SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01
Januari-Juni 2021
RESPON MILENIAL TERHADAP KEBIJAKAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH MENGENAI KEBIJAKAN OMNIBUS LAW
Rizki Hidayat, .
Rizki Budhi Sahara Universitas Bina Sarana Informatika, rizki.
rhq@bsi.
Universitas Muhammadiyah Cirebon, rizki.
budhi@umc.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon milenial terhadap komunikasi publik pemerintah mengenai kebijakan Omnibus Law.
Salah satu fungsi komunikasi publik adalah membentuk dan meningkatkan citra (Goldhaber, 1.
Dalam proses pembentukan tersebut tentu diperlukan pemahaman informasi yang efektif dan benar sehingga apa yang disampaikan oleh komunikator bisa sama persepsinya dengan komunikan atau khalayak.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kepada 300 orang mahasiswa yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta untuk melihat seberapa besar pengaruh komunikasi publik pemerintah mengenai kebijakan Omnibus Law.
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Analisis dan pengolahan data menggunakan SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon milenial terhadap komunikasi publik pemerintah mengenai kebijakan Omnibus Law paling tinggi adalah perhatian atau attention dan paling rendah adalah di pengambilan keputusan atau decision.
Kesimpulan penelitian ini adalah komunikasi publik pemerintah harus dimaksimalkan sehingga semua aspek dalam komunikasi publik tersampaikan dengan baik dan efektif.
Kata Kunci: Komunikasi Publik.
Kebijakan Omnibus Law.
Persepsi Abstract This study aims to explain the response of millenials toward the public communications regarding Omnibus Law policies.
One of the functions of Public Comunication is forming and echancing the images (Goldhaber, 1.
In processing of this information must deliver effectively and right on the ways to get fully information as same as communicator and audiences.
Research using a quantitative method to used 300 students spread of Jakarta Regency to see how impact public communication of government regarding Omnibus Law.
Data collection techniques using questionnaires.
Analysis and processing of data using SPSS.
The results showed that the Omnibus Law show attention as highest affect and decision making as lowest affect.
The conclusion of this study that the public communication of government have to be stand out therefore all aspect off public communication well communicated and effective.
Keywords: Public Communication.
Omnibus Law Policies, and Perception Diterbitkan oleh FISIP UMC
| 26
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01
Januari-Juni 2021
PENDAHULUAN
omnibus law yaitu undang-undang perpajakan.
Omnibus Law berasal dari kata omnibus dan law.
undang-undang Kata omnibus berasal dari bahasa Latin yaitu undang-undang pemberdayaan UMKM.
Ketiga omnis yang berarti semuanya atau banyak.
Law undang-undang berarti hukum.
Oleh karena itu.
Omnibus Law menggantikan peraturan-peraturan terkait yang diartikan hukum untuk semua.
Ada 3 .
amat beragam dan lintas sektoral.
(Suriadinata, undang-undang yang dibuat sebagai bentuk Gambar 1.
Pidato Presiden Jokowi (Sumber : https://nasional.
com/, diakses 23 Januari 2.
Omnibus Law menjadi trending topik setelah Widodo, ingin menyederhanakan regulasi yang Presiden Jokowi menyebutkannya dalam Pidato berbelit dan panjang dengan memuat dua usai pelantikan Presiden RI periode 2019 Ae 2024.
undang-undang (UU) besar yaitu UU Cipta Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
DPR
menerbitkan dua undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Menengah Usaha (UMKM).
Makro.
Kecil Masing-masing tersebut akan menjadi omnibus law yaitu satu UU yang merevisi beberapa UU, bahkan Implementasi Indonesia masalah antara lain (UU No.
11 tahun 2.
Mengatasi konflik peraturan perundangundangan puluhan UU.
Pemerintah melalui Presiden Joko
Diterbitkan oleh FISIP UMC
| 27
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01 Januari-Juni 2021 Menyeragamkan kebijakan pemerintah ketentuan yang sudah ada, baik yang baik di tingkat pusat maupun di daerah berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal.
Efektif dan efisien dalam pengurusan ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
Meminimalisir rantai birokrasi yang berlama-lama.
Meningkatkan Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, maupun antar instansi terkait kebijakan omnibus perkataan, angka, huruf, tanda baca dan yang terpadu.
lain-lainnya.
(Suriadinata, 2.
Jaminan perlindungan hukum bagi pengambil Eko Noer mengemukakan Omnibus Law di Indonesia terus menuai isu pro-kontra sebelum Dewan Pergantian kabinet pemerintahan dan Presiden Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun, terjadi menyebabkan beberapa regulasi ikut diubah polemik dalam penyusunan draf tersebut, tidak berdasarkan kepentingan elite pemerintahan yang berkuasa.
