ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat Effectiveness of Waste Management Policies at the Environmental Department of Muna Barat Regency Sabaruddin1*).
Wd.
Vitha Purwandari1.
Triyono 2.
Radjali Amin2.
Agus Suyanto 2 1 Inspektorat Kabupaten 2 P rogram Magister Ilmu Muna Barat.
Kabupaten Muna Barat.
Indonesia Lingkungan.
Fakultas P ascasarjana .
Institut Teknologi Yogyakarta.
Yogyakarta.
Indonesia *) Corresponding Article history:
Received: 30 March 2025 Revised: 8 September 2025 Accepted: 17 September 2025 Available online: 18 September 2025 Kata kunci:
Kebijakan lingkungan Pengelolaan sampah
SWOT
author: sabaruddin180681@gmail.
ABSTRAK
Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah pada area kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat masih menghadapi tantangan sehingga perlu dievaluasi untuk dapat merumuskan strategi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Ketidakefektifan ini jika diteruskan maka akan berakibat pada pemborosan anggaran daerah dan berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan penerapan pengelolaan sampah, serta strategi kebijakan dan penerapan pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Responden dalam penelitian ini berjumlah 148 responden dan melibatkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan lokal sebagai data primer.
Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, serta analisis Strengths.
Weaknesses.
Opportunities, dan Threats.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi masalah minimnya infrastruktur hal ini tampak pada fasilitas tempat penampungan sementara sampah, rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah, dan kurang optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah.
Efektivitas kebijakan Dinas Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan melalui perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan kapasitas Strategi yang diusulkan mencakup pengembangan program berbasis partisipasi masyarakat dan optimalisasi sumber daya untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026
ABSTRACT
Keywords:
Environmental policy Waste management SWOT The effectiveness of waste management policy implementation within the jurisdiction of the Muna Barat Regency Environmental Service continued to encounter significant challenges which needed to be evaluated to formulate more robust and sustainable policy strategies.
Continued ineffectiveness policy implementation would result in a inbalanced regional budget and might have the potential to cause pollution and environmental damage.
The present study is to assess the prevailing state of waste management, the efficacy of extant policies and their implementation, as well as to identify policy strategies and management practices that may be adopted by the Environmental Service of Muna Barat Regency.
This research employed a mixedmethods approach, integrating both qualitative and quantitative The sample comprised 148 respondents.
Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and subsequently examined using an interactive qualitative model, including data reduction, data presentation, and SWOT analysis.
The findings reveal that waste management policies in Muna Barat Regency remain beset by various obstacles, such as inadequate infrastructure, limited public participation, and insufficient interagency coordination.
Enhancing the effectiveness of the Environmental ServiceAos policies requires regulatory refinement, heightened public awareness, and strengthened institutional capacity.
Recommended strategies comprise the development of communitybased participation programs and the optimization of resources to promote sustainable waste management.
PENDAHULUAN
Pengelolaan sampah merupakan isu penting karena berpengaruh langsung pada kesehatan, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan.
Sampah yang tidak dikelola berpotensi menimbulkan pencemaran, menurunkan estetika, serta memicu penyakit akibat berkembangbiaknya vektor penyakit (Putra et al.
, 2.
Peningkatan volume sampah menuntut adanya kebijakan yang efektif dari pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), agar pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku (Suryani dan Hartono, 2.
Menurut Notoatmodjo .
, pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
Pengelolaan sampah penting untuk dilakukan guna memutuskan rantai penyakit, selain itu pengelolaan sampah juga dinilai efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat dan juga kesehatan keluarga (Rosida, 2.
Pengurangan, pengelolaan, dan penanganan sampah oleh pemerintah daerah memerlukan dukungan aktif dari masyarakat agar program pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan optimal.
Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah prinsip Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 Reduce.
Reuse.
Recycle .
R).
Proses ini memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dalam mengurangi penumpukan sampah.
Melalui penerapan prinsip 3R, sampah yang awalnya tidak memiliki nilai ekonomi dapat diolah menjadi barang yang bernilai ekonomi.
Metode ini juga menjadi salah satu pendekatan terbaik untuk mengatasi berbagai jenis sampah, termasuk sampah plastik dan jenis lainnya (Ariyanto dan Wibowo, 2.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLH Kabupaten Muna Barat, terdapat beberapa masalah utama dalam kebijakan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya antara lain peningkatan volume sampah, keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar instansi.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah.
Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan yang telah diterapkan oleh DLH Kabupaten Muna Barat, mencakup aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peraturan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknik operasional.
Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi bagi perbaikan kebijakan serta pengembangan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Kantor DLH Kabupaten Muna Barat selama 55 hari pada MeiAeJuni 2024 dengan responden yang ditentukan melalui purposive sampling, melibatkan pejabat dinas, pemangku kepentingan lokal, dan masyarakat dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 148 KK yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tiworo Kepulauan.
Tiworo Tengah.
Tiworo Selatan.
Kusambi, dan Wadaga.
Responden masyarakat yang dimaksud adalah kepala keluarga (KK) yang bertempat tinggal di sekitar pasar rakyat dengan radius 1 km.
Satu set kuesioner yang terdiri dari 34 pertanyaan, disusun dengan masing-masing pertanyaan dengan skala Likert yaitu suatu ukuran sikap, pendapat, dan persepsi dari responden tentang hal yang Pernyataan skala Likert yang digunakan adalah pernyataan positif dan negatif dengan skala yang digunakan adalah 1 sampai 5.
Penjelasan masing-masing kategori skala disajikan di dalam Tabel 1.
Tabel 1.
Kategori Skala Likert dalam Penelitian ini Penjelasan Kategori Skala Pernyataan Skala Likert Positif Negatif Sangat tidak setuju Sangat setuju Tidak setuju Setuju Kurang setuju Kurang setuju Setuju Tidak setuju Sangat setuju Sangat tidak setuju Kuesioner diuji validitas dengan bantuan program IBM SPSS for Windows Versi 26.
sedangkan uji reliabilitas diuji dengan mengalisis konsistensi jawaban pada kuesioner dengan teknik alpha cronbach yang dihitung dengan IBM SPSS for Windows Versi 26.
Validitas ditentukan dengan nilai r hitung .
orrected item total correlatio.
harus lebih besar Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 daripada r tabel yang sebesar 0,136, untuk df 148-2 = 146.
= 0,05.
Reliabilitas ditentukan bedasarkan koefisien korelasi yang oleh Suharsimi .
diklasifikasikan seperti di dalam Tabel 2.
Tabel 2.
Koefisien Korelasi dan Tingkat Reliabilitas Kuesioner Koefisien Korelasi Tingkat Reliablitas 0,800 Ae 1,000 Sangat tinggi 0,600 Ae 0,799 Tinggi 0,400 Ae 0,599 Cukup 0,200 Ae 0,399 Rendah
0,000 - 0,199
Sangat rendah Tempat pembuangan sampah di pasar sering dijadikan lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat umum sekitar pasar.
Beberapa masyarakat diantaranya berperan sebagai perangkat desa dan tokoh masyarakat di wilayah setempat.
Kelompok ini dipilih untuk mendapatkan pandangan terhadap kondisi pengelolaan sampah saat ini di Kabupaten Muna Barat.
Objek penelitian mencakup kebijakan pengelolaan sampah dalam kaitannya dengan aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, peran serta masyarakat, dan masalah teknis Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari regulasi, laporan resmi, dan literatur ilmiah.
Analisis menggunakan model interaktif Miles et al.
, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta analisis Strengths.
Weaknesses.
Opportinuties, dan Threats (SWOT) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan kebijakan pengelolaan sampah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil uji validitas terhadap kuesioner yang terdiri dari 34 pertanyaan menunjukkan bahwa 31 pertanyaan valid dengan nilai r hitung > r tabel sedangkan 3 pertanyaan tidak valid yang terdiri dari 1 pertanyaan pada aspek peran serta masyarakat dan 2 pertanyaan di aspek teknis operasional pengelolaan sampah.
Karena tidak valid maka untuk analisis data kuesioner selanjutnya tidak diperhitungkan.
Uji reliabilitas kuesioner menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,784 atau lebih besar daripada 0,600 sehingga masuk di dalam klasifikasi reliabilitas tinggi.
Dengan demikian, kuesioner dapat digunakan.
1 Kondisi Saat Ini Ada 148 responden yang datanya dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner.
Data hasil wawancara atau pengisian kuesioner terhadap aspek-aspek penting pengelolaan sampah ini di dalam skala Likert 1-5 memberikan hasil seperti Tabel 3.
Tabel 3.
