Economos :Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 8.
Nomor 3.
Desember 2024 p-ISSN.
e-ISSN.
2655-321X
DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2021
Determinants of Economic Growth in Regencies/Cities in Central Java Province for the Years 2017-2021 Helmi Nisa Subakti.
Maulidiyah Indira Hasmarini.
Email : helmiroskey27@gmail.
, maulidiyahindirahasmarini@gmail.
Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta Jl.
Yani.
Mendungan.
Pabelan.
Kec.
Kartasura.
Kabupaten Sukoharjo.
Jawa Tengah Abstract Regional economic growth is a crucial indicator in evaluating the success of a region's In Indonesia, regional funding sourced from Local Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD).
General Allocation Funds (Dana Alokasi Umum/DAU), and Revenue Sharing Funds (Dana Bagi Hasil/DBH) plays a vital role in driving economic growth at the district and city This study aims to analyze the impact of PAD.
DAU, and DBH on economic growth in districts and cities in Central Java Province during 2017-2021.
The research employs panel data regression methods using the Common Effects Model (CEM).
Fixed Effects Model (FEM), and Random Effects Model (REM), along with Chow and Hausman tests to select the optimal model.
The results indicate that, simultaneously.
PAD.
DAU, and DBH significantly influence economic growth, with FEM being the most appropriate model.
The regression coefficients show that DAU and DBH have a positive impact on economic growth, whereas PAD has a negative impact.
These findings suggest that effective management of regional funding sources can enhance economic growth, while suboptimal management of PAD can have adverse effects.
This study recommends that local governments strengthen the management of PAD.
DAU, and DBH to improve public services and regional economic growth.
Future research is encouraged to expand the geographic scope and incorporate more comprehensive variables.
Keywords: Economic Growth.
Local Revenue.
General Allocation Funds.
Revenue Sharing Funds.
Abstrak Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu wilayah.
Di Indonesia, pendanaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD.
DAU, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.
Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan model Common Effects Model (CEM).
Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM), serta pengujian menggunakan uji Chow dan Hausman untuk memilih model yang optimal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan.
PAD.
DAU, dan DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan model FEM sebagai model yang paling tepat.
Koefisien regresi menunjukkan bahwa DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara PAD berpengaruh negatif.
Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan yang baik terhadap sumber pendanaan daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara pengelolaan PAD yang kurang optimal dapat berdampak negatif.
Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat manajemen PAD.
DAU, dan DBH untuk meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan variabel yang lebih komprehensif.
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi.
Pendapatan Akhir Daerah.
Dana Alokasi Umum.
Dana Bagi Hasil
PENDAHULUAN
Ekonomi yang berkembang adalah ekonomi yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, sekaligus meningkatkan standar hidup masyarakat melalui pemberian amal dan bentukbentuk investasi sosial lainnya.
Di antara sekian banyak hasil sampingan dari pertumbuhan ekonomi - kenaikan pendapatan nasional - adalah peningkatan produktivitas ekonomi.
Ketika jumlah seluruh manfaat dari pemakaian pengaruh-pengaruh hasil yang diperkirakan tahun ini melebihi dibanding jumlah seluruh manfaat dari penggunaan faktor-faktor produksi tahun lalu, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi meningkat.
Bisa juga dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan total produksi riil.
Keduanya sering dihitung secara individual atau agregat, dengan mempertimbangkan konsumsi sumber daya.
(Kusumawati & Hasanuddin, 2.
Biasanya, pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) - total penilaian pasar dari seluruh produk serta layanan akhir yang diterima oleh suatu ekonomi sepanjang periode durasi yang ditentukan- digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yang sebagian besar berkaitan dengan perubahan kuantitatif.
Sebagai bagian dari upaya untuk memajukan negara, pemerintah membuka pintu untuk otonomi daerah yang lebih besar.
Ketika sekelompok orang atau organisasi memutuskan bagaimana pemerintah beroperasi di daerah mereka, mereka membentuk organisasi regional otonom untuk mengawasi kepentingan tersebut.
Di samping preseden hukum, dorongan untuk otonomi daerah yang lebih besar merupakan respon terhadap tuntutan globalisasi untuk meningkatkan kompetensi daerah di berbagai bidang seperti regulasi, valorisasi, dan penemuan sumber-sumber potensial yang terletak di daerah.
