e-ISSN 2746-5950 Volume 6 No 2 July 2025 https://dhsjournal.
id/index.
php/PMAR/index Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03.
Daerah: Kedung Baruk.
Surabaya Timur Ae Jawa Timur (Analysis of Cash Receipt Accounting System at PKK RT 02 RW 03.
Area: Kedung Baruk.
East Surabaya Ae East Jav.
QooAoidahtul Ufairoh Ariibah*.
Aisyah Bella Putri Pangestu.
Aulia Septi Indira.
Dearly Agista Yoliand.
Salwa Febianti Anggita.
Yuli Setiyowati Accounting Program.
Faculty of Economics and Business.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
Jl.
Raya Rungkut Madya No.
Gununganyar.
Surabaya.
Jawa Timur 60294.
Indonesia.
DOI.
https://doi.
org/10.
61656/pmar.
ABSTRACT
Purpose: This study aims to analyze the revenue accounting system within the Family Empowerment and Welfare (PKK) organization in RW 03 RT 02 Kedung Baruk.
As a grassroots, community-based organization.
PKK plays a vital role in supporting government initiatives, especially in social development and community empowerment.
ensure the effective use of community self-help funds for various activities, transparent and accountable financial management is essential.
Method: Using a qualitative descriptive method with a case study approach, this research gathered data through interviews, direct observations, and reviews of financial documents such as general cash books and financial Findings: The findings indicate that the current accounting system is still manual and basic, with several Revenue recording is often not supported by complete documentation, and there is no clear division of responsibilities among financial administrators.
These issues increase the risk of errors and potential mismanagement of funds.
Implication: The study concludes that improvements are needed to enhance financial governance within the It recommends providing basic accounting training for PKK administrators and adopting a simple digital system for financial recordkeeping.
These measures would improve the accuracy of financial data, promote greater transparency, and reduce the risk of financial irregularities.
Originality: This research recommends basic accounting training and a simple digital system for PKK RW 03 RT The aim is to boost data accuracy, transparency, and reduce financial irregularities, enabling PKK to operate more effectively, maintain public trust, and become a model for accountable financial management in communitybased development.
Keywords: Community Empowerment.
Financial Digitalization.
Financial Transparency.
PKK (Family Empowerment and Welfar.
Self-Help Fund Management.
Revenue Accounting System.
ABSTRAK
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi pendapatan dalam organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di RW 03 RT 02 Kedung Baruk.
Sebagai organisasi akar rumput yang berbasis masyarakat.
PKK memegang peranan penting dalam mendukung inisiatif pemerintah, khususnya dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk memastikan penggunaan dana swadaya masyarakat yang efektif untuk berbagai kegiatan, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting.
Metode: Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi langsung, dan telaah dokumen keuangan seperti buku kas umum dan laporan Temuan: Temuan menunjukkan bahwa sistem akuntansi saat ini masih manual dan mendasar, dengan beberapa Pencatatan pendapatan sering tidak didukung oleh dokumentasi yang lengkap, dan tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas di antara administrator keuangan.
Masalah-masalah ini meningkatkan risiko kesalahan dan potensi salah urus dana.
Implikasi: Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan untuk meningkatkan tata kelola keuangan dalam Studi ini merekomendasikan pemberian pelatihan akuntansi dasar bagi pengurus PKK dan penerapan sistem digital sederhana untuk pencatatan keuangan.
Langkah-langkah ini akan meningkatkan keakuratan data keuangan, mendorong transparansi yang lebih besar, dan mengurangi risiko penyimpangan keuangan.
Orisinalitas: Penelitian ini merekomendasikan pelatihan akuntansi dasar dan sistem digital sederhana bagi PKK RW 03 RT 02.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, dan mengurangi penyimpangan keuangan sehingga PKK dapat beroperasi lebih efektif, menjaga kepercayaan publik, dan menjadi model pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam pembangunan berbasis masyarakat.
This is an open-access article.
Public Management and Accounting Review is a journal licensed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03.
Daerah: Kedung Baruk.
Surabaya Timur - Jawa Timur QooAoidahtul Ufairoh Ariibah.
Aisyah Bella Putri Pangestu.
Aulia Septi Indira.
Dearly Agista Yoliand.
Salwa Febianti Anggita.
Yuli Setiyowati Kata Kunci: Digitalisasi Keuangan.
Pengelolaan Dana Swadaya.
PKK Pemberdayaan Masyarakat.
Sistem Akuntansi Penerimaan.
Transparansi Keuangan.
Article info: Received: May 29, 2025.
Revised: June 07, 2025.
Accepted: June 26, 2025 Correspondence:
*QooAoidahtul Ufairoh Ariibah and Email: ariibah25@gmail.
Recommended citation:
Ariibah.
Pangestu.
Indira.
Yoliand.
Anggita.
, & Setiyowati.
Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03.
Daerah: Kedung Baruk.
Surabaya Timur - Jawa Timur (Analysis of Cash Receipt Accounting System at PKK RT 02 RW 03.