Kondisi saat ini Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muna Bara Aspek Pengelolaan Sampah Skala Likert Kategori Kelembagaan 1,90 Tidak Baik Pembiayaan 1,14 Sangat Tidak Baik Peraturan 1,19 Sangat Tidak Baik Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 Peran Serta Masyarakat Teknis Operasional 2,52 1,65 Kurang Baik Tidak Baik Masing-masing aspekpengelolaan sampah dapat dievaluasi dengan hasil seperti di bawah Aspek KelembagaanBerdasarkan hasil penilaian kondisi saat ini terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Muna Barat maka aspek kelembagaan merupakan salah satu isu setral terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif.
Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kerangka kelembagaan yang solid agar proses pengumpulan, pengolahan, hingga pembuangan akhir dapat dilakukan secara terintegrasi.
Kelembagaan ini melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan pengelolaan sampah yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil kuisioner, penilaian kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Muna Barat memperoleh nilai rata-rata 1,90 dan berada pada kategori tidak baik.
Hal tersebut disebabkan adanya kelemahan pada beberapa kondisi C Dinas Lingkungan Hidup belum mempunyai Unit Pelaksana Teknis DLH Kabupaten Muna Barat masih merangkap fungsi sebagai regulator dan pelaksana teknis pengelolaan sampah karena belum memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Ketiadaan pemisahan fungsi ini menimbulkan risiko benturan kepentingan dan tumpang tindih kinerja, sehingga pengelolaan lingkungan kurang efektif.
Oleh karena itu, pemisahan fungsi diperlukan untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan.
Bovens et al.
menyatakan bahwa tata kelola lingkungan yang ideal harus menghindari sentralisasi kekuasaan dalam satu lembaga yang memegang fungsi regulator sekaligus pengelola.
Pembagian tugas yang lebih jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah bias dalam pengelolaan lingkungan.
Menurut OECD .
, salah satu prinsip utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik adalah adanya pemisahan peran antara regulator dan pengelola.
Pemisahan ini memungkinkan regulator untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pengelola secara objektif, sementara pengelola dapat lebih fokus pada implementasi kebijakan dan efisiensi operasional tanpa intervensi langsung dari pembuat kebijakan.
C Belum terdapat organisasi kemasyarakatan Pemerintah daerah melalui DLH belum membentuk organisasi kemasyarakatan di 11 Kecamatan di Kabupaten Muna Barat yang berfungsi dalam pengelolaan sampah dari sumber hingga TPS.
Nugroho et al.
menyatakan bahwa pelaksanaan program 3R berbasis masyarakat membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk edukasi, disinsentif, hingga fasilitas pengelolaan sampah untuk memotivasi keterlibatan aktif masyarakat.
Sebuah penelitian oleh Susilowati et al.
menunjukkan bahwa setelah dilakukan edukasi dan pelatihan mengenai pemilahan dan pengolahan sampah, pemahaman dan praktik masyarakat meningkat signifikan Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 dengan saran agar pemerintah memberikan perhatian terhadap fasilitas pengelolaan C Kerjasama dengan pihak swasta DLH belum berupaya menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah seperti industri daur ulang atau teknologi pengolahan sampah.
Kerjasama dengan pihak swasta sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, terutama dalam aspek pengolahan dan pemanfaatan sampah bernilai Menurut Suryani .
, kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah dapat membantu mengurangi beban anggaran pemerintah daerah dan meningkatkan inovasi dalam pengelolaan sampah.
Namun, kemitraan ini harus disertai dengan regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah daerah.
Aspek Pembiayaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Bab VII Bagian Kesatu menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, mencakup pengumpulan, transportasi, pengolahan, hingga pembuangan akhir.
Tanggung jawab ini harus menjadi prioritas dengan dukungan anggaran memadai agar pengelolaan sampah berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan hasil kuisioner kondisi saat ini terhadap pengelolaan sampah, aspek pembiayaan di Kabupaten Muna Barat mendapat penilaian rata-rata sebesar 1,14 dengan kategori sangat tidak baik.
Hal ini disebabkan beberapa kondisi C Anggaran program pengelolaan persampahan belum memadai Pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kepala daerah maupun legislatif sehingga alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah sangat minim, yakni <1% dari jumlah APBD.
Jumlah anggaran Program Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 sebesar Rp 691.
000, sedangkan pada tahun 2024 hanya sebesar Rp 145.
Anggaran yang terbatas mengakibatkan kurangnya peralatan yang memadai untuk pengangkutan sampah.