Dorongan ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, terarah, dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan daerah.
Wilayah geografis.
Layanan publik yang lebih baik sangat penting untuk membangun otonomi daerah, dan layanan yang sama bisa mendapatkan berbagai investor dalam memperoleh saham di daerah tersebut.
Kepercayaan publik yang lebih besar terhadap investasi dapat dicapai melalui bagi hasil, alokasi khusus, alokasi umum, dan pendapatan (Kusumawati & Hasanuddin, 2.
Desentralisasi, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengacu pada proses pemindahan kekuasaan dari tingkat nasional ke tingkat daerah dalam suatu wilayah Pencapaian desentralisasi didefinisikan sebagai kapasitas suatu daerah untuk melaksanakan otonomi yang cukup untuk mengelola dan mengendalikan operasi otoritas pusat secara efektif.
Jika dilaksanakan dengan baik, desentralisasi dapat meningkatkan keamanan bagi masyarakat, meningkatkan ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi, menyamakan kedudukan, dan menjaga agar pemerintah pusat dan negara bagian tetap terkendali (Pendapatan.
Daerah.
Alokasi.
Dan, & Umum, n.
Agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan semua dana yang tersedia di daerah otonom-apakah itu provinsi, kota, atau kabupaten-pemerintah federal semestinya bersedia memberikan kendali kepada entitas-entitas Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah telah melembagakan sejumlah program kebijakan desentralisasi.
(Nurul Arbila.
Asnidar Asnidar, & Safuridar Safuridar, 2.
pendapatan yang dikumpulkan di tingkat daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang berasal dari dalam wilayah daerah dan tunduk pada peraturan daerah sejalan pada hukum serta aturan nasional serta Badan usaha milik daerah.
PAD lain yang sah, denda daerah, dan pajak daerah semuanya berkontribusi terhadap PAD.
Alternatifnya, ditetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang diperoleh daerah dari pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Keputusan ini didasarkan pada pemahaman kami terhadap peraturan perundang-undangan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dibiayai melalui Pajak Daerah.
Retribusi Daerah.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibagi diparsialkan, dan PAD lain yang sah.
(Ira Safitri.
Hasibuan.
Silalahi, & Syahyunan, 2.
Untuk mencapai otonomi daerah yang sejati serta memiliki kewajiban, perlu untuk meningkatkan porsi pendapatan daerah yang bersumber melalui sumber daya sendiri.
Hal ini akan membantu membiayai biaya terselenggaranya pemerintahan serta pertumbuhan yang terus Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja suatu daerah dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya adalah dengan melihat keuntungan asli daerah.
Karena keuntungan daerah adalah sumber prioritas pembiayaan daerah, maka kontribusinya terhadap APBD merupakan indikator kapasitas organisasi ekonomi.
Atas dasar itulah, pemerintah akan cenderung sedikit bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat.
(Nurul Arbila et al.
Dalam kerangka desentralisasi, dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber melalui APBN yang didistribusikan ke seluruh daerah agar memenuhi prioritas pengeluaran mereka secara adil.
Karena pelimpahan kekuasaan dari tingkat federal ke tingkat negara bagian dan daerah, sekarang ada distribusi dana yang lebih adil antara kedua tingkat pemerintahan.
(Jasiyatianto & Mujiyati, 2.
Menurut sudut pandang alternatif.
Dana Alokasi Umum ialah bagian dari anggaran APBN yang didistribusikan untuk mendesentralisasikan kemampuan finansial serta memenuhi kebutuhan belanja.
Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU), yang adalah transfer uang melalui pemerintah federal ke pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah, adalah untuk membantu mendanai kemandirian mereka dalam melayani masyarakat dan untuk menutup kesenjangan anggaran dan ketimpangan fiskal regional.
Untuk membantu pemerintah daerah memenuhi misi dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat secara otonom, pemerintah federal mentransfer dana kepada mereka melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Hal ini membantu meratakan kapasitas anggaran di seluruh daerah dan menutup kesenjangan (Iskandar.
Safarida.
Hisan, & Farucha, 2.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, pembagian pendapatan yang didasarkan pada daerah penghasil cenderung mendorong ketidakadilan regional.
Daerah yang memiliki banyak potensi penerimaan pajak namun tidak banyak melakukan pengeluaran aktual akan mendapatkan sedikit Dana Alokasi Umum.
