Received: 5 Jun 2023 .
Revised: 5 Jul 2023 .
Published: 05 Mei 2026
MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA: SYSTEMATIC
LITERATURE REVIEW DAN RELEVANSINYA BAGI PROVINSI
SULAWESI BARAT.
Muhammad Ishak N1.
Rahayu2.
Muhammad Irvan NurAoIva3.
Herman4 1Program Studi Magister Administrasi Publik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
Universitas Negeri Makassar Email: ishaknaja46@gmail.
2Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris.
Fakultas Bahasa dan Sastra.
Universitas Negeri Makassar Email: rahayu@unm.
3 Program Studi Magister Administrasi Publik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
Universitas Negeri Makassar Email: muh.
nuriva@unm.
4 Program Studi Magister Administrasi Publik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
Universitas Negeri Makassar Email: hermandody@unm.
ABSTRACT
Waste management issues constitute a strategic agenda that requires a collaborative governance approach considering the number of actors involved, limited government capacity, and the importance of community This study aims to synthesize various collaborative governance models in the implementation of waste management policies in Indonesia and examine their relevance to strengthening waste governance systems in West Sulawesi Province.
The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA protocol on scientific publications from 2010Ae2026 collected from reputable databases.
The selection process resulted in 15 articles that met the inclusion criteria and were analyzed thematically.
The findings show that the most widely applied collaboration patterns include Collaborative Governance.
PublicAePrivate Partnership .
, and Penta-Helix Collaboration.
The implementation of these models contributes to improving waste service quality, expanding public participation, increasing funding efficiency, and fostering community-based innovation.
Additionally, the governmentAos role has shifted from a dominant actor to a facilitator and coordinator of crostakeholder collaboration.
However, collaborative practices still face challenges such as weak institutional coordination, limited resources, sectoral ego, and suboptimal public participation.
In the context of West Sulawesi, several governance issues highlight the importance of adopting a Muhammad Ishak N.
Rahayu.
Muhammad Irvan NurAoIva.
Herman more integrated and adaptive collaborative model.
Therefore, this study recommends strengthening collaborative regulations, establishing multistakeholder forums, optimizing publicAeprivate partnerships, empowering communities, and utilizing digital technology as sustainable policy Keywords: collaborative governance, systematic literature review, public
policy, waste management, multi-stakeholder partnership
ABSTRAK
Permasalahan persampahan merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif mengingat banyaknya aktor yang terlibat, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta pentingnya pelibatan masyarakat.
Studi ini bertujuan menyintesis berbagai model collaborative governance dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia sekaligus menelaah keterkaitannya dengan penguatan sistem tata kelola persampahan di Provinsi Sulawesi Barat.
Penelitian dilaksanakan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA terhadap publikasi ilmiah periode 2010Ae2026 yang dihimpun dari sejumlah basis data bereputasi.
Tahap seleksi literatur menghasilkan 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan selanjutnya dianalisis secara Hasil sintesis memperlihatkan bahwa pola kolaborasi yang paling banyak diterapkan meliputi Collaborative Governance.
PublicAe Private Partnership .
, serta Penta-Helix Collaboration.
Implementasi berbagai model tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan persampahan, perluasan partisipasi publik, efisiensi pendanaan, serta tumbuhnya inovasi berbasis komunitas.
Selain itu, terjadi perubahan peran pemerintah dari aktor yang dominan menjadi fasilitator sekaligus koordinator kolaborasi lintas pemangku Meskipun demikian, praktik kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, ego sektoral, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.
Dalam konteks Sulawesi Barat, sejumlah persoalan tata kelola persampahan menegaskan pentingnya penerapan model kolaboratif yang lebih terpadu dan adaptif.
Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi kolaboratif, pembentukan forum multipihak, optimalisasi kemitraan pemerintahAeswasta, pemberdayaan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi kebijakan berkelanjutan.
Kata Kunci: collaborative governance, systematic literature review, kebijakan publik, pengelolaan sampah, kemitraan multipihak | MITZAL (Demokrasi.
Komunikasi, dan Buday.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Model Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Systematic Literature Review dan Relevansinya bagi Provinsi Sulawesi Barat.
