CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP KEJELASAN DAN KEPASTIAN
HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : STUDI
KASUS UU NO.
12 TAHUN 2011
Hizkia Roland Prawyra Sitorus1.
Ari Yohannes Setiawan Manik2.
Zahra Nur Aqilah3.
Rupma Riana Saragih4.
Ameytia Rizka Aulia5.
Herlinda6.
Desinta7.
Ramsul Nababan.
Maulana Ibrahim.
hizkiarolandprawirasitorus@gmail.
com 1, ariyohanesmanik@gmail.
com 2, zahranuraqilah681@gmail.
com 3, rupmasaragih@gmail.
com 4, ameytiarizkaa@gmail.
com 5, herlinda88490@gmail.
com 6, desintadesinta089@gmail.
com 7, ramsulyandinbbn@gmail.
com 8, maulanaibrahim@unimed.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Universitas Negeri Medan.
Abstrak Prinsip kejelasan hukum mengatakan bahwa standar hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan tidak ambigu.
Ini penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda, yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat.
Ketika aturan tidak jelas, orang atau organisasi yang terpengaruh mungkin mengalami kesulitan untuk memahami hak dan kewajiban mereka, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum tanpa disadari.
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data yang berasal dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan regulasi.
Prinsip kejelasan dalam UU 12/2011 menuntut agar setiap peraturan memiliki tujuan yang jelas dan rumusan yang tidak menimbulkan ambiguitas.
Namun seringkali, praktik penyusunan peraturan tidak memenuhi standar ini, yang mengakibatkan berbagai interpretasi di lapangan.
Ketidakjelasan ini dapat mengganggu kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan menciptakan ketakutan.
Kata Kunci : Kejelasan Hukum.
Undang-Undang.
Keadilan JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 Abstract The principle of legal clarity states that legal standards must be formulated in a clear and unambiguous manner.
This is important to avoid different interpretations, which can cause doubts for the public.
When rules are unclear, affected people or organizations may have difficulty understanding their rights and obligations, which can lead to unwitting violations of the law.
This research was conducted using qualitative research with a literature approach, a research method that aims to understand phenomena in depth through data analysis from various literature sources, such as books, journals, official documents, and regulations.
The principle of clarity in Law 12/2011 requires that every regulation have a clear purpose and a formulation that does not cause ambiguity.
However, often, the practice of drafting regulations does not meet this standard, resulting in various interpretations in the field.
This ambiguity can disrupt public compliance with the law and create fear.
Key words: Legal Clarity.
Law.
Justice Pendahuluan Aspek penting dari sistem hukum adalah analisis yuridis tentang prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan.
Ini dilakukan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan Dalam konteks ini.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah subjek penelitian yang relevan karena mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum.
Prinsip kejelasan hukum mengatakan bahwa standar hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan tidak ambigu.
Ini penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda, yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat.
Ketika aturan tidak jelas, orang atau organisasi yang terpengaruh mungkin mengalami kesulitan untuk memahami hak dan kewajiban mereka, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum tanpa disadari.
Kepastian hukum, di sisi lain, adalah keyakinan bahwa undang-undang JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 akan diterapkan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang.
Kepastian hukum memberi orang rasa aman karena mereka dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika mereka bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Dalam UU No.
12 Tahun 2011, kepastian hukum juga berkaitan dengan proses penciptaan peraturan yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dihadirkan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan peraturan yang lebih baik dan sistematis.
Sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dinilai tidak lagi mampu memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan revisi untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dan efisien.
UU No.
12 Tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks ini, prinsip kejelasan dan kepastian hukum menjadi sangat penting agar setiap peraturan yang dibentuk dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.
Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti adanya multitafsir dalam rumusan hukum dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi peraturan baru.
Dengan demikian, analisis yuridis terhadap UU No.
Tahun 2011 sangat penting untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pembentukan peraturan di masa mendatang.
Penelitian ini dilakukan dengan melihat apa dampak ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap masyarakat dan penegakan hukum.
Bagaimana kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam memenuhi prinsip kejelasan dan kepastian hukum.
Apa saja implikasi dari ketidakpastian hukum yang muncul akibat pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU No.
12 Tahun 2011.
Bagaimana efektivitas mekanisme pengujian peraturan yang diatur dalam UU No.
12 Tahun 2011 JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 terhadap prinsip kepastian hukum.
Dari penelitian adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah peraturan dalam UU no 12 Tahun 2011 dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai bekerjanya hukum dalam masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran peraturan UU no 12 Tahun 2022 dalam menjaga kestabilan negara.
Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data yang berasal dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan regulasi.
Metode ini menitikberatkan pada interpretasi dan analisis teks untuk mendapatkan pemahaman teoretis dan konseptual terkait isu yang diteliti.
Hasil dan Pembahasan Dalam konteks hukum di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memegang peranan penting dalam kerangka sistem legislasi.
Namun, ketidakjelasan dan ketidakpastian yang terkandung dalam undang-undang ini dapat memberikan dampak signifikan, baik bagi masyarakat maupun bagi penegakan hukum.
