JPn
e-ISSN 2723-0503
ISSN 1411-481X
Muryati.
Charolyna.
Yustia.
Saefulloh: Kendala Alumni Prodi PPKn dalam Memperoleh Pekerjaan Kendala Alumni Prodi PPKn dalam Memperoleh Pekerjaan Serta Relevansinya dengan Kurikulum 2013 Dewi Muryati1.
Endhah Charolyna2.
Yustia3.
Ahmad Saefulloh4* E-mail: dewimryt@gmail.
com1, endhahcharolina@gmail.
yustiaaza@gmail.
com3 saefulloh@fkip.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh alumni mahasiswa program studi PPKn angkatan 2015 dalam kaitannya dengan relevansi K-13 terhadap kebutuhan pekerjaan alumni.
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling.
Pengumpulan data wawancara dilakukan menggunakan instrumen wawancara dalam google form.
Subjek penelitian ini adalah alumni program studi PPKn FKIP Universitas Palangka Raya angkatan 2015.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dialami alumni prodi PPKn angkatan 2015 yaitu kurangnya soft skill yang dimiliki alumni dalam mempersiapkan diri untuk melamar pekerjaan, baik sebagai guru ataupun pekerjaan lainnya di lingkungan pemerintahan yang relevan dengan disipilin ilmu yang dimiliki alumni.
Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah optimalisasi karya baik berupa soft skill ataupun produk yang bisa menjadi nilai jual bagi alumni itu sendiri.
Kata Kunci: Alumni PPKn.
K-13.
Pekerjaan Obstacles of PPKn Alumni in Getting a Job And its Relevance to the 2013 curriculum Abstract This research aims to the obstacles faced by the alumni of the 2015 PPKn study program in relation to the relevance of the 2013 curriculum to the job needs of alumni.
This research is qualitative descriptive with purposive sampling Data collection which includes online structured interviews conducted with questions that were arranged and linked and developed theoretical literature.
The subjects of this study were alumni of the 2015 PPKn FKIP.
University of Palangka Raya.
The results showed that the obstacles experienced by alumni of the 2015 PPKn Study Program were the lack of soft skills in preparing themselves to apply for jobs, either as teachers or other jobs relevant to the Dewi Muryati Prodi PPKn.
FKIP UPR Jl.
Timang Palangka Raya.
Kalteng Endhah Charolyna Prodi PPKn.
FKIP UPR.
Jl.
Timang Palangka Raya.
Kalteng Yustia Prodi PPKn.
FKIP UPR.
Jl.
Timang Palangka Raya.
Kalteng Ahmad Saefulloh Prodi PPKn FKIP UPR.
Jl.
Timang Palangka Raya.
Kalteng Jurnal Pendidikan.
Volume 21.
Nomor 2.
Desember 2020, 157 - 166 discipline of knowledge that alumni have.
The effort that needs to be done to overcome these difficulties is the optimization of work in the form of soft skills or products that can be a selling point for the alumni themselves.
Key Words: PPKn Alumni.
Curriculum 2013.
Profession Kebijakan perubaham kurikulum merupakan politik pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, bahkan dalam pelaksanaannya seringkali dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan (Solichin, 2.
Di sekolah: guru, kepala sekolah, pengawas dan peserta didik sangat berkepentingan, dan akan terkena dampaknya secara langsung dari setiap perubahan kurikulum, termasuk K-13.
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan K-13, sehingga dalam implementasinya tidak terjadi kesalahpamahan, dan kesalahan dalam menafsirkan ide-ide baru yang dikembangkan (Alawiyah, 2.
Implementasi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPK.
K-13 mengacu pada standar proses pendidikan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Kossasy, 2.
Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) (Rusman, 2.
Sejalan dengan itu, implementasi pengelolaan pembelajaran PPKn K-13 dimaksudkan bagaimana setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.
Dalam implementasi K-13, guru dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
Pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan ditetapkan secara efektif dan efisien.
