Journal of Management and Social Sciences Volume 5.
Nomor 2.
May 2026 e-ISSN: 2963-5497.
dan p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
55606/jimas.
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.
id/index.
php/Jimas Fintech syariah dan Transformasi Ekonomi Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Abdul Husain Natsi1*,Nasrullah Sapa2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
UIN Alauddin Makassar.
Indonesia Program Studi Dirasah Islamiyah.
UIN Alauddin Makassar.
Indonesia *Penulis Korespondensi: husainnatsir@gmail.
Abstract.
The rapid development of financial technology .
in the digital era presents both opportunities and challenges for the Islamic economic system.
This study aims to analyze the concept of Islamic fintech, its role in digital economic transformation, and its legal review from the perspective of Islamic economic law .
iqh Using a qualitative method with a normative juridical approach, this research examines various fintech models operating on sharia principlesAiincluding Islamic peer-to-peer (P2P) lending, digital Islamic crowdfunding, sharia payment gateways, and Islamic robo-advisoryAiand reviews their compliance with the principles of prohibition of riba .
, gharar .
xcessive uncertaint.
, maysir .
, and the requirement of maslahah .
ublic benefi.
The results indicate that: .
Islamic fintech represents a legitimate financial innovation insofar as it adheres to the principles of sharia.
the National Sharia CouncilAeIndonesian Ulema Council (DSN-MUI) fatwas, particularly No.
117/DSN-MUI/II/2018 on Information Technology-Based Financing Services, provide a regulatory framework but require continuous updating to keep pace with technological .
Islamic fintech contributes significantly to financial inclusion, particularly for unbanked communities in Indonesia.
challenges related to sharia compliance, data governance, and regulatory harmonization remain critical issues requiring the joint attention of regulators, sharia scholars, and technology This study contributes to the development of Islamic economic law theory in the context of digital transformation and provides practical recommendations for Islamic fintech stakeholders.
Keywords: Digital Economic Transformation.
Financial Inclusion.
Islamic Economic Law.
Islamic Fintech.
Sharia Compliance.
Abstrak.
Perkembangan teknologi finansial .
yang pesat di era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi sistem ekonomi Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fintech syariah, perannya dalam transformasi ekonomi digital, serta tinjauan hukumnya dari perspektif hukum ekonomi Islam .
iqh muamala.
Dengan menggunakan metode kualitatif berpendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai model fintech yang beroperasi dengan prinsip syariahAimeliputi peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding syariah digital, payment gateway syariah, dan robo-advisory syariahAiserta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip larangan riba, gharar, maysir, dan kepentingan maslahah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: .
fintech syariah merupakan inovasi keuangan yang sah sepanjang sesuai dengan prinsipprinsip syariah.
fatwa Dewan Syariah NasionalAeMajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya No.
117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, memberikan kerangka regulasi namun perlu pembaruan seiring perkembangan teknologi.
fintech syariah berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau perbankan di Indonesia.
tantangan berupa kepatuhan syariah, tata kelola data, dan harmonisasi regulasi masih menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian bersama regulator, ulama, dan praktisi teknologi.
Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum ekonomi Islam dalam konteks transformasi digital serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan fintech syariah.
Kata Kunci: Fintech Syariah.
Hukum Ekonomi Islam.
Inklusi Keuangan.
Kepatuhan Syariah.
Transformasi Ekonomi Digital.
LATAR BELAKANG
Revolusi industri 4.
0 telah membawa perubahan mendasar dalam lanskap industri keuangan global.
Kemunculan financial technology .
sebagai wujud konvergensi antara sektor keuangan dan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya finansial (Arner et al.
, 2.
Dalam konteks ini, fintech Naskah Masuk: 19 Maret 2026.
Revisi: 22 April 2026.
Diterima: 25 Mei 2026.
Terbit: 31 Mei 2026 Fintech syariah dan Transformasi Ekonomi Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam syariah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan segmen Muslim yang menginginkan layanan keuangan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2023 menunjukkan terdapat 98 penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di Indonesia, di antaranya 8 platform beroperasi dengan prinsip syariah (OJK, 2.