Dana Alokasi Umum akan didistribusikan relatif besar kepada daerah yang memiliki kebutuhan fiskal yang besar namun potensi fiskalnya kecil.
(Nisa, 2.
Pemerintah federal berharap bahwa ekonomi regional akan mendapat manfaat dari dana transfer yang diberikan kepada negara bagian dan kotamadya.
Pertumbuhan ekonomi regional bervariasi.
Beberapa variabel berkontribusi terhadap hal ini, seperti variasi populasi, kepemilikan sumber daya alam, dan ketersediaan dua angkatan kerja yang berbeda di tempat yang berbeda.
Terdapat misalokasi sumber daya untuk pembangunan daerah jangka panjang karena kapasitas suatu daerah untuk menarik investasi secara langsung berkaitan dengan potensi ekonominya.
(Nisa, 2.
Menurut (Tahu.
Yuesti.
Bhegawati.
Menes, & Orbaningsih, 2.
Sebagai bagian dari proses desentralisasi, sebagian dari pendapatan APBN didistribusikan ke daerah-daerah lain berdasarkan persentase untuk memenuhi kebutuhan anggaran mereka.
Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sumber keuntungan daerah yang bisa dipakai pemerintah daerah dalam memperoleh dana pembangunan serta membiayai pengeluaran daerah.
Sebagai bagian dari desentralisasi, pemerintah federal memberikan uang kepada setiap negara bagian dan kota.
ini disebut dana DBH adalah salah satu dana perimbangan, dan menurut UU No.
33/2004,
persentase tertentu menentukan berapa banyak anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN).
Pemerintah federal menyediakan dua jenis DBH: DBH yang didanai oleh pajak dan DBH yang tidak didanai oleh pajak, melainkan oleh sumber daya alam.
Formulir pajak penghasilan 21 dan 25/29, yang berhubungan dengan pembayar pajak perorangan, adalah tempat uang pajak Untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang menjanjikan namun memiliki peran penting dalam pendapatan negara.
DBH yang diperoleh dari pajak disediakan.
Karena metode pemberian DBH yang bersifat persentase, daerah-daerah dengan basis pajak yang besar juga tentunya menerima DBH yang besar.
(Mundiroh, 2.
Sistem ini biasanya digunakan untuk mendistribusikan pendapatan pajak pada pemerintah pusat serta daerah.
Pendapatan pajak yang dikumpulkan dari pemerintah pusat kemudian dibagi kembali pada pemerintah daerah berdasarkan aturan tertentu.
Dana bagi hasil seringkali menjadi bagian dari sistem desentralisasi keuangan, di mana kebijakan fiskal dan tanggung jawab pengelolaan keuangan diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dana Bagi Hasil merupakan alat yang ampuh untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kedaulatan daerah.
Program-program pemerintah dan stimulus ekonomi dapat didanai dengan lebih baik dengan Dana Bagi Hasil yang cenderung berlebih, yang nantinya secara bergilir tentunya berdampak pada penyediaan layanan publik.
(Tahu et al.
, 2.
Kesenjangan pendapatan di Jawa Tengah inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini.
Berlandaskan hal tersebut sebelumnya, studi ini tentunya membandingkan berbagai jenis keuntungan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil untuk melihat pengaruhnya kepada perkembangan ekonomi pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah.
Keuntungan teoritis dan praktis akan dihasilkan dari temuan penelitian ini.
Secara teori, penelitian ini harus memberikan gambaran yang cenderung jelas terkait bagaimana pendapatan daerah, dana alokasi umum, serta dana bagi hasil berkontribusi kepada perkembangan PDB.
Mencari tahu bagaimana berbagai jenis pendapatan daerahAipendapatan asli, dana bagi hasil, serta dana alokasi umumAimempengaruhi perkembangan ekonomi merupakan konsekuensi praktis yang diantisipasi dari penelitian ini.
(AlQomariah.
Pardanawati, & Utami, 2.
Pada tahun 2017Ae2020, penelitian ini mengkaji dampak keuntungan Asli Daerah.
Dana Alokasi Umum, serta Dana Bagi Hasil kepada perkembangan ekonomi di Kabupaten Boyolali memakai data sekunder.
