SOSFILKOM
Vol.
XI No.
02 Tahun 2017
DETERMINAN HAMBATAN KARIR BIROKRASI PEREMPUAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Rochmat Hidayat Dosen Tetap Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon.
Jl.
Tuparev No.
70 Cirebon.
Telp/Fax: 0231-209806 Email: kuwurochmat01@gmail.
Abstrak Gender merupakan salah satu isu menarik yang dapat dikaji secara ilmiah.
Permasalah gender yang sering mengemuka adalah keadilan dan kesetaraan gender.
Permasalahan keadilan dan kesetaraan gender diantaranya adalah karir perempuan pada birokrasi.
Perumusan masalah penelitian ini adalah apa yang menjadi determinan hambatan karir perempuan di birokrasi.
Pisau analisis untuk membedah permasalahan adalah inter role conflict, fear success dan glass ceiling.
Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui postur sumberdaya manusia PNS yang tersegmen pada jabatan eselon i dan menelusuri motivasi perempuan berkarir di pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Tujuan khusus penelitian untuk melihat determinan atas hambatan karir birokrasi di pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Keluaran penelitian ini adalah sebagai pengembangan khasanah karir birokrasi dan Lebih jauhnya lagi penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan roda organisasi yang berasas keadilan dan kesetaraan Tentunya keluaran lainnya adalah publikasi dipublikasikan melalui jurnal Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran.
Dalam hal ini kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif disandingkan sebagai metode untuk Kata kunci: Karir, birokrasi, hambatan, perempuan organisasi yang didominasi oleh cara pandang laki-laki , yaitu : .
pembagian kerja berdasar gender,.
penciptaan simbol dan citra organisasi yang maskulin, .
interaksi yang ditandai oleh hubungan dominasi dan subordinasi, dan .
mental kerja yang dibentuk oleh pemahaman akan struktur kerja, kesempatan serta perilaku dan sikap yang bias gender.
Isu menarik terkait gender dalam birokrasi adalah minimnya perempuan menduduki jabatan pengambil kebijakan.
Berdasarkan data Depdagri tahun 2009, antara kurun waktu tahun 2005-2008 tercatat dua orang perempuan menduduki posisi sebagai gubernur atau wakil Banten .
dan Jawa Tengah .
akil Berdasarkan sumber data yang sama pula, antara kurun waktu 2005-2008 tercatat 10 perempuan menjadi bupati atau wali kota dari 488 kota atau kabupaten di Pendahuluan Gugatan atas keadilan dalam relasi gender pasca reformasi begitu mengemuka.
Relasi gender yang selama ini terbangun dalam dominasi patriarki dicoba untuk direkonstruksi sehingga dapat mencapai relasi yang berkeadilan.
Hampir semua bidang baik dalam ranah publik dan domestik tidak lepas dari upaya Hal ini menjadikan isu gender menjadikan isu-isu yang menarik dalam kajian ilmiah.
Salah satu isu tersebut adalah gender dan tata kelola negara.
Perspektif gender dalam teori administrasi negara tidak hanya sekedar membicarakan isu partisipasi perempuan dalam birokrasi, tapi terlebih menggugat dominasi perspektif laki-laki .
dalam teori organisasi (Acker dalam Shafritz, 1997 dalam Yuliani, 2.
Acker menyebutkan empat proses dalam SOSFILKOM Vol.
XI No.
02 Tahun 2017 Indonsia.
Perbandingannya adalah: 1: 47,8.
Pada tahun yang sama pula tercatat 11 perempuan menjadi wakil bupati dari 486 kota atau kabupaten di Indonesia.
Perbandingannya adalah: 1:53,18.
Berdasarkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2008 tentang presentase jabatan struktural di Indonesia
1997-2007,
prosentase rata-rata 89,9% dijabat oleh perempuan dan 10,1% dijabat oleh lakilaki.
Meski demikian kenaikan jumlah perempuan dalam jabatan struktural mencapai kisaran 0,9% per tahun.
Masih dari sumber yang sama, untuk pejabat eselon I sampai IV masih terdapat perbedaan yang mencolok.
Berdasarkan perbandingan pada kurun waktu 19972007 perbandingannya: 1:9, laki-laki lebih Pejabat perbandingannya: 1:13, laki-laki lebih Pejabat i perbandingannya: 1:6 laki-laki lebih Pejabat perbandingannya: 1:3.