Manajemen pembelajaran identik dengan pengelolaan pembelajaran, dimana pengelolaan pembelajaran meliputi rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan hasil Rangkaian ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan guru untuk pencapaian hasil yang maksimal, khususnya pada mata pelajaran PPKn (Octavia dan RubeAoi, 2.
Mata pembelajaran PPKn bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila agar dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab (Sutiyono.
Muryati.
Charolyna.
Yustia.
Saefulloh: Kendala Alumni Prodi PPKn dalam Memperoleh Pekerjaan Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu Pancasila.
Undang-Undang Dasar 1945.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika (Saputra, dkk.
, 2014: .
Tujuan dari pembelajaran PPKn ini sangat relevan dengan kehidupan realita sekarang ini, dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ipte.
di bidang informatika yang sangat maju serta percepatan era globalisasi, sehingga dapat mengkhawatirkan perkembangan peserta didik menghadapi tantangan rintangan yang penuh dengan gejolak masyarakat dunia pada masa yang akan datang (Saefulloh, 2.
Dengan adanya perkembangan tersebut diharapkan para pendidik dapat memberikan bekal sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam menyikapi kehidupan yang selalu mengalami perubahan sepanjang masa kepada peserta didik.
Perubahan ini akan terjadi dengan demikian pesat tanpa ada yang bisa menghentikannya, khususnya bagi alumni yang perlu mempersipakan bekal bagi dirinya dalam memasuki dunia pekerjaan (Mahdi, 2.
Komponen penting dari sistem pendidikan salah satunya adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah (Huda, 2.
Kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat, oleh karena itu setiap satuan pendidikan diharuskan untuk melaksanakan dan mengimplementasikannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disusun oleh pemerintah pusat (Hasmori.
Sarju.
Norihan.
Hamzah, & Saud, 2.
Pada hakekatnya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua, masyarakat dan pihak siswa itu sendiri (Hidayat, 2.
K-13 adalah kurikulum yang baru dicetuskan oleh Kementrian Pendidikan untuk pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
K-13 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill dan pendidikan berkarakter, siswa dituntut untuk lebih paham dalam hal materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi (Mulyasa, 2.
K-13 ini pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mana sudah diterapkan sejak 2006 lalu.
Jurnal Pendidikan.
Volume 21.
Nomor 2.
Desember 2020, 157 - 166 Tema pembaharuan dan perbaikan pada K-13 yaitu ingin menciptakan manusia Indonesia yang mampu berpikir kreatif, produktif, inovatif, proaktif, dan afektif, melalui pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan Pengintegrasian ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki peringkat Indonesia.
K-13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,dan peradaban dunia (Alawiyah, 2.
Tujuan dari pengembangan K-13 menurut Kemendikbud (Permendikbud No.
Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliya.
: Tujuan K-13 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman (Karliani dan Saefulloh, 2.
, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Ali, 2.
Pengertian kewarganegaraan adalah sebuah ilmu atau studi mengenai tugas dan kewajiban pemerintahan serta hak dan kewajiban seorang warga negara.
Definisi kewarganegaraan pun bisa diartikan lebih luas yaitu mencakup sesuatu yang memiliki keterkaitan atau hubungan antara manusia sebagai individu di dalam suatu perkumpulan yang tertata dan terorganisir dalam hubungannya dengan negara yang bersangkutan (Isdayanti.
Lion, & Saefulloh, 2.
PKn adalah sebuah sistem disiplin ilmu tentang pancasila dan kenegaraan sebagai bagian dari studi interdisipliner dan multidsipliner bahkan transdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan (Sumardjoko, 2.
Untuk mengembangkan PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu maka kajian PKn didukung oleh filsafat knowledge as power dan education as power untuk tujuan pendidikan.
Istilah yang digunakan di luar negeri khususnya di Eropa (Eropa Kontinenta.
dan Amenka (Anglo Saxo.
bahkan Asia Pasifik adalah AuCivic Education dan Citizenship EducationAy (Carretero.
Haste, & Bermudez, 2.
Ide-ide dasar pendidikan disiplin PKn ini disusun dengan rumusan berbagai macam generalisasi yang diuji tingkat kebenarannya dan tinggi spirit kebangsaannya dalam hidup berbangsa dan bernegara serta dinamika globalisasi.
