Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum E-ISSN: .
Volume 2 Nomor 1 .
, pp.
https://ejournal.
com/index.
php/adagium Hukum dan Demokrasi Indonesia Masa Depan Febrian Chandra1.
Fitri Yanni2.
Nessie Gusriyani3 Fakultas Hukum.
Universitas Merangin *E-mail : febrianchandra11@gmail.
Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan demokrasi Indonesia masa depan, dengan menggunakan Metode penelitian normatif yakni mempelajari hukum dan demokrasi dalam hal mengkaji hukum yang sudah ada dan yang Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah.
Hasil penelitian yang didapat yaitu pentingnya untuk menciptakan mekanisme hukum, transparansi, dan akuntabilitas yang memastikan kebijakan dan keputusan pemerintah, serta pengaruh asing benar-benar sejalan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Inisiatif ini dapat membantu membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan negara yang inklusif, berkeadilan, dan demokrasi.
, namun tantangan-tantangan konkret harus diatasi untuk mewujudkan potensi tersebut, selain itu dalam berdemokrasi perlu memperhatikan perbedaan budaya sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi demokrasi.
Penghargaan terhadap keragaman budaya dapat membantu mencegah konflik dan mendukung harmoni dalam Kata Kunci: Hukum.
Demokrasi.
Abstract This writing aims to find out about the future of Indonesian law and democracy, using normative research methods, namely studying law and democracy in terms of studying existing and desired laws.
The approach used is a conceptual approach and a historical The research results obtained are the importance of creating legal, transparency and accountability mechanisms that ensure government policies and decisions, as well as foreign influence, are truly in line with the interests and welfare of the Indonesian people.
This initiative can help build a solid foundation for the country's inclusive, just and democratic future.
However, concrete challenges must be overcome to realize this potential.
Apart from that, in democracy it is necessary to pay attention to cultural differences as one of the factors that can influence the implementation of democracy.
Respect for cultural diversity can help prevent conflict and promote harmony in society.
Keywords: Law.
Democracy.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni
PENDAHULUAN
Indonesia pada masa lalu dipengaruhi oleh sejarah, budaya.
Adat dan peristiwa yang terjadi pada masa itu.
Negara Indonesia dimasa lalu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibanding dengan negara Indonesia pada masa sekarang dan masa depan.
Dimana pada masa lalu negara Indonesia sangat minim teknologi dan informasi.
Masyarakat indonesia juga mengenal teknologi secara Pada zaman dulu masyarakat indonesia menggunakan Kentungan untuk memberikan Informasi atau pengumuman kepada masyarakat lainnya.
Sedangkan pada zaman purba masyarakat indonesia menggunakan pakaian dari kulit pohon, potongan bambu sebagai alat makan dan minum.
Rumah Masyarakat juga Hanya terbuat dari batang jerami.
Bahkan akibat kurangnya teknologi masyarakat indonesia hanya menggunakan bambu runcing sebagai senjata untuk melawan dan mengusir penjajah dari Indonesia.
Sedangkan penjajah menggunakan senjata dan Bom untuk menghancurkan Indonesia.
Berbeda dengan zaman dahulu negara Indonesia saat ini sudah jauh lebih Masyarakat sudah mengenal teknologi-teknologi canggih.
Negara Indonesia pada saat ini memiliki perkembangan yang amat pesat dibanding kan dengan negara pada zaman dulu.
Yang dulunya Negara Indonesia bahkan tidak mengenal teknologi kini Masyarakat sudah sangat fasih menggunakan teknologi bahkan hampir seluruh manusia di seluruh dunia menguasai teknologi tersebut.
canggihnya teknologi di dunia saat ini memiliki dampak negatif dalam sebuah negara karena teknologi sudah mempengaruhi beberapa faktor di dalam sebuah Terutama dalam faktor Pekerjaan.
Kini beberapa pekerjaan manusia yang sudah mulai digantikan oleh kecanggihan teknologi AI.
Data pribadi Masyarakat yang mudah tersebar.
