JURNAL MULTIDISIPLIN SOSISAL HUMANIORA
Volume 3.
Nomor 1 (April, 2.
Page: 1-9 Homepage : https://jurnal.
com/index.
php/jmsh HEGEMONI DAN IDENTITAS POLITIK: ANALISIS
DEMOKRASI RADIKAL LACLAU & MOUFFE PADA
POLARISASI PEMILU 2024
Nabila Kheisya Zalvadhia* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2310413012@mahasiswa.
Silvia Nuraeni Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2310413034@mahasiswa.
Caritas Nadya Anisti Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2310413037@mahasiswa.
Kezia Marlinata Sinaga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2310413086@mahasiswa.
Anwar Ilmar ilmar@gmail.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Luthfi Hasanal Bolqiah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta luthfihasanal@upnvj.
*Corresponding author: 2310413012@mahasiswa.
Received: 09 Desember 2026 Revised: 06 Januari 2026 Published: 06 April 2026 Abstract This study investigates the dynamics of polarization in the 2024 General Election through the lens of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's Radical Democracy theory.
The research argues that the electoral contest was not merely a competition of preferences, but a discursive struggle to construct a political frontier separating "Us" from "Them.
" Using a qualitative method with a critical discourse analysis approach, this study examines how hegemony was constructed through antagonistic narratives between the "Change" and "Continuity" camps.
The findings reveal that power hegemony was successfully formed through a chain of equivalence mechanism, where the "Gemoy" symbol served as an empty signifier effectively uniting diverse voter bases while obscuring substantive criticism.
Furthermore, this study highlights the failure to transform conflict Hegemoni Dan Identitas Politik: Analisis Demokrasi Radikal Laclau & Mouffe Pada Polarisasi Pemilu 2.
JURNAL MULTIDISIPLIN SOSISAL HUMANIORA
from antagonism to agonism in the post-election period.
Power interventions that violated legal ethics, combined with grand coalition maneuvers that neutralized the opposition's function, have eliminated the constitutive outside, leading to a decline in democratic quality or "the death of Keywords: Radical Democracy.
Hegemony.
Polarization, 2024 Election.
Political Identity.
Abstrak Studi ini menyelidiki dinamika polarisasi pada Pemilu 2024 melalui kacamata teori Demokrasi Radikal Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe.
Penelitian ini berargumen bahwa kontestasi elektoral tersebut bukan sekadar kompetisi preferensi suara, melainkan pertarungan diskursif untuk membangun batas politik .
olitical frontie.
yang memisahkan identitas "Kami" dan "Mereka".
Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini membedah bagaimana hegemoni dikonstruksi melalui narasi antagonistik antara kubu "Perubahan" dan "Keberlanjutan".
Temuan penelitian menunjukkan bahwa hegemoni kekuasaan berhasil dibentuk melalui mekanisme rantai ekivalensi .
hain of equivalenc.
, di mana simbol "Gemoy" berfungsi sebagai penanda kosong .
mpty signifie.
yang efektif menyatukan basis pemilih yang beragam sekaligus mengaburkan kritik substantif.
Lebih jauh, studi ini menyoroti kegagalan transformasi konflik dari antagonisme menuju agonisme pasca-pemilu.
Intervensi kekuasaan yang mencederai etika hukum serta manuver koalisi gemuk yang mematikan fungsi oposisi telah menghilangkan unsur penyeimbang .
onstitutive outsid.
, yang berujung pada kemunduran kualitas demokrasi atau "matinya politik".
Kata kunci: Demokrasi Radikal.
Hegemoni.
Polarisasi.
Pemilu 2024.
Politik Identitas.
PENDAHULUAN
Demokrasi sering dibayangkan sebagai ruang ideal tempat masyarakat bisa berdiskusi secara rasional untuk mencapai kesepakatan bersama.
Namun, kenyataan politik saat ini menunjukkan bahwa demokrasi selalu dipenuhi ketegangan dan perebutan makna.
Di Indonesia, dinamika ini terlihat jelas dalam kontestasi elektoral yang makin tajam.
Perbedaan pilihan politik tidak lagi sebatas perbedaan program, tetapi berubah menjadi konflik sosial yang Fenomena ini mencapai puncaknya pada Pemilu 2024, yang seharusnya menjadi pesta demokrasi, tetapi justru memperlihatkan polarisasi yang semakin dalam.