PENDAHULUAN
Isu pengelolaan sampah menjadi perhatian utama dalam tata kelola lingkungan di Indonesia dan menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi Kompleksitas persoalan persampahan tidak semata berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut dimensi kebijakan, koordinasi kelembagaan, partisipasi warga, serta kontribusi sektor swasta.
Dalam situasi tersebut, pendekatan collaborative governance dipandang semakin relevan sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah berbasis kolaborasi di sejumlah daerah di Indonesia melibatkan tiga aktor sentral, yakni pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat/komunitas.
Pemerintah daerah menjalankan fungsi regulator sekaligus fasilitator kolaborasi.
Pihak swasta memberikan kontribusi melalui investasi dan dukungan teknis Di sisi lain, masyarakat berperan aktif dalam pengurangan sampah dari sumber melalui kegiatan komunitas dan pengelolaan bank sampah.
Bentuk kolaborasi tersebut terwujud melalui kemitraan operasional layanan publik, forum dialog multipihak dalam perumusan kebijakan, skema publicAeprivate partnership .
, serta pengembangan model kolaboratif inovatif seperti penta-helix.
Walaupun demikian, efektivitas collaborative governance masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun Kendala yang sering muncul mencakup ego sektoral antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya pelibatan masyarakat.
Sejumlah penelitian juga menilai bahwa kolaborasi yang terjalin kerap bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menghasilkan proses co-creation yang substantif di antara para pemangku kepentingan.
Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kepemimpinan fasilitatif, kejelasan pembagian peran, serta konsistensi dukungan kebijakan.
Kondisi serupa juga ditemukan di kawasan Indonesia timur, termasuk Provinsi Sulawesi Barat.
Sebagai daerah yang tengah berkembang dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat.
Sulawesi Barat menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kabupaten Polewali Mandar.
Majene, dan Mamuju.
Keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas pemrosesan akhir, serta dominannya pola collectAetransportAedispose menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah belum sepenuhnya berkelanjutan.
Dari perspektif tata kelola, koordinasi antar perangkat daerah belum berjalan optimal, keterlibatan swasta masih terbatas, dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber relatif rendah.
Program Volume 11.
Nomor 1.
Mei 2026
p-ISSN 2541-4364, e-ISSN 2541-4732
| 3
Muhammad Ishak N.
Rahayu.
Muhammad Irvan NurAoIva.
Herman berbasis komunitas seperti bank sampah belum berkembang merata, sementara dukungan pendanaan serta inovasi teknologi masih minim.
Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Sulawesi Barat masih cenderung bersifat birokratis dan terpusat pada pemerintah daerah sehingga potensi kolaborasi multipihak belum dimanfaatkan secara maksimal.
Padahal, pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance mampu meningkatkan kinerja layanan persampahan, mendorong partisipasi warga, serta menciptakan efisiensi pembiayaan melalui kemitraan pemerintahAeswasta.
Kolaborasi multipihak juga mendorong lahirnya inovasi lokal sekaligus memperkuat kelembagaan lingkungan di tingkat daerah.
Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian sistematis untuk merangkum dan mensintesis berbagai model collaborative governance yang telah diterapkan di Indonesia sebagai bahan pembelajaran kebijakan .
olicy learnin.
bagi pengelolaan sampah di Sulawesi Barat.
Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) digunakan guna mengidentifikasi pola kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta model tata kelola yang paling sesuai bagi daerah berkembang.
Hasil kajian diharapkan dapat memberikan landasan konseptual sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola persampahan berbasis kolaborasi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan ilmiah terkait penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia.
1 Protokol Review Proses penelusuran literatur mengikuti pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyse.
untuk memastikan alur seleksi referensi berlangsung terstruktur, terbuka, dan konsisten.
2 Sumber Data dan Strategi Pencarian Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah, yaitu Semantic Scholar.
Google Scholar.
PubMed.
Garuda, dan DOAJ.
Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: Aucollaborative governanceAy OR "tata kelola kolaboratif" AND Auwaste managementAy OR "pengelolaan sampah" AND AuIndonesiaAy.
3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Kriteria inklusi:
E Artikel ilmiah terbit pada rentang 2010Ae2026 | MITZAL (Demokrasi.