Informasi palsu (Hoa.
Berada di sisi lain, dan yang pada akhirnya mendapatkan imbas yang tidak kalah kecilnya adalah demokrasi politik.
Demokrasi yang didefinisikan sebagai kebebasan untuk memformulasikan dan menganjurkan alternatif-alternatif politik bersamaan dengan kebebasan untuk berekspresi, kebebasan berbicara dan kebebasan dasar lainnya.
kompetisi yang bebas dan tanpa kekerasan di antara pemimpin politik dengan secara periodik melakukan validasi terhadap hukum.
memasukkan semua jabatan politik alternatif ke dalam proses-proses demokrasi.
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1.
No.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni dan adanya ketentuan mengenai partisipasi semua anggota komunitas politik, apapun preferensi politik mereka.
Ini berarti demokrasi mensyaratkan kebebasan untuk membentuk partai-partai politik dan melaksanakan pemilihan umum secara bebas dan jujur secara teratur tanpa mengecualikan jabatan-jabatan politik dari tanggung jawab secara langsung ataupun tidak langsung.
Namun, tantangan dan perbaikan tetap diperlukan.
Korupsi masih menjadi yang serius di Indonesia dan mempengaruhi efektivitas demokrasi.
Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur juga perlu ditangani secara serius untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dapat menikmati manfaat demokrasi secara merata.
Demokrasi politik menekankan kebebasan untuk memformulasikan dan menganjurkan alternatif-alternatif politik, serta kebebasan berekspresi dan Ini mencakup hak bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut represi.
Demokrasi melibatkan kompetisi bebas dan tanpa kekerasan di antara pemimpin politik.
Ini berarti adanya persaingan yang sehat di antara partai politik dan pemimpin untuk mendapatkan dukungan masyarakat melalui cara-cara yang tidak melibatkan kekerasan.
Tinjauan secara periodik terhadap hukum dan demokrasi perlu dilakukan.
Ini mencerminkan pentingnya mengkaji kembali kebijakan dan undang-undang yang ada secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.
negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan Pada abad bagaimana negara dijalankan dan tentang pembatasan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya dalam apa yang disebut konstitusi.
Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan 1 Budi Winarno.
AuGlobalisasi Dan Masa Depan Demokrasi,Ay Pengajar Ilmu Hubungan, 2008.
2 Alifa Ulfiyyati.
Ridho Muhamad, and Ilham Sultan Akbari.
AuDEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP KONSEP.
TANTANGAN.
DAN PROSPEK MASA DEPAN,Ay Advanced In Social Humanities Research 1, no.
: 435Ae44.
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1.
No.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni yang ada.
Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme.
Pemerintah dan masyarakat Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat Upaya dilakukan untuk memperbaiki kekurangan, memperjuangkan keadilan, dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses politik.
Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya terus menerus memperbaiki dan mengembangkan sistem demokrasi.
Negara hukum adalah suatu negara yang sistem ketatanegaraannya didasarkan pada aturan hukum.
Hukum, dalam konteks ini, merupakan suatu konsep abstrak yang menjadi dasar dari sistem hukum suatu negara.
Peraturan perundang-undangan mengkodifikasikan dan mewujudkan hukum dalam bentuk tertulis.
Artinya, aturanaturan hukum diatur dan diungkapkan dalam teks-teks hukum yang dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat.
Penting untuk memahami bahwa setiap negara memiliki undang-undangnya sendiri, dan setiap undang-undang memiliki posisi hierarki yang ditentukan.
Hierarki ini mengatur hubungan antara berbagai tingkatan norma hukum dan menentukan kekuatan relatif dari setiap peraturan.
Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan memberikan gambaran kepada penulis dalam melakukan penelitian diantaranya yaitu Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.
5 Judul lainnya yaitu Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.
6 dan Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep.
Tantangan.
Danprospek Masa Depan.
7 yang pada intinya memuat bagaimana demokrasi dan hukum sebagai sistem memang kompleks dan dinamis, terutama di era modern dengan tantangan dan dinamika 3 Zulkarnain Ridlwan.