Dampak Ketidakjelasan Hukum terhadap Masyarakat.
Ketidakjelasan dalam undang-undang sering kali menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat.
Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka di bawah peraturan yang berlaku.
Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum yang tidak disengaja, di mana masyarakat berpotensi melanggar ketentuan yang sebenarnya tidak mereka pahami.
Misalnya, ketika ada perubahan atau JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 penambahan ketentuan baru, masyarakat mungkin tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hal tersebut.
Selain itu, ketidakpastian hukum juga menghambat akses masyarakat terhadap keadilan.
Dalam situasi di mana peraturan tidak jelas, individu merasa terjebak dan tidak tahu ke mana harus mengadu atau bagaimana cara menyelesaikan masalah hukum mereka.
Hal ini menciptakan jurang antara masyarakat dan sistem hukum, di mana banyak orang merasa bahwa mereka tidak memiliki saluran efektif untuk menyampaikan keluhan atau mencari penyelesaian.
Partisipasi publik dalam proses legislasi juga Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak memahami proses pembuatan undang-undang, partisipasi mereka menjadi minim.
Hal ini mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta menghilangkan suara rakyat dalam menentukan regulasi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka.
Dampak Ketidakpastian Hukum terhadap Penegakan Hukum Dari sisi penegakan hukum, ketidakjelasan dalam ketentuan hukum menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum.
Mereka sering kali kesulitan dalam menerapkan dan menegakkan peraturan yang ambigu.
Ketidakpastian ini dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif, di mana tindakan hukum bisa berbeda-beda tergantung pada interpretasi masing-masing aparat.
Lebih jauh lagi, ketidakpastian hukum membuka peluang bagi penyalahgunaan Tanpa pedoman yang jelas, pejabat pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang, merugikan individu atau kelompok tertentu.
Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi tersebut.
Ketidakpuasan terhadap sistem hukum pun meningkat sebagai akibat dari ketidakjelasan ini.
Masyarakat mulai meragukan efektivitas dan integritas sistem JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 hukum secara keseluruhan.
Rasa frustrasi ini dapat berujung pada meningkatnya konflik sosial dan ketidakstabilan.
Implikasi dari Ketidakpastian Hukum yang Muncul Akibat Pengaturan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam UU No.
12 Tahun 2011 Ketidakpastian hukum dalam pengaturan hierarki peraturan perundangundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki dampak yang cukup serius.
Ketidakjelasan ini muncul dari masalah struktural hierarki peraturan, perbedaan interpretasi, serta implementasi aturan.
Konflik dan Tumpang Tindih Aturan Ketidakpastian memicu konflik antarperaturan dengan posisi hierarkis yang sulit dipahami.
Dalam Pasal 7 UU No.
Tahun 2011, disebutkan urutan hierarki peraturan dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah.
Namun, pada praktiknya, sering terjadi benturan antara peraturan yang sama levelnya .
isalnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Preside.
atau antara aturan pusat dan daerah.
Hal ini mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan karena pihak yang terlibat tidak memiliki pedoman hukum yang pasti.
Masalah pada Aturan Delegasi UU ini tidak mengatur secara rinci bagaimana menangani benturan antara aturan delegasi .
Peraturan Menter.
dengan peraturan dalam hierarki yang lebih tinggi.
Akibatnya, sering terjadi pertentangan antara aturan pelaksana dengan JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 undang-undang yang seharusnya Hal ini ketidakjelasan dalam pelaksanaan aturan, yang dapat memperburuk kualitas tata kelola.
Dampak Negatif pada Iklim Investasi Ketidakpastian dalam aturan perundang-undangan juga berdampak pada sektor Investor membutuhkan kepastian bahwa aturan yang berlaku tidak bertentangan atau berubah-ubah.
Ketika terjadi konflik antara peraturan pusat dan daerah atau antarlevel aturan, proses investasi menjadi terganggu.
Sebagai contoh.
Peraturan Daerah (Perd.
sering kali tidak sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga investor bingung dengan aturan yang harus diikuti.
Meningkatnya Pengajuan Judicial Review Ketidakpastian hukum mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan uji materi, baik ke Mahkamah Konstitusi .
ntuk undang-undan.
maupun Mahkamah Agung .
ntuk aturan di bawah undang-undan.
Lonjakan pengajuan ini menjadi tanda adanya kelemahan mendasar dalam pembentukan peraturan.
Selain itu, proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini sering kali memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.
Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum Ketidakkonsistenan atau ketidakjelasan dalam regulasi dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Ketika publik melihat bahwa hukum tidak diterapkan dengan jelas atau adil, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pemerintah JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 dan pembuat aturan akan menurun.
Dampaknya, kepatuhan terhadap hukum juga berpotensi melemah.
Implikasi Ketidakpastian Hukum dari Pengaturan Hirarkis dalam UU No.
Tahun 2011 Ketidakpastian hukum yang timbul akibat hierarki pengaturan yang ditetapkan dalam UU No.
