PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti email : kaffah03@yahoo.
ABSTRACT
The Government Accounting Standards become the benchmark in the preparation of government financial statements, so it is necessary to apply the appropriate accounting standards so that the financial reports generated can be used correctly.
The 2019 Cybersecurity and National Security Agency (BSSN) Financial Report has received a WDP (Rational With Exception.
opinion because the BSSN has not fully implemented government accounting standards, constraints in compiling financial reports, or errors in the performance of agencies.
The study entitled AuEffects of Application of Government Accounting Standards and Quality of Financial Reporting on Accountability of Performance of Government Institutions BSSNAy, aims to find out to what extent the application of government accounting standards and the quality of financial reporting influence on accountabilities of performance of government institutions based on the problems that arise.
The field research was conducted using a quantitative approach and population research is the BSSN Financial Reporting Team.
The study involved 33 respondents.
This research data is collected using a questionnaire method.
The author uses the double linear regression test and the hypothesis test with the SPSS 27 program.
The results of this study lead to the conclusion that the financial reporting quality variables have a significant influence on the accountability of the performance of government agencies.
Financial reporting quality variable with a significance value of 0.
012 < 0.
05 and a tstatistic value of 2.
261 > ttable 2.
Different from the variable application of government accounting standards that influences but is not significant on the accountability of the performance of government agencies because it has a significant value of 0.
564 > 0.
05, and the tstatistic value of 0,584<ttable 2.
Keywords: Government Accounting Standards.
Financial Reporting Quality.
Accountability Performance of Government Agencies PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Oleh karena itu SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Standar akuntansi pemerintah diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
Penerapan standar akuntansi pemerintah diyakini akan berdampak pada * Mahasiswa Universitas Mitra Bangsa peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.
Ini artinya informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
Dalam siklus APBN, setiap tahunnya akan ada periode pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di tahun yang berkenaan.
Bentuk pertanggungjawaban bagi setiap Pengguna Anggaran adalah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), yang merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
** Dosen Universitas Mitra Bangsa
Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
LKKL yang telah disusun nantinya akan diaudit oleh auditor eksternal, untuk dinilai kewajaran dan kelayakan penyajiannya.
Sudah barang tentu.
Kementerian/Lembaga (K/L) harus berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang pengeleloaan keuangan negara.
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPANRB pada tahun 2019 menunjukkan bahwa BSSN memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 64,05 atau predikat "B".
Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada BSSN menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.
Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 1.
Hasil Penilaian SAKIP BSSN Tahun 2019 Komponen yang Dinilai Bobot Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja Nilai 21,46 11,91 10,27 6,61 12,29 62,54 22,00 12,27 10,29 6,78 12,71 64,05 Sumber: KemenPAN-RB Tahun 2019 Dari tabel di atas secara garis besar terlihat bahwa rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya hanya sebagian yang sudah ditindaklanjuti, meskipun belum tuntas diimplementasikan.
Kondisi ini mengakibatkan tidak terjadi kemajuan yang signifikan dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) dalam 2 tahun terakhir.
Di samping itu pada aspek evaluasi internal terhadap akuntabilitas kinerja di unit kerja walaupun sudah dilakukan, namun hasil dari evaluasi tersebut belum dijadikan bahan perbaikan akuntabilitas kinerja.
KAJIAN TEORI
Standar Akuntansi Pemerintahan Standar akuntansi pemerintah adalah upaya yang konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara berupa penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima.
Peraturan Pemerintah No.
71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
Kerangka Konseptual Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar.
PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi Ae transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing Ae masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Tujuan dari realisasi anggaran adalah untuk menetapkan dasar Ae dasar penyajian laporan realisasi anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditretapkan oleh peraturan perundang Ae Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara Penyanding antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target Ae target yang telah disepakati antara legislativ dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang Ae undangan.
Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas Berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yanga akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
Tujuan laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.
PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.
Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya.
Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut maka laporan keuangan harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.
Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan.
PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan dari pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Aset tetap adalah aset yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.
Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi memenuhi defenisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual akuntansi PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Kontruksi dalam pengerjaan adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan.
Contohnya tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu.
Periode waktuperolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau melalui pihak ketiga dengan kontrak kontruksi.
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya yang mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu.
Dalam pemerintahan, kewajiban muncul karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau Kewajiban pemerintahan juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada PSAP Nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada data atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.
Mungkin kesalahan yang timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar, kesalahan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO) Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Unsur Ae unsur yang terdapat dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer dan pos Ae pos luar biasa.