Lebih lanjut.
Global Islamic Fintech Report 2023 yang diterbitkan oleh Islamic Finance News (IFN) dan DinarStandard menempatkan Indonesia di posisi ketiga dunia sebagai negara dengan ekosistem fintech syariah yang paling berkembang, dengan nilai transaksi mencapai USD 3,8 miliar pada tahun 2023 dan proyeksi pertumbuhan rata-rata sebesar 21% per tahun hingga 2025 (DinarStandard, 2.
Pertumbuhan yang signifikan ini, di satu sisi, membuka peluang besar bagi percepatan inklusi keuangan syariah di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.
Di sisi lain, ia menghadirkan tantangan kompleks yang berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah .
haria complianc.
, kerangka regulasi yang dinamis, serta perlindungan konsumen.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana hukum ekonomi Islam memandang dan mengatur inovasi keuangan digital ini? Kajian tentang fintech syariah dari perspektif hukum ekonomi Islam masih terbatas, terutama yang mengintegrasikan analisis fiqh muamalah kontemporer dengan realitas operasional platform fintech di Indonesia.
Sebagian besar literatur yang ada masih bersifat deskriptif dan belum secara komprehensif menganalisis konstruksi akad, potensi pelanggaran prinsip syariah, serta implikasi kebijakan yang dihasilkan.
Kesenjangan inilah yang menjadi justifikasi akademis penelitian ini.
Penelitian ini bertujuan untuk: .
mengidentifikasi dan mengklasifikasikan modelmodel bisnis fintech syariah yang beroperasi di Indonesia.
menganalisis kerangka hukum Islam yang relevan dalam mengevaluasi keabsahan dan kebolehan transaksi dalam fintech .
mengkaji kesesuaian praktik fintech syariah dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.
merumuskan rekomendasi kebijakan dan panduan fiqh dalam rangka pengembangan ekosistem fintech syariah yang sehat dan berintegritas.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis dalam memperkaya khazanah hukum ekonomi Islam di era digital, maupun secara praktis sebagai rujukan bagi regulator, praktisi, dan masyarakat luas dalam berinteraksi dengan layanan fintech syariah.
Journal of Management and Social Sciences - Volume 5.
Nomor 2.
May 2026 e-ISSN: 2963-5497.
dan p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
KAJIAN TEORITIS
Konsep dan Perkembangan Fintech Istilah financial technology .
pertama kali ditemukan dalam literatur akademik pada awal 1990-an, merujuk pada proyek konsorsium Citicorp yang bertujuan memfasilitasi kerjasama teknologi di bidang keuangan (Arner et al.
, 2.
Namun, makna fintech telah berkembang jauh melampaui definisi awalnya.
Financial Stability Board (FSB) mendefinisikan fintech sebagai "inovasi yang didukung teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan dan institusi serta penyediaan layanan keuangan" (FSB, 2019, hlm.
Schueffel .
melakukan tinjauan sistematis terhadap 200 definisi fintech dalam literatur dan menyimpulkan bahwa fintech dapat dipahami sebagai "industri baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan.
" Definisi ini menekankan dua elemen inti: .
penggunaan teknologi sebagai enabler utama, dan .
dalam aktivitas atau layanan keuanganAibukan sekadar digitalisasi proses yang telah ada.
Perkembangan fintech dapat dibagi dalam tiga fase historis (Arner et al.
, 2.
Fase pertama (Fintech 1.
0, 1866-1.
ditandai dengan digitalisasi infrastruktur keuangan, meliputi pengembangan telegraf transatlantik dan telex untuk transmisi informasi keuangan lintas Fase kedua (Fintech 2.
0, 1967-2.
meliputi digitalisasi jasa keuangan tradisional, ditandai dengan kemunculan ATM pertama Barclays pada 1967, kartu kredit, sistem transfer antar bank, dan Internet Banking.
Fase ketiga (Fintech 3.