12 Tahun 2011 memiliki beberapa implikasi yang signifikan.
Pertama, tumpang tindihnya perundang-undangan dapat menimbulkan kebingungan di antara para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Kebingungan ini dapat mengakibatkan penerapan dan penegakan hukum yang tidak konsisten, sehingga dapat merusak supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.
Konstruksi hukum harus benar-benar harus memperhatikan muatan yang sesuai dengan jenis hukumnya dan harus memperhatikan efektivitas hukum dalam masyarakat, baik secara filosofis, hukum, maupun sosiologis, perlu dan berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pembuatan undangundang yang efektif memerlukan peran lembaga pembuat undang-undang yang optimal dan terencana.
Keberadaan dan peran lembaga legislatif dapat menentukan kualitas proses dan menentukan isi pembentukan undang-undang.
Sebagai upaya besar dan pemerintah dan DPR telah menyiapkan program legislasi nasional mengenai masalah ini.
Berkaca pada kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia yang dimana para penegak hukum lebih cenderung terlihat melanggar peraturan-peraturan yang mereka buat, tidak adanya kedisplinan hukum dan memberikan teladan patuh hukum kepada Dalam hal ini, perlunya daripada para penegak hukum untuk melakukan evaluasi hukum.
Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (Cost and Benefit Analysi.
atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi.
Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Kedua, maraknya regulasi dapat menciptakan fenomena yang dikenal sebagai hiperregulasi, di mana banyaknya undang-undang mempersulit upaya kepatuhan bagi individu dan organisasi.
Situasi ini sering kali menyebabkan peningkatan biaya dan inefisiensi, karena entitas kesulitan untuk menavigasi lanskap Terlebih lagi, ketika peraturan disusun dengan buruk atau kurang jelas, terhadap berbagai memperburuk ketidakpastian hukum.
Terakhir, struktur hierarki yang dimaksudkan untuk menyederhanakan pembuatan undang-undang dapat secara tidak sengaja menghambat tata kelola yang efektif.
Jika peraturan tingkat bawah bertentangan dengan undang-undang tingkat atas, hal itu dapat mengakibatkan sengketa hukum yang memerlukan intervensi peradilan, sehingga membebani sumber daya peradilan dan menunda keadilan.
Oleh karena itu , menangani implikasi ini sangat penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan memastikan bahwa kerangka regulasi berfungsi sebagaimana mestinya.
Efektivitas Mekanisme Pengujian Regulasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Efektivitas mekanisme pengujian regulasi yang digariskan dalam UU No.
Tahun 2011 sangat penting untuk menegakkan asas kepastian hukum.
UU ini menetapkan kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah regulasi selaras dengan hukum yang lebih tinggi dan asas konstitusional.
Mekanisme tersebut dirancang untuk JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 memastikan bahwa regulasi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga praktis dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU pU) bertujuan meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam proses pembuatan peraturan-undangan di Indonesia.
Namun praktiknya menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dialami dalam implementasi mekanisme pengujian regulasi ini.
Artinya, meskipun UU pU memberikan kerangka yang kuat untuk menguji peraturan, namun efektivitasnya masih perlu dinilai secara mendalam.
Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan mekanisme pengujian ini.
Ketergantungan pada pengujian oleh lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat menyebabkan keterlambatan dalam menangani konflik Selain itu, jika tidak ada transparansi atau partisipasi publik yang memadai dalam proses regulasi, hal itu dapat merusak kepercayaan terhadap mekanisme ini.
Secara keseluruhan, sementara Undang-Undang No.
12 Tahun 2011 menyediakan pendekatan terstruktur untuk pengujian regulasi, efektivitasnya bergantung pada praktik penegakan hukum yang kuat dan komitmen untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam kerangka hukum.
Kesimpulan Kesimpulan dari analisis yuridis terhadap prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya kajian kasus UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, menunjukkan bahwa meskipun UU ini memberikan JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA
TENGAH
CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 6 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2024 kerangka yang jelas untuk pembentukan peraturan, hambatan dalam implementasinya masih signifikan.
Prinsip kejelasan dalam UU 12/2011 menuntut agar setiap peraturan memiliki tujuan yang jelas dan rumusan yang tidak menimbulkan ambiguitas.
Namun seringkali, praktik penyusunan peraturan tidak memenuhi standar ini, yang mengakibatkan berbagai interpretasi di lapangan.
Ketidakjelasan ini dapat mengganggu kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan menciptakan ketakutan.
Sementara itu, prinsip kepastian hukum yang diatur dalam UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memahami hak dan kewajibannya secara jelas.
Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa masih terdapat tumpang tindih dan konflik antar peraturan yang mengurangi efektivitas prinsip ini.
Kelemahan dalam pengujian regulasi juga berkontribusi terhadap masalah ini, di mana evaluasi terhadap peraturan yang ada sering kali tidak dilakukan secara menyeluruh.
Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan UU 12/2011 dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas penyusunan peraturan serta memperkuat mekanisme pengujian regulasi agar prinsip kejelasan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.
Referensi