Komunikasi, dan Buday.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Model Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Systematic Literature Review dan Relevansinya bagi Provinsi Sulawesi Barat.
E Membahas collaborative governance dalam konteks pengelolaan E Penelitian dilakukan di Indonesia E Artikel terindeks dan melalui proses peer-review Kriteria eksklusi:
E Artikel non-ilmiah atau berbentuk opini E Publikasi ganda E Studi yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik persampahan 4 Proses Seleksi Literatur Sebanyak 53 artikel teridentifikasi pada tahap awal penelusuran.
Setelah proses penyaringan judul dan abstrak, diperoleh 25 artikel yang relevan untuk ditelaah lebih lanjut.
Tahap penilaian kelayakan teks penuh menghasilkan 20 artikel yang memenuhi persyaratan.
Selanjutnya, 5 artikel dikeluarkan karena keterbatasan data serta ketidaksesuaian fokus kajian.
Dengan demikian, total 15 artikel dimasukkan dalam sintesis akhir.
Berikut alur pengelolaan pemilihan Gambar 1.
Diagram Alir PRISMA Sumber:
Data diolah Penulis .
HASIL DAN PEMBAHASAN Volume 11.
Nomor 1.
Mei 2026
p-ISSN 2541-4364, e-ISSN 2541-4732
| 5
Muhammad Ishak N.
Rahayu.
Muhammad Irvan NurAoIva.
Herman Temuan 15 artikel dipilih maka penyajiannya dalam analisis Deskriptif Artikel.
Hasil pemilihan artikel dengan menggunakan diagram alir PRISMA menemukan 15 artikel yang dapat dilihat pada table 1 di bawah ini sebagai Tabel 1.
Ringkasan Karakteristik Studi yang Dianalisis Nama Penulis.
Tahun & Judul Agung Daniel Situmoran.
Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru Andi Toappo Sawa Rifqi Hasan.
Collaborative Governance Pengelolaan Sampah DLH Kota Makassar Cecep Zarkasih et al.
, 2025
Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Cilamaya Wetan Suhendra Prabowo et al.
Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Pasar Kota Bandung Windriyani M.
Senaen et al.
p TPPAS Nambo sebagai Model Kolaborasi Regional Nabilla et al.
2025 Hambatan Strategi Implementasi Kebijakan Persampahan Nasional Tujuan Penelitian Menganalisis governance serta Metode & Sampel Kualitatif pemda, swasta.
Hasil Temuan Utama Kesimpulan Kolaborasi berjalan sesuai model Ansell & Gash namun Sinergi Kolaborasi efektif namun SDM, insentif lintas Menganalisis Menganalisis sampah tingkat Kualitatif Tata berjalan namun belum optimal Proses building lemah Kolaborasi Kualitatif studi Kolaborasi namun belum Hambatan publik rendah Penguatan kejelasan peran aktor krusial Menganalisis tata kelola kolaboratif Kualitatif pemda, swasta.
Proses Kendala pada sumber daya & Kolaborasi Mengkaji p sampah regional Systematic p Tantangan Adaptasi model p penting untuk efisiensi Memetakan Systematic 2015Ae2025 Hambatan:
teknis, sosial Strategi:
lintas sektor, | MITZAL (Demokrasi.
Komunikasi, dan Buday.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Kolaborasi dukung target SDGs Model Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Systematic Literature Review dan Relevansinya bagi Provinsi Sulawesi Barat.
Zein et Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Kota Ambon Sabarna Ramdani, 2025 Collaborative Governance Program AuMbah DirjoAy Yogyakarta Muhammad Fadhlan, 2025 Collaborative Governance in Indonesian Waste Management: A Systematic Literature Review Azka Fadhilah Khairunnisa (A.
Pendekatan Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu Novita Arumsari et al.
2025 Pentahelix
Collaboration Pengelolaan Sampah
Berkelanjutan Trio Saputra et
, 2025
Dynamics of Collaborative Governance in Indonesian Sustainable Waste Management Nurimna Fadliah et al.
Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis Collaborative Mengevaluasi sampah daerah Kualitatif pemda.
KSM.