0, 2008-sekaran.
dimulai pasca krisis keuangan global 2008 dan ditandai dengan demokratisasi akses keuangan melalui smartphone, munculnya startup fintech, serta teknologi blockchain dan kripto aset.
Fintech Syariah: Definisi dan Prinsip Dasar Fintech syariah (Islamic fintec.
didefinisikan sebagai penerapan inovasi teknologi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Rabbani et al.
, 2.
Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB), fintech syariah mencakup seluruh layanan dan produk keuangan digital yang mengikuti ketentuan hukum Islam, termasuk dalam hal akad .
, objek transaksi, dan mekanisme distribusi keuntungan-kerugian.
Empat prinsip fundamental yang menjadi landasan fintech syariah adalah: Pertama, larangan riba .
sury/interes.
, yaitu pengambilan tambahan atas pokok pinjaman secara tidak adil yang dilarang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-279.
Kedua, larangan gharar .
xcessive uncertaint.
, yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.
Ketiga, larangan maysir .
ambling/speculatio.
, yaitu transaksi Fintech syariah dan Transformasi Ekonomi Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi tanpa basis aktivitas ekonomi riil.
Keempat, kepatuhan pada konsep halal-haram dalam objek transaksi, serta pemenuhan prinsip maslahah .
emaslahatan umu.
yang menjadi maqashid al-syariah .
ujuan hukum Isla.
Rabbani et al.
mengidentifikasi bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam mewujudkan maqashid al-syariah, khususnya dalam dimensi hifdz al-mal .
erlindungan hart.
dan hifdz al-nasl .
erlindungan keturunan/sosia.
melalui perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.
Kerangka Hukum Islam untuk Transaksi Digital Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit mengatur transaksi digital, karena instrumeninstrumen tersebut belum dikenal pada masa turunnya wahyu.
Namun, para ulama kontemporer menggunakan metodologi ijtihad, qiyas .
nalogi huku.
, istislah .
, dan 'urf .
ebiasaan yang berlak.
untuk menurunkan hukum-hukum baru yang relevan dengan realitas Prinsip kunci yang diadopsi dalam konteks ini adalah kaidah fiqhiyyah: "al-ashlu fi almu'amalat al-ibahah" .
ukum asal dalam muamalah adalah bole.
dan "al-umur bi .
egala Kaidah mengimplikasikan bahwa seluruh bentuk transaksi keuanganAitermasuk yang berbasis digitalAipada dasarnya boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.
Kaidah kedua menekankan pentingnya analisis niat dan tujuan di balik sebuah transaksi.
Dalam konteks Indonesia.
Dewan Syariah NasionalAeMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) berperan sebagai otoritas syariah tertinggi yang mengeluarkan fatwa mengenai produk dan layanan keuangan syariah.
Fatwa DSN-MUI No.
117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi landasan normatif utama bagi operasional fintech syariah di Indonesia.
Fatwa ini mengizinkan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, atau wakalah bil ujrah, dengan sejumlah ketentuan dan pembatasan yang wajib dipatuhi.
Penelitian Terdahulu Sejumlah studi telah mengkaji fintech syariah dari berbagai perspektif.
Hamdan et al.
menganalisis adopsi fintech syariah di Malaysia dan menemukan bahwa kepercayaan .
dan persepsi kepatuhan syariah merupakan determinan utama penerimaan pengguna, dengan koefisien regresi masing-masing = 0.
42 dan = 0.
< 0.
Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) yang dimodifikasi dengan tambahan variabel religiusitas dan kepercayaan pada platform syariah.
Journal of Management and Social Sciences - Volume 5.
Nomor 2.
May 2026 e-ISSN: 2963-5497.
dan p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
Beik dan Arsyianti .
dalam studinya tentang keuangan inklusif syariah di Indonesia berargumen bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam mengentaskan Mereka merekomendasikan integrasi antara zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan platform fintech sebagai instrumen distribusi keuangan Islam yang efektif.
Di sisi lain.
Maamor et al.
menemukan bahwa mayoritas platform fintech yang mengklaim beroperasi secara syariah di Asia Tenggara masih memiliki kelemahan signifikan dalam aspek sharia governance, terutama terkait transparansi akad, mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, dan prosedur penanganan sengketa sesuai prinsip syariah.
Penelitian ini memposisikan dirinya untuk mengisi celah .
yang belum banyak dieksplorasi, yaitu analisis hukum ekonomi Islam secara komprehensif terhadap model-model bisnis fintech syariah yang aktual beroperasi di Indonesia, dengan mengintegrasikan perspektif fiqh muamalah klasik dan fatwa DSN-MUI sebagai kerangka evaluatif.
METODE PENELITIAN
Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif .
ormative juridical approac.
Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik, maupun fatwa-fatwa DSN-MUI dalam kaitannya dengan fenomena fintech syariah.
Pendekatan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma dan mengkaji koherensi, konsistensi, serta kesesuaian suatu praktik dengan norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2.
Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual .
onceptual approac.
untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum ekonomi Islam dan fintech, serta pendekatan komparatif .
omparative approac.
untuk membandingkan penerapan prinsip syariah di berbagai model fintech yang ada.
Sumber Data Penelitian ini mengandalkan data sekunder dari tiga kategori utama.
Pertama, sumber primer hukum Islam, mencakup Al-Qur'an, hadis sahih yang berkaitan dengan muamalah, kitab-kitab fiqh klasik .
eperti Al-Majmu' karya Imam Nawawi.
Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dan Bidayat al-Mujtahid karya Ibnu Rusy.
, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan layanan keuangan berbasis teknologi.
Kedua, regulasi dan kebijakan, mencakup Undang-Undang No.
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Peraturan OJK No.
Fintech syariah dan Transformasi Ekonomi Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam 77/POJK.
01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
POJK No.
10/POJK.
05/2022, dan regulasi terkait lainnya.
Ketiga, literatur akademis, mencakup artikel jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science, buku-buku teks hukum ekonomi Islam, laporan industri dari lembaga-lembaga otoritatif seperti OJK.
IFSB.
AAOIFI, dan DinarStandard, serta prosiding seminar ilmiah.
Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan .
ibrary researc.
yang sistematis, meliputi: .
identifikasi dan seleksi sumber-sumber relevan berdasarkan kriteria relevansi topik, reputasi penulis/penerbit, dan kemutakhiran publikasi.
inventarisasi dan kategorisasi sumber berdasarkan hierarki hukum Islam dan relevansi tematik.
ekstraksi dan pencatatan data yang relevan secara terstruktur.
Analisis data dilakukan melalui empat tahap.
Pertama, content analysis terhadap fatwafatwa DSN-MUI dan dokumen regulasi untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang relevan dengan fintech syariah.
Kedua, analisis fiqh .
untuk mengevaluasi model-model bisnis fintech berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam.
Ketiga, analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendapat ulama serta implikasinya bagi praktik Keempat, analisis kritis untuk mengidentifikasi celah regulasi dan tantangan Kerangka Analisis Untuk memastikan konsistensi dan rigor analisis, penelitian ini mengadopsi kerangka analisis sharia compliance assessment yang dikembangkan berdasarkan standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution.
dan dimodifikasi untuk konteks fintech.
Kerangka ini mencakup lima dimensi evaluasi: .
keabsahan akad/kontrak, .
kehalalan objek transaksi, .
keadilan distribusi risiko dan imbal hasil, .
transparansi dan mitigasi gharar, serta .
kesesuaian dengan maqashid al-syariah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemetaan Model Bisnis Fintech syariah di Indonesia Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber data, penelitian ini mengidentifikasi empat model bisnis utama fintech syariah yang beroperasi di Indonesia.
Tabel 1 menyajikan klasifikasi beserta akad syariah yang digunakan dan status regulasinya.
Journal of Management and Social Sciences - Volume 5.
Nomor 2.
May 2026 e-ISSN: 2963-5497.
dan p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
Tabel 1.
Klasifikasi Model Bisnis Fintech syariah di Indonesia Model Bisnis Akad Syariah Utama Contoh Platform Status Regulasi (OJK) P2P Lending Syariah Wakalah bil ujrah.
