CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 Analisis Kebijakan Program Studi PPKn Universitas Ivet Semarang terhadap Penghapusan Mata Kuliah KKL pada Implementasi Kurikulum OBE Mansur1.
Ag.
Sutrianto Hadi2 Email: mansur.
ivet@gmail.
com1, sutriyantoagustinus@gmail.
Abstrak Perubahan paradigma pendidikan tinggi melalui penerapan kurikulum berbasis OutcomeBased Education (OBE) telah mendorong banyak program studi untuk meninjau ulang struktur mata kuliah mereka, termasuk di dalamnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
Universitas Ivet Semarang.
Salah satu rencana kebijakan kontroversial adalah penghapusan mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL), yang selama ini dianggap sebagai bagian esensial dari pembelajaran kontekstual dan karakteristik keilmuan PPKn.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah kebijakan penghapusan KKL dalam konteks reformulasi kurikulum OBE semester ganjil 2025/2026.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan analisis kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya tarik ulur antara efisiensi akademik dan esensi keilmuan.
Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan argumentasi akademik serta partisipasi aktif dosen dan mahasiswa dalam perencanaan kurikulum agar reformulasi tidak mengorbankan identitas keilmuan PPKn.
Kata Kunci: Kurikulum OBE.
Kebijakan.
Program Studi PPKn.
KKL.
Abstract The paradigm shift in higher education through the implementation of an Outcome-Based Education (OBE) curriculum has prompted many study programs to review their course structures, including the Pancasila and Citizenship Education (PPK.
Study Program at Ivet University.
Semarang.
One controversial policy plan is the elimination of the KKL (Knowledge and Practic.
course, renamed Government and State Management Studies, which has long been considered an essential part of contextual learning and the scientific characteristics of PPKn.
This study aims to examine the policy direction of eliminating the Government and State Management Study course in the context of the OBE curriculum reformation for the odd semester of the 2025/2026 academic year.
This study uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of documentation studies, in-depth interviews, and policy The results of the study indicate a trade-off between academic efficiency and scientific This study recommends the need to strengthen academic argumentation and the active participation of lecturers and students so that the reformation does not sacrifice PPKn science.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 Keywords: OBE Curriculum.
Policy.
PPKn Study Program.
KKL.
Pendahuluan Pendidikan tinggi di negara Indonesia sekarang ini berada dalam fase transformasi signifikan, hal ini terjadi sebagai respon terhadap tuntutan zaman yang diwarnai dengan revolusi industri 4.
0, serta dinamika dunia kerja global yang terus menerus berubah.
Dari transformasi ini negara tidak hanya menuntut penyesuaian pada aspek teknologi dan metode pembelajaran semata, melainkan juga pada arah dan orientasi pendidikan secara menyeluruh.
Salah satu pendekatan yang diadopsi secara nasional dalam merespon tantangan transformasi tersebut di lingkup pendidikan khususnya, adalah kurikulum OBE (Outcome-Based Educatio.
(Manggali et al.
, yaitu pendekatan pendidikan yang menitikberatkan pada capaian pembelajaran .
earning outcome.
yang konkret, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masa depan Sehingga, setiap program studi diharapkan mampu merancang kurikulum yang tidak hanya selaras dengan profil lulusan yang diinginkan, tetapi juga perlu adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, serta dunia kerja global.
Sebagai bagian dari upaya penyesuaian tersebut, program studi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraa.
Universitas Ivet Semarang, kini tengah melakukan penataan ulang struktur kurikulumnya, untuk diterapkan pada semester mendatang, yaitu semester ganjil tahun akademik 2025/2026 (Wawancara dengan Anis, 2.
Kurikulum ini dirancang untuk lebih responsif terhadap kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta prinsip-prinsip OBE yang menekankan integrasi antara penguasaan pengetahuan teoretis, pengembangan keterampilan aplikatif, dan pembentukan sikap profesional yang relevan dengan tantangan sosial-kewarganegaraan kontemporer (Gustiawan et al.