Hal ini sejalan pula dengan pendapat Usadiati & Norahmi .
bahwa pendidikan karakter, termasuk sikap disiplin, dimasukkan dalam Naskah Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter sejak 2010 oleh Kementerian Muryati.
Charolyna.
Yustia.
Saefulloh: Kendala Alumni Prodi PPKn dalam Memperoleh Pekerjaan Pendidikan Nasional, dan untuk tujuan ini maka pendidikan karakter perlu diintegrasikan dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam Kurikulum 2013.
Metode Penelitian Penelitian ini berfokus pada kendala alumni dalam Program Studi PPKn FKIP Universitas Palangka Raya dalam kaitannya dengan pelaksaanaan K-13 sebagai sarana mempersiapkan lulusan yang siap guna dan siap pakai.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendalam dengan melakukan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, perilaku yang dapat diamati dan fenomena-fenomena yang muncul, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Sumber data utama yaitu berasal dari alumni Program Studi PPKn yang dimintai keterangan tentang proses pelaksanaan K-13 tentang kendala Alumni Program Studi PPKn dalam mencari pekerjaan.
Kemudian hasil wawancara dicatat melalui catatan tertulis.
Sumber tertulis dapat berupa sumber dari arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi.
Prosedur yang digunakan dalam pengambilan data adalah observasi dan wawawancara terkait apa saja yang dihadapi alumni ketika melamar pekerjaan serta hal apa saja yang menjadi kendala dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tim rekrutmen tenaga kerja (Sugiyono, 2014: .
Data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka dan digunakan untuk analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif.
Hasil Penelitian dan Pembahasan Di dalam obeservasi yang dilakukan oleh penulis pada awal Desember 2020 implementasi kurikulum mengalami banyak perubahan dalam pelaksanaannya.
Perubahan tersebut mengikuti regulasi dari pemerintah agar pengelola pendidikan dapat menyesuaikan dengan perkembangaan kurikulum.
Sehingga Program studi juga terkena dampak dari regulasi yang ditetapkan untuk menjadi acuan pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa yang menjalani kebijakan regulasi di lapangan.
Permasalahannya bahwa kurikulum mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pengetahuan.
Pelaksanaan kurikulum prodi PPKn saat ini sebagian sudah berbasis KKNI dilakukan dengan proses pembelajaran orang dewasa dan tentunya menyenangkan.
Hal ini dilakukan berdasarkan dengan perkembangan Jurnal Pendidikan.
Volume 21.
Nomor 2.
Desember 2020, 157 - 166 teori pembelajaran yang salah satunya sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
Kurikulum pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Palangka Raya diterapkan melalui proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas.
Pelaksanaan kurikulum juga dijabarkan melalui sejumlah mata kuliah yang sudah disusun oleh Kaprodi PPKn berbasis KKNI setiap semester.
Jumlah Mata Kuliah (MK) pada prodi PPKn adalah 61 dengan jumlah SKS 148, terdiri dari 6 Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), 5 Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), 33 Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), 12 Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan 5 Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
Bentuk pembelajarannya dilakukan melalui: pertama, kuliah .
atap muka, tugas terstrutur dan tugas mandir.
kedua, responsi dan tutorial.
dan keempat, praktikum melalui kegiatan PPL, qiraat dan ibadah, seminar proposal, dan KKN.
Model-model pembelajaran mengacu pada pendekatan berbasis pada pengalaman dan aktivitas belajar mahasiswa.
Dengan demikian, bahwa pelaksanaan kurikulum prodi PPKn sudah berjalan dengan baik, sehingga Perencanaan kurikulum yang dilakukan melalui tahapan proses mendiskusikan dan mengkoordinasikan tahapan-tahapan dari penyusunan kurikulum yang nantinya dijadikan sebagai perencanaan program prioritas.
Proses ini menentukan bagaimana seharusnya kurikulum itu menjadi sebuah tujuan yang dapat dicapai.