Tujuan dari pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar Ae dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhitujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang Ae undangan.
Kualitas Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan laporan hasil .
sedangkan masukannya .
berupa transaksi Supaya masuk ke dalam system pencatatan, maka seluruh input harus dilengkapi dengan buktibukti transaksi (Toto Prihadi, 2019:.
Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2.
Adapun penjelasan dari karakteristik kualitas laporan keuangan sesuai Peraturan Presiden No 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat Dapat dibandingkan Informasi yang termual dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebeiumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan ekstemal.
Perbandingan secara internal dapal dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara ekstemal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang lelah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta.
Perwujudan pertanggung jawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Berdasarkan Inpres No.
7 Tahun 1999 secara singkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstr.
dan LAKIP.
Sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah intinya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
Penyelenggaran SAKIP diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP).
Selanjutnya, dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.
Selanjutnya, dalam Pasal 5 Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014 dijelaskan penyelenggaraan SAKIP meliputi:
Rencana Strategis.
Perjanjian Kinerja.
Pengukuran Kinerja.
Pengelolaan data kinerja.
Pelaporan Kinerja.
Reviu dan evaluasi kinerja.
Kerangka Pemikiran Kerangka pikir adalah sebuah model konseptual mengenai hubungan suatu teori dengan berbagai faktor atau variabel yang diidentifikasi sebagai masalah penelitian.
Secara teoritis perlu dijelaskan mengenai hubungan variabel independen dengan Gambar 2.
1 Kerangka Berpikir membandingkan hasil yang diperoleh dengan pertanyaan lain dengan memakai SPSS yaitu uji cronbach alpha .
Dalam mengukur reliabilitas, suatu variabel dibilang reliabel secara statistik jika nilai konstantanya lebih dari 0,6.
Menurut Ghozali .
suatu variabel dikatakan reliable jika nilai cronbachAos alpha .
> 0,6.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom .
= (N-.
N = 33.
Jadi df = 33Ae 2 = 31 dengan a .
5% .
didapat rtabel = 0,2913.
Jika rtabel < rhitung maka pertanyaan bisa dikatakan Uji validitas menggunakan korelasi melalui bantuan SPSS Statistics versi 27.
Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari tiga variabel dengan 33 responden adalah sebagai berikut:
Variabel Penerapan Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
Tabel 4.
4 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Variabel X1=Standar Akuntansi Pemerintah Indikator Ket X1.
0,2913
0,722
Valid X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,669
0,482
0,410
0,759
0,628
0,777
0,757
0,508
0,521
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Sumber: diolah dari data SPSS 27
METODE PENELITIAN
Uji Validitas Kegunaan uji ini untuk menghitung keefektifan atau sah tidaknya suatu kuesioner.
Penelitian dianggap sah jika pertanyaan dalam penelitian itu dapat menjelaskan suatu yang diukur oleh penelitian itu.
Jika hasil yang didapatkan menyatakan r hitung lebih besar daripada dengan r tabel dimana df = n-2 dengan signifikan 5% jika r-hitung > r-tabel maka valid dan juga sebaliknya (Ghozali, 2.
Uji Reliabilitas Uji reliabilitas yaitu media dalam menghitung suatu angket yang merupakan indikator dari suatu komposisi.
Reliabilitas dapat dianalisis dengan mengukurnya sekali kemudian Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semua pernyataan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan dari X1.
1 sampai X1.
dapat dikatakan valid karena koefisien korelasi rhitung > koefisien korelasi rtabel dengan signifikasi kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan semua pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid dan dapat diartikan sebagai alat pengumpulan data dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X.
Tabel 4.
5 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X.
Variabel Indikator X2 = Kualitas Laporan X2.
Keuangan X2.
X2.
X2.
X2.
X2.
X2.
X2.
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,657
0,742
0,637
0,523
0,502
0,683
0,630
0,661
Ket Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Sumber: diolah dari data SPSS 27 Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semua pernyataan tentang kualitas laporan keuangan dari X2.
1 sampai X2.
8 dapat dikatakan valid karena koefisien korelasi rhitung > koefisien korelasi rtabel dengan signifikasi kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan semua pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid dan dapat diartikan sebagai alat pengumpulan data dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tabel 4.
6 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi
Variabel
Y=Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Indikator Ket
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,2913
0,704
0,785
0,653
0,758
0,552
0,772
0,620
0,686
0,618
0,602
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Sumber: diolah dari data SPSS 27 Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semua pernyataan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Y.
