Agustus.
Vol.
https://doi.
org/10.
37010/postulat.
No.
Analisis Kontrak Perbankan dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Penerapan Hak dan Kewajiban Debitur dalam Kontrak Perbankan di Bank Pani.
Nurdiansyah Fikrotul Jadidah Robby Teja Mukti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 020586@gmail.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM fikrotuljadidah@iblam.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM robbytejamukti@iblam.
Abstrak Dalam perspektif hukum perdata, kontrak ini memiliki peran penting karena mengandung unsur-unsur perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdat.
Analisis terhadap kontrak perbankan diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, menghindari potensi sengketa, dan melindungi hak-hak debitur.
Hak dan kewajiban nasabah dalam kontrak perbankan dapat bervariasi tergantung pada jenis produk atau layanan yang disepakati.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prinsipprinsip hukum perdata yang mengatur kontrak perbankan dan bagaimana penerapan hak dan kewajiban debitur dalam kontrak perbankan di BANK PANIN.
Metode penelitian yang digunakan adalah adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan yaitu prinsip kepercayaan.
prinsip kehati-hatian.
dan prinsip mengenal nasabah.
Prinsip kepercayaan telah tertuang diatur dalam Pasal 29 ayat .
Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan debitur, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasbah yang dilakukan melalui bank.
Dalam rangka mendapatakan keyakinan tentang debiturnya.
Bank PANIN melakukan penilaian pembiayaan.
Penilaian.
Kriteri penilaian pembiayaan pada Bank Panin dilakukan dengan cara menganalisis prinsip 5C (Collateral, character, capital, capacity, conditio.
Kata Kunci: kontrak perbankan, bank panin, penilaian pembiayaan.
Abstract In the perspective of civil law, this contract plays an important role as it contains the elements of an agreement regulated by the Indonesian Civil Code (KUHPerdat.
An analysis of banking contracts is necessary to ensure compliance with applicable laws, avoid potential disputes, and protect the rights of debtors.
The rights and obligations of customers in banking contracts may vary depending on the type of product or service agreed upon.
The research problem formulated in this study is how the principles of civil law regulate banking contracts and how the rights and obligations of debtors are applied in banking contracts at PANIN BANK.
The research method used is normative with a regulatory approach.
The results of the study show that in banking law, several principles are recognized, namely the principle of trust, the principle of prudence, the principle of confidentiality, and the principle of knowing your customer.
The principle of trust is regulated in Article 29 paragraph .
of Law No.
10 of 1998 concerning Amendments to Law No.
7 of 1992 on Banking, which states that for the benefit of debtors, banks are obliged to provide information regarding potential risks of loss related to customer transactions conducted through the bank.
To gain confidence in its debtors.
PANIN BANK conducts a financing assessment.
The criteria for financing assessment at PANIN BANK are carried out by analyzing the 5C principles (Collateral.
Character.
Capital.
Capacity.
Conditio.
Keywords: banking contract, panin bank, financing assessment PENDAHULUAN Dalam era modern ini, perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat.
Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan investasi yang memfasilitasi transaksi bisnis dan pribadi.
Sebagai lembaga keuangan, bank menjalankan operasionalnya berdasarkan kontrak yang dibuat dengan nasabah (Ryan Afjune, 2.
Kontrak perbankan ini merupakan instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Kontrak perbankan merupakan perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam berbagai produk dan layanan perbankan.
Dalam perspektif hukum perdata, kontrak ini memiliki peran penting karena mengandung unsur-unsur perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 74 | e-ISSN: 2986-6693 (KUHPerdat.
(Hardiati et al.
, 2.
Analisis terhadap kontrak perbankan diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, menghindari potensi sengketa, dan melindungi hak-hak debitur (Tutik.
Hak dan kewajiban debitur dalam kontrak perbankan dapat bervariasi tergantung pada jenis produk atau layanan yang disepakati.
Hak debitur umumnya mencakup hak untuk menerima informasi yang jelas tentang produk, hak untuk memperoleh layanan yang dijanjikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas dana yang Sementara itu, kewajiban debitur meliputi kewajiban untuk membayar biaya layanan, menjaga kerahasiaan informasi akun, dan memenuhi ketentuan penggunaan layanan (Papendang, 2.
Analisis kontrak perbankan dalam perspektif hukum perdata sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak debitur terlindungi dan kewajiban-kewajiban mereka dipenuhi dengan benar.
Hukum perdata memberikan kerangka hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara bank dan debitur, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran kontrak (Sucipto, 2.
Dalam hukum perdata Indonesia, kontrak perbankan diatur oleh ketentuan umum tentang perjanjian dalam KUHPerdata.
Pasal-pasal yang relevan meliputi Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian.
Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak, dan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum.