, 2.
Namun, dalam proses perumusan ulang kurikulum tersebut, muncul perdebatan di kalangan sivitas akademika Universitas Ivet Semarang tentang rencana penghapusan mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang sebelumnya telah berganti nama AuStudi Pemerintahan dan Pengelolaan NegaraAy (Wawancara dengan Agustinus, 2.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara merupakan mata kuliah khas yang selama ini menjadi wadah strategis bagi mahasiswa Program Studi (Prod.
PPKn untuk memperoleh pengalaman langsung melalui interaksi dengan masyarakat, lembaga pemerintahan, dan institusi sosial lainnya (Solekhan et al.
, 2.
Dalam praktiknya.
Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman teoritis, tetapi juga sebagai wahana pelatihan keterampilan observasi, analisis sosial, serta komunikasi lintas budaya dan kelembagaan yang Sebagian besar dosen dan mahasiswa menilai bahwa kebijakan peniadaan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara berpotensi mengurangi kedalaman karakter praksis dari disiplin bidang PPKn (Mansur, 2.
Kekhawatiran utama yang muncul adalah kemungkinan hilangnya pengalaman empiris yang mendalam, dalam memahami realitas sosial dan kewarganegaraan secara langsung, yang justru menjadi aspek krusial dalam pembentukan lulusan yang reflektif dan adaptif terhadap dinamika Rencana peniadaan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara dianggap bertentangan dengan semangat OBE itu sendiri yang justru menekankan pada capaian pembelajaran utuh, termasuk aspek keterampilan dan sikap Sebaliknya, pengelola program studi mengemukakan bahwa kebijakan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk menyederhanakan struktur kurikulum serta menyesuaikan dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kurikulum berbasis OBE (Wawancara dengan Maria, 2.
Dalam pandangannya, berbagai bentuk pembelajaran luar kampus yang diakui dalam kebijakan kurikulum OBE dapat menggantikan peran mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara secara lebih fleksibel dan efisien, tanpa mengurangi esensi capaian pembelajaran.
Dalam kerangka pengembangan kurikulum berbasis OBE, keputusan untuk menghapus mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara perlu dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap pembentukan profil lulusan.
Jika mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara tidak lagi JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 dimasukkan ke dalam struktur kurikulum, maka alternatif kegiatan pembelajaran yang dirancang harus memiliki efektivitas yang setara atau bahkan lebih dalam mendukung capaian kompetensi utama, khususnya keterampilan sosial, sikap kebangsaan, serta pemahaman kontekstual atas isu-isu kewarganegaraan.
Dari perspektif pedagogis, keberadaan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara selama ini memberikan ruang penting untuk internalisasi nilainilai Pancasila serta penguatan karakter kewarganegaraan mahasiswa secara langsung melalui praktik sosial.
Oleh karena itu, penghapusan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara menuntut desain pembelajaran alternatif yang inovatif dan transformatif, yang tetap menjamin pencapaian pembelajaran secara utuh tanpa mengurangi kualitas proses dan hasil pendidikan Penelitian ini mencoba memetakan dinamika kebijakan penghapusan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara .
ahulu namanya KKL) sebagai bagian dari reformulasi kurikulum baru yaitu Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
Universitas Ivet Semarang.
Temuan dari kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kurikulum yang tidak hanya mengikuti tuntutan regulasi nasional dan pendekatan OBE, tetapi juga mempertahankan identitas keilmuan PPKn sebagai disiplin yang bersifat praksis, kontekstual, dan berbasis pada pengalaman sosial nyata Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna mengeksplorasi dinamika reformulasi kurikulum berbasis OBE (Outcome-Based Educatio.
dengan menghapus mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara atau yang dikenal dengan mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Program Studi PPKn Universitas Ivet Semarang.
Adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu.
studi dokumentasi, wawancara mendalam dengan infroman, serta analisis kebijakan, baik dari program studi PPKn, maupun institusi atau pihak Universitas Ivet.
Wawancara dilakukan secara purposif terhadap ketua program JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 studi, dosen penanggung jawab mata kuliah inti, dosen pengamat bidang studi PPKn, pihak pengambil kebijakan Universitas Ivet, dan mahasiswa semester akhir guna menggali persepsi terhadap penghapusan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara atau yang dikenal KKL dan alternatif pembelajaran yang dirancang.
Studi dokumentasi difokuskan pada analisis kurikulum lama, draft kurikulum OBE baru, serta dokumen akademik pendukung seperti Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan buku pedoman.
Sementara itu, analisis kebijakan dilakukan terhadap pedoman nasional tentang kurikulum baru yaitu kurikulum OBE, kebijakan MBKM, serta ketentuan internal Universitas Ivet terkait perencanaan kurikulum yang akan Universitas Ivet gunakan kedepannya.
Adapun analisis data menggunakan metode atau model Miles & Huberman, melalui Langkah-langkah penyajian data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil awal menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar dosen terkait hilangnya unsur praktik lapangan, meskipun pihak program studi menekankan fleksibilitas pembelajaran MBKM sebagai alternatif.
Metode ini memungkinkan pemahaman menyeluruh terhadap proses dan dampak kebijakan kurikulum yang diterapkan.
Hasil dan Pembahasan Posisi Strategis Mata Kuliah KKL atau Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara dalam Kurkulum Prodi PPKn.
Perubahan nama mata kuliah KKL (Kuliah Kerja Lapanga.
di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ivet Semarang dilakukan pada tahun 2024, dan sudah diterapkan di kurikulum Merdeka (Wawancara dengan Srihadi.
Mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara memegang peranan penting dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
, karena menjadi penghubung antara pemahaman teoritis di ruang kelas dengan dinamika sosialpolitik di tengah masyarakat.
Mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara tidak sekadar metode pembelajaran lapangan, melainkan sebuah pengalaman edukatif yang memungkinkan mahasiswa mengakses secara langsung proses kehidupan berbangsa dan bernegara melalui interaksi dengan lembaga-lembaga strategis, seperti institusi JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 yudikatif dan eksekutif.
Dalam implementasinya, mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara Prodi PPKn kerap melibatkan kunjungan ke lembaga pemerintah seperti Mahkama Konstitusi (MK).
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanna.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Partai Politik, dan kantor pemerintahan daerah (Wawancara dengan Agustinus, 2.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami fungsi dan peran institusi-institusi tersebut secara konseptual, tetapi juga menyaksikan secara langsung mekanisme pengambilan keputusan, pelaksanaan hukum, dan kebijakan publik.
Pengalaman ini memperkaya pemahaman yang tak dapat diperoleh dari pembelajaran berbasis teks semata.
Dengan demikian.
Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara atau KKL memberikan konteks nyata terhadap materi PPKn dan memperkuat pemahaman mahasiswa tentang hak, kewajiban, serta praktik demokrasi di Indonesia.
Gambar 1.
Bukti KKL di lembaga MK.
BPIP.
Lemhannas, dan Partai Gerindra Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara juga menjadi wahana pengembangan keterampilan sosial-politik mahasiswa prodi PPKn Universitas Ivet Semarang (Unisve.
, menumbuhkan sikap kritis, tanggung jawab, dan partisipatif sebagai warga negara.
Selain itu.
Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara melatih kemampuan kerja sama lintas budaya dan kepekaan terhadap isu-isu kontemporer.
Hal ini selaras dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan, pengembangan sikap, serta keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 Lebih jauh.
Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara juga dapat memperkuat keterkaitan kurikulum PPKn dengan perkembangan sosial-politik yang dinamis.
Dengan memadukan pembelajaran lapangan.
Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara menjawab keterbatasan pendekatan teoritis yang kerap abstrak, serta mendorong mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu.
Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan elemen krusial yang menjadikan kurikulum PPKn lebih kontekstual, relevan, dan bermakna bagi pengembangan karakter serta kapasitas kewarganegaraan mahasiswa secara utuh.
Alasan Akademik Ingin Menghapus Mata Kuliah KKL/Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara Rencana penghapusan Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara atau KKL didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu: keterbatasan anggaran, beban SKS yang rendah, serta adanya mata kuliah lain yang dianggap memiliki kompetensi sejenis.
Namun, hal ini dinilai belum cukup kuat dari sisi akademik maupun pedagogis.
Keterbatasan Anggaran Salah satu faktor utama yang mendasari evaluasi terhadap keberlanjutan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara adalah keterbatasan anggaran.
Pelaksanaan Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, mencakup transportasi, akomodasi, hingga aspek manajerial dan supervisi kegiatan (Wawancara dengan Irlanto, 2.
Dalam kondisi keuangan institusi yang terbatas, efisiensi anggaran menjadi prioritas tanpa mengorbankan mutu Oleh sebab itu, penghapusan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara dipandang sebagai solusi strategis untuk mengurangi beban biaya operasional, terutama ketika pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara optimal karena kendala finansial.
Bobot SKS Mata Kuliah yang Rendah Mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara dalam kurikulum PPKn JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 umumnya dibebankan sebesar 1 SKS, yang secara kuantitatif tergolong rendah dibandingkan dengan mata kuliah lainnya (Muzakir, 2.
Rendahnya beban kredit ini menimbulkan keraguan mengenai proporsionalitas alokasi waktu dan efektivitas pembelajaran yang dapat dicapai melalui kegiatan lapangan.
Padahal, mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara dirancang untuk memberikan pengalaman praktis yang penting dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan mahasiswa.
Dalam perspektif pembelajaran berbasis capaian (OBE), bobot 1 SKS dinilai tidak cukup untuk menampung luaran pembelajaran yang bersifat aplikatif (Rahma et al.
, 2.
Oleh sebab itu, muncul wacana untuk menghapus mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara dari kurikulum dan menggantinya dengan aktivitas lain yang dinilai lebih relevan dan efisien dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa secara holistik (Wawancara dengan Anis, 2.
Alternatif Pengganti Mata Kuliah dianggap Setara Secara Kompetensi.
Sebagai respons terhadap penghapusan mata kuliah KKL atau Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara, program studi PPKn dapat menyusun mata kuliah atau kegiatan alternatif yang memiliki kesetaraan kompetensi.
Menurut Maria .
dalam kerangka kurikulum OBE serta kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), beberapa opsi seperti studi independen, proyek berbasis komunitas, atau program magang dapat menjadi pengganti yang efektif.
Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman langsung di lapangan serta mengembangkan soft skills yang selaras dengan kebutuhan profesional dan sosial (Wawancara dengan Anis, 2.
Selain itu, mata kuliah berbasis praktik seperti magang terstruktur atau proyek kolaboratif dengan mitra eksternal .
isalnya, lembaga pemerintahan atau organisasi sipi.
dinilai lebih terintegrasi dengan kebutuhan kurikulum (Wawancara dengan Maria, 2.
Kegiatan ini tidak hanya memberikan konteks nyata, tetapi juga memiliki fleksibilitas waktu dan biaya yang lebih terkendali.
Misalnya, pada implementasi terkait proyekproyek advokasi kebijakan, serta pengembangan media pembelajaran kewarganegaraan, atau keterlibatan dalam program pemberdayaan masyarakat dapat menggantikan fungsi KKL/Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara secara lebih bermakna dan terukur.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 Risiko Penghapusan Mata Kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara dalam Program Studi PPKn Penghapusan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara dalam program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
dapat menimbulkan risiko yang cukup serius, khususnya dalam aspek kualitas pembelajaran mahasiswa PPKn dan keberlanjutan identitas keilmuan prodi PPKn di Universitas Ivet (Wawancara dengan Agustinus, 2.
Menurut Agustinus mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara selama ini menjadi instrumen penting untuk memberikan pengalaman empiris yang memungkinkan mahasiswa memahami secara langsung bagaimana penerapan nilainilai kewarganegaraan dalam realitas sosial.
Tanpa pengalaman lapangan tersebut, proses pembelajaran menjadi tidak utuh karena mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata (Wawancara dengan Agustinus, 2.
Apalagi untuk masuk ke Lembaga-lembaga besar seperti Mahkama Konstitusi (MK) dan Lemhannas sangat sulit kecuali dengan praktikum mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara tersebut.
Secara epistemologis, identitas dalam keilmuan PPKn sangat terkait erat dengan pendekatan praksis, yakni pendidikan yang menuntut penerapan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Aryani et al.
, 2.
Dengan dihilangkannya mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara prodi PPKn di Univeritas Ivet, karakteristik khas ini dikhawatirkan akan tergantikan oleh pendekatan yang lebih teoritis dan abstrak, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas PPKn dalam menanamkan pemahaman kontekstual terhadap dinamika sosial, politik, dan hukum di lapangan (Wawancara dengan Agustinus, 2.
Hal ini bukan hanya akan mengubah corak pendidikan PPKn, tetapi juga melemahkan kompetensi mahasiswa dalam dan/atau nilai-nilai Penghapusan Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara juga akan berdampak terhadap kesiapan lulusan menghadapi dunia profesional yang memerlukan keterampilan JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 praktis dan pengalaman kontekstual.
Mahasiswa yang tidak dibekali pengalaman langsung kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan berkontribusi secara maksimal di lingkungan sosial maupun birokrasi pemerintahan (Wawancara dengan Srihadi, 2.
Akibatnya, daya saing lulusan PPKn di dunia kerja juga akan berpotensi Alternatif Solusi Dalam konteks reformulasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), penghapusan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara.
dahulu Kuliah Kerja Lapangan (KKL) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
Universitas Ivet Semarang perlu direspon dengan pendekatan alternatif yang tetap menjamin ketercapaian capaian pembelajaran (CPL) prodi PPKn secara optimal (Wawancara dengan Srihadi, 2.
Menurut Agustinus, .
salah satu solusi strategis yang dapat diimplementasikan adalah dengan mengintegrasikan model Project-Based Learning (PjBL) berbasis lapangan ke dalam mata kuliah lainnya, yang relevan, atau mengonversi Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara menjadi bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan aktual mahasiswa PPKn.
Menurut Suseno et al.
, .
Model PJBL merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar melalui pelaksanaan proyek nyata yang bersumber dari permasalahan sosial di masyarakat.
Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan kemandirian belajar, partisipasi aktif, dan kolaborasi lintas sektor, tetapi juga mendorong penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill.
, seperti kemampuan analitis, pemecahan masalah, berpikir kreatif, serta keterampilan komunikasi dan kerja tim (Nurhamidah & Nurachadijat, 2.
Oleh sebab itu, model PjBL sangat relevan sebagai pengganti Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara karena mampu menghasilkan proses pembelajaran yang aplikatif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 Maria .
menyatakan bahwa dalam kerangka pendekatan OBE yang menekankan pada capaian pembelajaran yang terukur dan berorientasi hasil, penerapan PjBL menjadi sangat signifikan (Amanda et al.
, 2.
Melalui proyek-proyek lapangan, mahasiswa dapat membangun kompetensi secara holistik, mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotorik (Ali et al.
, 2.
Hal ini sejalan pula dengan semangat MBKM yang memberikan kebebasan akademik kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas, mengembangkan potensi diri, dan membangun pengalaman belajar yang kontekstual dan Pengintegrasian PjBL ke dalam mata kuliah inti PPKn dapat dilakukan melalui desain proyek yang menyoroti isu-isu kebangsaan, kewarganegaraan aktif, sosial-politik kontemporer, dan advokasi kebijakan publik.