1 sampai dengan 10 dapat dikatakan valid karena koefisien korelasi rhitung > koefisien korelasi rtabel dengan signifikasi kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan semua pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid dan dapat diartikan sebagai alat pengumpulan data dan dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.
Uji Reliabilitas Uji reliabilitas yaitu media untuk menghitung suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau komposisi.
Untuk mengukur reliabilitas, variabel atau konstruk dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka menurut Ghozali .
variabel tersebut reliabel secara statistik.
Tabel berikut menunjukkan hasil uji reabilitas semua variabel terhadap 33 responden Tim Penyusun Laporan Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan SPSS versi 27 sebagai berikut:
Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
Tabel 4.
7Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi
Variabel
Standar
Reliabilitas 0,60 CronbachAos Alpha
0,872
Keterangan X1 = Standar Reliabel Akuntansi Sumber: diolah dari data nilai CronbachAos Alpha SPSS 27 Berdasar tabel di atas memperlihatkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
reliabel karena nilai cronbachAos alpha > 0,60 yaitu sebesar 0,872.
Jadi dapat disimpulkan bahwa data variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner sudah reliabel atau handal.
Artinya, responden standar akuntansi pemerintah dalam menjawab pertanyaan tentang SAP sudah konsisten dan tidak berubahAe ubah dari waktu ke waktu dan jika pengujian data diulang kembali maka hasilnya tetap tidak akan berubah sehingga data X1 dikatakan reliabel atau handal dan dapat dilakukan uji berikutnya.
Kualitas Laporan Keuangan (X.
Tabel 4.
8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X.
Vari Standar CronbachAos Keterangan abel Reliabilitas Alpha X2 = Kualitas 0,60 0,777 Reliabel Laporan Sumber: diolah dari data nilai CronbachAos Alpha SPSS 27 Berdasar tabel di atas memperlihatkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan (X.
reliabel dikarenakan nilai cronbachAos alpha> 0,60 yaitu sebesar 0,777.
Jadi dapat disimpulkan bahwa data Kualitas Laporan Keuangan (X.
yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner sudah reliabel atau Artinya, responden kualitas laporan keuangan dalam menjawab pertanyaan tentang kualitas laporan keuangan sudah konsisten dan tidak berubah Ae ubah dari waktu ke waktu dan jika pengujian data diulang kembali maka hasilnya tetap akan sama sehingga data X2 dikatakan reliabel atau handal dan dapat dilakukan uji berikutnya.
Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Tabel 4.
9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Variabe Standar
Reliabilitas 0,60 CronbachAos Alpha
0,866
Keterangan Reliabel Akuntabilitas Kinerja Sumber: diolah dari data nilai CronbachAos Alpha SPSS 27 Berdasar tabel di atas memperlihatkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) reliabel karena nilai cronbachAos alpha > 0,60 yaitu sebesar 00,866.
Artinya, responden akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dalam menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah konsisten dan tidak berubah Ae ubah dari waktu ke waktu dan jika pengujian data diulang kembali maka hasilnya tetap akan sama sehingga data akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dikatakan reliabel atau handal dan dapat dilakukan uji berikutnya.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Tujuan dari uji normalitas adalah agar mengetahui didalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal.
Uji parsial serta simultan memprediksi bahwasannya nilai residual mengikuti distribusi normal.
Kalaumelanggar prediksi uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel Grafik histogram dari 33 responden diperoleh gambaran sebagai berikut:
Gambar 4.
2 Regression Standardized Residual Berdasarkan grafik histogram di atas terdapat pola distribusi data yang melenceng ke kanan .
enderung ke kana.
yang artinya data terdistribusi normal.
Menurut Ghozali .
salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi Namun demikian hanya dengan melihat his- Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi togram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.
Menurut Ghozali .
metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi Grafik histogram dari 33 responden diperoleh gambaran sebagai berikut:
Gambar 4.
3 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual Dari grafik normal plot telihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, menurut Ghozali .
bahwa jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Kesimpulannya model regresi berdistribusi normal.
Dalam uji normalitas menggunakan uji kolmogorov smirnov yaitu uji yang valid dan efektif untuk sampel berjumlah kecil.
Dasar pengujian keputusan uji normalitas yaitu:
Jika signifikan < 0,05, maka dikatakan tidak Jika signifikan > 0,05, maka data dikatakan normal.
Berikut hasil uji normalitas pada responden Tim Penyusun Laporan Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara diuji menggunakan SPSS versi 27.
Tabel 4.