Berbagai pertimbangan secara matang disusun sebagai asumsi-asumsi dari segi positif dan negatif (Huda, 2.
Kelebihan K-13 adalah pertama.
Mahasiswa dituntut untuk aktif.
kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah.
Kedua.
Penilaian didapat dari semua aspek.
Pengambilan nilai siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja tetapi juga dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap dan lain lain.
Ketiga, ada pengembangan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi.
Keempat.
Kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidik:an nasional (Wiranto & Mardiah, 2.
Kelemahan K-13 meliputi Pertama, sebagian besar guru belum siap.
Jangankan membuat kreatif siswa, terkadang gurunya pun kurang kreatif.
Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif.
Selain itu guru hams dipacu Muryati.
Charolyna.
Yustia.
Saefulloh: Kendala Alumni Prodi PPKn dalam Memperoleh Pekerjaan kemampuannya untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terns menerus.
Sebagai contoh di Singapura, dalam setahun guru berhak: mendapatkan pelatihan selama 100 Kedua.
Konsep pendekatan scientific masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan.
Ketiga.
Ketrampilan merancang RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru (Trisnawati.
Gunawan, & Nongkeng, 2.
Hasil wawancara secara daring dengan alumni mahasiswa prodi PPKn angkatan 2015 tentang relevansi pada kebutuhan alumni PPKn dapat di deskripsikan sebagai berikut:
Perlunya Soft Skill setelah tamat dari perkuliahan.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di Prodi PPKn memerlukan keterampilan berupa soft skill yang mumpuni untuk dapat mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan.
Soft skill yang dibutuhkan di antaranya seperti kemampuan berbicara, kemampuan bekerja sama, kemampuan membangun hubungan interpersonal, serta yang lebih utama adalah kemampuan untuk memelihara kejujuran.
Kemampuan-kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa, dan tidak cukup melalui perkuliahan saja.
Kesulitan ini dilihat dari hasil wawancara yang secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kesulitan tersebut ditemui saat menghadapi wawancara penerimaan tenaga kerja, baik itu di kantor pemerintahan, di lembaga BUMN, instansi sekolah maupun wawancara tes CPNS.
Dalam wawancara tersebut selalu menanyakan pengalaman organisasi dan kemampuan soft skill apa yang dimiliki.
Faktor ini menjadi salah satu penyebab kesulitan para alumni mencari pekerjaan yang memiliki gaji besar seperti bekerja di bank dan BUMN.
Namun dari pada itu, bagi alumni yang memasuki dunia pendidikan hanya ditanyakan pengalaman mengajar dan pengalaman organisasi.
Demikian juga menjadi beban bagi para alumni ketika di minta memperagakan cara mengajar yang menarik dan menciptakan suasana inovatif di dalam kelas.
Maka perlunya sebuah training public speaking bagi para alumni dalam mempersipakan mental sebelum tampil di dunia kerja yang sesungguhnya.
Perlunya produk berupa hasil karya mahasiswa.
Salah satu capaian mata kuliah yang perlu ditingkatkan pada K-13 dan KKNI ini adalah produk atau karya mahasiswa.
Produk ini bisa dalam bentuk keterampilan ataupun dalam bentuk jasa.
Dalam bentuk keterampilan misalnya mahasiswa bisa membuat sebuah karya yang memiliki nilai jual.
Karya ini bisa Jurnal Pendidikan.
Volume 21.
Nomor 2.
Desember 2020, 157 - 166 dihasilkan dari luaran mata kuliah yang relevan, misalnya mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah hukum perdagangan, mata kuliah media pembelajaran ataupun mata kuliah lainnya yang bisa menghasilkan karya yang bernilai jual.
Karya tersebut nantinya menjadi kompetensi pendamping mahasiswa selain ijazah yang dimiliki.
Maka, sebagai wujud evaluasi K-13 dengan kemampuan alumni dalam mencari pekerjaan adalah luaran perkuliahan lebih di arahkan kepada produk-produk keterampilan mahasiswa yang bisa Selain itu dalam bentuk jasa, misalnya mahasiswa dibekali kemampuan sebagai seorang konsultan layanan.