Kolaborasi signifikan tapi SDM & fasilitas Peran KSM & bank sampah Komitmen & penting untuk Menganalisis faktor pendorong program reduksi Kualitatif.
Kepemimpinan Insentif reduksi sampah Mensintesis Indonesia Systematic Kolaborasi luas Hambatan:
relasi kuasa Sinergi Perlu cocreation nyata Menganalisis pemdaAeswastaAe Kualitatif Kolaborasi berjalan baik Kurang armada angkut & kesadaran publik rendah Upaya bersama cukup efektif atasi hambatan Mengkaji kontribusi lima aktor pentahelix Mini review Aktor Tantangan:
publik, sumber Pentahelix Mengeksplorasi perubahan model Studi kasus Model baru lebih inklusif & Peran pemda bergeser jadi Reformasi tata Mendeskripsikan Kualitatif.
Implementasi terlaksana baik Komitmen antar lembaga & respon positif bank sampah Komunikasi & sumber daya faktor kunci Volume 11.
Nomor 1.
Mei 2026
p-ISSN 2541-4364, e-ISSN 2541-4732
| 7
Muhammad Ishak N.
Rahayu.
Muhammad Irvan NurAoIva.
Herman Governance di Makassar Abd.
Rahman
P, 2025
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Polewali Mandar Fatmawati et , 2022 Waste Bank Policy Implementation Collaborative Approach Mengevaluasi Studi literatur Kebijakan jelas belum optimal Kendala:
sumber daya.
Perlu tata adaptif serta Menganalisis kebijakan bank sampah berbasis Kualitatif studi kasus.
Makassar & Bantaeng Implementasi belum optimal Kolaborasi Kolaborasi Sumber: Hasil sintesis penulis .
1 Gambaran Umum Studi Hasil telaah sistematis menunjukkan bahwa studi mengenai collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia didominasi oleh pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada tingkat pemerintah daerah.
Sejumlah penelitian juga memanfaatkan pendekatan SLR untuk memetakan dinamika tata kelola secara konseptual.
Sebaran lokasi penelitian mencakup berbagai wilayah seperti Makassar.
Pekanbaru.
Bandung.
Yogyakarta.
Ambon.
Bengkulu.
Karawang, hingga Polewali Mandar.
Fokus kajian umumnya berkaitan dengan dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan, efektivitas implementasi kebijakan persampahan, faktor pendukung dan penghambat kolaborasi, serta model tata kelola kolaboratif yang kontekstual.
2 Model Collaborative Governance yang Diterapkan Sintesis literatur menunjukkan keberagaman model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah:
Model Collaborative Governance (Ansell & Gas.
Model ini paling dominan pada level kota/kabupaten dengan penekanan pada dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, serta kepemimpinan fasilitatif pemerintah daerah.
PublicAePrivate Partnership .
Model p diterapkan pada proyek infrastruktur persampahan berskala regional melalui kerja sama jangka panjang antara pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam pembiayaan dan penyediaan teknologi | MITZAL (Demokrasi.
Komunikasi, dan Buday.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Model Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Systematic Literature Review dan Relevansinya bagi Provinsi Sulawesi Barat.
Penta-Helix Collaboration Model Model ini melibatkan lima aktor utama: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media.
Pendekatan ini menekankan jejaring inovasi lintas sektor untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.
Collaborative Governance Regime dan Model Hibrida Model kolaborasi adaptif yang menekankan kepemimpinan kolaboratif, insentif bersama, interdependensi aktor, serta integrasi platform kolaborasi multipihak.
3 Aktor dan Pola Kolaborasi Seluruh studi menegaskan keterlibatan tiga kelompok aktor utama:
C Pemerintah daerah: regulator kebijakan, fasilitator kolaborasi, dan koordinator program C Sektor swasta: penyedia teknologi, investasi infrastruktur, dan dukungan C Masyarakat dan komunitas: pelaksana operasional dan agen perubahan perilaku pengurangan sampah Pola kolaborasi meliputi kemitraan operasional layanan publik, dialog multipihak dalam perencanaan kebijakan, kontrak kerja sama pemerintahAe swasta, jejaring komunitas partisipatif, serta platform kolaborasi berbasis Gambar 2: Pengelolaan Sampah Kalaboratif 4 Transformasi Peran Pemerintah Hasil sintesis menunjukkan pergeseran paradigma peran pemerintah daerah:
dari regulator dominan Ie fasilitator kolaborasi Ie koordinator platform Volume 11.