Berdasarkan kajian Direktorat PSLB3 .
, idealnya anggaran untuk pengelolaan sampah perlu ditingkatkan menjadi 3-5% dari total anggaran.
Keterbatasan alokasi anggaran ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan sampah, sehingga sektor tersebut cenderung terabaikan.
C Belum ada penerapan retribusi persampahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab VI Bagian Kedua pasal 112 menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah melalui kontribusi dalam bentuk retribusi.
Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menarik retribusi dari masyarakat atau badan usaha sebagai imbalan atas layanan pengelolaan sampah dan kebersihan.
Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 Retribusi sampah yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) belum diterapkan secara efektif di Kabupaten Muna Barat.
Ketidakefektifan penerapan retribusi ini menyebabkan ketergantungan pada APBD yang terbatas, dan tidak ada sumber dana tambahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan sampah.
Rendahnya penerimaan dari retribusi juga menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup untuk berkontribusi secara finansial dalam pengelolaan sampah.
Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membiayai program-program pengelolaan sampah yang lebih baik.
C Belum ada peningkatan kapasitas pembiayaan melalui pihak swasta Saat ini, sektor swasta jarang terlibat dalam pendanaan pengumpulan sampah.
Model konseptual bauran skema pembiayaan yang diusulkan dan sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini memiliki kelemahan yang sama, yakni ketergantungan terhadap retribusi layanan sampah rumah tangga dan bisnis, yang merupakan sumber pendapatan terbesar dalam sistem persampahan di Indonesia, tetapi bersifat opsional dan dibayarkan secara tunai.
Agar sistem pengelolaan sampah menjadi layak investasi dan mengubah tingkat pengumpulan sampah di Indonesia, model pendapatan sistem persampahan harus diperkuat (Hendiarti.
Menurut hasil wawancara dengan Kepala DLH Kabupaten Muna Barat, pengelolaan anggaran dinas tersebut saat ini lebih banyak difokuskan pada kebutuhan operasional dan rutin daripada pada investasi dalam program strategis di bidang lingkungan, seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan konservasi lingkungan.
Selain itu, belum ada langkah konkret untuk meningkatkan pembiayaan program lingkungan strategis dengan melibatkan sektor swasta, sehingga inovasi dalam pengelolaan sampah sulit untuk direalisasikan .
Aspek Peraturan Aspek peraturan dalam pengelolaan sampah mencakup kebijakan dan regulasi yang bertujuan memastikan pengelolaan sampah dilakukan sesuai standar yang berlaku, sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Berdasarkan hasil kuisioner, aspek peraturan di Kabupaten Muna Barat memperoleh skor rata-rata sebesar 1,19 pada skala Likert, yang termasuk dalam kategori sangat tidak baik.
Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:
C Belum terdapat regulasi daerah tentang pengelolaan sampah Kepala DLH Kabupaten Muna Barat menyatakan bahwa hingga kini, kabupaten tersebut belum memiliki peraturan daerah (Perd.
atau Peraturan Bupati (Perbu.
yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah, retribusi, dan ketentuan terkait Ketiadaan regulasi ini menyebabkan tidak adanya pedoman yang jelas bagi pelaksanaan pengelolaan sampah, terutama dalam aspek retribusi dan ketentuan penanganan persampahan.
Menurut Hakim .
, keterbatasan regulasi di daerah merupakan penghalang utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan pengelolaan Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 sampah plastik yang efektif.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Muna Barat masih menghadapi kendala dalam aspek regulasi dan penegakan hukum.
Hal ini diperkuat oleh pendapat Nugroho .
yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan publik bergantung pada sejauh mana regulasi dapat diterapkan dengan baik di lapangan.
C Belum terdapat peraturan daerah tentang penentuan lahan TPA Salah satu kendala pengelolaan sampah di Kabupaten Muna Barat adalah ketiadaan peraturan daerah yang mengatur tata ruang kota, khususnya penentuan lahan untuk TPA.
Akibatnya, penanganan sampah sering tidak memadai dan berpotensi menimbulkan pembuangan sembarangan.
Perencanaan tata ruang yang baik sangat penting agar lokasi TPA strategis, efektif, dan ramah lingkungan.
Sesuai UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan lokasi TPA harus memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan, sehingga pengelolaan sampah dapat terpadu serta meminimalkan dampak n egatif bagi masyarakat dan lingkungan.