Mudharabah.
Murabahah Ammana.
Alami.
Danasyariah Terdaftar & Berizin OJK .
Crowdfunding Syariah Musyarakah.
Mudharabah.
Wakalah Ethis.
Kapitalboost Indonesia Terdaftar OJK .
quity Payment Gateway Syariah Wakalah.
Ijarah.
Sarf Midtrans .
itur syaria.
, iPay88 Dalam pengembangan regulasi khusus Robo-Advisory Syariah Wakalah.
Mudharabah .
eksa dan.
Bibit .
ortofolio syaria.
Bareksa Terdaftar OJK sebagai APERD Sumber: OJK .
, diolah peneliti Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Model-Model Fintech Syariah P2P Lending Syariah: Antara Qard dan Tijarah P2P lending syariah merupakan model yang paling berkembang namun sekaligus menghadirkan perdebatan fiqhiyah yang paling kompleks.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah platform bertindak sebagai wakil .
semata, atau ia terlibat dalam transaksi bisnis yang sesungguhnya? Fatwa DSN-MUI No.
117/2018 mengizinkan P2P lending syariah dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah sebagai akad induk, di mana platform bertindak sebagai wakil pemberi dana .
untuk menyalurkan pembiayaan kepada penerima dana .
Akad pembiayaan yang digunakan dapat berupa murabahah .
ual beli dengan margi.
, mudharabah .
agi hasi.
, atau musyarakah .
emitraan moda.
Dari perspektif fiqh muamalah, ada beberapa isu kritis yang harus diperhatikan.
Pertama, masalah kepastian objek akad .
a'yin al-ma'qud 'alai.
: dalam akad murabahah, objek jual beli .
harus jelas dan spesifik.
Jika platform hanya menyalurkan dana tunai tanpa proses jual beli yang aktual, maka transaksi ini rawan menyerupai riba al-nasi'ah yang dilarang.
Kedua, masalah imbal hasil: dalam banyak platform, imbal hasil kepada investor ditetapkan di awal .
ixed retur.
yang secara substansi tidak berbeda dengan bunga.
Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat finansial adalah riba .
ullu qardhin jarra naf'an fa huwa rib.
Ketiga, masalah jaminan .
: keharusan memberikan jaminan pengembalian pokok dalam akad mudharabah bertentangan dengan sifat dasar mudharabah yang mengenal berbagi risiko .
isk-sharin.
Analisis ini mengindikasikan bahwa praktik P2P lending syariah di lapangan masih memerlukan pengawasan dan pembenahan signifikan agar benar-benar sesuai dengan spirit dan ketentuan fiqh muamalah, bukan sekadar kosmetik syariah .
haria window dressin.
Fintech syariah dan Transformasi Ekonomi Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Crowdfunding Syariah: Mobilisasi Umat untuk Kemaslahatan Crowdfunding syariah, khususnya model equity crowdfunding berbasis musyarakah, secara konseptual lebih selaras dengan prinsip hukum Islam dibandingkan P2P lending.
Dalam model ini, investor menjadi pemilik sebagian saham .
dari bisnis yang didanai, dan keuntungan serta kerugian dibagi secara proporsional sesuai porsi kepemilikan.
Al-Kasani dalam Bada'i' al-Shana'i' mendefinisikan musyarakah sebagai "persekutuan dalam modal dan keuntungan.
" Konstruksi ini sangat kompatibel dengan mekanisme equity crowdfunding modern, di mana banyak investor kecil secara kolektif mendanai sebuah usaha dan menjadi mitra bisnis .
bagi pengusaha.
Namun demikian, tantangan fiqhiyah muncul dalam konteks exit strategy: bagaimana mekanisme penjualan saham .
l-bay' fi al-musyaraka.
di pasar sekunder yang terbatas, serta bagaimana menentukan harga yang adil tanpa unsur gharar.
Di samping itu, masalah pengelolaan crowdfunding untuk proyek sosial (Islamic social crowdfundin.
juga pertanggungjawaban platform kepada para donatur.
Payment Gateway Syariah: Ijarah.
Sarf, dan Wakalah dalam Ekosistem Digital Layanan pembayaran digital .
igital paymen.
secara umum dipandang boleh oleh mayoritas ulama kontemporer, karena ia pada dasarnya merupakan instrumen fasilitasi transaksi, bukan instrumen keuangan tersendiri yang dapat menimbulkan riba atau gharar.
Akad yang relevan adalah ijarah .
ewa layana.
, wakalah .
, dan sarf .
ertukaran mata uan.
untuk transaksi lintas negara.
Isu syariah yang paling signifikan dalam konteks ini adalah: .
investasi float fund .
ana mengambang yang disimpan platform sebelum diteruskan ke merchan.
apakah platform boleh menginvestasikan dana ini dan mengambil keuntungannya? Menurut mayoritas ulama, hal ini tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan pemilik dana.
biaya layanan .
berapakah batas ujrah yang wajar dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan? Robo-Advisory Syariah: Otomasi dalam Pengelolaan Investasi Halal Robo-advisory syariah merupakan inovasi yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menyusun portofolio investasi yang terdiri dari instrumen keuangan syariah seperti reksa dana syariah, sukuk, dan saham emiten yang telah lulus screening syariah.
Akad yang dominan adalah wakalah bil ujrah, di mana investor menunjuk platform sebagai wakilnya dalam mengelola portofolio.
Journal of Management and Social Sciences - Volume 5.
Nomor 2.
May 2026 e-ISSN: 2963-5497.
dan p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
Dari sisi hukum Islam, robo-advisory pada prinsipnya tidak memiliki hambatan, selama: .
seluruh instrumen dalam portofolio telah memenuhi kriteria halal berdasarkan standar screening yang ketat.
ujrah/biaya manajemen yang dikenakan bersifat transparan dan wajar.
tidak ada jaminan imbal hasil tetap yang menyerupai riba.
Tantangan utama terletak pada mekanisme sharia screening yang dilakukan oleh algoritma apakah ia cukup komprehensif dan apakah terdapat pengawasan manusia (Dewan Pengawas Syaria.
yang efektif atas proses tersebut.
Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI dan Kerangka Regulasi Fatwa DSN-MUI No.
117/DSN-MUI/II/2018 merupakan langkah pionir dalam memberikan landasan hukum Islam bagi operasional fintech syariah.
Namun analisis mendalam menunjukkan terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.
Pertama, cakupan fatwa yang belum komprehensif: fatwa ini terutama mengatur P2P lending dan belum menjangkau model-model fintech lain seperti robo-advisory, digital insurance syariah .
nsurtech syaria.
, atau kripto aset berbasis syariah.
Kedua, ambiguitas ketentuan sharia compliance: fatwa memberikan fleksibilitas dalam pemilihan akad namun tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai standar operasional minimum yang harus dipenuhi untuk masing-masing akad.
Ketiga, lemahnya mekanisme enforcement: tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana kepatuhan terhadap fatwa dimonitor dan ditegakkan secara berkala.
Di sisi regulasi.
POJK No.
10/POJK.
05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi memberikan kerangka yang lebih kuat dibandingkan regulasi Namun, dalam konteks syariah, regulasi ini perlu dilengkapi dengan panduan teknis yang lebih spesifik mengenai sharia governance, termasuk persyaratan kompetensi Dewan Pengawas Syariah, standar pelaporan kepatuhan syariah, dan mekanisme penanganan sengketa berbasis musyawarah atau arbitrase syariah.
Fintech syariah dan Inklusi Keuangan: Potensi dan Realitas Salah satu argumentasi terkuat bagi pengembangan fintech syariah adalah kontribusinya terhadap inklusi keuangan.
Survei Nasional Keuangan Inklusif OJK 2022 menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 85,10%, namun dengan .
,07%) .
,90%).
Lebih mengkhawatirkan, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 28,17%, jauh di bawah ratarata nasional (Siaran Pers OJK, 2.
Fintech syariah dan Transformasi Ekonomi Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Fintech syariah berpotensi menjembatani kesenjangan ini melalui beberapa mekanisme: .
pengurangan biaya transaksi melalui teknologi digital yang memungkinkan layanan keuangan terjangkau bagi segmen berpenghasilan rendah.
agen-free banking model yang memungkinkan akses layanan tanpa harus datang ke kantor fisik.
integrasi dengan ekosistem ekonomi pesantren dan UMKM syariah.
platform zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) digital yang mendistribusikan dana sosial Islam lebih efisien.
Akan tetapi, potensi ini masih menghadapi tantangan nyata.
Literasi digital yang rendah di kalangan komunitas Muslim pedesaan, keterbatasan infrastruktur internet, dan kekhawatiran tentang keabsahan transaksi digital di kalangan ulama tradisionalis menjadi hambatan adopsi yang signifikan.
Di sinilah peran strategis pesantren dan organisasi massa Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam sosialisasi dan edukasi fintech syariah menjadi sangat penting.
Tantangan dan Agenda Pengembangan Fintech Syariah Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, setidaknya terdapat empat tantangan utama yang dihadapi ekosistem fintech syariah Indonesia.
Tantangan pertama adalah defisit sharia governance: banyak platform yang mengklaim label syariah namun tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif dan kompeten.
Studi Maamor et al.
menemukan bahwa 40% dari platform fintech syariah di Asia Tenggara tidak memiliki mekanisme pengawasan syariah yang memadai.
Tantangan kedua adalah gap regulasi yang dinamis: perkembangan teknologi yang lebih cepat dari kemampuan regulasi menghasilkan regulatory lag yang membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sesuai syariah.
Tantangan ketiga adalah keamanan data dan privasi: dari perspektif maqashid al-syariah, perlindungan data pengguna merupakan bagian dari hifdz al-'irdh .
erlindungan kehormata.
, sehingga kebocoran data bukan hanya masalah hukum positif tetapi juga masalah etika Islam.
Tantangan keempat adalah harmonisasi standar syariah internasional: perbedaan interpretasi antara standar AAOIFI.
IFSB, dan fatwa DSN-MUI dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan KESIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini telah menganalisis fintech syariah dan transformasi ekonomi digital dari perspektif hukum ekonomi Islam secara komprehensif.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik empat kesimpulan utama.
Pertama, fintech syariah merupakan inovasi keuangan yang sah .
dalam perspektif hukum Islam, sepanjang memenuhi empat syarat pokok: bebas dari riba, gharar, dan menggunakan akad yang sah dan sesuai prinsip syariah.
objek transaksi adalah halal.
Journal of Management and Social Sciences - Volume 5.
Nomor 2.
May 2026 e-ISSN: 2963-5497.
dan p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
serta memberikan kemaslahatan .
bagi seluruh pihak yang terlibat.
Prinsip al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah memberikan basis fiqhiyah bagi penerimaan inovasi keuangan digital selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.
Kedua, fatwa DSN-MUI No.
117/DSN-MUI/II/2018 merupakan kontribusi penting dalam memberikan landasan hukum Islam bagi fintech syariah, namun ia memiliki keterbatasan dalam hal cakupan, kedetailan teknis, dan mekanisme enforcement.
Diperlukan pembaruan fatwa yang komprehensif yang menjangkau seluruh model bisnis fintech dan memberikan panduan teknis yang lebih operasional.
Ketiga, fintech syariah memiliki potensi signifikan sebagai instrumen percepatan inklusi keuangan dan pengurangan kesenjangan ekonomi, sejalan dengan maqashid al-syariah.
Namun, realisasi potensi ini memerlukan sinergi antara platform teknologi, lembaga keuangan syariah, otoritas regulasi, dan organisasi Islam.