Hal ini tentunya menyebabkan dianggap mengabaikan aspirasi publik, padahal tumpang tindih kebijakan antara pemangku dalam konteks konstitusional sistem demokrasi Untuk menyelesaikan hal tersebut, mengutamakan publik sebagai sentral.
(Eko pemerintah menginisiasi sebuah regulasi atau Noer, 2.
Selain itu.
Indonesia telah memiliki peraturan hukum melalui konsep Omnibus Law.
banyak peraturan perundang-undangan setingkat Apabila dibahas dari sisi hukum Indonesia undang-undang sendiri menganut Civil Law, sedangkan Omnibus Tentang Law berasal dari sistem hukum Common Law.
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang- Menurut Maria Farida Indrati perubahan suatu Undang Tentang Pelayanan Publik, hingga peraturan perundang-undangan perlu dilakukan.
Undang-Undang Peraturan ketentuan-ketentuan Penataan Ruang.
Tentang Undang-Undang Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan.
Dalam perspektif ilmu perundang-undangan omnibus dengan kondisi dalam masyarakat.
Perubahan itu law adalah produk hukum setingkat undang- Akhirnya berbagai pandangan muncul perundang-undangan dalam masyarakat.
Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus Diterbitkan oleh FISIP UMC
| 28
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01 Januari-Juni 2021 Gambar 1.
Aksi Demo (Sumber : w.
com/, diakses 20 Februari 2.
Aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok Firman mengungkapkan Omnibus law adalah mahasiswa dan buruh pada 20 Oktober 2020.
sebuah solusi peraturan yang menghambat Diskusi Publik juga mengarah pada perdebatan pro dan kontra, secara serentak demo dilakukan peraturan yang saling berbenturan sehingga mahasiswa seluruh Indonesia seperti di Aceh dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.
Reaksi menyederhanakan perizinan.
Kerumitan untuk anggota DPR Bardan Sahidi juga mengaku berinvestasi di Indonesia tersebut muncul dalam menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI.
Legislatif Aceh bakal pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait menyurati presiden agar mengeluarkan Perppu Secara tersebut diharapkan dapat memudahkan investor kelembagaan DPRA menolak pemberlakuan UU untuk berinvestasi.
Adapun manfaat investasi Omnibus Law karena Aceh punya Undang- bagi negara adalah .
mendapatkan modal baru undang Pemerintah Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006 dan Qanun nomor 7 tahun 2014 infrastruktur, .
membuka lapangan kerja, .
tentang Ketenagakerjaan," kata Bardan kepada kemajuan bidang tertentu, .
meningkatkan pemasukan negara, dan .
perlindungan negara.
Kamis .
/10/2.
ttps://news.
com/, diakses 23 Januari Kehadiran (Firman, 2.
Lain lagi, menurut Prabowo dkk Omnibus Law
merupakan gagasan presiden RI Joko Widodo
Diterbitkan oleh FISIP UMC
| 29
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01 Januari-Juni 2021 Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perizinan dan tumpang tindihnya peraturan yang (Tirto.
id, diakses 23 Januari 2.
bisa menghambat investasi.
Omnibus Law tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang yang pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Terdapat 3 .
klaster undang-undang dalam rancangan Omnibus Law yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja.
RUU Perpajakan, dan RUU Pemberdayaan Masyarakat.
Omnibus disebut sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terkait dan lintas sektor.
Omnibus law juga menjadi solusi bagi lambatnya proses legislasi di Indonesia.
Hal tersebut nampak dalam kinerja dari DPR RI periode 2014-2019 yang hanya membuat 84 undang undang dimana lebih sedikit dari pada DPR RI periode 2009-2014.
(Prabowo et al.
, 2.
Menurut Tirto, poin bermasalah dalam merupakan satu UU yang bisa mengubah banyak UU.
Secara perundang-undangan Indonesia, kedudukan UU dari konsep omnibus Jika perundang-undangan di Indonesia.
UU hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan Tetapi.
Indonesia menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Beberapa implementasi Omnibus Law di luar negeri.