AuNegara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,Ay Fiat Justisia:
Jurnal Ilmu Hukum 5, no.
4 Qinthara Nur Faza.
Rezya Aprilia Nylam Fitriani, and Oemar Attallah.
AuPerlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi,Ay Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no.
: 2538Ae50.
5 Shandi Patria Airlangga.
AuHakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis,Ay Cepalo 3, no.
: 1Ae10.
6 Fauzi Iswari.
AuAplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan UndangUndang Di Indonesia,Ay JCH (Jurnal Cendekia Huku.
6, no.
: 127Ae40.
7 Ulfiyyati.
Muhamad, and Akbari.
AuDEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP KONSEP.
TANTANGAN.
DAN PROSPEK MASA DEPAN.
Ay Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1.
No.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni yang terus berkembang.
Untuk memperkuat demokrasi dalam konteks ini, diperlukan sejumlah strategi dan kebijakan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif yakni mempelajari hukum dan demokrasi dalam hal mengkaji hukum yang sudah ada dan yang dikehendaki, dalam penelitian ini bukan semata mempelajari norma hukum yang berlaku, tapi melihat kegunaan dan urgensi masa depan hukum dan demokrasi di Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan dua aspek utama, yaitu Pendekatan Konseptual yaitu dalam pendekatan ini, penelitian akan mempertimbangkan konsep-konsep dasar hukum dan demokrasi.
Analisis akan dilakukan terhadap gagasan-gagasan pokok yang mendasari hukum dan demokrasi, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dan berkembang di masa depan.
Pendekatan Sejarah yaitu dengan melibatkan pendekatan sejarah, penelitian akan memahami perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia dari waktu ke Ini dapat mencakup studi mengenai perubahan norma-norma hukum, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah hukum, dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
Kedua pendekatan ini bersinergi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan demokrasi, serta mengeksplorasi implikasi masa depannya.
Penelitian normatif ini tidak hanya terbatas pada apa yang telah diatur dalam undang-undang, tetapi juga mencoba untuk memahami konsep-konsep tersebut dalam konteks aktual dan bagaimana mereka dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menghadapi tantangan masa 8 Bahder Johan Nasution.
Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2.
9 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji.
Metode Penelitian Hukum Normatif.
Jakarta: Rajawali, 10 Nasution.
Metode Penelitian Ilmu Hukum.
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1.
No.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni Dengan demikian, melalui pendekatan normatif dengan tambahan pendekatan konseptual dan sejarah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran hukum dan demokrasi di Indonesia, serta memberikan kontribusi untuk memahami dan memperbaiki sistem hukum dan demokrasi di masa yang akan datang.
PEMBAHASAN
Masa Depan Hukum Indonesia Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno.
Plato, pada awalnya dalam Authe RepublicAy berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan.
Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof .
he philosopher kin.
Namun dalam bukunya Authe StatesmenAy dan Aythe LawAy.
Plato menyatakan bahwa yang dapat paling baik kedua .
he second bes.
yang Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.
Senada dengan Plato, tujuan Negara Aristoteles adalah untuk yang paling baik .
he best life possibl.
yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.
Pandangan Plato dan Aristoteles mengenai ide negara hukum mencerminkan pemahaman mendalam mereka tentang struktur dan tujuan negara.
Berikut adalah beberapa poin kunci yang dapat diambil dari pandangan keduanya:
Kedua filsuf sepakat bahwa supremasi hukum adalah prinsip penting dalam Hal penyalahgunaan kekuasaan, memastikan keadilan, dan mencapai tujuan utama Keduanya mengakui bahwa pemerintahan oleh hukum .
ule of la.
adalah cara yang efektif untuk mencapai kehidupan yang baik dan untuk mencegah 11 Ridlwan.
AuNegara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.
Ay 12 Thomas Tokan Pureklolon.
Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik (PT Kanisius, 2.
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1.