Sentimen kebencian antar-kelompok politik meningkat, dan fanatisme pendukung makin menguat.
Peran media digital memperburuk situasi melalui ruang gema .
cho chambe.
, di mana algoritma dan filter bubble membuat media sosial menjadi tempat berkembangnya propaganda yang memperdalam perpecahan masyarakat (Manuputty et al.
, 2.
Penggunaan identitas sebagai alat mobilisasi politik juga menjadi tantangan besar bagi proses konsolidasi demokrasi.
Pada Pemilu 2024, praktik politik identitas semakin terlihat jelas, misalnya melalui pemanfaatan simbol agama, suku, atau ideologi untuk membangun loyalitas pemilih secara cepat (Susanto et al.
, 2.
Dalam situasi seperti ini, teori politik konvensional sering kali tidak mampu menjelaskan mengapa masyarakat begitu mudah terbelah.
2 | Hegemoni Dan Identitas Politik: Analisis Demokrasi Radikal Laclau & Mouffe Pada Polarisasi Pemilu 2024 Volume 3.
Nomor 1 (April, 2.
Page: 1-9 Karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif Demokrasi Radikal dari Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, yang melihat bahwa konflik dan antagonisme bukanlah penyimpangan, tetapi justru bagian dasar dari politik.
Teori hegemoni Laclau dan Mouffe berangkat dari kritik terhadap anggapan bahwa identitas politik bersifat tetap.
Mereka menekankan bahwa identitas politik terbentuk melalui proses diskursif, bukan sesuatu yang alamiah.
Dalam karya mereka.
Laclau dan Mouffe .
menjelaskan bahwa realitas sosial tidak pernah sepenuhnya tertutup, sehingga makna politik selalu dapat Dalam kerangka ini, hegemoni dipahami sebagai upaya suatu kekuatan politik untuk mengatur makna sosial dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat di bawah kepemimpinan moral tertentu, sehingga kepentingan suatu kelompok dapat tampil sebagai kepentingan bersama.
Pembentukan hegemoni sangat bergantung pada mekanisme antagonisme dan rantai ekivalensi.
Laclau .
berpendapat bahwa identitas kolektif seperti AurakyatAy atau Aupendukung perubahanAy hanya dapat muncul ketika ada musuh bersama yang dijadikan pembeda utama.
Berbagai tuntutan sosial yang awalnya berbeda kemudian disatukan melalui rantai ekivalensi, di mana perbedaan internal diabaikan demi menghadapi lawan yang sama.
Namun.
Mouffe .
mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat harus mampu mengubah permusuhan menjadi kompetisi yang tetap mengakui legitimasi lawan, agar konflik tidak menghancurkan tatanan sosial.
Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik hegemoni bekerja dalam polarisasi Pemilu 2024.
Melalui perspektif Laclau, polarisasi ini tidak dianggap sebagai sisa pertarungan politik, tetapi sebagai strategi wacana para aktor politik untuk membangun batas tegas .
olitical frontie.
antara kelompok AukawanAy dan AulawanAy.
Penelitian ini akan membahas bagaimana narasi-narasi yang saling bertentangan dikonstruksi untuk membentuk identitas politik dan memobilisasi dukungan di tengah kompetisi elektoral yang sangat METODE PENELITIAN Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan .
ibrary researc.
dan analisis wacana kritis.
Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menghitung suara atau angka pemilu, tetapi memahami narasi, simbol, dan perebutan makna yang muncul selama proses politik berlangsung.
Dalam kajian politik identitas dan demokrasi radikal, pendekatan kualitatif penting untuk melihat bagaimana identitas dan posisi politik dibentuk lewat bahasa dan simbol, bukan sebagai sesuatu yang muncul begitu saja (Prasetyo & Arief, 2.
Melalui cara pandang ini, polarisasi Pemilu 2024 tidak dianggap sebagai perilaku pemilih yang menyimpang, tetapi sebagai Hegemoni Dan Identitas Politik: Analisis Demokrasi Radikal Laclau & Mouffe Pada Polarisasi Pemilu 2.
JURNAL MULTIDISIPLIN SOSISAL HUMANIORA
hasil dari strategi wacana aktor politik dalam membangun batas antara AukawanAy dan AulawanAy.