10 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Standar Normalitas 0,05 Asymp Sig Keterangan 0,200 Terdistribusi Normal Sumber: diolah dari data SPSS 27 Berdasar tabel di atas diperoleh data bahwa nilai Asymp Sig sebesar 0,200 lebih besar dari pada 0,05 kemudian ditarik kesimpulan dalam model regresi ini terdistribusi secara normal.
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti Uji Multikolonieritas Menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel independen itulah tujuan dari uji multikolonieritas.
Untuk menguji gejala multikolonieritas dengan melihat tolerance value atau variabel Inflation Factor (VIF) dengan kriteria sebagai Apabila tolerance value > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen.
Apabila tolerance value < 0,1 dan VIF >10 maka terjadi gejala multikolonieritas antar variabel Berikut hasil pengujian terhadap 33 responden Tim Penyusun Laporan Keuangan BSSN diuji menggunakan SPSS versi 27.
Tabel 4.
11 Hasil Uji Multikolonieritas Sumber: Hasil olah data SPSS 27 Berdasar tabel di atas memperlihatkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
mendapat nilai tolerance 0,409> 0,1 dan nilai VIF 2,444 < 10 sehingga gejala multikolonieritas tidak Variabel kualitas laporan keuangan (X.
mendapat nilai tolerance 0,409 > 0,1 dan nilai VIF 2,444 < 10 gejala multikolonieritas tidak terjadi.
Variabel independen dalam penelitian ini diartikan tidak terjadi gejala multikolonieritas.
Uji Heterokedastisitas Uji heteroskedastisitas berguna menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan.
Model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain homoskedastisitas itu model regresi yang baik.
Penelitian ini menggunakan metode diagram scatterplot dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dengan resudial.
Jika terdapat polatertentu yang teratur maka mendeskripsikan ada gejala heteroskedastisitas.
Apabila pola atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y berarti bahwa tidak terjadi gejala Gambar 4.
4 Grafik Uji Heterokedastisitas Sumber: Hasil olah data SPSS 27 Menurut Ghozali .
tidak terjadi heteroskedasitas, jika tidak ada pola yang jelas .
ergelombang, melebar kemudian menyempi.
pada gambar Scatterplot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
Dari Scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik tersebut tersebar secara acak dan tidak terkonsentrasi pada satu tempat.
Hal ini membuktikan bahwa tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.
Interprestasi Hasil Hasil Uji R dan R Square Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.
Nilai R square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
Nilai yang mendekati satu berarti independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
Tabel berikut menunjukkan hasil uji koefisien determinasi R square.
Tabel 4.
12 Hasil Uji R dan R Square Sumber: Hasil olah data SPSS 27 Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai R sebesar 0, 539 atau 53,9 % berarti kemampuan menjelaskan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
dan kualitas laporan keuangan (X.
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) pada BSSN cukup baik karena mendekati nilai satu.
Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,291 atau 29,1 Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
danVariabel kualitas laporan keuangan (X.
secara simultan .
ersama-sam.
berpengaruh terhadapa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 29,1%.
Sedangkan sisanya .
%- 29,1%) =70,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.
Pada tabel Model Summary memperlihatkan tingkat keakuratan model regresi dapat dilihat pada kolom Standard Error of The Estimate, tertera angka 3,520.
Nilai ini semakin mendekati angka 0 .
semakin akurat, dengan angka sebesar itu maka dapat dikatakan model yang terbentuk akurat sebesar 96, 48% .
,520 x 100%).
Hasil Uji Statistik T Menurut Imam Al Ghozali .
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan sebarapa jauh independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.
Pengujian dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05.
Tabel 4.
13 Hasil Uji Statistik T Sumber: Data olahan SPSS 27 Kriteria pengujian t yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima .
oefisien regresi tidak signifika.
hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha1 diterima .
oefisien regresi signifikan hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel depende.
Berdasarkan hasil uji t dari hasil pengolahan data SPSS 27 dijelaskan sebagai berikut:
Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Diketahui bahwa nilai koefisien penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
adalah sebesar 0,564.
Dengan demikian, signifikansi > dari 0,05 .
,564 > 0,.
maka H01 diterima dan Ha1 ditolak.
Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai thitung variable penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
adalah sebesar-0,584.
Oleh karena nilai thitung - 0,584 < nilai ttabel 2,042 , maka dapat disimpulkan bahwa H01 diterima dan Ha1 ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).
Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Diketahui bahwa koefisien sig.
kualitas laporan keuangan (X.
sebesar 0,012.
Dengan demikian, signifikansi < 0,05 .