Hal tersebut tidak sebanding dengan proporsi .
jumlah PNS laki-laki dan perempuan secara umum yaitu: 52:48.
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat tingkat jabatan maka semakin rendah peluang perempuan untuk mencapai jabatan.
laki-laki.
Situasi merupakan cerminan bahwa prestasi perempuan dalam meraih karir tinggi di birokrasi sangat rendah.
Atas hal ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan kuantitas dan kualitas yang berupa akses dan kontrol serta partisipasi bagi perempuan, padahal pengarusutamaan gender telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa (Partini, 2004 dalam Syakdiah.
Stagnasi atas karir perempuan dalam birokrasi memiliki beberapa sumber Sumber permasalahan tersebut bisa berasal dari diri perempuan yang terjebak pada beban kerja ganda antara kerja reproduktif dan produktif yang dapat menciptakan conflict interrole.
Selain itu ketakutan kehilangan sifat feminim menjadikan perempuan terjebak pada fear of success.
Kesuksesan karir pada diri kegagalan perempuan dalam mendidik anak dan membina rumah tangga.
Pada sisi relasi hubungan kerja, stigma yang terpatri bahwa perempuan memiliki sifat tidak ambisius sehingga daya kompetisi dalam prestasi kerja sangat rendah.
Fenomena ini dinamakan dengan glass ceiling dimana laki-lakicenderung kesuksesanstatus dan materi, sedangkan perempuan fokus pada kriteria internal.
Perumusan masalah Dengan menghampiri problematika diatas, untuk menelaah lebih tentang determinan hambatan karir perempuan dalam birokrasi pada Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Atas data yang tersaji, menunjukkan bahwa perempuan cenderung Implikasinya perempuan pada level karir pengambil Dampak turunannya adalah tidak terakomodirnya kebutuhan teknis dan strategis perempuan dalam program-program pembangunan.
Atas persoalan ini, maka penelitian diarahkan untuk mencari jawaban atas problematika yang hambatan perempuan Penghampiran Permasalahan Menghampiri problematika gender di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan data dari BKPPD Kabupaten Cirebon tahun 2015 mencatat sebagai berikut: untuk eselon II tercatat 38 pejabat dengan formasi 36 laki-laki dan 2 perempuan atau 18:1.
Untuk eselon i tercatat 197 pejabat dengan formasi 170 laki-laki dan 27 perempuan atau 6:1.
Untuk jabatan camat terdapat 40 camat dengan formasi 39 laki-laki dan 1 perempuan.
Untuk jabatan lurah terdapat 12 lurah semuanya adalah laki-laki.
Atas data tersebut menunjukkan bahwa jabatan karir birokrasi merupakan SOSFILKOM Vol.
XI No.
02 Tahun 2017 untuk mencapai jenjang karir level pengambil kebijakan.
Pisau analisis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan interrole conflict, fear success dan glass ceiling.
berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan Sedangkan .
areer managemen.
merupakan proses dimana organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para karyawan guna menyediakan suatu kumpulan orang orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang (Simamora, 2.
Pengembangan karir dalam dunia birokrasi diatur berdasarkan UU No.
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam UU ini pengembangan karier PNS kompetensi, penilaian kinerja, dan Instansi Pemerintah.
Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan Kompetensi dalam UU No.
5 Tahun 2014 meliputi pertama, kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
Kedua, kompetensi manajerial yang diukur Ketiga,kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Integritas sebagaimana dimaksud dalam UU ini diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Moralitas sebagaimana dalam UU ini diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
Terkait dengan promosi jabatan berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian Penghampiran Teoritik Pengembangan Karir Birokrasi Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mewujudkan karir yang diinginkan (Rivai, 2.
Menurut Flippo .
pengembangan karir merupakan serangkaian pengalaman peran yang diurut dengan tepat menuju kepada peningkatan tanggung jawab, peningkatan wewenang dan peningkatan Beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan karir seorang karyawan adalah .
prestasi kerja .
ob performanc.
, .
, .
jaringan kerja .
et workin.
, .
pengunduran diri .
, .
rganizational loyalit.
, .
pembimbing dan sponsor .
entors and sponsor.
, .
bawahan yang mempunyai peranan kunci .
ey subordinate.
, .
peluang untuk .
(Rivai, 20.