Data penelitian sepenuhnya menggunakan data sekunder, seperti karya-karya utama Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, berita media, pernyataan tokoh politik, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan situasi Pemilu 2024.
Fokus pengumpulan data adalah melacak wacana-wacana dominan selama kampanye, terutama yang terkait agama, etika politik, dan isu keberlanjutan kekuasaan.
Pendekatan ini digunakan karena dalam teori hegemoni, kekuasaan tidak hanya berjalan lewat aturan formal atau paksaan, tetapi juga melalui wacana yang membentuk cara masyarakat memahami realitas politik (Makhsun, 2.
Untuk analisis data, penelitian ini memakai teori wacana Laclau, dengan menelusuri komponen seperti nodal points .
itik pusat makn.
, rantai ekivalensi, dan antagonisme.
Analisis dimulai dengan memetakan berbagai narasi yang saling berlawanan antar-kubu politik di Pemilu 2024, lalu melihat bagaimana narasi tersebut digunakan untuk membangun blok hegemonik masing-masing.
Pendekatan dibutuhkan untuk menyingkap bagaimana kekuasaan bekerja melalui identitas politik yang terlihat netral, padahal mengandung kepentingan tertentu (Mulyanto, 2.
Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan pemahaman kritis tentang bagaimana polarisasi Pemilu 2024 terbentuk sebagai hasil dari proses hegemoni.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1 Konstruksi Antagonisme: Narasi AuPerubahanAy vs AuKeberlanjutanAy sebagai Batas Politik Dalam pandangan demokrasi radikal Ernesto Laclau, identitas politik tidak muncul begitu saja, tetapi dibentuk melalui penciptaan batas politik yang membedakan siapa kita dan siapa mereka.
Pada Pemilu 2024, batas ini terlihat jelas lewat pertarungan dua narasi utama: narasi AuPerubahanAy yang dibawa kubu penantang .
berhadapan dengan narasi AuKeberlanjutanAy dari kubu petahana .
Dari analisis wacana, polarisasi yang muncul bukan hanya soal beda pilihan program, tetapi sudah masuk ke ranah polarisasi afektif, yaitu kondisi ketika pendukung bukan hanya mendukung kandidatnya, tetapi juga membenci kandidat lain secara emosional.
Hal ini terlihat dari strategi komunikasi politik yang menampilkan lawan sebagai ancaman serius, bukan sekadar pesaing biasa (Sihono, 2.
Kubu AuPerubahanAy membangun hegemoninya dengan menjadikan isu etika dan konstitusi sebagai pusat makna .
odal poin.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri dijadikan bukti bahwa kubu lawan merusak demokrasi.
Dalam debat capres, isu ini semakin diperkuat dengan kritik soal merosotnya indeks demokrasi.
Media ikut membingkai isu etika ini sehingga menimbulkan kesan bahwa keberlanjutan 4 | Hegemoni Dan Identitas Politik: Analisis Demokrasi Radikal Laclau & Mouffe Pada Polarisasi Pemilu 2024 Volume 3.
Nomor 1 (April, 2.
Page: 1-9 pemerintahan adalah sesuatu yang bermasalah secara moral (Viranti, 2.
Dengan demikian, konflik tidak dibangun pada level kebijakan, tetapi pada level moral: AuKami membela etika demokrasiAy vs AuMereka melanggar aturanAy.
Sementara itu, kubu AuKeberlanjutanAy mencoba memutus .
makna yang dibangun oleh kubu lawan.
Mereka tidak fokus pada perdebatan etika, tetapi menggeser wacana ke politik yang lebih ringan dan menyenangkan dengan simbol AuGemoyAy.
Strategi ini cukup berhasil meredam serangan moral dan menarik perhatian pemilih muda yang kurang peduli soal isu konstitusi.
Namun, strategi ini juga menciptakan bentuk polarisasi baru di media sosial.
Kehadiran buzzer dan akun-akun anonim di TikTok dan platform lain ikut menyebarkan informasi yang tidak akurat, yang kemudian memperkuat permusuhan antar pendukung (Ayu et al.
, 2.
Akhirnya, ruang publik berubah menjadi dua kubu yang hidup dalam echo chamber masing-masing.
Perdebatan politik tidak lagi menjadi ruang bertukar argumen sehat, tetapi berubah menjadi arena saling menjatuhkan.