Analisa statistik menggunakan uji-t menunjukkan tidak ada korelasi antara pendapatan awal di level daerah serta perkembangan PDB di level agregat.
Pengeluaran dari dana alokasi umum sangat mempengaruhi pertumbuhan PDRB.
Pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDB diberikan serta keuntungan pada hasil.
Terdapat hubungan antara keuntungan asli daerah, dana alokasi umum, serta dana bagi hasil pada perkembangan perekonomian, yang ditunjukkan oleh uji F.
(Arina.
Koleangan, & Engka, 2.
menyelidiki bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Manado.
Analisis kami dibuat memakai analisa regresi berganda.
Data baru memperlihatkan kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif serta drastis secara statistik kepada perkembangan ekonomi Kota Manado.
Jika dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan tanda-tanda kurang baik dan kecil pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Apabila diterapkan secara beriringan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan dampak yang baik dan besar kepada perkembangan ekonomi di Kota Manado.
(Sari, 2.
pertumbuhan perekonomian menjadi fokus penelitian ini, yang menganalisis peran PAD, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta transaksi modal.
Analisisnya memakai beberapa regresi linier.
Pendapatan daerah serta dana alokasi khusus sangat memperlambat perkembangan ekonomi, di sisi lain, belanja modal serta dana alokasi khusus mempunyai dampak yang minimal terhadap perkembangan ekonomi.
Pendapatan asli daerah (X.
Pertumbuhan ekonomi (Y) Dana alokasi umum (X.
Dana bagi hasil (X.
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka keterangannya adalah :
X1 : pengaruh PAD (X.
, terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
X2 : Pengaruh DAU (X.
, terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
X3 : Pengaruh DBH (X.
, terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
Y : pengaruh PAD.
DAU.
DBH, terhadap pertumbuhan ekonomi.
METODE PENELITIAN
Persentase perkembangan ekonomi (PE) di kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2017-2021 diestimasi dalam studi tersebut dengan memakai regresi data panel untuk menggunakan persamaan ekonometrika sebagai berikut untuk melihat dampak dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), serta pendapatan asli daerah (PAD):
Keterangan DAU
DBH
PAD
Log : Persentase Pertumbuhan Ekonomi (Perse.
: Konstanta : Koefisien variabel independen : Dana Alokasi Umum (Miliar Rupia.
: Dana Bagi Hasil (Miliar Rupia.
: Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupia.
: Persamaan Logaritma : Cross section .
nam negara Asia Tenggar.
: Time series .
ahun 2017-2.
: Residual Langkah yang estmasi konsep regresi data panel seperti metode Common Effects Model (CEM).
Fixed Effects Model (FEM), serta Random Effects Model (REM).
Uji Chow serta Hausman adalah standar emas dalan memilih model.
Untuk memperkirakan dampak variabel independen terhadap dependen, model yang paling tepat akan digunakan.
Uji F harus dibuat dalam memahami apakah variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas dalam saat konsep diuji keberadaannya.
H0 pada uji F mengatakan kalau 1 = 2 = 3 = 0.
Hal ini menunjukkan bahwa seluruh koefisien regresi bernilai 0, faktor ini memperlihatkan kalau keuntungan daerah, dana bagi hasil, serta dana alokasi umum tidak mempunyai hubungan kepada perkembangan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
Jika kemungkinan F-statistik tidak melebihi dari , dengan demikian H0 ditolak.
Langkah selanjutnya dalam memahami apakah setiap faktor independen mempunyai pengaruh kepada variabel dependen dengan melakukan uji t.
Berdasarkan H0 pada uji t diperoleh i = 0 .
= 1, 2, dan .
memperlihatkan kalau tidak adanya kaitan pada variabel independen apapun dalam perkembangan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
Menurut HA, untuk semua i = 1, 2, dan 3, i > 0.
Hal tersebut memperlihatkan kalau keuntungan daerah, dana bagi hasil, serta dana alokasi umum memberikan kontribusi yang baik kepada perkembangan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
Apabila nilai tstatistik kurang dari maka H0 ditolak.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan Estimasi dalam konsep regresi data panel dibuat dalam tiga konsep, yang adalah Common Effects Model (CEM).
Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM).
Temuan perkiraan data panel diperoleh dalam di bawah ini :
Hasil Regresi CEM.
FEM, dan REM Tabel 1 Hasil Regresi CEM.