Misalnya pada perusahaan yang menghasilkan produk barang ataupun jasa.
Maka mata kuliah yang relevan pada luaran ini adalah mahasiswa diberikan kesempatan untuk magang dan terjun langsung pada perusahan atau instansi tersebut selama satu semester.
Proses ini lebih memberikan hasil yang maksimal selain praktiknya pada bangku perkuliahan, juga secara praktik langsung dengan bentuk perusahaan yang membutuhkan jasa alumni Prodi PPKn.
Upaya inilah yang semestinya dikembangkan untuk masa sekarang, dengan dasar masa tunggu alumni yang mendapat pekerjaan setelah ia menyelesaikan perkuliahannya.
Sehingga mempersingkat masa tunggu dan berdampak pada peningkatan akreditasi Prodi PPKn itu sendiri karena memberikan nilai besar jika alumni memiliki masa tunggu pekerjaan yang relatif singkat.
Mayoritas Alumni hanya menunggu rekrutmen Tes CPNS.
Kondisi ini tidak kalah pentingnya terkait kendala yang dihadapi alumni sehingga lambat mendapatkan pekerjaan, yaitu hanya menunggu pembukaan tes CPNS.
Dampak dari menunggu ini adalah alumni melakukan pekerjaan yang ada dengan tidak serius, karena seolah-olah dijadikan sebagai batu loncatan sebelum dibuka Tes CPNS.
Hal ini menjadikan nilai jual dari pada potensi alumni itu sendiri yang menjadi menurun dan berkurang, sehingga pengguna melihat alumni tidak memiliki loyalitas yang tinggi dalam menekuni pekerjaan.
Keadaan demikian dapat dijumpai setelah alumni merasakan tekanan kerja dari atasan saat bekerja sebagai honorer ataupun pada lembaga swasta.
Namun secara umum, tempat bekerja memberikan upah di bawah standar upah wilayah daerah.
Keadaan ini yang mengurangi tingkat loyalitas para alumni sehingga berharap dan menunggu agar menjadi PNS barulah bekerja secara optimal.
Padahal loyalitas sudah bisa dibangun di saat alumni tersebut mulai memasuki dunia pekerjaan.
Maka, keadaan seperti itu merupakan cerminan bagi Program Studi untuk mengubah paradigma alumni yang terdokrin menunggu menjadi PNS untuk Muryati.
Charolyna.
Yustia.
Saefulloh: Kendala Alumni Prodi PPKn dalam Memperoleh Pekerjaan bisa bekerja secara loyal.
Maka untuk menyikapi keadaan demikian kurikulum perlu membangun sikap dan paradigma yang menunjang loyalitas para alumni di dalam memulai pekerjaannya.
Misalkan saja para mahasiswa yang masih aktif perlu membaca hasil tracer study dari para pengguna lulusan terkait kinerja alumni di lingkungan perusahaan yang dimilikinya, sehingga catatan-catatan dari pengguna lulusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan bagi para calon alumni selanjutnya.
Dalam hal ini fungsi tracer studi bisa menjadi optimal sebagai bahan feed back evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Program Studi dalam menjalankan roda perkuliahan.
Dengan demikian dosen dan seluruh civitas akademika yang terlibat bisa melakukan evaluasi baik sistem pembelajaran, hingga sarana dan fasilitas yang menunjang tercapainya keinginan para pengguna lulusan .
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang kendala alumni Prodi PPKn dalam mendapatkan pekerjaan dengan relevansinya pada K-13, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya evaluasi berupa perbaikan kurikulum dari segi luaran mata kuliah berupa produk baik karya maupun kemampuan sebagai konsultan jasa bagi para alumni selain kemampuan soft skill dan hard skill yang harus dimiliki.
Adanya kendala yang dihadapi oleh para alumni di atas menjadi catatan penting bagi para stakeholder yang melaksanakan roda K-13 khususnya dalam pelaksanaannya di Prodi PPKn.
FKIP Universitas Palangka Raya.
Daftar Pustaka