Fenomena saling lapor dan maraknya ujaran kebencian menunjukkan bahwa batas politik semakin mengeras.
Ini sejalan dengan pemikiran Laclau bahwa demokrasi membutuhkan Auyang lainAy untuk membentuk identitasnya.
Tetapi pada Pemilu 2024, polarisasi di media sosial seperti Twitter dan Instagram sudah sampai pada tahap penggunaan label agama dan stereotip radikal untuk menyerang lawan.
Kondisi ini membuat ruang kompromi atau dialog rasional hampir tidak mungkin (Azmah.
Boeriswati, & Ansoriyah, 2.
2 Rantai Ekivalensi dan Penanda Kosong: Strategi Penyatuan Identitas dalam Blok Hegemonik Dalam teori hegemoni, identitas politik bersama tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi muncul lewat chain of equivalence .
antai ekivalens.
, yaitu proses ketika berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda bersatu karena memiliki musuh atau pihak yang sama-sama mereka tentang.
Pemilu 2024 menjadi contoh yang jelas bagaimana mekanisme ini bekerja, terutama pada koalisi Anies BaswedanAeMuhaimin Iskandar (AMIN).
Secara sejarah, basis massa PKS (Islam moderni.
dan PKB (Islam tradisionali.
sering kali punya perbedaan kultural yang cukup besar.
Namun, demi membangun kekuatan politik baru, identitas agama dan kelompok digunakan untuk menyatukan dua basis massa yang berbeda ini.
Analisis framing media bahkan menunjukkan bahwa narasi identitas politik pasangan ini sangat dominan pada isu agama .
,3%) dan golongan .
,7%).
Artinya, identitas politik memang sengaja dibentuk untuk kepentingan elektoral, bukan muncul secara natural (Farihi.
Lukmantoro, & Hasfi.
Di sisi lain, kubu 02 (PrabowoAeGibra.
membangun rantai ekivalensinya melalui strategi yang berbeda, yaitu dengan memakai empty signifier .
enanda Hegemoni Dan Identitas Politik: Analisis Demokrasi Radikal Laclau & Mouffe Pada Polarisasi Pemilu 2.
JURNAL MULTIDISIPLIN SOSISAL HUMANIORA
berupa istilah AuGemoyAy.
Simbol ini membuat citra Prabowo yang sebelumnya dikenal keras dan militeristik berubah menjadi sosok yang terlihat ramah, lucu, dan mudah diterima berbagai kalangan, terutama anak muda.
Strategi ini tidak sekadar gimmick, tetapi bagian dari teknik pure publicity untuk mengarahkan persepsi publik.
Tren AuGemoyAy yang diviralkan di media sosial seperti TikTok terbukti membuat banyak pemilih muda lebih terikat secara emosional, meski hubungan itu tidak dibangun dari substansi gagasan politik, melainkan dari ekspresi tubuh dan kelucuan karakter (Salsabila & Nurhadi, 2.
Namun, upaya membangun hegemoni tandingan dari kubu oposisi menghadapi kendala besar karena adanya intervensi negara.
Dalam teori demokrasi radikal, persaingan hegemoni membutuhkan ruang yang adil.
Tetapi pada Pemilu 2024, berbagai praktik cawe-cawe mempersempit ruang tersebut.
Politisasi bantuan sosial, keterlibatan aparat birokrasi, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial menunjukkan bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk memperkuat salah satu pihak.
Hal ini membuat rantai ekivalensi oposisi sulit berkembang karena struktur kekuasaan tidak memberikan kesempatan yang sama (Hsb, 2.
Akibatnya, hegemoni yang terbentuk setelah pemilu bukan berasal dari persetujuan masyarakat secara murni, tetapi dari dominasi institusi negara yang menghambat munculnya wacana alternatif.
3 Kegagalan Transformasi Agonistik: Matinya Oposisi dan Kekuasaan yang Semakin Absolut Dalam teori Demokrasi Radikal Chantal Mouffe, demokrasi yang sehat seharusnya bisa mengubah antagonisme situasi ketika dua kelompok saling memusuhi menjadi agonisme, yaitu kondisi di mana dua pihak tetap bersaing keras tetapi tetap mengakui satu sama lain sebagai lawan politik yang sah.
Namun.
