ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI
PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MUARA ENIM
Analysis Of Policy Implementation And Distribution Of Subsidized Fertilizer In Muara Enim District Sulaiman Harianto1.
Agoes Thony AK2 Dinas Tanaman Pangan.
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim Fakultas Pertanian Universitas Sjakhyakirti Palembang Email : sulaimanhharianto@gmail.
Agoes_thony@unisti.
Abstrak Pupuk adalah unsur yang sangat penting dalam peningkatkan produktivitas tanaman pangan yang mana keberadaan dan pemanfaatannya memiliki fungsi yang cukup strategis.
Diantara beberapa kebijakan dalam pengadaan pupuk di tingkat petani adalah pupuk Pupuk bersubsidi sudah lama diterapkan dengan mekanisme kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan dalam pengadaan pupuk, pendistribusian pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi.
Dalam rangka melaksanaan kebijakan yang optimal, perlu adanya rumusan dan kajian terhadap kebijakan pupuk bersubsidi yang sudah ada, dengan lebih memperhatikan unsur pendukung dan unsur penghambat dalam pelaksanaan kebijakan atas dasar kebutuhan masyarakat petani di tingkat lapangan dengan cara merumuskan suatu model yang efektif dan efisien dalam mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Muara enim di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Kelekar Desa Embacang dan Desa Teluk Jaya.
Mengambil contoh dua Kelompok Tani.
Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sojangkang dengan areal pertaniannya 50 Ha.
Kata Kunci: Model Distribusi.
Model Pengadaan.
Pertanian.
Petani Abstract Fertilizer is a very important element in increasing the productivity of food crops,where its existence and utilization has quite a strategic function.
Among several policies in the procurement of fertilizer at the farmer level is subsidized fertilizer.
Subsidized fertilizer has long been implemented with policy mechanisms that follow it, suchas policies on fertilizer procurement,distribution of fertilizers and supervision of subsidized fertilizers.
order to implement an optimal policy,it is necessary to formulate and study the existing subsidized fertilizer policy,with more attention to the supporting and inhibiting elements in implementing the policy based on the needs of the farming community at the field level by formulating an effective and efficient model in the mechanism.
distribution of subsidized fertilizers.
This research was conducted in Muara Enim Regency in two subdistricts,namely Gelumbang District and Kelekar District.
Embacang Village and Teluk Jaya Village.
Take the example of two farmer groups,the Maju Bersama farmer group and the Sojangkang farmer group with an agricultural area of 50 ha.
Analisis Penerapan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Muara Enim Sulaiman Harianto.
Agoes Thony AK Keywords : Distribution Model.
Procurement Model.
Agriculture.
Farmers PENDAHULUAN Sektor pertanian tanaman pangan dari dahulu hingga sekarang mempunyai peran yang cukup strategis dalam upaya Pembangunan Nasional, secara umum orang Ae orang atau masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, oleh karena itu kebutuhan dasar berupa pasokan beras untuk menstabilkan kebutuhan pangan nasional masyarakat Indonesia relatif tinggi.
Maka dari itu peran petani dianggap penting dalam upaya menstabilkan pasokan kebutuhan beras nasional bagi mayarakat Indonesia (Muharjono & Zein Syarif.
Secara komprehensif peran pertanian tanaman pangan dapat ditinjau dari : .
Memilki peran strategis dalam upaya penyediaan pangan .
dan penciptaan stabilitas ketahanan pangan nasional .
ood securit.
, .
Sektor pertanian juga berfungsi menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa, .
Sektor pertanian cukup mampu menghasilkan serta menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, .
Sektor pertanian menjadi pasar yg cukup potensial bagi produk-produk sektor industri, dan .
Sektor pertanian berperan dalam menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain .
net outflow of capital for investment in other sector.
(Muharjono & Zein Syarif.
Peningkatan hasil kinerja pertanian bergantung pada faktor dan kondisi yang Pupuk relitanya merupakan sarana produksi yang sangat berpengaruh dalam proses produksi dan produktivitas pertanian.
Maka dari itu, ketersediaan pupuk bersubsi menjadi penting dan selayaknya dijamin oleh Pemerintah telah berupaya dalam menyediakan sarana produksi ini dengan jumlah yang relative mencukupi kebutuhan dan tentunya dengan harga yang terjangkau oleh petani.
Acuan inilah yang mendasari pemerintah melakukan kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani.
Kebijakan pupuk bersubsidi ini diharapkan mampu berperan sebagai rangsangan bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produksivitas pangan serta peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani.
Adapun kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim ini merupakan turunan dari Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementrian Pertanian di Pusat, melalui aturan - aturan dalam bentuk pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Muara Enim serta penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang wajib dipatuhi oleh distributor dan pengecer di tingkat lapangan sampai nantinya diterima kelompok tani/petani.
(Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 521/ Kep.
58-Huk/2.
Permasalahan dilapangan yang sering dihadapi oleh petani, seperti: cuaca ekstirm yang tak menentu terkadang mengakibatkan petani mengalami kerugian, saat hujan deras menyebabkan banjir, maka perlu dilakukan penyulaman bibit baru, masalah hama dan penyakit yang sering dan selalu merusak dan mengganggu tanaman padi seperti hama penggerek daun, tikus, keong emas, ulat bulai, dan lain sebagainya, kemudian masalah panen dan pasca panen terakhir tentunya masalah pemasaran.