Selain itu, peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perbankan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan kerangka regulasi yang spesifik untuk industri perbankan terkait perjanjian / kotrak bagi debitur dan kreditur yang diatur pada POJK Nomor 6/POJK.
07/2022.
Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur kontrak perbankan dan bagaimana penerapan hak dan kewajiban debitur.
Penulis melakukan studi kasus dalam kontrak perbankan di BANK PANIN KCU Menara Imperium Jakarta Selatan, dengan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah .
asilitas kredit KPR).
METODE
Metode penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian hukum normatif.
Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Ali 2009, .
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang di pergunakan di dalam penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada ( Mamudji 2009, 13-.
HASIL DAN PEMBAHASAN Prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur kontrak perbankan.
Dalam bidang hukum perbankan dikenal beberapa asas umum perbankan yang artinya setiap kegiatan perbankan bertumpu pada fungsi dan kegiatan perbankan, baik itu penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran dana masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
yang dituangkan dalam bentuk AuperjanjianAy.
Empat prinsip berikut harus diterapkan dalam kontrak: prinsip kepercayaan.
prinsip kehati-hatian.
prinsip kerahasiaan.
dan prinsip mengenal debitur.
Keempat pedoman ini diikuti dengan ketat ketika menjalankan operasional perbankan.
Undang-undang no.
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur asas kepercayaan pada Pasal 29 ayat .
yang berbunyi: AuBank wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan risiko kerugian sehubungan dengan transaksi debitur yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan " Kegiatan operasional bank dilandasi oleh hubungan saling percaya antara bank dan debiturnya, sesuai dengan asas kepercayaan.
Karena bank pada dasarnya menangani uang masyarakat yang ditempatkan pada mereka berdasarkan kepercayaan, maka setiap bank harus terus menjaga kesehatannya agar dapat menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadapnya.
Kesiapan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank hanya didasari oleh anggapan bahwa mereka akan dapat mengambil kembali uangnya pada waktu yang diinginkannya atau sesuai dengan apa yang telah disepakati dan disertai dengan imbalan.
Debitur mungkin akan terburu-buru menempatkan uangnya di bank jika kepercayaan mereka terhadap lembaga tersebut menurun.
Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib mengikutinya dalam menjalankan tugas dan menjalankan usahanya guna menjaga uang masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
Hal ini disebutkan dalam POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum https://doi.
org/10.
37010/postulat.
1671 | 75
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: AuPerbankan Indonesia mendasarkan kegiatan operasionalnya pada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.
Memastikan bank tetap dalam kondisi kesehatan yang baik adalah tujuan utama dari menempatkan prinsip kehati-hatian.
Dalam penerapannya, dengan mengikuti prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap kuat, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank.
Penerapan hak dan kewajiban debitur dalam kontrak perbankan di BANK PANIN.
Perlindungan hukum debitur tidak bisa kita bicarakan selain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya undang-undang ini dibuat untuk melindungi konsumen secara umum termasuk debitur.
Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan upaya nyata untuk melindungi konsumen dan debitur.
Hal ini tercermin dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan harapan besar di benak konsumen.
Sebab, pemerintah dan lembaga terkait lainnya akan lebih mudah menata, membina, dan mengedukasi konsumen agar dapat memaksimalkan perannya di sektor perdagangan, dunia usaha, perbankan, dan industri lainnya.
Seorang konsumen juga akan memiliki landasan hukum dan payung untuk melindungi seluruh kepentingan dunia usaha.
Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Perlindungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Konsumen, penyebab utama seringnya terjadinya eksploitasi terhadap konsumen adalah kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya secara umum.
Tentu saja, ada hubungan erat antara hal ini dengan rendahnya tingkat pengetahuan konsumen.
Oleh karena itu.
UU Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Non-Pemerintah (LPKSM) untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan dan pembinaan konsumen.
Alhasil, undang-undang tersebut mempunyai konsekuensi bagi yang melanggarnya, termasuk denda.
Tujuan untuk memasukkan lebih banyak pelanggan ke dalam kelompok orang yang harus dilindungi telah tercapai sepenuhnya.
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memenuhi empat .
syarat agar dapat dianggap sah: 1.
Harus ada bagi mereka yang mengikatkan diri.
Para pihak harus dapat membuat kesepakatan.
Barang tertentu.
Alasan yang sah .
Ada pula keterkaitan yang kuat antara UU No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
elanjutnya disebut UUPK) dan perlindungan hukum yang diberikan kepada peminjam bank sebagai konsumen.
Hal ini mencakup kontrak umum seperti perjanjian kredit atau pembiayaan bank, antara lain.
Favoritisme pelanggan adalah cerminan nyata dari situasi perekonomian masyarakat.
Jika menyangkut praktik perdagangan yang merugikan konsumenAiseperti penetapan harga produk atau penggunaan klausul pembebasan tuduhan yang tidak tepatAipemerintah harus selalu membela kepentingan konstituennya, yang sebagian besar adalah masyarakat biasa.
Untuk melindungi debitur bank.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan pada kondisi-kondisi umum yang tidak dapat dihindari dalam industri perbankan modern.
Pasal 1 Angka 1 UU PK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah melakukan segala upaya yang wajar untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi konsumen.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa asas perlindungan konsumen adalah: keunggulan.
keamanan dan keselamatan konsumen.
kejelasan hukum.
Nasabah merupakan pengguna jasa perbankan, oleh karena itu perlindungan konsumen perlu Debitur merupakan komponen yang krusial.
Kepercayaan masyarakat atau debitur sangat penting bagi keberadaan industri perbankan.
Kenyataannya, banyak sekali pelaku korporasi dan perbankan yang mengabaikan hak-hak konsumen dan memanfaatkan kelemahan nasabah atau debiturnya untuk menghindari konsekuensi hukum.
Pelaku usaha bisa saja melakukan transaksi yang tidak beritikad baik karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat konsumen.
Tujuan mengelola perusahaan adalah memaksimalkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik-baiknya.
Ketidakmampuan perangkat hukum yang ada saat ini untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dan kurangnya undang-undang dan peraturan yang ada untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen secara memadaiAiyang seharusnya dilibatkan dalam penegakan hukum itu sendiri, yang dianggap kurang memadai.
ketatAimerupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap posisi konsumen yang genting.
Di sisi lain, pola pikir pelaku usaha masih terfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelanggan yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
Pertanyaan mengenai kepercayaan masyarakat terhadap organisasi perbankan sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah simpanan.
Bank tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadapnya.
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa industri perbankan perlu menjaga kepercayaan masyarakat agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan debitur.
Oleh karena itu, penyimpan dana wajib mendapatkan perlindungan hukum terhadap potensi kerugian yang diakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat.
Perjanjian menjadi landasan hubungan 76 | e-ISSN: 2986-6693 hukum antara bank dan konsumen penabung.
Oleh karena itu, biasanya kepentingan debitur yang bersangkutan mendapat perlindungan hukum, misalnya perlindungan yang diberikan oleh bank dengan undang-undang.
Tidak dapat disangkal bahwa pemerintah mempunyai kemauan politik untuk membela kepentingan debitur perbankan, khususnya nasabah simpanan.
Buktinya adalah terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan.
Peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak dasar debitur, termasuk hak atas informasi yang jelas, jujur, dan akurat mengenai produk dan layanan perbankan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan lain yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin hak-hak tersebut.
Nasabah juga mempunyai hak, sesuai dengan peraturan kerahasiaan bank, untuk menjaga privasi informasi pribadi dan uang yang disimpan di bank.
Sebaliknya, tanggung jawab nasabah mencakup mematuhi ketentuan kontrak dengan bank, termasuk membayar tagihan kartu kredit tepat waktu, menyelesaikan proses permohonan secara akurat, dan tidak menyalahgunakan layanan perbankan.
Seperti bank lainnya.
Bank PANIN melakukan analisis pembiayaan.
Penilaian pembiayaan dilakukan dengan berbagai metode untuk mengumpulkan kepercayaan konsumen.
Dengan mencermati pemikiran-pemikiran berikut ini, bank dapat menentukan kriteria penilaian umum yang harus diterapkan untuk memperoleh konsumen yang benar-benar layak:
Penilaian watak/kepribadian (Characte.
Untuk mencegah timbulnya permasalahan bagi bank di kemudian hari, penilaian terhadap watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik debitur dalam melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
10 Hal ini sebagian besar dapat diperoleh dari kontak bank di masa lalu dengan .
debitur atau melalui informasi yang dikumpulkan dari sumber lain yang mengetahui etika, karakter, dan tindakan sehari-hari calon debitur.
Penilaian kemampuan (Capacit.
Untuk memastikan bahwa bisnis yang akan dibiayai dijalankan oleh manajer yang berkualifikasi dan calon debitur akan mampu membayar kembali pinjamannya dalam jangka waktu tertentu, bank harus menyelidiki keterampilan manajerial dan tingkat pengalaman calon debitur di industrinya.
Memberikan kredit dalam skala luas tentu tidak layak dilakukan jika usaha Anda masih kecil.
Demikian pula, kredit tidak boleh diberikan jika tren atau kinerja bisnis memburuk.
Diharapkan dengan meningkatnya pengeluaran melalui peluncuran kredit, tren atau kinerja bisnis pasti akan membaik, kecuali penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya biaya.
Kemampuan bank dalam mengevaluasi calon debitur sangat penting bagi kelancaran usahanya.
Penilaian terhadap modal (Capita.
Untuk mengetahui kemampuan modal calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha yang diterbitkan, bank harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kondisi keuangannya baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang.
Saat ini, bank hampir tidak pernah menawarkan kredit untuk menutupi seluruh kebutuhan pendanaan nasabahnya.
Konsumen harus menyediakan dananya sendiri.
sisa saldo dapat ditutupi oleh kredit bank.
Hanya menyediakan lebih banyak modal biasanya kurang dari modal pokok yang merupakan peran bank.
Penilaian terhadap agunan (Collatera.
Untuk membayar kredit macet akibat debitur gagal bayar, calon debitur biasanya menawarkan jaminan berupa aset yang mudah diperoleh dan berkualitas tinggi dengan nilai yang sama atau melebihi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.
Oleh karena itu, bank hendaknya diwajibkan untuk meminta lebih banyak agunan, dengan pengertian bahwa dana tambahan tersebut akan digunakan untuk menutup pelunasan atau perluasan sisa pembiayaan atau kredit apabila calon debitur tidak mampu membayar kembali kreditnya.
Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (Condition of econom.
Untuk memasarkan hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai di masa depan, bank harus melakukan analisis historis dan terkini terhadap kondisi pasar baik di dalam negeri maupun internasional.
Kelima prinsip tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan pelaksanaannya tidak dapat ditawar-tawar oleh kegiatan usaha bank agar tidak terjadi kredit macet.
Sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, pedoman tersebut di atas dilanjutkan dengan melakukan pemantauan untuk menentukan apakah debitur memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan.
Sebab, pada hakikatnya pemberian pinjaman tanpa melakukan analisis terlebih dahulu akan merugikan pihak bank.
Perjanjian antara nasabah dan bank merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh bank.
konsumen hanya perlu membacanya kembali dan jika setuju, mengisinya dan menandatanganinya.
Ketika perjanjian dibuat, dibuatlah tanda tangan.
Ketika pilar Ae pilar penilaian tersebut diatas sudah terpenuhi dan calon debitur dianggap layak menjadi debitur Bank Panin untuk mendapatkan fasilitas kredit pihak perbankan akan membuat perjanjian dengan debitur yang dituangkan dalam sebuah Akta yang dibuat dihadapan Notaris wilayah tertentu serta di tanda tangani kedua belah Perjanjian Kredit akan mengatur semua hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.
Saat studi kasus yang penulis lakukan, pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Panin hak dan kewajiban telah diatur didalamnya:
POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum https://doi.
org/10.
37010/postulat.
1671 | 77
A Hak Debitur - Pasal 1 terkait Fasilitas Kredit AuDebitur mendapatkan sejumlah dana setelah pihak Bank menyetujui pinjamannya - Pasal 18 terkait dengan Asuransi Au Jaminan yang diikat akan dibuatkan asuransi, dapat berupa asuransi kebakaran, bencana alam sampai dengan kematian.
Debitur mendapatkan jaminan pengganti sampai dengan penutupan seluruh kewajiban hutang jika hal-hal yang disebutkan diatas terjadi.
A Kewajiban Debitur - Pasal 2 terkait dengan Jangka Waktu Kredit AuDebitur harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatanAy - Pasal 4 dan 5 terkait dengan Bunga.
Provisi.
Biaya Bank serta DendaAu setelah mendapatkan fasiltas kredit debitur harus mengetahui berapa kewajiban bunga yang dibayarkan setiap bulannya, provisi dan biaya saat pencairan kredit.
Apabila debitur lalai melakukan pembayaran angsuran akan dikenakan denda sebesar 4% /bulan dari jumlah angsuran.
Pihak Bank dapat menghentikan kredit sebelum jangka waktunya seperti tertuang pada pasal 14 Au untuk tindakan ini apabila debitur tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan contoh : debitu telat melakukan pembayaran angsuran selama 3 bulan berturut, debitur dalam permasalahn hukum, debitur menggunakan dana tidak sebagaimana mestinya PENUTUP Kesimpulan dari penilitian ini adalah sebagai berikut:
Empat aturan kerahasiaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, dan pemahaman pelanggan Anda semuanya harus diterapkan dalam kontrak.
Keempat prinsip tersebut mutlak diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan perbankan.
Undang-undang no.
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur asas kepercayaan dalam Pasal 29 ayat .
yang berbunyi: AuBank wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan risiko kerugian sehubungan dengan transaksi debitur yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah.
Perjanjian atau Kontrak Kredit berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur.
Suatu akta otentik yang disahkan oleh Notaris yang memberikan akibat hukum bagi kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai bukti suatu kontrak atau perjanjian kredit.
Hal ini memberikan keamanan dan kepastian hukum kepada kreditor dan debitur.
DAFTAR PUSTAKA