,012 < 0,.
maka Ha2 diterima dan H02 ditolak.
Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai thitung variable kualitas laporan keuangan (X.
adalah sebesar 2,261.
Oleh karena nilai thitung 2,261 > nilai ttabel 2,042 , maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 diterima dan H02 ditolak Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan (X.
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).
Hasil ini konsisten dengan kerangka teori yang menjelaskan karakteristik kualitas laporan keuangan, seperti relevansi dan keandalan Uji F (Simulta.
Dalam memperlihatkan apakah keseluruhan variabel bebas yang dipakai ke dalam model mempunyai pengaruh semua terhadap variabel terikat itulah tujuan dari uji simultan.
Hasil uji terhadap 33 Responden Tim Penyusun LaporanKeuangan BSSN diuji menggunakan SPSS 27 diperoleh data:
Tabel 4.
14 Hasil Uji F (Simulta.
Sumber: diolah dari data SPSS 27 Dengan hipotesis :
H03 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara.
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti Ha3 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara.
Berdasarkan output tabel di atas, diketahui nilai sig.
sebesar 0,006, karena nilai sig.
0,006 <
0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F .
dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha3 diterima atau dengan kata lain variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
dan variable kualitas laporan keuangan (X.
berpengaruh secara simultan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).
Berdasarkan out put tabel SPSS di atas dapat dilihat Fhitung sebesar 6,150 berarti nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu yang diperoleh dari Ftabel =.
F tabel =.
maka F tabel =.
yaitu 3,305.
Hal ini menunjukkan F hitung > F tabel = 6,150 > 3,305.
Berdasarkan kedua kreteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha3 diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen .
enerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuanga.
terhadap variabel dependen .
kuntabilitas kinerja instansi pemerinta.
secara simultan.
Uji Analisis Regresi Linear Berganda Regresi linier berganda dipergunakan guna mengetahui keterkaitan antar variabel terikat dengan variabel tidak terikat.
Tabel 4.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Sumber: diolah dari data SPSS Berdasar output di atas, hasil dari persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = a b1X1 b2X2 Y = 12,544 - 0,141 0,992 e Dengan konstanta sebesar 12,544, koefisien penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
sebesar -0,141, koefisien kualitas laporan keuangan (X.
sebesar 0,992.
Persamaan regresi di atas bisa diuraikan sebagai berikut:
Konstanta .
= 12,544 Nilai konstanta sebesar 12,544 menunjukkan bahwa jika koefisien penerapan standar akuntansi pemerintahan (X.
dan kualitas laporan keuangan (X.
adalah 12,544 maka tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara sebesar 12,544.
Koefisien standar akuntansi pemerintahan (X.
= -0,141 Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara kedua variabel.
Jika penerapan standar akuntansi pemerintahan dinaikkan satu satuan penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan terjadi penurunan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mengalami penurunan sebesar 0,141, dengan asumsi bahwa variabelindependen yang lainnya tetap.
Koefisien yang mempunyai nilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Koefisien kualitas laporan keuangan (X.
= 0,992 Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Jika kualitas laporan keuangan dinaikkan satu satuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka akan terjadi peningkatan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,992, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
Koefisien yang mempunyai nilai positif berarti terjadi hubungan positif antara kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan negatif antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara.
Sedangkan Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah terjadi hubungan positif.
Jika kualitas laporan keuangan dinaikkan satu satuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka akan terjadi peningkatan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BSSN sebesar 0,992.
Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Oleh : Sutrisno dan Indri Astuti
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah penelitian sebagai Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan tetapi sangat kecil terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara.
Maka hipotesis Ha1 ditolak.
Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis kedua (Ha.
Hal ini membuktikan bahwa semakin berkualitas laporan keuangan, berpengaruh tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah akan semakin tinggi.
Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Siber dan Sandi Negara.
Maka hipotesis Ha3 Keterbatasan Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan peneliti yang akan datang untuk memperbaiki penelitian ini.
Beberapa keterbatasan penelitian tersebut, antara lain:
Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi dalam penelitian ini hanya terdiri dari 2 variabel bebas, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi variabel terikat akuntabilitas kinerja instansi .
Selama proses pengambian data, informasi yang diberikan kepada responden melalui kuesioner kadang-kadang tidak mencerminkan pendapat mereka yang sebenarnya.
Ini terjadi karena pemikiran, anggapan, dan pemahaman masing-masing responden yang berbeda, serta faktor lain, seperti kejujuran responden saat mengisi kuesioner.
Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi
DAFTAR PUSTAKA