Misalnya, mahasiswa prodi PPKn dapat pembelajaran berbasis komunitas, atau melakukan penelitian aksi terkait budaya demokrasi dan partisipasi publik.
Dengan pendekatan ini, nuansa lapangan tetap terjaga tanpa harus bergantung pada format Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara konvensional yang cenderung terbatas dari segi durasi, fleksibilitas, dan pembiayaan.
Alternatif lainnya adalah mereposisi Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara menjadi bagian dari skema MBKM.
Melalui program ini, mahasiswa diberi keleluasaan untuk memilih kegiatan seperti proyek independen, studi mandiri, riset terapan, atau magang di lembaga pemerintahan dan organisasi sosial yang memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi PPKn.
Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kompetensi transdisipliner yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global di era Revolusi Industri 4.
0 dan Implementasi alternatif ini tentu memerlukan penyesuaian pada tata kelola akademik, termasuk perencanaan kurikulum yang matang, pelatihan dosen dalam metodologi PjBL, serta penguatan kerja sama strategis dengan mitra eksternal.
Proses evaluasi pencapaian pembelajaran dapat dilakukan secara otentik melalui penilaian terhadap produk proyek, portofolio pembelajaran, dan refleksi kritis mahasiswa yang JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 mengindikasikan penguasaan kompetensi sesuai standar OBE.
Dengan demikian, integrasi pendekatan Project-Based Learning yang berbasis pada realitas sosial, maupun pelibatan Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara ke dalam kerangka MBKM, merupakan solusi komprehensif dalam menjawab tantangan reformulasi kurikulum PPKn tanpa harus mengorbankan substansi pembelajaran lapangan.
Strategi ini tetap mempertahankan esensi pembelajaran kontekstual sekaligus memperkuat relevansi pendidikan tinggi dalam menyiapkan lulusan yang unggul secara intelektual, sosial, dan profesional di abad ke-21.
Simpulan Reformulasi kurikulum berbasis OBE (Outcome Based Educatio.
pada program studi PPKn Universitas Ivet Semarang telah memunculkan kebijakan dan dinamika akademik, terutama pada penghapusan mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang berganti nama dengan Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara.
Mata kuliah tersebut memegang posisi strategis sebagai sarana pembelajaran praksis yang menjebatani teori kewarganegaraan dengan realitas sosial-politik.
Kehadirannya dinilai memperkuat karakteristik khas keilmuan PPKn, serta membentuk kompetensi kewarganegaraan secara kontekstual, dan membekali mahasiswa dengan pengalaman lapangan yang relevan terhadap dunia professional.
Namun, penghapusan mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara didorong pertimbangan efisiensi anggaran , bobot SKS yang dianggap rendah, serta adanya pembelajaran lain yang dapat menjadi alternatif dan setara secara kompetensi.
Meskipun demikian, banyak pihak terutama dosen penanggungjawab mata kuliah tersebut, menilai bahwa Keputusan ini sangat beresiko dapat menurunkan kualitas pembelajaran kontekstual serta mengaburkan identitas praksis dari disiplin PPKn.
Adapun sebagai alternatif dalam mengganti mata kuliah ini Adalah pendekatan seperti Project Besed Learning (PJBL) serta skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ditawarkan sebagai pengganti mata kuliah Studi Pemerintahan dan Pengelolaan Negara.
Proyek komunitas, magang, studi independent, serta riset terapan dianggap dapat menjadi Solusi strategis yang dapat mempertahankan sekaligus menjawab tantangan fleksibilitas.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI
PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025 efektivitsa biaya, serta tuntutan capaian pembelajaran Kurikulum OBE.
Dengan begitu, keberhasilan reformulasi kurikulum akan sangat ditentukan pada sejauh mana integrasi pendekatan alternatif ini mampu menggantikan subtansi pengalaman lapangan secara bermakna tanpa mengorbankan kualitas Pendidikan kewarganegaraan serta kesiapan lulusan dalam mengadapi tantangan nyata di Masyarakat.
Referensi