Aspek Peran Serta Masyarakat Keterlibatan masyarakat meliputi berbagai bentuk kontribusi dan partisipasi aktif dalam mendukung pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil analisis dari kuesioner, tingkat keterlibatan masyarakat di Kabupaten Muna Barat menunjukkan rata-rata skor 2,52, yang tergolong dalam kategori kurang baik.
Penilaian ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya:
C Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah Pemilahan sampah berbasis konsep 3R merupakan langkah awal penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan untuk memudahkan proses pengolahan lanjutan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 mewajibkan masyarakat melakukan pengelolaan ramah lingkungan, termasuk pemilahan dari sumbernya.
Namun, di Kabupaten Muna Barat tingkat kesadaran masyarakat masih rendah akibat kurangnya edukasi serta terbatasnya fasilitas pendukung, sehingga pemilahan sampah belum berjalan optimal.
Pratama dan Widodo .
dalam Jurnal Pengelolaan Lingkungan menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya pemilahan sampah di sumber, baik karena kurangnya edukasi maupun keterbatasan fasilitas pendukung.
Menurut Rivai .
, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari keterlibatan dalam pemilahan sampah, pembayaran retribusi, dan kepatuhan terhadap kebijakan Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Muna Barat masih rendah akibat kurangnya edukasi dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah.
Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 C Tidak adanya iuran/retribusi sampah Kontribusi finansial masyarakat melalui iuran atau retribusi sangat penting untuk mendukung operasional dan keberlanjutan pengelolaan sampah.
Namun, hingga kini belum ada penerapan iuran di tingkat komunitas.
RT, maupun desa, sehingga beban biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
Kondisi ini menyebabkan kualitas pengelolaan sampah belum optimal.
Sutomo dan Lestari .
dalam Jurnal Manajemen Kebijakan Publik mengungkapkan bahwa sejumlah daerah masih belum melaksanakan retribusi sampah, yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam mekanisme pengelolaan serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar iuran C Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Kesadaran masyarakat di Kabupaten Muna Barat terhadap kebersihan dan estetika lingkungan masih cukup rendah.
Di beberapa tempat masih dijumpai tumpukan sampah di pinggir jalan meskipun telah dipasangi papan peringatan larangan membuang sampah oleh pemerintah daerah setempat.
Sutomo dan Lestari .
dalam Jurnal Manajemen Kebijakan Publik menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat dalam mendukung sistem pengelolaan sampah seringkali berkaitan dengan minimnya pengetahuan tentang dampak buruk sampah dan pentingnya pengelolaan yang baik.
Sebagian besar masyarakat tidak mematuhi aturan pengelolaan sampah, seperti pemilahan atau pembayaran retribusi, karena persepsi bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah saja (Suyanto dan Widodo, 2.
Aspek Teknis Operasional Aspek teknis operasional dalam pengelolaan sampah mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang efisien guna mencegah terjadinya penumpukan dan pencemaran lingkungan.
Berdasarkan hasil kuesioner, penilaian rata-rata untuk aspek teknis operasional di Kabupaten Muna Barat adalah 1,65, yang masuk dalam kategori tidak baik.
Secara umum, kondisi saat ini pengelolaan sampah aspek teknis operasional di Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut:
C Pengumpulan Sampah Sistem pengumpulan sampah di Kabupaten Muna Barat belum berjalan dengan TPS (Tempat Penampungan Sementar.
masih sangat terbatas dan belum merata di setiap desa, sehingga banyak warga membuang sampah secara sembarangan atau membakarnya di pekarangan rumah.
Beberapa TPS, bahkan, belum diperasikan secara optimal karena berbagai alasan, salah satunya adalah transportasi sampah yang sangat terbatas (Gambar .
Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 Gambar 1.
TPS yang Belum Beroperasi Secara Optimal Pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga masih bersifat sporadis dan tidak terjadwal dengan baik.
Menurut Jannah et al.
salah satu komponen penting dalam pengelolaan sampah yang efektif adalah keberadaan TPS yang memadai serta jadwal pengumpulan yang teratur.
Ketidakteraturan dalam pengumpulan sampah dapat menyebabkan penumpukan sampah di sumbernya, yang memicu permasalahan lingkungan seperti bau dan pencemaran air.
Penelitian ini menyoroti pentingnya desain infrastruktur TPS dan mekanisme pengumpulan untuk mengurangi dampak negatif terhadap C Pengangkutan Sampah Pengangkutan sampah di Kabupaten Muna Barat masih minim.