Nomor 1.
Mei 2026
p-ISSN 2541-4364, e-ISSN 2541-4732
| 9
Muhammad Ishak N.
Rahayu.
Muhammad Irvan NurAoIva.
Herman Gambar 3: Transformasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penegelolaan Sampah Transformasi ini menandai perubahan pendekatan dari government menuju governance yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan adaptif.
5 Faktor Pendukung Kolaborasi (Enabler.
Beberapa faktor utama yang mendorong keberhasilan collaborative governance C Kepemimpinan fasilitatif pemerintah daerah C Kepercayaan antar pemangku kepentingan C Koordinasi lintas sektor yang efektif C Dukungan regulasi dan kebijakan formal C Skema pembiayaan inovatif melalui p C Pemberdayaan komunitas dan bank sampah C Pemanfaatan teknologi digital dalam koordinasi dan monitoring 6 Hambatan Kolaborasi (Barrier.
Hambatan yang paling sering dilaporkan dalam studi meliputi:
C Ego sektoral antar lembaga C Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia C Lemahnya koordinasi kelembagaan C Rendahnya partisipasi masyarakat C Kurangnya komitmen berbagi sumber daya C Risiko tata kelola kontrak dalam p | MITZAL (Demokrasi.
Komunikasi, dan Buday.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Model Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Systematic Literature Review dan Relevansinya bagi Provinsi Sulawesi Barat.
C Kompleksitas koordinasi multiaktor C Partisipasi simbolik tanpa kolaborasi substantif 7 Outcome Implementasi Kolaboratif Penerapan collaborative governance memberikan dampak positif terhadap:
C Peningkatan efektivitas layanan pengelolaan sampah C Penguatan partisipasi dan kesadaran masyarakat C Efisiensi pembiayaan melalui kemitraan publikAeswasta C Inovasi model pengelolaan sampah berbasis komunitas C Penguatan kelembagaan lingkungan daerah C Dukungan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan 8 Kesenjangan Penelitian (Research Gap.
Beberapa celah riset yang teridentifikasi:
C Minim studi kuantitatif evaluasi dampak kebijakan C Kurangnya studi longitudinal C Risiko kontraktual p belum banyak dikaji C Kesenjangan kapasitas kelembagaan antar daerah C Belum tersedianya model kolaborasi nasional baku C Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya inklusif Model Konseptual Collaborative Governance Gambar 4: Model Konseptual Tata Kelola Kolaboratif Sampah Secara keseluruhan, collaborative governance menjadi pendekatan dominan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.
Model kolaboratif terbukti meningkatkan efektivitas layanan publik, memperluas partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya lintas sektor.
Namun, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kepemimpinan Volume 11.
Nomor 1.
Mei 2026
p-ISSN 2541-4364, e-ISSN 2541-4732
| 11
Muhammad Ishak N.
Rahayu.
Muhammad Irvan NurAoIva.
Herman fasilitatif, kejelasan peran aktor, dukungan regulasi, serta penguatan kapasitas 9 Relevansi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan hasil sintesis tematik terhadap 15 artikel yang dianalisis, dapat diidentifikasi bahwa praktik collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi empiris di Provinsi Sulawesi Barat.
Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah berkembang masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar dalam tata kelola persampahan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya partisipasi masyarakat.
Pola pengelolaan yang masih didominasi pendekatan konvensional .
ollectAetransportAedispos.
menunjukkan belum optimalnya integrasi pendekatan kolaboratif lintas aktor.
Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi collaborative governance di berbagai daerah sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif multi-aktor, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Dalam konteks Sulawesi Barat, keterlibatan tersebut masih bersifat parsial dan belum terlembaga secara sistematis.
Oleh karena itu, diperlukan transformasi tata kelola menuju model kolaboratif yang lebih adaptif dan kontekstual.