No.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni Hukum dianggap sebagai landasan yang stabil dan obyektif yang dapat memandu tindakan pemerintah.
Meskipun memiliki ide negara hukum yang sangat dihargai, keduanya menyadari keterbatasan dalam mewujudkan bentuk pemerintahan yang ideal.
Beberapa kondisi praktis dapat menghambat terwujudnya konsep negara hukum secara penuh.
Pandangan Plato dan Aristoteles ini memberikan fondasi filosofis untuk pemahaman konsep negara hukum yang masih memengaruhi pemikiran politik dan hukum hingga saat ini.
Konsep supremasi hukum sebagai landasan bagi pemerintahan yang baik dan kehidupan yang baik tetap menjadi elemen sentral dalam pembahasan mengenai negara hukum pada masa depan.
Pertimbangan Indonesia mencerminkan perhatian terhadap potensi dampak dari hukum yang menciptakan sistem pemerintahan yang mementingkan rakyat.
Kekhawatiran muncul terkait sistem pemerintahan yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan, di mana keputusan dapat diambil semata-mata berdasarkan kekuasaan dan tanpa mempertimbangkan kebenaran atau keadilan.
saat ini Keprihatinan muncul terkait banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia dan memegang peran besar dalam kebijakan dan perekonomian.
Ada kekhawatiran bahwa dominasi investor asing dapat mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
Masa depan negara Indonesia membutuhkan tatanan hukum yang kuat untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi asing yang mungkin tidak memprioritaskan kesejahteraan rakyat, selain itu juga mencerminkan keinginan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dan asing memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Keprihatinan terhadap nasib rakyat kecil menjadi aspek penting dalam pandangan, menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif dan pro-rakyat.
Penting untuk dicatat bahwa pandangan tersebut mungkin mencerminkan perspektif tertentu, dan diskusi mengenai hal ini dapat melibatkan berbagai pendapat dan ideologi yang menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian dan partisipasi masyarakat secara luas.
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1.
No.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni Partisipasi aktif dalam proses demokratis, advokasi untuk kebijakan yang inklusif, serta pemantauan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat menjadi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masa depan dengan tegaknya hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat.
Masa Depan Demokrasi Indonesia Kendati semakin banyak negara yang memilih demokrasi sebagai sistem politik yang dapat menjanjikan kemakmuran dan kemajuan, namun dalam praktiknya perdamaian yang dielu-elukan oleh para pendukung teori perdamaian demokratis tidak mudah untuk diwujudkan.
Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa meskipun demokrasi sering dianggap sebagai sistem politik yang dapat mendukung perdamaian dan kemajuan, namun dalam praktiknya, terdapat tantangan dan kompleksitas yang dapat menghambat tercapainya perdamaian yang diinginkan.
Beberapa poin yang bisa diidentifikasi dari pernyataan tersebut adalah:
Tantangan Terkait Kepemimpinan Barat: Pernyataan tersebut mencatat sifat keras kepala Barat yang dianggap memiliki peran sentral dalam mengatur Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem yang mendasarkan pada prinsip kesetaraan, namun ada keraguan terkait dominasi atau hegemoni Barat dalam dunia demokrasi.
Anti Status Quo dalam Negara-negara Demokrasi Baru: Tantangan muncul dari negara-negara demokrasi baru yang cenderung anti status quo.
Hal ini dapat menciptakan ketegangan politik karena adanya perlawanan terhadap norma atau sistem yang sudah ada, baik di tingkat nasional maupun Friksi Politik yang Tak Terhindarkan: Pernyataan tersebut menyoroti bahwa dalam praktiknya, friksi politik tak terhindarkan.
Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem yang dapat memfasilitasi dialog dan negosiasi, namun 13 Mohamad Rosyidin.
AuKonCik Internasional Abad Ke-21? Benturan Antarnegara Demokrasi Dan Masa Depan Politik Dunia,Ay Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 18, no.
: 223Ae36.
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1.
No.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni perbedaan pandangan dan kepentingan yang ada dapat menyebabkan ketegangan politik.