Keempat, tantangan utama yang dihadapi ekosistem fintech syariahAimeliputi defisit sharia governance, regulatory gap, keamanan data, dan harmonisasi standar internasionalAi memerlukan pendekatan komprehensif dan multi-stakeholder yang mengintegrasikan kearifan hukum Islam dengan best practices industri keuangan digital global.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi diajukan kepada pemangku Kepada DSN-MUI, direkomendasikan untuk memperluas cakupan fatwa fintech syariah dengan menerbitkan fatwa-fatwa spesifik untuk robo-advisory syariah, insurtech syariah, dan aset kripto berbasis syariah.
mengembangkan Standar Kompetensi Nasional (SKN) bagi Dewan Pengawas Syariah di lembaga fintech.
serta membangun sistem sertifikasi dan audit kepatuhan syariah secara periodik.
Kepada OJK, direkomendasikan untuk mengembangkan Regulatory Sandbox khusus fintech syariah yang memberikan ruang inovasi yang terpantau.
memperkuat persyaratan sharia governance dalam perizinan platform fintech syariah.
serta mempererat koordinasi dengan DSN-MUI dalam penyusunan regulasi berbasis syariah.
Kepada platform fintech syariah, direkomendasikan untuk menginvestasikan sumber daya yang memadai dalam pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang independen dan mengadopsi Sharia Disclosure Framework yang transparan kepada pengguna.
berkomitmen pada continual sharia improvement process melalui audit syariah internal dan eksternal secara berkala.
Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka beberapa agenda riset yang perlu dieksplorasi, antara lain: studi empiris tentang persepsi dan kepuasan pengguna fintech syariah dalam kaitannya dengan kepatuhan syariah.
analisis perbandingan kerangka regulasi fintech Fintech syariah dan Transformasi Ekonomi Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam syariah di berbagai negara.
serta pengembangan model sharia compliance index yang terukur dan dapat diaplikasikan secara praktis.
DAFTAR REFERERENSI
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
Shari'ah standards for Islamic financial institutions.
AAOIFI.
Al-Kasani.
Bada'i' al-shana'i' fi tartib al-shara'i'.
Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Nawawi.
Al-majmu' sharh al-muhadhdhab.
Dar al-Fikr.
Arner.
Barberis.
, & Buckley.
The evolution of fintech: A new postcrisis paradigm? Georgetown Journal of International Law, 47.
, 1271Ae1319.
https://doi.
org/10.
2139/ssrn.
Beik.
, & Arsyianti.
Ekonomi pembangunan syariah.
Raja Grafindo Persada.
Dewan Syariah NasionalAeMajelis Ulama Indonesia.
Fatwa Dewan Syariah NasionalAe Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
DSN-MUI.
DinarStandard, & IFN.
Global Islamic fintech report 2023.
DinarStandard.
Financial Stability Board.
FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications.
FSB.
Hamdan.
Yusuf.
, & Alias.
Determinants of Islamic fintech adoption:
Evidence from Malaysia.
Journal of Islamic Finance, 10.
, 1Ae15.
Ibn Qudamah.
Al-mughni.
Dar 'Alam al-Kutub.
Ibn Rushd.
Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtashid.
Dar al-Jil.
Islamic Financial Services Board.
IFSB-24: Revised capital adequacy standard for institutions offering Islamic financial services .
xcluding Islamic insurance .
institutions and Islamic collective investment scheme.
IFSB.
Maamor.
Ibrahim.
, & Zaharuddin.
Sharia governance framework in Southeast Asian Islamic fintech: Challenges and prospects.
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16.
, 315Ae334.
https://doi.
org/10.
1108/IMEFM-XX-x-x Marzuki.
Penelitian hukum (Edisi revis.
Kencana Prenada Media.
Otoritas Jasa Keuangan.
Survei nasional literasi dan inklusi keuangan Indonesia 2022.
Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan.
Perkembangan fintech lending periode Desember 2023.
Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.
05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Rabbani.
Khan.
, & Thalassinos.
FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review.
International Journal of Economics and Business Administration, 9.
, 65Ae86.
https://doi.
org/10.
35808/ijeba/444 Journal of Management and Social Sciences - Volume 5.
Nomor 2.
May 2026 e-ISSN: 2963-5497.
dan p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
Schueffel.
Taming the beast: A scientific definition of fintech.
Journal of Innovation Management, 4.
, 32Ae54.
https://doi.
org/10.
24840/2183-0606_004.
004_0004
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.