Pengembangan .
areer developmen.
meliputi perencanaan karir .
areer plannin.
dan manajemen karir .
areer Memahami pemeriksaan atas dua proses, yaitu bagaimana individu merencanakan dan tujuan-tujuan .
erencanaan kari.
serta bagaimana organisasi merancang dan menerapkan program-program pengembangan karir .
anajemen kari.
Perencanaan .
areer plannin.
merupakan proses dimana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya.
Perencanaan karir melibatkan pengidentifikasian tujuan yang SOSFILKOM Vol.
XI No.
02 Tahun 2017 atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Atas pengembangan karir birokrasi, dapat disarikan bahwa salah satu titik tolak penting adalah kompetensi dan integritas.
Tentunya pengembangan karir harus dilaksanakan secara profesional melalui perencanaan dan manajemen karir yang pemahaman dari salah satu pegawai di lingkungan pemda Kabupaten Cirebon sebagai berikut:
Menurut saya, gender adalah kemampuan laki-laki dan perempuan itu berbeda karena secara jenis kelaminya juga Dalam memimpin kemampuannya juga berbeda.
Kalau saya lebih suka laki-laki Pemimpin laki-laki itu lebih tegas sedangkan perempuan tidak (Wawancara 10 Agustus Permasalahan Inter-role Conflict Pejabat menghadapi persoalan konflik dalam dirinya baik konflik di dalam keluarga, konflik di dalam komunitas, maupun konflik dalam ranah publik.
Peran perempuandi bidang pekerjaan dan keluarga saling bertentangan dalam beberapa hal.
Misalnya Work-family conflict dapat terjadi karena tuntutan waktu di satu peran yang bercampur aduk dengan keikut-sertaan peran lainnya, stres yang bermula dari satu peran ke dalam peran lainnya akan mengurangi kualitas hidup dalam peran tersebut, dan perilaku yang efektif dan tepat pada satu peran, namun tidak efektif dan tidak tepat saat ditransfer pada peran lainnya.
Tumpang tindih peran gender pun menjadi salah satu indikator yang menyebabkan interrole conflict terjadi pada pejabat perempuan.
Dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon, permaslahan interrole kurangnya pemahaman para pegawai Hasil menunjukkan bahwa, bagi mereka yang pernah mendengar istilah gender namun pemahaman terhadap gender masih lemah.
Hal tersebut karena mereka masih sering mengidentifikasi peran sosial seseorang hanya berdasarkan pada jenis kelamin Salah satu contoh adalah Jawaban di atas menunjukkan bahwa pada diri perempuan sendiri masih ada yang menerima begitu saja konstruksi sosial yang telah menjadi arus utama .
dalam melihat perempuan.
Perempuan lebih sering diidentikan dengan subjek domestik yang sarat dengan sifatsifat feminim negatif seperti misalnya, tidak tegas, tidak rasional, suka menggosip, lemah, tidak mandiri dan tidak Hal ini dikukuhkan dengan begitu kuat baik secara kultural maupun struktural sehingga membentuk pelabelan .
yang menyudutkan perempuan (Fakih Ironisnya, dikotomi berdasarkan jenis kelamin tersebut juga menjadi pemahaman sebagian besar perempuan sendiri, seolah-olah hal tersebut adalah sesuatu yang sudah seharusnya terjadi .
aken for grante.
, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi.
Fear Pengaruh Pengembangan Karir Ketakutan Akan Kesuksesan terhadap Prestasi Kerja Pegawai Wanita di Pemerintah Kabupaten Cirebon Terbukanya akses perempuan untuk masuk ke sektor publik, khususnya sebagai pegawai negeri sipil dalam birokrasi sangat menggembirakan bagi perempuan, karena SOSFILKOM Vol.
XI No.
02 Tahun 2017 hal itu sebagai sebuah indikator penting agar kesetaraan dan keadilan gender dapat direpresentasikan, demikian juga halnya yang terjadi di Pemda Kabupaten Cirebon.
Sayangnya kenyataan tersebut belum diimbangi dengan adanya keterbukaan akses untuk memperoleh jabatan struktural, apalagi jabatan-jabatan strategis yang berperan untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih sensitif gender.
Pada sisi lain tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menerapkan konsep-konsep good governance, bahwa di dalam konsep tersebut juga harus memperhatikan isu-isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama di dalam birokrasi.
Pejabat perempuan dalam mencapai karir birokrasinya mengalami hambatan yang justru datang dari faktor psikologis mereka sendiri.