FEM, dan REM
Variabel
CEM
-72,1104
8,6925
-0,2039
-7,3712
0,0897
0,0010
Koefisien Regresi
FEM
-2180,83
84,5012
8,8817
-16,7264
0,6964
0,0000
REM
-72,1104
LogDAU
8,6925
LogDBH
-0,2039
LogPAD
-7,3712
0,0897
Prob F-statistik
0,0010
Uji Chow Cross-section F.
, .
= 8,0555.
Prob.
F = 0,0000
Uji Hausman Cross-section random N .
= 251,7568.
Prob.
N = 0,0000
Sumber : Data Diolah Model optimal yang digunakan untuk memperkirakan data panel harus ditentukan dengan menjalankan dua pengujian setelah selesainya regresi CEM.
FEM, dan REM.
Agar mempunyai model antara CEM dan FEM, terlebih dahulu dilakukan Chow Test.
Kedua, melakukan penelitian untuk mengevaluasi manfaat relatif FEM/CEM dan REM menggunakan uji Hausman.
Pada Uji Chow, probabilitas F-statistik harus lebih kecil dari agar dapat menolak H0.
Hal ini menunjukkan bahwa FEM merupakan model yang lebih cocok digunakan dibandingkan dengan CEM.
Jika kemungkinan N2 tidak melebihi dari , dengan H0 ditolak menurut Uji Hausman yang dapat diartikan FEM merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan REM.
Nilai F penampang melintang sebesar 0,0000< .
, seperti terlihat pada tabel diatas.
Atas dasar itulah, bisa dikonklusikan kalau FEM merupakan konsep yang lebih baik dalam memanfaatkan dan menolak H0.
Model yang dipilih secara keseluruhan ialah FEM karena uji Hausman menciptakan kemungkinan N2 sebesar 0,0000 < .
Hasil Regresi FEM PEit = -2180,83 84,5012 LogDAUit* Ae 8,8817 LogDBHit *Ae 16,7264 LogPADit * Ait R = 0,6964.
F-stat = 8,4972.
Prob.
F-stat = 0,0000 Keterangan: *Signifikan pada 0,01.
**signifikan pada 0,05.
***singifikan pada 0,1 Bisa disimpulkan kalau Dana Alokasi Umum.
Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersamaan berdampak kepada persentase pertumbuhan perekonomian tahun 2017 hingga tahun 2021, dapat ditemukan melalui nilai F-statistic kemungkinan sebanyak 0,0000 < .
Koefisien determinasi (R.
sebanyak 0,6964 memperlihatkan kalau 69,64% variasi variabel pertumbuhan ekonomi bisa diuraikan oleh variasi variabel Dana Alokasi Umum.
Dana Bagi Hasil, serta Pendapatan Asli Daerah.
Tersisa yang adalah sebanyak 30,36% diuraikan dari variasi variabel lainnya di luar konsep terestimasi.
Hasil uji t Tabel 3
Hasil uji t Variabel
LogDAU
LogDBH
LogPAD
Koefisien
84,5012
8,8817
-16,7264
Prob.
0,0000
0,0000
0,0000
Kesimpulan LogDAU berpengaruh nyata pada = 0,01 LogDHB berpengaruh nyata pada = 0,01 LogPAD berpengaruh nyata pada = 0,01 Perkembangan ekonomi kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Alokasi Umum.
Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah seperti terlihat pada tabel di atas.
Koefisien LogDAU sebesar 84,5012 berpengaruh positif serta mempunyai kaitan linlog dapat diartikan ketika dana alokasi umum naik sebanyak 1 % atas dasar itulah pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 84,5012/100 = 0,8450 persen.
Di sisi lain.
LogDHB memiliki koefisien 8,8817 berpengaruh positif dan memiliki hubungan lin-log artinya ketika dana bagi hasil naik 1 % dengan demikian persentase perkembangan ekonomi naik sebanyak 8,8817/100 = 0,0888 persen.
Pendapatan asli daerah memliki pengaruh negatif dan hubungan lin-log serta memliki nilai koefisien -1,6726 , artinya ketika keuntungan asli daerah naik sebanyak 1 % dengan demikian akan menurunkan persentase perkembangan ekonomi sebanyak 1,6726/100 = 0,0167 persen.
