayanan itu terwujud.
Dalam penilaian terdapat item mengutamakan kepentingan umum dan menyampingkan kepentingan pribadi di nilai cukup baik.
Item penilaian selanjutnya ialah tidak membeda-bedakan dalam pelayanan maupun aktivitas mengenai desa tidak diperbolehkan membeda-bedakan antara keluarga kaya-miskin bisa dilihat melalui pelayanan kesehatan desa setiap berobat harus membawa fotocopy ktp dan diperkenankan untuk mengantri kecuali orang dengan lanjut usia yang mana dinilai terlaksana dengan baik.
Kepantasan .
Indikator ini meninjau item profesional dalam menjalankan tugas yang dinilai cukup baik melihat prosefesional dalam melayani desa seperti surat menyurat.
Bersikap jujur dan transparan terhadap masyarakat cukup terlaksanakan dengan baik.
Hasil dari wawancara tersebut implementasi etika pemerintahan desa dalam pelayanan publik di kantor desa pacing terlaksana dengan baik.
Yang mana dalam pelaksanaannya etika pemerintahannya ikut terlibat meskipun masih terdapat yang belum terlaksana dengan sempurna.
Dalam hal itu aparatur pemerintah desa harus lebih meningkatkan lagi etika pemerintahan supaya lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik.
Kesimpulan Setiap wilayah memiliki cita-cita untuk dapat mewujudkan wilayah yang sejahtera, keamanan dan pelayanan yang baik.
Dalam penelitian di Desa Pacing, dalam implementasi etika pemerintahan desa dalam pelayanan publik dinilai cukup baik.
Di tinjau dari point konsep teori implementasi, etika pemerintahan, pelayanan publik desa pacing mampu menerapkan dengan baik.
Untuk menjalankan tugas pemerintahan desa, sebagian besar Pemerintah Desa telah memahami dan mengamalkan prinsip etika pemerintahan, walaupun dinilai cukup baik, penting untuk meningkatkan etika pemerintahan desa supaya memperoleh pelayanan publik yang baik dan aparatur profesionalisme dalam mengemban tugas-tugas desa.
Menanamkan nilai etika Copyright A 2023 Hikmah Muhaimin1.
Ghozali2.
Elzaha Adila Rahma3.
Yayang Komaroh Lailiyah4 22 Lisencee Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Submitted: 21/11/2023.
Accepted: 25/11/2023.
Published: 31/12/2023 Implementasi Etika Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Desa Pacin.
pemerintahan dengan penuh kesadaran diri makan akan lebih mudah untuk mencapai cita-cita setiap wilayah yang sejahtera, aman, dan pelayanan yang baik.
Referensi