Adanya ketakutan akan kesuksesan mereka dalam mencapai puncak karir di lingkungan birokrasi menjadi faktor besar yang masih Pemda Kabupaten Cirebon.
Beberapa hasil wawancara dengan pejabat perempuan menunjukkan masih adanya ketakutan dalam diri mereka terutama ketika menghadapi situasi pandangan negatif dari masyarakat bahwa perempuan-perempuan yang sukses sering dinilai menentang kodratnya sebagai perempuan.
Munculnya kesuksesan akibat adanya pengembangan karir yang dialami oleh pegawai wanita di pemerintah kabuapten Cirebon, disebabkan oleh tingginya rasa takut akan loss of social self esteem, takut akan turunnya penghargaan dari masyarakat terhadap dirinya, karena karakteristik masyarakat Kabupaten Cirebon masih memiliki kesadaran tinggi bahwa seorang wanita harus mengutamakan peran sebagai seorang ibu rumah tangga, dan masih tingginya tingkat pemeliharaan kodrat kewanitaan sebagai seorang wanita muslimah yang tidak menghendaki kebebasan berinteraksi dengan kaum lakilaki non muhrim, serta kekhawatiran tidak dapat sepenuhnya mampu memelihara anak dan mengabdi kepada kepala keluarga .
Ketika menghadapi pengembangan karir, secara psikologis, mereka memiliki rasa khawatir/ketakutan akan dampak dari kesuksesan yang kelak akan diraihnya.
Ketakutan akan loss of social self esteem merupakan ketakutan terbesar yang dialami pegawai wanita di pemerintah Kabupaten Cirebon, artinya mereka sangat takut kehilangan harga diri sosial atau terhadap dirinya karena dianggap tidak mampu menjadi orang tua dan istri yang Mereka lebih mengutamakan perannya sebagai ibu rumah tangga daripada sebagai wanita bekerja, sehingga menimbulkan konflik peran, yaitu terjadi ketidakseimbangan peran antara pekerjaan dan keluarga yang seharusnya dapat dijalani bersamaan secara seimbang.
Fenomena Glass Ceiling Menurut Cotter dan rekan .
1, .
, glass ceiling merepresentasikan ketidaksetaraan pada salah satu jenis kelamin atau rasial dalam peluang kemajuan dalam tingkat yang lebih tinggi.
Disini peneliti meneliti glass ceiling yang terjadi pada wanita.
Glass ceiling adalah satu hambatan yang tidak kentara, yang menghambat karir wanita untuk maju mencapai jabatan manajemen puncak (Kottis, 2.
Menurut Burke .
glass ceiling merupakan hambatan yang membatasi kelanjutan karir wanita mencapai posisi yang lebih tinggi.
Dalam mencapai posisi tersebut seolah-olah ada hambatan yang tidak nampak.
Fenomena glass ceiling masih banyak terjadi dikalangan pekerja wanita termasuk dalam Kabupaten Cirebon.
Ada gap yang terjadi antara wanita dan pria di tempat kerja.
Fenomena glass ceiling dalam birokrasi telah menjadi hambatan yang sangat sulit untuk dipecahkan oleh perempuan, karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kultur tetapi juga struktur.
Kondisi yang demikian selalu direproduksi oleh SOSFILKOM Vol.
XI No.
02 Tahun 2017 pekerja, relatif sama.
Semua hal di dalam birokrasi dapat dikerjakan bersama.
Dalam hal ini tidak ada istilah pekerjaan tertentu hanya dikerjakan oleh laki-laki sedangkan pekerjaan tertentu lainnya dikerjakan oleh Dalam temuan di lapangan masih terdapat pembedaan PNS laki-laki dan perempuan dalam birokrasi, akan tetapi faktanya diskriminasi secara sengaja ataupun secara tidak disengaja masih kerap Fakta juga menunjukkan.
PNS perempuan dari segi tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan masih berada di bawah kemampuan lakilaki.
Hal itu terjadi disebabkan karena berbagai faktor, antara lain: budaya yang masih mengungkung perempuan sehingga mereka memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan.
Demikian pula dengan kemiskinan .
ingkat pendapata.
yang menyebabkan akses pendidikan dan pekerjaan oleh keluarga lebih diutamakan laki-laki mengingat kepercayaan atau kebiasaan bahwa lakilaki sebagai pencari nafkah di dalam keluarga (Sudarta, 2007: .