Interpretasi Ekonomi Temuan studi tersebut pada temuan Dana Aloksi Umum dan Dana Bagi Hasil sesuai dengan penelitian (AlQomariah et al.
, 2.
, dimana ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berdampak baik kepada perkembanga ekonomi.
Hasil ini berbeda dengan temuan (Arina et al.
, 2.
dan (Sari Surya Prabawati Eva Wany, 2.
yang didalamnya penelitian Arina mengkaji tentang fungsi Pendapatan Asli Daerah.
Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum dalam perluasan perekonomian Manado.
Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah tidak berdampak pada perkembangan PDB, menurut statistik.
Namun, dana dari Alokasi Umum dan Bagi Hasil bisa.
Selain itu, analisis ini menganalisis bagaimana pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta belanja modal berdampak pada pertumbuhan PDB.
Pendapatan Asli Daerah menghambat ekspansi ekonomi.
Selain itu.
Dana Alokasi Umum juga membuahkan hasil yang sia-sia.
Dalam pembangunan ekonomi ini.
Pendapatan Asli Daerah.
Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum dapat berperan.
Jika dikelola dengan baik.
Pendapatan Asli Daerah.
Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum dapat mendongkrak perekonomian daerah secara signifikan.
Menurut (Sari Surya Prabawati Eva Wany, 2.
Pengelolaan perekonomian suatu daerah dapat dilakukan secara lebih efisien dengan mengalokasikan dana yang bersumber melalui keuntungan asli daerah, bagi hasil, serta alokasi umum untuk mendorong perkembangan ekonomi.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Mengelola perekonomian suatu daerah secara lebih efektif memerlukan penyaluran dana yang bersumber dari keuntungan asli daerah, bagi hasil, dan alokasi umum dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi.
Otonomi daerah salah satu yang dapat memberikan peluang dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Agar otonomi daerah berhasil, sektor publik harus ditingkatkan.
Dengan begitu, investor akan lebih tertarik untuk menaruh dananya di wilayah tersebut.
Hasil pajak dan retribusi daerah, temuan perusahaan daerah, temuan pengelolaan kekayaan daerah lain yang dibagi, serta PAD lain yang sah adalah pendapat akhir daerah.
Karena pendapatan asli daerah adalah tumpuan pembiayaan daerah, maka besar kecilnya kontribusi terhadap APBD menjadi ukuran kemampuan pengelolaan perekonomian.
Variasi dalam jumlah penduduk, distribusi tenaga kerja yang tersedia, dan kepemilikan sumber daya alam semuanya berkontribusi pada fakta bahwa perekonomian regional berkembang pada tingkat yang bervariasi.
Bersumber dari dana alokasi umum dan dikaitkan pada meratanya keuangan daerah.
Alat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan kedaulatan regional adalah dana bagi Untuk memakai regresi data panel Fixed Effect Model (FEM), studi tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak opini lokal, dana alokasi umum, serta dana bagi hasil kepada perkembangan perekonomian kabupaten serta kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 hingga 2021.
Hasil regresi secara simultan menu njukkan bahwa Dana Alokasi Umum.
Dana Bagi hasil, dan Keuntungan Asli Daerah berpengaruh secara singfikan kepada presentase Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021.
Saran Strategi Peningkatan PAD: Pemerintah daerah perlu menggali lebih dalam potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan PAD.
Salah satunya dengan memaksimalkan pajak daerah dan retribusi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah.
Penyusunan strategi yang jelas dan berbasis data akan membantu mengoptimalkan penerimaan PAD, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Optimalisasi DAU dan DBH: Untuk meningkatkan efektivitas DAU dan DBH, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaannya melalui perencanaan yang lebih terstruktur dan pemantauan yang ketat.
Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah juga penting, sehingga alokasi dan distribusi dana dapat tepat sasaran dan mendukung program pembangunan yang lebih merata.
Perluasan Cakupan Penelitian: Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian untuk mencakup daerah-daerah lain di luar Provinsi Jawa Tengah, agar dapat menghasilkan temuan yang lebih representatif dan dapat diterapkan secara lebih luas dalam kebijakan pembangunan daerah.
Variabel yang Lebih Komprehensif: Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen tambahan yang lebih beragam, seperti indikator sosial-ekonomi atau kualitas infrastruktur, untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
DAFTAR PUSTAKA