UU Cipta Kerja:
Pembahasan RUU Cipta Kerja dinilai UU Omnibus Law mengesampingkan Membuka keran impor pangan yang membentuk konsensus atau kesepakatan dalam sidang legislatif, karena setiap legislator dapat partisipasi masyarakat Amerika Serikat dalam sistem presidensilnya pada sebuah Kongres, omnibus law membantu terlalu tergesa-gesa Secara sederhana, omnibus law atau omnibus bill pangan lokal Merugikan buruh karena peraturan upah yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu/ hasil Meringankan pengusaha atau pemberi kerja karena hak pesangon untuk buruh melampirkan RUU-nya ke dalam omnibus law.
Lain lagi, di Turki omnibus law digunakan pemerintah untuk menolak proposal oposisi.
Kesamaan omnibus law di Turki dengan omnibus law pada umumnya hanya karena RUU disahkan dengan cepat.
Fokus tulisan ini adalah bagaimana penerimaan jua dibayarkan pemerintah dalam skema
Diterbitkan oleh FISIP UMC
| 30
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01 dikembangkan oleh peneliti.
Skala ini mengacu Apakah pada penelitian Russon dan Laura M.
Koehly .
Skala ini terdiri dari 32 item dengan omnibus law efektif dan aspek-aspek apa saja menggunakan skala Likert sebagai alternative dalam proses komunikasi yaitu 1.
Attention, 2.
jawab mulai tidak sangat setuju dan sangat Liking, 3.
Comprehension, 4.
Kognisi 5.
Skills setuju dengan rentang skor 1-5.
Koefisien atau keterampilan 6.
Sikap 7.
Keputusan, dan 8.
validitas item valid berupa corrected item-total Tindakan dan bagiamana penerimaannya di mata correlation berada pada rentang mulai 0,253 hingga 0,784.
METODE PENELITIAN
Koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,846 yang Jenis Januari-Juni 2021 Teknik menggunakan teknik analisis deskriptif.
Adapun menggunakan sampling convenience.
Penelitian aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data ini disebar ke 300 orang mahasiswa yang yaitu IBM SPSS Statistics 25.
Teknik
berdomisili di Jakarta, punya kartu mahasiswa, rentang usia 13-25 tahun berdasarkan usia
remaja menurut Badan Kependudukan dan Keluarga
Bencana
(BKKBN)
mengikuti secara online berita tentang Omnibus Law di media massa.
Teknik pengumpulan data melalui kuesioner daring dari Oktober 2020 Rata-rata usia partisipan adalah 18-20 tahun.
Mayoritas partisipan adalah laki-laki 58,8% dan 41,2%.
Partisipan berdomisili di Jakarta dengan bermacam-macam jurusan dengan mayoritas ilmu.
Komunikasi publik pada penelitian ini diukur dengan Communication Pada metode penelitian telah dibahas, bahwa kuantitatif dengan metode kuesioner dan analisis SPSS.
Penelitian bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari respon komunikasi publik pemerintah terhadap hingga 1 Februari 2021.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Process Diterbitkan oleh FISIP UMC Scale kebijakan omnibus law di Provinsi DKI Jakarta.
Setelah dilakukan survei kepada 300 orang mahasiswa diketahui bahwa terdapat delapan Attention.
Liking.
Comprehension, 4.
Kognisi 5.
Skills atau Sikap 7.
Keputusan, dan 8.
Tindakan.
| 31
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01
Januari-Juni 2021
Descriptive Statistics Mean
LIKING
Kompre Kognisi Skills Attitudes Keputusan Act Valid N .
Berdasarkan dari hasil survey aspek attention keterlibatan publik, sikap.
Kegiatan komunikasi memberikan efek paling besar sebanyak 19 yang bertujuan untuk membangkitkan minat persen, liking sebanyak 7,9 persen, 9,6 persen comprehension, 13,5 persen kognisi, skills atau kepercayaan publik.
keterampilan sebanyak 10,5 persen, attitudes sebanyak 11,4 persen, tindakan 10 persen, dan efek paling kecil adalah keputusan sebanyak 6,4 Lebih penting lagi untuk tujuan interaktif, seperti mempelajari atau memikirkan masalah tertentu.
Dukungan untuk komunikasi dan keterlibatan dengan iklim kelembagaan diidentifikasi dan Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek dalam proses komunikasi publik pemerintah mengenai Komunikasi dan keterlibatan ilmuwan akademis, kebijakan omnibus law masih harus ditingkatkan termasuk faktor-faktor yang mendorong atau lagi terutama pada aspek keputusan.
menghambat kegiatan ini.
Upaya komunikasi Hasil temuan dari penelitian ini adalah untuk kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan- menjawab tujuan penelitian ini mengetahui kebijakan yang diberikan.