Nugroho .
8: .
:Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan.
Karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan social dan budaya di tempat mereka berada.
Dengan kata lain, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan social dan budaya setempat.
Dalam berspektif gender.
Pemda Kabupaten Cirebon seharusnya dapat mewujudkan kemitra-sejajaran yakni gender dalam bentuk hubungan social dan peran laki-laki dan perempuan sebagaimana dikemukakan khususnya kaum perempuan.
Mereka harus diberitahu dan diberi pemahaman melalui mengenai hak, kewajiban, peran, dan lingkungan sosial, masyarakat, bahkan negara, sehingga seolah-olah menjadi sebuah nilai baku dan bahkan menjadi sebuah kodrat.
Gender Mainstreaming dicetuskan melalui Inpres No.
IX Tahun 2000, adalah sebuah penegasan dari Negara agar semua kebijakan dan kegiatan pembangunan tidak bias gender.
Oleh karena itu semua wilayah mulai dari pusat mengimplementasikan Inpres tersebut, agar terjadi kesetaraan dan keadilan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dan Realitasnya, implementasi gender mainstreaming belum maksimal, bahkan terkesan setengah hati.
Semua itu sangat tergantung dari komitmen pejabat setempat dan seluruh jajaran birokrasi yang ada di wilayah masing-masing.
Pada lingkungan kabupaten Cirebon, setidaknya para pejabat perempuan sendiri, perlu meningkatkan self confidence dan mambentuk jejaring agar dapat melewati rintangan yang ada.
Selain itu perempuan diharapkan dapat mengeliminir perasaan ambigu yang melingkupinya agar mampu bersaing secara terbuka.
Temuan Hambatan Karir Birokrasi Perempuan di Kabupaten Cirebon Berdasarkan dikemukakan di atas, kiranya birokrasi pemerintah Kabupaten Cirebon belum sepenuhya mampu menerapkan perspektif Kaum ditempatkan hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai sumber daya penting yang harus didaya gunakan, sehingga birokrasi dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara efektif dan efisien termasuk dalam mengatasi hambatanhambatan pencapaian karir birokrasi Dalam birokrasi pemerintahan pekerja, dalam hal ini berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakoni oleh laki-laki dan perempuan.
Dalam hal ini partisipasi PNS laki-laki dan perempuan mestinya tidak berbeda dan tidak dibedakan.
Kemampuan mereka, sebagai insan
SOSFILKOM
Vol.
XI No.
02 Tahun 2017 tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai anak bangsa.
Selain itu, struktur organisasi pada dasarnya menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagikan, dikelompokan dan dikoordinasikan secara formal.
Kondisi PNS perempuan masih mengalami beban ganda yang tinggi dibanding PNS laki-laki dalam masalah tugas domestik mengurus.
Sementara ketika anak sudah SMP keatas peran PNS
laki-laki lebih tinggi dibanding PNS
Kondisi
PNS
dalam masalah kesehatan reproduksinya, yakni haid, kehamilan, pemeliharaan kesehatan dan keluarga berencana dapat dikatakan kesejahteraannya tinggi.
Namun semakin rendah pada kesadaran, akses dan partisipasinya, dan paling rendah pada kontrol artinya untuk masalah reproduksi diri mereka sendiri PNS perempuan tidak punya kuasa atas dirinya sendiri.
Paradigma pemberdayaan perempuan masih beragam belum sampai pada kesepahaman dan kesatuan tindak untuk menjadi PUG .
engarusutamaan Pembangununa.
dimana ada perlakuan khusus untuk memberdayakan perempuan .
ffirmative actio.
Pejabat memiliki hampir semua unsur yang positif yakni: prestasi kerja.
Kepemimpinan, kematangan emosi, kedisiplinan, kecepatan keputusan, perubahan perilaku yang positif setelah menjadi penajabat struktural.
PNS laki-laki tidak merasa tersaingi, dan peningkatan kinerja setelah menjadi pejabat struktural.
Sementara yang menjadi pro-kontra adalah pada keharmonisan rumah tangganya dan minat karirnya.
PNS
perempuan memiliki masa stagnasi karir dalam perkembangan karir yang berbeda dengan PNS laki-laki, maka perlu pemberdayaan yang proporsional dan adil gender sesuai dengan tahapannya.