Area: Kedung Baruk.
East Surabaya - East Jav.
Public Management and Accounting Review (PMAR), 6 .
, pp 38-49.
PENDAHULUAN
Dalam suatu organisasi, mengelola keuangan yang efektif adalah salah satu aspek krusial dalam keberlangsungan organisasi.
Fungsi utama dalam pengelolaan keuangan adalah penerapan sistem akuntansi yang mencakup pencatatan penerimaan kas secara tertib, sistematis, serta sesuai prinsipprinsip akuntansi.
Hal ini tidak terkecuali bagi organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan berbagai program sosial yang langsung menyentuh masyarakat.
Sistem akuntansi yang baik dapat membantu organisasi dalam meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, kebocoran dana, hingga potensi penyalahgunaan anggaran (Syafira et al.
, 2.
Pada praktiknya, banyak organisasi masyarakat seperti PKK daerah yang masih menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem akuntansi secara menyeluruh.
Beberapa di antaranya masih menggunakan metode pencatatan manual, tidak terstandarisasi, serta belum memiliki pemisahan tugas yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kas.
Hal ini berpotensi besar menimbulkan permasalahan dalam pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi pengelolaan Menurut Andayani & Aprilia .
, lemahnya sistem akuntansi penerimaan dan penerimaan kas bisa menyebabkan terhambatnya proses pengambilan keputusan manajerial serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan.
Oleh karena itu, penting bagi organisasi seperti PKK daerah untuk memiliki sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi, agar proses operasional dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
Efektivitas juga terkait dengan kualitas pelayanan (Nuzulita & Mudjiumami, 2.
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui dari PKK telah menerapkan sistem akuntansi penerimaan kas secara menyeluruh atau belum.
Masih banyak organisasi yang belum memahami pentingnya dokumentasi dan pencatatan keuangan secara menyeluruh.
Sebagai contoh, penelitian oleh Arfianty .
mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas adalah kurangnya pemahaman staf terhadap fungsi dan prosedur akuntansi.
Hal ini menyebabkan penerimaan tidak tercatat dengan baik dan sulit diaudit.
Pada beberapa PKK, khususnya PKK daerah, hal serupa dapat terjadi apabila para pengurus tidak diberikan pelatihan dasar akuntansi atau tidak dibekali dengan sistem yang memadai.
Padahal, organisasi semacam ini biasanya mengelola dana dari berbagai sumber, baik dari pemerintah daerah, donatur, maupun hasil kegiatan mandiri yang harus dikelola secara akuntabel.
Permasalahan lain yang kerap ditemukan adalah lemahnya pengawasan terhadap kas kecil yang sering digunakan untuk membiayai kegiatan operasional harian.
AsyAoari & Subandoro .
menyebutkan bahwa pengelolaan kas kecil yang tidak terstruktur dapat menghambat efektivitas kerja dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur standar operasional dalam pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan kas kecil, terutama dalam organisasi seperti PKK yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan pemerintah.
Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara penerimaan kas dengan laporan keuangan yang disusun juga menjadi tantangan tersendiri dalam sistem akuntansi.
Penelitian Madhani & Nurlaila .
menunjukkan bahwa tidak sedikit organisasi daerah yang belum memiliki sistem penerimaan kas yang berbasis dokumen lengkap, sehingga menyulitkan proses pelacakan arus kas masuk (Cahyani et al.
, 2.
Dalam Public Management and Accounting Review (PMAR).
Vol 6 No 2, 2025, pp.
organisasi PKK, hal ini dapat menyebabkan kurangnya kejelasan atas dana yang diterima, apakah telah digunakan sesuai peruntukan atau tidak.
Tanpa sistem yang transparan dan terdokumentasi dengan baik, akuntabilitas organisasi bisa saja berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat serta pihak pendonor (Wahida & Suryaningrum, 2.
Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, terlihat bahwa sistem akuntansi penerimaan dan penerimaan kas merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi sosial, termasuk PKK di tingkat daerah.
Penerapan sistem akuntansi yang baik tidak hanya membantu dalam pelaporan dan pengawasan internal, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun strategi keberlanjutan program kerja organisasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pertanyaan yang akan diteliti dan dijawab dalam studi ini adalah: Bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas pada PKK RT 02 RW 03 di daerah Kedung Baruk.
Surabaya Timur Ae Jawa Timur? Dengan analisis yang mendalam terhadap sistem akuntansi penerimaan dan penerimaan kas dalam PKK daerah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif bagi pengurus dalam memperbaiki sistem pencatatan keuangan mereka.
Dengan sistem keuangan yang lebih tertata.
PKK akan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan keluarga di tingkat lokal.
KAJIAN LITERATUR
Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan bagian penting dalam siklus akuntansi organisasi, karena berfungsi mencatat seluruh arus masuk dan keluar uang tunai yang terjadi dalam suatu periode Organisasi sektor publik seperti PKK daerah, penerapan sistem ini menjadi fondasi bagi transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Sistem yang baik akan memudahkan pengurus dalam memantau penggunaan dana serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala.
Andayani & Aprilia .
mengungkapkan sistem akuntansi kas yang diterapkan secara manual masih umum ditemukan di organisasi skala kecil dan menengah, termasuk lembaga masyarakat.
Penggunaan metode manual ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan tidak adanya dokumentasi yang sistematis.
Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Sistem Pengendalian Internal dalam Sistem Penerimaan Kas Menurut Mulyadi .
, sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Pengertian dari sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang ingin dicapai, tidak pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.
Dengan demikian, pengertian dari sistem pengendalian internal tersebut berlaku dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.
Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah .
menjaga aset organisasi, .
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, .
mendorong efisiensi dan .
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas keuangan organisasi.
Terdapat beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas:
Hanya pegawai tertentu yang ditugaskan secara khusus untuk menangani penerimaan kas.
Salah satu prinsip utama adalah penunjukan pegawai tertentu yang secara khusus diberi tanggung jawab untuk menangani penerimaan kas.
Penetapan ini bertujuan untuk memperjelas garis tanggung jawab dan memudahkan pelacakan apabila terjadi penyimpangan (Mulyadi, 2.
Terdapat pemisahan fungsi antara individu yang menerima kas, mencatat penerimaan kas, dan yang menyimpan kas.
Pemisahan fungsi antara pihak yang menerima kas, mencatat transaksi, dan menyimpan kas menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan internal yang efektif.
COSO
menekankan bahwa pemisahan tugas merupakan bagian dari aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan.
Setiap transaksi pada penerimaan kas harus didukung oleh dokumen, seperti slip pembayaran.
Prinsip ketiga yang tidak kalah penting adalah kewajiban untuk mendokumentasikan setiap transaksi penerimaan kas dengan bukti yang sah, seperti slip pembayaran.
Dokumentasi ini tidak Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03.
Daerah: Kedung Baruk.
Surabaya Timur - Jawa Timur QooAoidahtul Ufairoh Ariibah.
Aisyah Bella Putri Pangestu.
Aulia Septi Indira.
Dearly Agista Yoliand.
Salwa Febianti Anggita.
Yuli Setiyowati hanya menjadi dasar pencatatan akuntansi, tetapi juga berfungsi sebagai alat verifikasi dalam proses audit (Suryaningrum, 2.
Dengan menerapkan ketiga prinsip ini secara konsisten, organisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana pendekatan studi kasus ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hal yang diteliti dalam praktik nyata (Moleong, 2.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara menyeluruh mengenai praktik pengelolaan keuangan pada organisasi yang telah diterapkan.
Pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga teknik utama yaitu wawancara, observasi langsung, dan telaah dokumen.
Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan tersebut seperti bendahara dan staff administrasi, yang berguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas dari keuangan tersebut secara nyata di lapangan, dan yang terakhir yaitu telaah dokumen yang dilakukan dengan analisis terhadap buku kas umum dan laporan keuangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengumpulan dan Pencatatan Dana Kas Penelitian ini memuat hasil pengumpulan dan pencatatan dana kas dari semua anggota yang terlibat dalam PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk.
Pengumpulan dan pencatatan dana kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk diperoleh dari tabungan dan biaya admin pinjaman yang diadakan oleh organisasi tersebut guna untuk keberlangsungan kegiatan organisasi terjadi.
Proses pencatatan ini dilakukan oleh bagian bendahara pada organisasi agar meminimalkan terjadinya kecurangan dalam proses pencatatan penerimaan dana kas.
Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh ketua umum organisasi pada saat dilakukannya wawancara:
AuJadi semua pencatatan ini dilakukan sama bagian bendahara sendiri dan bagian bendahara ini akan mencatat semua tabungan dari para anggota juga pinjaman yang dilakukan sama semua anggotanya, dari pinjaman itu nantinya akan ada biaya admin untuk setiap kali pinjam yaitu sebesar Rp50.
000 untuk nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan kas.
Ay (Ketua Umu.
Pada proses pengumpulan dan pencatatan dana kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk terdapat pemisahan atau pembagian tugas pada bendahara, yaitu terdapat dua orang bendahara yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengumpulkan data dan dana kas, juga memiliki tugas yang berbeda yaitu mencatat dana dari tabungan dan mencatat dana dari hasil pinjaman.
Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan ketua umum dalam wawancara:
AuTapi di sini bagian yang mencatat tabungan dan pinjaman ini beda orang, jadi disini ada dua orang bendahara yang bertugas untuk mencatat keuangan.
Bendahara 1 mencatat tabungan dan bendahara yang lain mencatat pinjaman.
Ay (Ketua Umu.
Adanya pemisahan fungsi dan pembagian tugas pada proses pengumpulan dan pencatatan dana kas pada organisasi tersebut dapat meminimalkan kesalahan dalam penulisan dan pemasukan data, juga dapat meminimalkan terjadinya kecurangan dari pihak yang bersangkutan pada proses pengumpulan dan pencatatan dana kas.
Dalam hal ini dapat dikatakan sesuai dengan unsur pengendalian intern pada prosedur penerimaan kas, yaitu pada unsur organisasi: pemisahan fungsi.
Dengan adanya pemisahan fungsi dan pembagian tugas ini, dapat dikatakan sistem pengendalian intern atas prosedur penerimaan kas berjalan dengan efektif (Hermelinda et al.
, 2021.
Eriyani & Arifin, 2.
Pencatatan Dana Kas Pencatatan dalam penerimaan kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk belum menggunakan pendekatan teknologi atau perangkat lunak akuntansi dalam proses pencatatannya.
Public Management and Accounting Review (PMAR).
Vol 6 No 2, 2025, pp.
namun sistem yang diterapkan sudah memenuhi prinsip dasar akuntansi secara manual.
Meskipun menggunakan sistem yang sederhana, penerapan dan pencatatannya dilakukan secara konsisten selama periode tertentu yaitu bulanan dan tahunan dengan pengawasan langsung oleh ketua umum dan bagian dari anggota PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk.
Dalam proses pencatatan penerimaan kas pada organisasi juga diselenggarakan secara transparansi agar tidak terjadi kecurangan dalam pencatatan yang dilakukan oleh bagian bendahara.
Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ketua umum PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk:
AuSemua proses pencatatan masih manual menggunakan buku, tapi ini bersifat transparan dan semua anggota berhak untuk tau semua total dan dari mana anggaran itu didapat, semua tercatat dalam buku laporan keuangannya PKK ini sendiri, dan semua prosesnya saya awasi supaya tidak ada kecurangan yang terjadi.
Ay (Ketua Umu.
Berdasarkan pernyataan yang diterima dari ketua umum organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk dapat dikatakan analisis sistem akuntansi penerimaan kas yaitu: didapat dari kegiatan simpan pinjam yaitu sisa dari simpanan dari seluruh anggota yang terlibat dalam organisasi dan juga dari kegiatan pinjaman yaitu jumlah biaya admin dalam kegiatan pinjaman yang diadakan oleh organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk.
Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penerimaan Kas Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh tim, didapat beberapa jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk yang sesuai dengan yang terdapat pada buku Mulyadi .
yaitu prosedur penerimaan kas, prosedur penyetoran uang ke bank, dan prosedur pencatatan penerimaan kas.
Dalam prosedur penerimaan kas, fungsi kas akan menerima uang tunai dari biaya admin pinjaman yang diperoleh melalui kegiatan pinjaman dari semua anggota organisasi.
Hal ini sejalan dengan pernyataan ketua umum:
AuJadi semua uang tadi, yaitu biaya admin dari pinjaman ini akan disetorkan ke bank untuk disimpan supaya tidak terjadi kehilangan, meskipun pencatatannya manual tapi disini menggunakan adanya bank untuk proses penyimpanan uangnya.
Ay (Ketua Umu.
Kemudian prosedur penyetoran kas di bank, sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kan yang diterima (Mulyadi, 2.
prosedur penyetoran uang ke bank dilakukan oleh fungsi kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk.
Hal tersebut sesuai dengan sistem pengendalian intern yaitu sistem otorisasi dan proses pencatatan.
Penerapan sistem otorisasi dan pencatatan tercermin dalam mekanisme di mana setiap transaksi kas hanya dapat dicatat setelah adanya dokumen pendukung yang sah, yaitu bukti setor.
Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern atas prosedur penerimaan kas berjalan dengan baik.
Prosedur yang Membentuk Sistem Penerimaan Kas Prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk juga prosedur pencatatan penerimaan kas.
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi yang terdapat pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk akan mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal laporan penerimaan kas berdasarkan dengan bukti penyetoran uang ke bank yang telah diterima dari fungsi Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh bagian fungsi kas dan bagian fungsi akuntansi:
AuDisini saya sendiri yaitu bagian kas yang bertugas untuk mengumpulkan bukti setor bank, yang kemudian bukti setor bank itu nantinya akan saya setorkan ke bagian akuntansi untuk dicatat dalam laporan penerimaan kasAy (Bagian Fungsi Ka.
AuJadi dari bagian kas tadi ini bukti penyetoran ke bank nya akan diberikan ke saya sendiri untuk dapat saya masukkan ke dalam laporan penerimaan kas.
Ay (Bagian Fungsi Akuntans.
Pada proses ini juga terdapat pemisahan fungsi dan tugas, yaitu pemisahan antara fungsi akuntansi dan fungsi kas.
Hal ini dapat dikatakan sesuai dengan unsur pengendalian intern pada prosedur penerimaan kas, yaitu pada unsur organisasi: pemisahan fungsi.
Dengan adanya pemisahan fungsi dan pembagian tugas ini, dapat dikatakan sistem pengendalian intern atas prosedur penerimaan kas berjalan dengan efektif.
Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03.
Daerah: Kedung Baruk.
Surabaya Timur - Jawa Timur QooAoidahtul Ufairoh Ariibah.
Aisyah Bella Putri Pangestu.
Aulia Septi Indira.
Dearly Agista Yoliand.
Salwa Febianti Anggita.
Yuli Setiyowati Catatan Akuntansi yang Digunakan Satu-satunya catatan akuntansi pada penerimaan kas yang digunakan oleh organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk yang diperoleh dari biaya admin pinjaman yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut adalah jurnal penerimaan kas.
Pada jurnal penerimaan kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 dicatat dengan rinci, rapi, dan terstruktur sesuai dengan jurnal penerimaan kas pada akuntansi.
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara.
AuKebanyakan kami ada catatan akuntansi penerimaan kas, tapi frekuensinya tinggi untuk kegiatan pinjaman ada biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam.
Biaya ini merupakan kas masuk yang kami catat di buku penerimaan kas.
setiap kali ada peminjaman, kita selalu catat penerimaan kas ini.
Ay (Bagian Fungsi Ka.
Dalam pencatatan keuangan laporan penerimaan kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk ini semua pemasukan kas yang diperoleh berasal dari biaya admin dari kegiatan pinjaman yang diselenggarakan oleh organisasi.
Organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk ini mengadakan adanya kegiatan tabungan untuk para anggota dan adanya kegiatan pinjaman yang bisa dilakukan oleh setiap anggota yang terlibat.
Pemasukan dana kas pada organisasi akan diperoleh melalui biaya admin dari setiap kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh anggota PKK.
untuk mempermudah pemahaman alur penerimaan dana kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk.
Bagan Alir Sistem Pencatatan Penerimaan Dana Kas Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, bagan alir sistem penerimaan kas dijabarkan pada Gambar 1.
Gambar 1.
Bagan Alir Dokumen Prosedur Penerimaan Kas pada Organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk Sumber: Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi Ae diolah 2025 Public Management and Accounting Review (PMAR).
Vol 6 No 2, 2025, pp.
Berdasarkan Gambar 1, prosedur penerimaan kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk tersebut melibatkan dua fungsi, yaitu fungsi kas atau Bendahara dan fungsi pencatatan atau bagian Jurnal.
Fungsi Kas (Bagian Bendahar.
Prosedur penerimaan kas dimulai pada Bagian Bendahara yang memulai dengan mengumpulkan pendapatan atau dana dari biaya admin melalui adanya kegiatan pinjaman pada organisasi tersebut, atau dapat dikatakan diperoleh dari biaya admin pinjaman.
Yang kemudian akan mencatat pendapatan dari biaya admin pinjaman tersebut ke dalam dokumen berupa HPBA (Hasil Pendapatan Biaya Admi.
, dan akan diarsip sementara menurut tanggal.
Setelah mencatat pendapatan dari biaya admin pinjaman ke dalam HPBA (Hasil Pendapatan Biaya Admi.
kemudian bagian bendahara akan menyetorkan uang tunai ke bank untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan kehilangan.
Bagian bendahara juga akan menyimpan dokumen HPBA (Hasil Pendapatan Biaya Admi.
dan juga bukti pendukung berupa bukti setor bank.
Dokumen-dokumen berupa HPBA (Hasil Pendapatan Biaya Admi.
dan bukti setor bank tersebut kemudian akan diserahkan kepada Bagian Jurnal untuk dapat dilakukan proses pencatatan ke dalam Fungsi Pencatatan (Bagian Jurna.
Pada Bagian Jurnal setelah menerima dokumen berupada HPBA (Hasil Pendapatan Biaya Admi.
dan dokumen bukti setor bank.
Bagian Jurnal akan mencatat pada Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan dengan dokumen yang telah diterima oleh Bagian Jurnal dengan menggunakan double entry bookkeeping (Suryaningrum, 2.
Jurnal yang digunakan adalah:
Debet: Kas Kredit: Pendapatan administrasi pinjaman Terakhir, dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Bagian Bendahara kepada Bagian Jurnal, akan disimpan berdasarkan tanggal dan proses selesai.
Klasifikasi Sistem Pengendalian Internal Analisis terhadap prosedur penerimaan kas yang diterapkan pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal (Andhaniwati, 2.
, sebagaimana yang disarankan oleh teori pengendalian internal (Mulyadi.
Berdasarkan hasil observasi terhadap bagan alir prosedur serta dokumen yang terkait, klasifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
Unsur Organisasi: Pemisahan Fungsi Penerapan pemisahan fungsi terlihat dari pembagian tugas yang jelas antara pihak yang menerima kas dan pihak yang mencatat transaksi.
Dalam hal ini, bendahara memiliki tanggung jawab untuk menerima dan menyetorkan kas ke bank, sedangkan bagian jurnal memiliki fungsi tersendiri untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan dokumen resmi, yakni bukti setor dari bendahara.
Pemisahan fungsi ini merupakan upaya untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang atau terjadinya kecurangan .
, karena tidak terdapat satu pihak yang menguasai keseluruhan proses penerimaan kas.
Dengan demikian, pengawasan silang .
ross-checkin.
antara fungsi yang berbeda dapat berjalan secara efektif (Meiryani & Reyhan, 2.
Unsur Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Penerapan sistem otorisasi dan pencatatan tercermin dalam mekanisme di mana setiap transaksi kas hanya dapat dicatat setelah adanya dokumen pendukung yang sah, yaitu bukti setor.
Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pencatatan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan hanya berdasarkan otorisasi formal yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Dokumen pendukung lainnya seperti HPBA (Hasil Pendapatan Biaya Admi.
juga digunakan sebagai dasar pencatatan, yang mencerminkan penerapan prinsip akuntansi akrual berbasis bukti.
Proses ini memperkuat akuntabilitas internal, sekaligus menjadi kontrol yang efektif terhadap keabsahan transaksi keuangan (Mahendra et al.
, 2.
Unsur Praktik yang Sehat: Prosedur Fisik dan Keamanan Aset Organisasi menunjukkan praktik yang sehat dalam pengelolaan kas, terutama melalui penyetoran kas secara langsung ke bank tanpa penundaan waktu yang signifikan.
Langkah ini merupakan bagian dari pengamanan fisik terhadap kas, yang bertujuan untuk menghindari risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana yang diterima.
Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03.
Daerah: Kedung Baruk.
Surabaya Timur - Jawa Timur QooAoidahtul Ufairoh Ariibah.
Aisyah Bella Putri Pangestu.
Aulia Septi Indira.
Dearly Agista Yoliand.
Salwa Febianti Anggita.
Yuli Setiyowati Selain itu, penggunaan dokumen bukti setor sebagai syarat pencatatan memperkuat mekanisme keamanan administratif.
Proses ini memastikan bahwa setiap arus kas masuk dapat dipertanggungjawabkan secara tepat waktu dan akurat.
Unsur Dokumentasi dan Jejak Audit (Audit Trai.
Organisasi telah mendokumentasikan seluruh aktivitas penerimaan kas dengan baik.
Bukti setor, mutasi rekening, dan HPBA disimpan sebagai dokumen arsip yang mendukung audit trail.
Adanya alur dokumen yang tertelusur dari bendahara ke bagian jurnal memungkinkan pemeriksa internal maupun eksternal untuk melakukan audit secara efektif (Kusnadi & Kirana, 2.
Ketersediaan dokumen yang lengkap dan rapi ini merupakan bukti bahwa organisasi memiliki sistem pengendalian internal yang mendukung prinsip transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan.
Pembahasan Analisis sistem akuntansi penerimaan kas dalan organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk berdasarkan penelitian dengan wawancara ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi kas di organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk sudah berjalan dengan pola yang cukup terstruktur.
Hal ini terlihat dari adanya pencatatan yang konsisten pada penerimaan kas yang dilakukan setiap bulan yang diperoleh dari biaya admin pinjaman yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi.
Sistem ini sangat penting untuk menjaga keteraturan pengelolaan dana sehingga meminimalkan resiko kesalahan pencatatan ataupun penyalahgunaan dana.
Pada organisasi sosial seperti PKK, sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang teratur menjadi tulang punggung keberlangsungan kegiatan program dan pemberdayaan masyarakat.
Andayani & Aprilia .
dalam penelitian mereka menekankan pentingnya penerapan sistem akuntansi kas yang mencatat secara periodik dan konsisten agar setiap pengeluaran dan pemasukan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Mereka menyebutkan bahwa pengelolaan kas yang baik akan sangat membantu dalam menjaga kelangsungan operasi organisasi dan menciptakan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.
Pada penelitian ini, pencatatan penerimaan dana tersebut memperlihatkan transparansi yang tinggi karena setiap kegiatan pencatatan dalam lalopran penerimaan kas semua anggota berhak untuk melihat jumlah yang dicatat dan terdokumentasi secara tertulis .
ihat Gambar .
Menurut Arfianty .
, sistem informasi akuntansi yang baik, terutama dalam pengeluaran kas, harus mampu memberikan laporan yang jelas dan detail sehingga memudahkan proses audit internal dan eksternal (Ardhiani, et al.
, 2.
Oleh karena itu, pencatatan pengeluaran kas di PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk sudah mendekati standar yang disarankan dalam pengelolaan keuangan organisasi.
Selanjutnya, data mengenai penerimaan kas berupa biaya admin pinjaman dari anggota organisasi yang nominalnya sama setiap pinjaman menunjukkan bahwa PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk juga memiliki sistem penerimaan kas yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi nyata di Penerimaan kas yang dicatat secara rinci dengan jumlah uang yang diserahkan menunjukkan bahwa PKK mampu mengelola dana masuk dari sumber dana dengan baik.
Hal ini penting untuk menjaga transparansi sekaligus menjadi bukti akuntabilitas kepada masyarakat yang telah berpartisipasi (Dirani et al.
, 2.
Sistem pencatatan seperti ini memberikan bukti tertulis yang jelas, mempermudah pelaporan keuangan, dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk telah menerapkan sistem akuntansi penerimaan kas dengan cukup baik, terutama dalam hal pencatatan rutin, dan pencatatan penerimaan biaya admin pinjaman.
Sistem ini sudah mampu memberikan gambaran keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, masih diperlukan peningkatan khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pencatatan serta pelaporan.
Peningkatan sistem ini sejalan dengan menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang baik harus mampu mengakomodasi kebutuhan organisasi dalam mengelola kas dengan lebih praktis dan akurat.
Begitu pula dengan saran dari AsyAoari & Subandoro .
mengenai pentingnya pengelolaan kas secara sistematis dengan dukungan teknologi untuk memperkuat pengawasan dan Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal juga harus diperkuat untuk memastikan seluruh penerimaan tercatat dengan benar dan sesuai prosedur.
Pengawasan internal yang baik akan meminimalisir potensi fraud atau penyalahgunaan dana, sehingga tujuan organisasi dalam memberdayakan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Madhani & Nurlaila .
juga Public Management and Accounting Review (PMAR).
Vol 6 No 2, 2025, pp.
menyebutkan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan penerimaan kas agar organisasi mampu menjaga kestabilan keuangan dan meningkatkan kredibilitasnya di mata publik.
Terakhir, pelibatan anggota PKK dan masyarakat dalam proses pengelolaan kas harus terus ditingkatkan agar tercipta transparansi yang menyeluruh.
Sistem akuntansi yang terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait akan memicu rasa kepercayaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga dana yang dikelola (Parindingan et al.
, 2.
Dengan demikian.
PKK daerah dapat mengoptimalkan perannya sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat yang bertanggung jawab dan profesional dalam pengelolaan keuangan.
Sistem akuntansi penerimaan kas pada organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk menunjukkan adanya pengendalian internal yang cukup memadai, sebagaimana tercermin dalam pencatatan kas secara konsisten dan rutin setiap bulan.
Menurut Mulyadi .
, pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan.
Dalam hal ini, praktik pencatatan penerimaan kas dari biaya admin pinjaman anggota mencerminkan adanya otorisasi dan dokumentasi yang terstruktur.
Penelitian oleh Aisyah .
menekankan bahwa prosedur pencatatan yang teratur dan pemisahan fungsi dalam siklus kas penting untuk mencegah risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akurasi data keuangan.
Temuan ini sejalan dengan riset Aulia & Surahman .
yang menyoroti peran pencatatan konsisten sebagai indikator akuntabilitas organisasi berbasis komunitas dan usaha kecil.
Meski bersifat non-formal, pencatatan kas bulanan di organisasi PKK telah mencerminkan prinsip dasar pengendalian internal, seperti penggunaan bukti transaksi dan pembukuan sederhana.
Aulia & Surahman .
juga menggarisbawahi pentingnya dokumen bernomor urut dan pemisahan fungsi sebagai bagian dari pengendalian internal yang efektif.
Praktik ini menjadi bukti bahwa organisasi komunitas dapat menerapkan pengendalian internal meskipun tanpa struktur formal yang kompleks.
Dalam perspektif audit, sistem akuntansi kas yang rapi mempermudah proses verifikasi dan memberikan jejak audit .
udit trai.
yang jelas.
Siahaan & Suryaningrum .
mengindikasikan bahwa sistem yang terdokumentasi secara baik mempermudah auditor dalam menilai efektivitas pengendalian dan mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan.
Selain itu, studi oleh Putri & Pravitasari .
pada BAZNAS Tulungagung menunjukkan bahwa kombinasi pencatatan manual dan digital dapat memperkuat sistem informasi kas organisasi, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi audit.
Dengan demikian, organisasi seperti PKK dapat menunjukkan akuntabilitas melalui pelacakan transaksi dan prosedur internal yang terstandarisasi.
Kesimpulannya, meskipun berbasis komunitas dan tidak bersifat profit-oriented, praktik penerimaan kas di PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk telah mencerminkan pengendalian internal yang mengacu pada prinsip Mulyadi dan diperkuat oleh hasil studi seperti Djoharam .
dan Agnes et al.
Dengan membangun sistem yang tertib, menggunakan dokumentasi yang sah, serta menerapkan otorisasi yang memadai, organisasi ini berpotensi meningkatkan kredibilitas finansial dan mempermudah pelaksanaan audit di masa depan.
Upaya ini juga menunjukkan bahwa literasi keuangan dan pengendalian internal bisa diterapkan secara efektif dalam skala komunitas yang KESIMPULAN Sistem akuntansi penerimaan kas di PKK daerah sudah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur.
Setiap penerimaan dicatat secara rutin dan rinci, sehingga memudahkan pelacakan dana.
Proses ini juga menunjukkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi.
Dana dari iuran anggota maupun sumbangan masyarakat tercatat dengan jelas dan terorganisir.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan program PKK.
Dengan pencatatan yang baik.
PKK dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada anggota dan pihak terkait.
Namun, sistem ini masih mengandalkan pencatatan manual yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra.
Pengelolaan kas yang masih bersifat manual ini membuka peluang untuk pengembangan sistem akuntansi yang lebih modern dan digital.
Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.
Sistem digital juga dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan memudahkan pengawasan keuangan secara real-time.
Selain itu, digitalisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap PKK semakin kuat.
Peningkatan ini akan mendukung keberlangsungan program dan kegiatan Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03.
Daerah: Kedung Baruk.
Surabaya Timur - Jawa Timur QooAoidahtul Ufairoh Ariibah.
Aisyah Bella Putri Pangestu.
Aulia Septi Indira.
Dearly Agista Yoliand.
Salwa Febianti Anggita.
Yuli Setiyowati PKK secara lebih optimal.
Dengan demikian, pengembangan sistem akuntansi kas perlu menjadi fokus utama untuk masa depan pengelolaan keuangan PKK daerah.
Langkah ini akan membawa dampak positif bagi tata kelola organisasi secara keseluruhan.
Meskipun sistem akuntansi penerimaan kas di organisasi PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk menunjukkan pola yang cukup terstruktur dan konsisten, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu Keterbatasan utama terletak pada absennya teknologi informasi dalam pencatatan transaksi, yang masih mengandalkan metode manual.
Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kesalahan manusia .
uman erro.
, seperti salah hitung, kehilangan dokumen fisik, dan kurangnya rekonsiliasi Selain itu, minimnya pemisahan fungsi dalam siklus kas juga dapat menjadi celah yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan atau kurangnya kontrol atas transaksi.
Keterbatasan lain yang patut dicermati adalah belum adanya dokumentasi formal berupa buku kas terstandar atau laporan keuangan yang disusun secara berkala dan sistematis.
Organisasi non-profit tetap membutuhkan sistem informasi akuntansi yang terdokumentasi agar bisa menjaga integritas data dan Tanpa laporan keuangan periodik, organisasi ini berisiko mengalami ketidaksesuaian antara arus kas aktual dan pencatatan internal, yang bisa menyulitkan proses audit atau evaluasi Sebagai saran pengembangan, organisasi disarankan mulai menerapkan pencatatan berbasis digital sederhana, seperti penggunaan spreadsheet atau aplikasi kas berbasis Android yang kini tersedia gratis.
Pemanfaatan teknologi akan membantu menjaga keakuratan, mempermudah rekonsiliasi, dan membangun arsip digital untuk kepentingan audit.
Digitalisasi sistem akuntansi terbukti meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan dan dokumentasi transaksi.
Organisasi PKK dapat menyusun SOP (Standard Operating Procedur.
sederhana terkait penerimaan kas, termasuk mekanisme otorisasi dan pelaporan bulanan kepada seluruh anggota.
Langkah ini akan memperkuat akuntabilitas dan membangun budaya transparansi dalam organisasi.
Dengan memperhatikan rekomendasi tersebut, sistem akuntansi kas organisasi PKK tidak hanya akan berkembang secara operasional, tetapi juga bertransformasi menjadi sistem yang layak untuk diaudit dan ditiru oleh organisasi sejenis lainnya.
Ucapan Terimakasih Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan Bendahara PKK RW 03 RT 02 Kedung Baruk yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada tim kami untuk melakukan penelitian.
Tanpa ketersediaan data yang diberikan, artikel ini tidak akan dapat diselesaikan.
Daftar Singkatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA).
Sistem Pengendalian Internal (SPI).
Kontribusi Penulis Masing-masing penulis memberikan kontribusi yang sama dalam melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, termasuk dalam penulisan artikel ini.
Informasi Penulis QooAoidahtul Ufairoh Ariibah - ariibah25@gmail.
Aisyah Bella Putri Pangestu aisyahpangestu27@gmail.
Aulia Septi Indira - septiindira03@gmail.
Dearly Agista Yoliand agistadearly@gmail.
Salwa Febianti Anggita - salwa.
anggita@gmail.
com, dan Yuli Setiyowati yuliisetiyowati@gmail.
com, adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
Artikel ini ditulis sebagai luaran proyek penerapan sistem akuntansi pada mata kuliah yang sama.
Konflik Kepentingan Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.
Pendanaan Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.
Public Management and Accounting Review (PMAR).
Vol 6 No 2, 2025, pp.
Ketersediaan Data dan Material Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersedia dalam arsip penelitian dan dapat diberikan kepada pihak terkait apabila diperlukan dengan email ke penulis korespondensi disertai alasan permintaan data.
REFERENSI