Pemilu 2024 justru menunjukkan kegagalan total untuk mencapai kondisi agonistik tersebut.
Penyebab utamanya adalah rusaknya etika hukum yang seharusnya menjaga fairness dalam kompetisi politik.
Ketika satu pihak memakai kekuasaan negara untuk memperkuat posisinya, pihak lain otomatis tidak bisa menerima hasil pemilu sebagai kemenangan yang sah, tetapi melihatnya sebagai kemenangan yang penuh kecurangan.
Putusan MK No.
90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres menjadi contoh paling Pelanggaran etik dalam putusan tersebut membuat proses pemilu kehilangan legitimasi moral (Tambunan et al.
, 2.
Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, terutama peradilan, semakin runtuh dan rekonsiliasi pasca-pemilu jadi semakin sulit.
Setelah pemilu, kondisi politik semakin mengarah pada apa yang disebut sebagai "matinya politik" karena hampir tidak ada lagi oposisi yang kuat.
Banyak elit politik kemudian membentuk koalisi besar yang merangkul hampir semua partai, sehingga fungsi pengawasan terhadap pemerintah makin hilang.
Padahal 6 | Hegemoni Dan Identitas Politik: Analisis Demokrasi Radikal Laclau & Mouffe Pada Polarisasi Pemilu 2024 Volume 3.
Nomor 1 (April, 2.
Page: 1-9 menurut teori Laclau, demokrasi membutuhkan keberadaan AuLiyanAy atau oposisi sebagai penyeimbang agar kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang.
Tetapi, situasi pasca-2024 menunjukkan bahwa posisi partai oposisi sudah sangat lemah.
Ketika hampir tidak ada pihak yang mengontrol pemerintah, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik koruptif menjadi jauh lebih besar (Liyanto, 2.
Dengan kata lain, hegemoni pemerintah menjadi semakin absolut dan ruang perdebatan kebijakan yang menjadi inti demokrasi praktis Karena jalur politik formal tidak lagi berfungsi, ketidakpuasan publik akhirnya bergeser ke ruang di luar parlemen.
Isu kecurangan pemilu dan politik dinasti memicu aksi protes yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika mekanisme agonistik gagal disediakan oleh negara, masyarakat akan mencari cara lain untuk mengekspresikan perlawanan.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Pemilu 2024 mendorong kembali gelombang protes nasional yang dipicu oleh isu politik dinasti dan dugaan kecurangan elektoral, menandakan adanya krisis kepercayaan yang serius terhadap institusi demokrasi (Hidayat, 2.
Oleh karena itu, tantangan terbesar setelah 2024 bukan sekadar memperbaiki hubungan antarelit, tetapi bagaimana mengembalikan fungsi oposisi agar demokrasi tidak mati perlahan karena dipaksa seragam.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dengan perspektif Demokrasi Radikal, penelitian ini menyimpulkan bahwa polarisasi pada Pemilu 2024 bukan muncul begitu saja, tetapi dibentuk secara sengaja oleh elit politik.
Mereka menciptakan garis pembeda yang kuat antara kubu Perubahan dan kubu Keberlanjutan.
Hegemoni atau dominasi kekuasaan terbentuk melalui penyatuan berbagai kelompok yang sebenarnya berbeda secara ideologis, dan diperkuat dengan penggunaan simbolsimbol kosong seperti istilah Gemoy yang membuat kritik substansial jadi kabur.
Namun, demokrasi Indonesia gagal mengubah konflik politik yang keras menjadi kompetisi yang sehat karena adanya intervensi kekuasaan dalam proses hukum serta dikooptasinya partai politik, yang pada akhirnya melemahkan bahkan mematikan peran oposisi setelah pemilu.
Situasi ini menggambarkan kondisi matinya politik menurut Chantal Mouffe, yaitu ketika kekuasaan pemerintah menjadi sangat dominan tanpa adanya pihak penyeimbang.
Akibatnya, kualitas demokrasi menurun dan ketidakpuasan publik akhirnya disalurkan melalui gerakan masyarakat sipil di luar jalur politik formal.
Hegemoni Dan Identitas Politik: Analisis Demokrasi Radikal Laclau & Mouffe Pada Polarisasi Pemilu 2.
JURNAL MULTIDISIPLIN SOSISAL HUMANIORA
DAFTAR PUSTAKA