Hanya terdapat beberapa kendaraan pengangkut sampah yang melayani wilayah tertentu, sehingga tidak semua desa mendapatkan layanan pengangkutan.
Kendaraan yang digunakan pun tidak dirancang khusus untuk sampah, yang menyebabkan kebocoran dan pencemaran di sepanjang perjalanan.
Frekuensi pengangkutan yang tidak teratur juga menyebabkan penumpukan sampah di TPS.
Sistem pengangkutan yang efektif perlu memperhatikan rute, jadwal, dan kapasitas angkut sesuai kebutuhan setempat (Putri et al.
, 2.
Kendaraan pengangkut yang tidak dirancang khusus dapat menyebabkan pencemaran dan menurunkan kualitas lingkungan sekitar.
Fauziah .
menyatakan bahwa kendaraan yang tidak tertutup atau tidak kedap berisiko menyebabkan tumpahan lindi dan pencemaran lingkungan .
Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai untuk sampah, seperti kendaraan yang tidak tahan bocor, berpotensi meningkatkan risiko pencemaran sepanjang perjalanan menuju TPA.
Optimalisasi rute dan frekuensi pen gangkutan juga sangat disarankan untuk mengatasi penumpukan sampah di TPS.
C Pemilahan Sampah Pemilahan sampah di Kabupaten Muna Barat hampir tidak dilakukan.
Sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat langsung dibuang tanpa dipilah terlebih dahulu.
Tidak adanya fasilitas atau sistem pemilahan menyebabkan semua Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 jenis sampah tercampur, termasuk sampah organik, anorganik, dan berbahaya.
Setiawan dan Rachman .
menjelaskan bahwa pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat memiliki dampak positif, yaitu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dan memperbaiki proses daur ulang.
Selain itu, kegiatan ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah.
C Pengolahan Sampah Pengolahan sampah di Kabupaten Muna Barat masih belum optimal, terutama sampah organik yang berpotensi diolah menjadi kompos atau sumber energi alternatif, namun pada praktiknya sebagian besar hanya ditumpuk atau dibakar.
Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas pengolahan serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik pengelolaan yang tepat.
Gambar 2 menunjukkan kondisi TPS yang belum mengelola sampah secara optimal dimana tampak alat pemilah sampah yang belum digunakan, produksi kompos yang sangat sedikit, alat pencacah, dan sarana transportasi yang kurang operasional.
Gambar 2.
Kondisi Pengolahan Sampah yang Belum Optimal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, pengolahan sampah seharusnya dilaksanakan melalui daur ulang, pemanfaatan kembali, dan penerapan teknologi ramah lingkungan guna mendukung keberlanjutan serta meminimalkan dampak pencemaran.
C Pemrosesan Akhir Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Muna Barat tidak dikelola sesuai standar sanitary landfill, melainkan masih berupa open dumping.
Sampah yang ditimbun di TPA tidak diolah lebih lanjut, sehingga dapat menimbulkan bau dan menurunkan kualitas air tanah.
Sutomo dan Lestari .
, mengungkapkan berbagai strategi yang dapat diterapkan pada tahap pemrosesan akhir sampah, seperti pemilihan metode yang tepat antara pembuangan ke TPA, incineration .
, atau pembuatan landfill yang ramah lingkungan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 19 mengatur bahwa pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir harus dilakukan dengan cara Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 yang aman dan tidak mencemari lingkungan.
Pengelolaan yang baik pada tahap pemrosesan akhir dapat mengurangi dampak negatif terh adap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2 Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah pada DLH Kabupaten Muna Barat Responden dalam penelitian ini sebanyak tiga orang yaitu Kepala DLH.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan sampah pada DLH Kabupaten Muna Barat berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, maka dapat diuraikan sebagai berikut:
Pencapaian Tujuan DLH Kabupaten Muna Barat, sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017, bertugas membantu Bupati dalam urusan lingkungan hidup dan menetapkan sasaran pembangunan berupa peningkatan kualitas lingkungan , pengelolaan sampah, serta pemanfaatan ruang terbuka hijau.
Namun, implementasi pengelolaan sampah belum efektif karena terbatas pada sosialisasi 3R, pengangkutan, dan penimbunan sementara, dengan hambatan berupa keterbatasan anggaran, infrastruktur, sumber daya manusia, serta ketiadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Hal ini sejalan dengan Kartini dan Zulkarnaini .
yang menekankan keterbatasan regulasi, anggaran, dan sarana prasarana sebagai kendala utama, serta Okhtafianny dan Ariani .
yang menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan 3R.