Kemungkinan Konflik dalam Politik Demokratis: Adanya tipikal negara-negara demokrasi baru yang cenderung anti status quo dapat membawa implikasi terhadap konflik politik.
Upaya untuk merubah atau menentang status quo dapat menimbulkan ketidakstabilan atau ketegangan politik.
Kompleksitas Realitas Politik: Pernyataan tersebut menggarisbawahi kompleksitas dalam realitas politik, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan atau teori yang mendukung perdamaian dalam konteks demokrasi.
Penting untuk diingat bahwa setiap sistem politik, termasuk demokrasi, memiliki dinamika dan tantangan sendiri.
Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem yang dapat mendukung perdamaian, faktor-faktor seperti perbedaan budaya, kepentingan nasional, dan dinamika politik internasional dapat mempengaruhi implementasinya dalam praktik.
Perhatian terhadap konteks dan dinamika spesifik suatu negara atau kawasan diperlukan untuk memahami secara menyeluruh tantangan yang muncul dalam perjalanan menuju perdamaian dalam sistem demokratis.
Indonesia harus berupaya mencapai tujuan negara hukum dan demokrasi yang berkelanjutan dalam negara dengan cara meningkatkan kesadaran atas pembangunan manusia.
Dan harus lebih menguatkan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sekaligus menjaga nilai budaya di Indonesia.
Negara juga harus menjelajahi Inovasi teknologi guna Untuk meningkatkan solusi bagi tantangan-tantangan yang muncul dalam masyarakat.
Dan yang terpenting indonesia harus memperhatikan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dan pemerataan dalan masyarakat harus lebih memfokuskan kepada kemiskinan di dalam negara tidak berpihak pada kepentingan kelompok.
Dari berbagai informasi dan literatur tentang negara di masa depan melalui buku dan artikel dapat disimpulkan bahwa kedepannya setiap negara (Duni.
akan mendapatkan perkembangan teknologi yang lebih canggih dan semakin mendapat tantangan yang akan di hadapi dalam sebuah negara dimasa depan.
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1.
No.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni Negara Indonesia harus lebih Fokus pada Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan tatanan hukum yang kuat, jangan sampai Indonesia dikuasai oleh Teknologi AI yang dapat menggatikan seluruh pekerjaan manusia.
Memang Teknologi AI lebih Praktis Namun Pemerintah juga tidak boleh lalai oleh Sumber Daya Manusia Di Indonesia.
PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, penting untuk menciptakan mekanisme hukum, transparansi, dan akuntabilitas yang memastikan kebijakan dan keputusan pemerintah, serta pengaruh asing benar-benar sejalan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Inisiatif ini dapat membantu membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan negara yang inklusif, berkeadilan, dan demokrasi.
Demokrasi tidak luput dari dinamika dan tantangan, ini mencerminkan pengakuan bahwa tidak ada sistem yang sempurna dan bahwa demokrasi juga memiliki kompleksitasnya sendiri.
Menyoroti bahwa implementasi demokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan budaya, kepentingan nasional, dan dinamika politik internasional.
Faktor-faktor ini dapat menjadi penghalang atau peluang dalam mencapai perdamaian, meskipun demokrasi dapat mendukung perdamaian, namun tantangan-tantangan konkret harus diatasi untuk mewujudkan potensi tersebut, selain itu dalam berdemokrasi perlu memperhatikan perbedaan budaya sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi demokrasi.
Penghargaan terhadap keragaman budaya dapat membantu mencegah konflik dan mendukung harmoni dalam masyarakat.
Saran Penulis menyarankan kepada pemegang kekuasaan baik pusat dan daerah agar menyadari pentingnya sistem hukum yang kuat sebagai dasar untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh asing yang tidak memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan atas dasar kepentingan.
Ini mencerminkan keinginan untuk mewujudkan negara hukum yang berfungsi baik.
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1.
No.
Febrian Chandra dan Fitri Yanni
DAFTAR PUSTAKA