Kebijakan pemerintah daerah yang tercermin dalam berbagai aturan tentang pengangkatan pejabat Struktural sudah berperspektif gender.
Namun dalam pelaksanaannya masih terapat bias gender dan ketidakadilan gender.
Kinerja pejabat struktural laki-laki sesungguhnya memiliki hampir semua unsur yang diperlukan untuk menjadi seorang pejabat Struktural, namun sering dipertanyakan keharmonisan rumah tangga dan minat karirnya, suatu hal yang tidak dipertanyakan bagi pejabat struktural laki-laki.
Saran.
Bagi PNS perempuan perlu peningkatan pengetahuan/wawasan pelatihan kepemimpinan.
Hambatan dalam karir birokrasi pemahaman konsep gender.
Berdasarkan dari hasil wancara dan FGD bahwa budaya birokrasi masih menjadi persoalan di Pemda Kabupaten Cirebon.
Beberapa persoalan yang berasal dari diri perempuan yang terjebak pada beban kerja ganda antara kerja reproduktif dan produktif yang dapat menciptakan conflict interrole.
Selain itu ketakutan kehilangan sifat feminim menjadikan perempuan terjebak pada fear of success.
Kesuksesan karir ketakutan kegagalan perempuan dalam mendidik anak dan membina rumah Pada sisi relasi hubungan kerja, stigma yang terpatri bahwa perempuan memiliki sifat tidak ambisius sehingga daya kompetisi dalam prestasi kerja sangat Fenomena ini dinamakan dengan glass ceiling dimana laki-lakicenderung mengejar kesuksesanstatus dan materi, sedangkan perempuan fokus pada kriteria Penutup Pengembangan karir bagi pegawai perempuan di pemerintahan Kabupaten Cirebon ternyata memiliki beberapa ketakutan akan kesuksesan dan konflik pekerjaan-keluarga yang berdampak pada sebaiknya dalam penentuan posisi kerja.
SOSFILKOM Vol.
XI No.
02 Tahun 2017 Capabilities Theory to Reflect on the Career Journey of Senior Women.
Women in Management Review.
Vol.
No.
pegawai wanita ditempatkan di lingkungan kerja yang tidak menuntut pertambahan waktu kerja .
erja lembu.
, sehingga tidak mengurangi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.
Pegawai perempuan dalam mencapai karirnya menghadapi konflik pekerjaan-keluarga.
Pencapaian karir pegawai perempuan seringkali terhambat oleh adanya konflik pekerjaan-keluarga serta adanya stereotip peran jenis membuat pegawai wanita kurang kompetitif dibanding pria.
Hal tersebut terjadi karena adanya perasaan takut sukses yang dimiliki pegawai wanita serta menimbulkan konsekuensi sosial yang negatif yang akan diterima, seperti kehilangan feminitasnya, popularitas, tidak mendapat dukungan sosial dan dikucilkan di tempat kerja.
Takut sukses ini merupakan penghambat perempuan dalam mencapai karir birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Fenomena glass ceiling masih banyak terjadi dikalangan pekerja wanita termasuk dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.
Ada gap yang terjadi antara wanita dan pria di tempat kerja.
Fenomena glass ceiling dalam birokrasi telah menjadi hambatan yang sangat sulit untuk dipecahkan oleh perempuan, karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kultur tetapi juga Struktur organisasi yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Cirebon belum berperspektif gender.
Creswell.
JW.
Research Design Pendekatan Kualitatif.
Kuantitatif, dan Mixed.
Pustaka Pelajar:
Yogyakarta.
Flippo.
Manajemen Personalia.
Alih Bahasa.
Moh.
MasAoud.
Erlangga: Jakarta.
Hubeis.
AV.
Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa.
IPB Press: Bogor.
Kussudyarsana.
Soepatini.
Pengaruh Karier Objektif pada Perempuan Terhadap Konflik KeluargaPekerjaan.
Penelitian Humaniora.
Vol.
No.
Agustus Mangkuprawira S.
Hubeis.
AV.
Manajemen Mutu Sumberdaya Manusia.
Ghalia Indonesia: Bogor.
Mugniesyah.
Komunikasi Gender.
Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi.
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor: Bogor.
Murtiningrum.
Analisis Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga Terhadap Stres Kerja dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderasi.
[Tesi.
Program Studi MM Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
Daftar Pustaka