Selain itu, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH belum sepenuhnya tercapai sesuai target, meski upaya optimalisasi dilakukan melalui sosialisasi dan Sesuai pandangan Howlett dan Cashore .
, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada keselarasan antara tujuan, pelaksanaan, dan ketersediaan sumber daya.
dalam konteks ini, ketiadaan TPA menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan pengelolaan sampah.
Integrasi Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Muna Barat belum terintegrasi dengan baik.
kerja sama antar pihak terbatas.
TPS 3R tidak optimal .
anya satu berfungsi di Desa Sidamangur.
, partisipasi masyarakat rendah, serta keterlibatan swasta minim, sehingga kebijakan berjalan parsial dan kurang efektif.
Integrasi kebijakan yang baik harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
Keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor dan pembagian tugas yang jelas antar lembaga dan tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, hambatan seperti ego sektoral, komunikasi yang buruk, serta keterbatasan sumber daya dapat menggagalkan implementasi (Rukmana dan Tamrin, 2.
Hal ini juga mencakup pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta atau masyarakat, guna mencapai tujuan yang lebih Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 efisien dalam implementasi kebijakan.
Dalam konteks ini, kelemahan integrasi di Kabupaten Muna Barat mengakibatkan kebijakan pengelolaan sampah berjalan secara parsial dan kurang efektif.
Keterbatasan regulasi formal yang mengatur peran tiap pihak menjadi kendala utama dalam membangun sinergi antara DLH, pemerintah desa/kecamatan, dan masyarakat.
Menurut Kartini dan Zulkarnaini .
, kurangnya kejelasan regulasi dan koordinasi antar pihak berwenang menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
Adaptasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Muna Barat masih menghadapi tantangan besar.
Ketiadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menyebabkan sampah hanya ditangani melalui pembakaran atau penimbunan sementara.
Selain itu, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan minimnya evaluasi kebijakan akibat keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia semakin memperlemah efektivitas kebijakan.
Faktor eksternal, seperti banjir yang mengganggu akses ke TPS, ju ga menimbulkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat.
Kondisi serupa diungkapkan oleh Hakim .
bahwa ketiadaan regulasi dan instrumen teknis menjadi hambatan utama bagi daerah dalam melaksanakan kebijakan persampahan secara efektif.
Kartini dan Zulkarnaini .
juga menegaskan bahwa lemahnya sarana prasarana dan minimnya partisipasi masyarakat membuat pengelolaan sampah lebih bersifat reaktif daripada adaptif.
Untuk meningkatkan adaptasi.
DLH perlu:
Melakukan evaluasi kebijakan secara berkala.
Mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan darurat, misalnya banjir yang mengganggu TPS.
Mengembangkan teknologi sederhana yang dapat diopersikan oleh masyarakat secara langsung atau pekerja biasa, seperti komposter rumah tangga, untuk pengolahan sampah organik di tingkat lokal (Okhtafianny dan Ariani, 2.
3 Strategi Kebijakan Berdasarkan Analisis SWOT Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan sampah pada DLH Kabupaten Muna Barat.
Analisis dilakukan dengan metode SWOT melalui pembobotan faktor internal dan eksternal (IFAS AeEFAS) untuk menentukan posisi strategi.
Hasil pembobotan dan skoring dari indikator faktor internal dan faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4.
Hasil Pembobotan Faktor Internal (IFAS) No.
Faktor Internal Bobot Skor Bobot x Skor Kekuatan (Strength.
DLH memiliki rencana strategis dengan sasaran peningkatan kualitas pengelolaan sampah.
0,15
Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 No.
Faktor Internal Jumlah Sumber Daya Manusia tersedia untuk pelaksanaan Memiliki TPS3R di 5 Kecamatan.
Total Kekuatan (Strengt.
Kelemahan (Weaknesse.
Tidak tersedia TPA yang memadai sebagai elemen penting dalam siklus pengelolaan sampah.
Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola Total Kelemahan (Weaknesse.
Total IFAS (S - W) 0,20 Skor
Bobot x
Skor
0,15
0,45
1,65
0,25
0,15
0,10
Bobot
1,90
-0,25
1,00
Tabel 5.
Hasil Pembobotan Faktor Eksternal (EFAS) No.
Faktor Eksternal Peluang (Opportunitie.