Dari sisi model, pendekatan Collaborative Governance (Ansell & Gas.
relevan diterapkan pada level kabupaten/kota untuk memperkuat dialog, membangun kepercayaan, dan menciptakan komitmen bersama antar pemangku Sementara itu, skema PublicAePrivate Partnership .
berpotensi dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan dan teknologi, khususnya dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional.
Selain itu, pendekatan Penta-Helix dapat menjadi strategi integratif untuk mendorong inovasi berbasis kolaborasi lintas sektor.
Lebih lanjut, temuan mengenai faktor pendukung .
dan penghambat .
memberikan dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan daerah.
Hambatan seperti ego sektoral, lemahnya koordinasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat yang ditemukan dalam berbagai studi juga tercermin dalam kondisi Sulawesi Barat.
Oleh karena itu, intervensi kebijakan perlu difokuskan pada penguatan aspek kelembagaan dan sosial, bukan hanya teknis operasional.
Sejalan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diadaptasi secara kontekstual di Provinsi Sulawesi Barat antara lain:
Penguatan regulasi daerah berbasis kolaborasi Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang secara eksplisit mengatur mekanisme kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sampah, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor.
Pembentukan forum kolaborasi multipihak | MITZAL (Demokrasi.
Komunikasi, dan Buday.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Model Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia: Systematic Literature Review dan Relevansinya bagi Provinsi Sulawesi Barat.
Forum ini berfungsi sebagai ruang koordinasi, komunikasi, dan perumusan kebijakan bersama antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media.
Pengembangan skema p dalam infrastruktur persampahan Kemitraan dengan sektor swasta perlu diperluas untuk mendukung pembiayaan, teknologi, dan efisiensi layanan pengelolaan sampah.
Pemberdayaan masyarakat dan penguatan bank sampah Edukasi publik, insentif ekonomi, serta penguatan komunitas lokal menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber.
Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pelatihan terkait manajemen kolaborasi, tata kelola persampahan, serta kepemimpinan fasilitatif perlu ditingkatkan di tingkat pemerintah Pemanfaatan teknologi digital Sistem informasi persampahan berbasis digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, monitoring, dan koordinasi antar pemangku Pengembangan model kolaborasi berbasis lokal .
ontext-specific mode.
Model collaborative governance perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi Sulawesi Barat agar implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, hasil sintesis literatur tidak hanya memberikan gambaran konseptual, tetapi juga menawarkan arah kebijakan yang aplikatif bagi penguatan tata kelola persampahan di Provinsi Sulawesi Barat.
Integrasi pendekatan kolaboratif secara sistematis diyakini mampu meningkatkan efektivitas layanan, memperluas partisipasi publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.
Implikasi Praktis Implementasi rekomendasi ini berpotensi:
C Meningkatkan efektivitas layanan persampahan daerah
C Mengurangi timbulan sampah melalui partisipasi publik
C Memperluas pembiayaan dan inovasi teknologi C Memperkuat tata kelola lingkungan berkelanjutan di Sulawesi Barat
KESIMPULAN
Hasil Systematic Literature Review menegaskan bahwa collaborative governance merupakan pendekatan strategis dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.
Model yang dominan meliputi Collaborative Volume 11.
Nomor 1.
Mei 2026
p-ISSN 2541-4364, e-ISSN 2541-4732
| 13
Muhammad Ishak N.
Rahayu.
Muhammad Irvan NurAoIva.
Herman Governance.
PublicAePrivate Partnership.
Penta-Helix Collaboration, serta model hibrida yang kontekstual.
Pendekatan kolaboratif terbukti meningkatkan kinerja layanan persampahan, memperluas partisipasi publik, mendorong efisiensi pembiayaan, serta memacu inovasi berbasis komunitas.
Transformasi peran pemerintah dari regulator tunggal menjadi fasilitator dan koordinator kolaborasi menjadi karakter utama tata kelola modern.
Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih dibatasi oleh lemahnya koordinasi kelembagaan, ego sektoral, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi publik yang belum inklusif.
Temuan ini relevan dengan kondisi Provinsi Sulawesi Barat yang masih menghadapi tantangan tata kelola persampahan konvensional.
Oleh sebab itu, penguatan model collaborative governance berbasis kemitraan multipihak menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA