Volume 1 Nomor 2 .
Pages 85 Ae 88 JHN : Jurnal Hukum Nusantara Email Journal : pen.
jhn@gmail.
Web Journal : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik: Analisis Studi Kasus Pembangunan Proyek Hambalang .
Hadi Nur Kamil1.
Nayla Fitriannisa2.
Nazhwa Indah Nursabrina3.
Ales Rachmat Ramadhon4 Hukum Ekonomi Syariah.
Fakultas Syariah.
Universitas Islam Negri Siber Syekh Nurjati Cirebon Email : hadikancil212@gmail.
com1, nanayannisa@gmail.
com2, nazhwaindah@gmail.
alesrachmat@gmail.
Received : 2024-12-11.
Accepted : 2025-01-11.
Published : 2025-05-01 Kata Kunci: Pancasil Abstrak kebijakan public, proyek hambalang, studi kasu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilainilai pancasila dalam kebijkan publik melalui studi kasus pada pembangunan proyek Hambalang yang berlangsung pada tahun 2010 hingga 2020.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai integrasi nilainilai pancasila dalam kebijakan pembangunan proyek tersebut, berdasarkan analisis dokumen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek.
Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, implementasinya terkendala oleh masalah transparansi, pembengkakan biaya, dan dugaan korupsi, yang menghalangi pencapaian prinsip- prinsip Pancasila seperti keadilan sosial dan kerakyatan.
Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar Proyek Hambalang dapat menjadi contoh yang lebih baik dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.
Keywords:
Pancasila, public policy.
Hambalang Project, case study, social justice Abstract This study aims to analyze the implementation of Pancasila values in public policy through a case study of the Hambalang Project development, which took place between 2010 and 2020.
Using a qualitative approach and case study method, this research delves deeper into how Pancasila values were integrated into the policy of the project, based on document analysis covering planning, implementation, and evaluation stages.
The findings show that despite efforts to integrate Pancasila values, the implementation faced challenges such as transparency issues, cost overruns, and allegations of corruption, which hindered the realization of Pancasila principles such as social justice and popular sovereignty.
This study suggests the need for improvements in budget management to ensure that the Hambalang Project can become a better example of integrating Pancasila values into public policy.
Copyright A 2025 JHN : Jurnal Hukum Nusantara Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 86 | Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik: Analisis Studi Kasus Pembangunan Proyek Hambalang .
PENDAHULUAN Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan publik di Negara ini.
Setiap kebijakan yang diterapan oleh seharusnya dapat mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, yaitu aspek Ketuhanan.
Kemanusiaan.
Persatuan.
Demokrasi, dan Keadilan Sosial.
Nilai-nilai tersebut juga menjadi pedoman untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi dapat diterima oleh masyarakat dan dapat meciptakan kesejahteraan yang merata.
Namun penerapan nilai-nilai pancasila dalam kebijakan publik sering kali menemukan berbagai kendala, terutama pada proyek-proyek besar yang melibatkan dana Negara.
Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah pembangunan proyek Hambalang.
Proyek ini dimulai pada tahun 2010 yang bertujuan untuk membangun pusat pelatihan olahraga yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet Indonesia.
Namun, proyek tersebut malah terhambat oleh masalah yang muncul seperti dugaan korupsi, pembengkakan anggaran, dan keterlambatan yang tidak kunjung selesai.
METODOLOGI PENELITIAN
Metedologi yang saya gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dalam kebijakan publik, khususnya pada kasus pembangunan Proyek Hambalang pada tahun 2010Ae2020.
Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk dapat menggali pemahaman mendalami bagaimana nilai-nilai pancasila diimplementasikan pada kebijakan tersebut.
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui analisis dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi proyek Hambalang, seperti laporan pemerintahan, dokumen kebijakan.
Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan nilai pancasila dalam kebijakan tersebut dan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan dan peluang dalam integrasi nilai-nilai pancasila dalam kebijakan HASIL DAN PEMBAHASAN Melalui analisis pada dokumen terkait Proyek Hambalang, ditemukan bahwa upaya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan proyek ini menghadapi berbagai tantangan, meskipun ada usaha untuk mencerminkan nilai-nilai pancasila.
Implementasinya tidak selalu berjalan lancar.
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai Ketuhanan tercermin dalam upaya untuk menyediakan fasilitas olahraga yang dapat diakses oleh semua kalangan tanpa memandang agama.
Namun, karena tidak ada bukti kuat dalam dokumen yang menunjukkan bagaimana aspek ini diintegrasikan secara langsung dalam perencanaan proyek.
Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Prinsip kemanusiaan tercermin dalam tujuan awal proyek untuk meningkatkan kualitas atlet.
Namun, pembengkakan biaya Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn JHN : Jurnal Hukum Nusantara.
Volume x .
Tahun 20xx | E-ISSN : 2746-7x | 87 dan dugaan penyalahgunaan anggaran menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam implementasi proyek ini.
Nilai Persatuan Indonesia: Proyek ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas bagi seluruh atlet Indonesia, tanpa memandang latar belakang suku atau agama, yang mencerminkan prinsip persatuan.
Namun, masalah koordinasi antar lembaga dan konflik internal dalam pengelolaan proyek menghambat tercapainya persatuan dalam pelaksanaannya.
Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: Beberapa pengambilan keputusan dalam proyek ini tidak melibatkan musyawarah yang melibatkan publik secara luas.
Kurangnya transparansi anggaran dan pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa prinsip kerakyatan belum diterapkan sepenuhnya.
Nilai Keadilan Sosial: Meski proyek ini dirancang untuk menyediakan fasilitas yang merata bagi rakyat Indonesia, masalah pembengkakan biaya dan dugaan korupsi menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial belum tercapai.
Ketidaktepatan pengelolaan anggaran dan dana yang digunakan berdampak pada ketimpangan dalam pencapaian keadilan sosial.
Pembangunan Proyek Hambalang menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik tidak selalu berjalan tanpa hambatan.
Meskipun ada niat untuk menciptakan kemajuan di sektor olahraga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, tantangan internal dan eksternal mempengaruhi efektivitas penerapan nilainilai tersebut.
Salah satu masalah utama yang ditemukan yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek.
Pembengkakan biaya dan mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial dan kerakyatan dengan baik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengutamakan pengelolaan yang adil dan berpihak pada rakyat.
Walaupun demikian, beberapa aspek positif dari penerapan nilai Pancasila terlihat dalam niat awal proyek yang bertujuan untuk memajukan olahraga Indonesia.
Jika masalah pengelolaan anggaran dan transparansi dapat diperbaiki, proyek Hambalang bisa menjadi contoh yang baik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.
KESIMPULAN
Proyek Hambalang menggambarkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaanya.
Meskipun terdapat upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan kerakyatan, implementasinya terhambat karena kurangnya transparansi, dan dugaan penyalahgunaan anggaran.
Proyek ini menunjukan bahwa kebijakan pembangunan yang melibatkan dana Negara perlu dikelola dengan baik agar selaras dengan prinsip-prinsip pancasila.
Jika pengelolaan proyek dapat diperbaiki dengan memastikan transparansi, maka pembangunan proyek hambalang dapat menjadi contoh penerapan nilai-nilai pancasila yang lebih efektif dalam kebijakan public di masa depan.
Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 88 | Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik: Analisis Studi Kasus Pembangunan Proyek Hambalang .
DAFTAR PUSTAKA