Pemerintah Republik Indonesia apa yang paling Tujuannya untuk membentuk persepsi dan berdampak terhadap kebijakan omnibus law.
dukungan komunikasi lembaga publik terutama Komunikasi publik telah memetakan sebuah sebagai alat untuk mendefinisikan kembali dan sudut pandang untuk memahami kemungkinan perubahan dalam budaya akademis mengenai publik dari hanya mempromosikan citra sains.
Diterbitkan oleh FISIP UMC
Upaya | 32
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01 Januari-Juni 2021 sebagian berpendapat bahwa publik upaya norma yang ditetapkan oleh kolega dan institusi mereka, ilmu komunikasi sebagai komponen keterlibatan yang melibatkan orang-orang yang periferal dari pekerjaan.
tidak ahli dalam diskusi yang produktif berguna untuk pembuatan kebijakan melalui interaksi yang disengaja dan bermakna yang memberikan kesempatan untuk saling belajar antara ilmuwan dan anggota masyarakat.
Nilai komunikasi dan Mekanisme Pemerintah kebijakan Omnibus Law bisa digambarkan dengan bagan sebagai berikut:
Komunikator : Komunikasi Publik Pemerintah Media Massa Komunikan : Masyarakat Implementasi komunikasi publik di Indonesia Cita diinisiasi oleh Government Public Relations komunikasi publiknya berfungsi memberikan (GPR) dan dilaksanakan sesuai dengan Inpres kesadaran pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menciptakan komunikasi Tahun Pengelolaan Republik Indonesia.
GPR Komunikasi Publik.
Menurut Niken Widiastuti, dalam paparannya yang dipresentasikan pada komunikasi pemerintah.
Komunikasi publik Nasional Kehumasan Strategis GPR memiliki tugas antara lain .
program pemerintah, .
literasi/edukasi kepada pemerintah yang ada, seperti yang dikatakan (Holst and Moodie, dalam Pemerintah tanggal 16 April 2018 di Jakarta, .
Ramadani, 2.
pemerintah, .
kontra narasi dan .
cynics view public communications of this nature Diseminasi atau penyebaran kegiatan with skepticism, as organizations tend to komunikasi publik juga berlandaskan pada Nawa
adoptAusmooth talkAy and cosmetic rhetoric Diterbitkan oleh FISIP UMC
| 33
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01 Januari-Juni 2021 designed to placate critics and create a facade of terletak pada ketrampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan.
Berapa banyak masalah terjadi cuman karena masalah miscommunication dan beberapa penelitian juga Dalam Ilmu Komunikasi inti dari sebuah kegiatan komunikasi adalah proses perpindahan pesan, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun Berhasil tidaknya informasi yang disampaikan kepada publik sangat ditentukan oleh keefektifan komunikasi.
Oleh sebab itu, supaya komunikasi yang efektif.
GPR atau komunikasi publik, antara lain mengenai metode yang tepat dalam berkomunikasi, strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.
Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Miftah, dalam Wisman, 2.
pada penelitian komunikasi pendidikan ia menyimpulkan bahwa metode Agar berkualitas, maka diperlukan suatu pendekatan komunikasi yaitu.
pendekatan secara ontologis .
efinisi aksiologis .
roses berlangsungnya komunikasi .
egunaan (Wisman, 2.
Kajian atau studi mengenai komunikasi yang efektif telah banyak dilakukan.
Intinya Diterbitkan oleh FISIP UMC terjadi hanya karena sisi komunikator atau pengirim pesan, tetapi ada juga Keterampilan komunikasi yang efektif.
Berikut ada 3 tipe mendengarkan: .
Tujuan utama mendengarkan isi .
ontent listenin.
adalah memahami dan menguasai pesan pembicara.
Tujuan utama mendengarkan dengan kritis .
ritical listenin.
adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan argument, bukti yang kuat, kesimpulan yang valid, implikasi pesan untuk anda dan organisasi anda, maksud dan motif pembicara, dan setiap informasi atau poin relevan yang dihilangkan.
Tujuan utama mendengarkan dengan empati .
mphatic listenin.
adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga anda dapat menghargai sudut pandangnya, terlepas dari apakah anda mempunyai perspektif yang sama dengannya.
(Sari, 2.
Komunikasi merupakan kunci terpenting dalam mengemukakan bahwa komunikasi efektif tidak Berkomunikasi sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu Oleh karena itu, dalam bahasa asing | 34
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01 Januari-Juni 2021 orang menyebutnya Authe communication is in tuneAy, .
ttps://business-law.
id/2019/10/03/ Indikator komunikasi efektif dapat dilihat dari terjadinya memahami-gagasan-omnibus-law/, diakses 223 perubahan sikap .
ttitude chang.
pada orang Januari 2.
yang terlibat dalam komunikasi.
Jadi komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan.
Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi tiga Pesan dapat diterima dan dimengerti dimaksud oleh pengirimnya.
Pesan yang disampaikan oleh pengirim pendapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang Tidak ada hambatan yang berarti untuk dilakukan untuk menindaklanjuti pesan (Glamfather, masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Salah satu tujuan omnibus law yaitu untuk Oleh sebab itu, omnibus law dalam perspektif hukum progresif menjadi sangat penting untuk segera dilaksanakan agar kepentingan manusia tidak terhambat regulasi, dan tahapan untuk memahami kepentingan dan Diterbitkan oleh FISIP UMC diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil .
rivate citize.
yang bertujuan memengaruhi Partisipasi keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan Partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung.
(Samuel Huntington dan Joan Nelson, 1.
perencanaan sampai dengan evaluasi.
Partisipasi kebijakan publik atau peraturan perundang- diminati oleh pengirim.
berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari sebagai partisipasi politik.
Partisipasi politik hal berikut:
Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, simpulan yang didapat adalah aspek yang paling tinggi atau berdampak dalam komunikasi publik pemerintah mengenai kebijakan omnibus law adalah attention sebanyak 19 persen.
Hal ini terlihat dari perkembangan isu omnibus law itu | 35
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01 Januari-Juni 2021 sendiri di media massa national dimana menjadi Dengan kata lain, komunikasi publik trending topik seketika selama hamper tiga bulan pemerintah mengenai kebijakan omnibus law dan diwarnai juga oleh aksi demo dari hanya mendapatkan attention dan belum pada Menurut Kotler dan Amstrong tahapan keputusan yang bisa mengubah perilaku.
sebuah pesan harus memiliki tiga sifat agar Sedangkan komunikasi publik dianggap efektif memiliki daya tarik atau attention, meaningful mengatakan Authe communication is in tuneAy, dipercaya, .
distinctive atau berbeda.
(Kotler, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi terhadap pesan yang disampaikan.
Komunikasi kontribusinya atau sedikit dampak komunikasi efektif dapat dilihat dari terjadinya perubahan publik adalah aspek decision atau keputusan sikap .
ttitude chang.
pada orang yang terlibat sebanyak 6,4 persen, menurut Kotler juga keputusan memiliki lima tahapan yakni .
Kemudian Kebutuhan dan .
Perilaku.
Hasil ini didukung oleh jawaban Glamfather (Glamfather, informasi, .
Evaluasi alternative, .
Keputusan, responden yang memilih Tidak Sangat Setuju untuk tiga item pertanyaan, sedangkan untuk attention mendapatkan respon yang baik dari responden yaitu Sangat Setuju untuk 4 item pertanyaan dan Setuju untuk 1 item pertanyaan.
Setelah itu aspek-aspek lainnya liking sebanyak 7,9 persen, 9,6 persen comprehension, 13,5 persen kognisi, skills atau keterampilan sebanyak 10,5 persen, attitudes sebanyak 11,4 persen, tindakan 10 persen.
Penelitian respon milenial terhadap komunikasi publik pemerintah mengenai kebijakan omnibus law masih dalam tahapan kebutuhan informasi atau bahkan baru menemukan masalah terlihat dari aspek attention yang memiliki kategori sangat setuju atau tinggi sedangkan kategori rendah pada aspek keputusan dan tindakan.
Oleh karena itu, dalam proses komunikasi Publik Pemerintah mengenai kebijakan omnibus law ini masih diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut dan sehingga bisa menyebabkan perubahan sikap yang positif.
Rekomendasi untuk penelitian lebih variabel sikap sehingga lebih komprehensif lagi Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek dalam dalam analisisnya.
Pemerintah Indonesia agar proses komunikasi publik pemerintah mengenai senantiasa melihat efektivitas komunikasi publik
kebijakan omnibus law masih harus ditingkatkan jika ingin melakukan kontribusi atau itikad baik lagi terutama pada aspek keputusan yang di wilayah publik bukan hanya untuk sekedar mendapatkan kategori kontra atau tidak sangat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat saat Diterbitkan oleh FISIP UMC
| 36
SOSFILKOM
Volume XV Nomor 01 dikeluarkan sebuah kebijakan, akan tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek di dalamnya sehingga bisa meminimalisir dampak negatif dari pesan yang disampaikan kepada masyakarat.
DAFTAR PUSTAKA