Potensi keterlibatan sektor swasta dalam investasi daur ulang dan pengolahan sampah organik.
Kesadaran pemerintah terhadap isu lingkungan dapat mendorong dukungan kebijakan yang lebih kuat, seperti regulasi daerah dan sumber pembiayaan tambahan.
Total Peluang (Opportunitie.
Ancaman (Threat.
Volume sampah terus meningkat tanpa diimbangi kapasitas infrastruktur yang memadai.
Tantangan geografis, seperti daerah terpencil dan wilayah Risiko lingkungan, seperti banjir, yang memperburuk kondisi TPS.
Total Ancaman (Threat.
Total EFAS (O - T) Bobot Skor.
Bobot x
Skor
0,20
0,20
1,20
0,35
0,15
0,10
1,00
2,30
-1,10
Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5, hasil pembobotan skor faktor internal dan eksternal kemudian digambarkan dalam matriks kuadran yaitu IFAS -0,25 dan EFAS -1,10 yang berada pada Kuadran IV .
egatifAenegati.
, seperti terlihat pada Gambar 3 .
Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 Gambar 3.
Hasil Analisis Kuadran SWOT Prioritas strategi berdasarkan posisi Kuadran IV adalah strategi bertahan dengan cara meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman.
Berdasarkan hal tersebut, strategi kebijakan prioritas yang direkomendasikan untuk DLH Kabupaten Muna Barat adalah:
Pembangunan TPA yang Memadai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan fasilitas penting dalam pengelolaan sampah, terutama untuk menangani residu yang tidak dapat didaur ulang serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.
Ketiadaan TPA yang memadai menjadi kelemahan utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Muna Barat.
Purnamasari dan Sitogasa .
menegaskan bahwa pengelolaan TPA yang belum optimal, ditambah peningkatan volume sampah dan keterbatasan sarana prasarana, berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta risiko kesehatan masyarakat, sehingga ketersediaan TPA yang layak sangat mendesak untuk Pengelolaan Anggaran untuk Infrastruktur Pengelolaan Sampah Pengelolaan anggaran infrastruktur sampah memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan yang berkelanjutan melalui perencanaan yang tepat, alokasi dana memadai, serta kerja sama pemerintah dan sektor swasta.
Bappenas .
menegaskan bahwa pendanaan harus mencakup seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir, serta diarahkan pada infrastruktur yang efisien dan ramah lingkungan.
Selain itu, penerapan sistem tipping fee sebagai biaya berbasis volume sampah yang masuk ke TPA atau fasilitas pengolahan dinilai dapat menjadi mekanisme pembiayaan berkelanjutan sekaligus sumber dana stabil bagi pengelola fasilitas.
Melakukan Pendekatan terhadap Tantangan Geografis dalam Pengelolaan Sampah Tantangan geografis seperti wilayah terpencil dan kepulauan memengaruhi efektivitas pengumpulan, distribusi, dan pengolahan sampah.
United Nations Environment Programme .
menekankan pentingnya pemilihan lokasi fasilitas Sabaruddin et al.
/ Environmental Insight Journal.
Vol.
No.
January 2026
ENVIRONMENTAL INSIGHT JOURNAL
e-ISSN : 3090-6105 DOI: https:doi.
org/10.
37412/eij.
Volume 2.
Number 1.
Page 1 - 18.
January 2026 dan strategi pengelolaan yang sesuai dengan kondisi geografis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.
Upaya penanganan dapat dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat lokal, penyesuaian infrastruktur dan teknologi, serta sistem logistik yang adaptif terhadap kondisi wilayah.
Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program 3R.
Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah menjadi kelemahan Rahman dan Ali .
menegaskan bahwa partisipasi aktif dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap Peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui peran tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan kelompok peduli lingkungan, serta pemberian insentif ekonomi seperti bank sampah dan daur ulang berbasis komunitas.
Strategi ini tidak hanya mengurangi volume sampah ke TPA, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
SIMPULAN
Pengelolaan sampah di Kabupaten Muna Barat masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya infrastruktur, kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat pemrosesan akhir yang memadai, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Aspek kelembagaan dan teknis operasional juga belum optimal dalam mendukung pengelolaan sampah yang efektif.
Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan sampah.
Strategi yang dapat diterapkan meliputi penguatan regulasi lokal, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi fasilitas dan sumber daya yang ada.
DAFTAR PUSTAKA