Kebijakan Pemerintah dalam upaya pengadaan pupuk melalui pupuk bersubsidi memberi dampak positif dalam upaya peningkatan produksi pertanian, namun dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil penelitian tahap I analisis kebijakan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Muara Jimanggis.
Vol.
No.
Juni 2023 Analisis Penerapan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Muara Enim Sulaiman Harianto.
Agoes Thony AK Enim, kenyataan dilapangan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi menemukan beberapa permasalahan, antara lain: .
Sistem pengadaan yg mengharuskan peng-inputan data e-rdkk terlebih dahulu .
Pendistribusian yang tak tepat waktu, berakibat keterlambatan pupuk sampai ke tangan petani pada saat musim tanam, .
Kurang pengawasan harga pupuk bersubsidi ditingkat pengecer seperti yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, melalui keputusan Menteri Pertanian, sering kali ditemukan beberapa pengecer yang menjual pupuk bersubsidi diatas harga HET, .
Pembelian pupuk harus berdasarkan e-rdkk petani harus masuk data pengajuan yang prosesnya cukup panjang.
(Sularno & Bambang.
Dengan adanya permasalah yang telah dikemukakan pada penelitian sebelumnya, akan lebih baik jika ada model sistem pengadaan dan pendistribusian yang lebih efektif dan efisien, dengan tujuan supaya kekurangan pupuk bersubsidi dan tidak tepat waktu dengan saat musim tanam dapat diminimalisir.
Dibarengi dengan bentuk pengawasan yang tegas dan berkesimbungan dalam memantau proses pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran.
Penelitian ini bertujuan untuk: .
Mengetahui model sistem pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi yang lebih efektif dan efisien untuk dapat dijadikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, .
Suatu langkah upaya mengoptimalkan menerapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk teknik penentuan informan ditentukan dengan cara purposif dan snow ball.
Konsultasi dilakukan dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan.
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim guna mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Muara Enim.
Konsultasi juga dilakukan dengan pihak distributor dan pengecer pupuk bersubsidi, konsultasi juga dilakukan dengan petugas verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi .
etugas penyuluh pertania.
, konsultasi juga dilakukan dengan kelompok tani guna mengetahui mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi yang terjadi selama ini, untuk menggali berbagai informasi dan masalah yang ditemui di tingkat lapangan.
Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2022 lokasi yang diambil adalah desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, pada Kelompok Tani Sojangkang yang tergabung dalam Gapoktan Rawo Indah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Setelah dilakukan konsultasi dengan kelompok tani, maka dinyatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi masih kurang efektif dan efisien karena ditemui dilapangan kelangkaan pupuk bersubsidi ini sering dirasakan oleh petani padahal pihak produsen pupuk bukan saja telah mengalokasikan tetapi juga telah menyalurkan pupuk pupuk bersubsidi berdasarkan usulan E-RDKK yang dibuat Kelompok Tani dan didampingi petugas penyuluh pertanian.
Melihat kenyataan ini petani meraskan bahwa model pendistribusian pupuk bersubsidi yang terjadi selama ini berjalan tidak kooperatif mendukung petani Jimanggis.
Vol.
No.
Juni 2023 Analisis Penerapan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Muara Enim Sulaiman Harianto.
Agoes Thony AK karena masih terjadi keterlambatan pendistribusian dan kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan.
Ini tentunya akan berimbas pada waktu musim pemupukan dan hasil produksi tanaman padi.
Mekanisme dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini akan efektif dirasakan oleh petani apabila model penyalurannya dari produsen ke distributor kemudian langsung ke Kelompok Tani.
Dengan demikian pupuk bersubsidi tidak lagi tertahan di kios pengecer sehingga memperpendek proses pendistribusian yang sering mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi dan juga dapat mengurangi harga pupuk bersubsidi itu sendiri.
Kelompok Tani merupakan organisasi non formal yg telah memiliki akta notaris dan dalam bimbingan petugas penyuluh pertanian tentu memiliki kemampuan dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi untuk kepentingan anggota kelompok taninya.
Adapun mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi sekarang ini berdasarkan kebijakan pemerintah, melalui 5 tahapan, terlihat pada (Gambar .
Tahap PRODUSEN :
PT.
Pusri PT.
Petro kimia Tahap 2 DISTRIBUTOR :
Tahap PENGECER :
CV.
Kita Tani CV.
Kelekar Jaya
Tahap 4
KELOMPOK
TANI
Gambar 1.
Tahapan alur pendistribusian pupuk bersubsidi Kabupaten Muara Enim Menurut tahapan alur pendistribusian pupuk bersubsidi diatas, dari hasil penelitian menyatakan bahwa pada tahap 3 fungsi dan peran AupengecerAy kurang signifikan, karena keberadaannya hanya tempat persinggahan dan penyimpana saja sebelum sampai pada kelompok tani atau petani.
Padahal mereka kelompok tani atau petani sudah dialokasikan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam bentuk erdkk yang difasilitasi oleh petugas penyuluh pertanian guna penyediaan pupuk bersubsidi pada suatu wilayah.
Fungsi dan peran tahap 3 ini terdapat beberapa kelemahan, antara lain, harga jual eceran tertinggi sering melebihi dari ketentuan dan peraturan yang ditetapkan, keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi yang mempengaruhi saat musim Fungsi dan peran pengecer pada 3 ini sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kelompok tani kemudian diteruskan oleh Gapoktan dengan tujuan memperpendek alur pendistribusin pupuk besubsidi di Kabupaten Muara Enim.
Dengan demikian berdasarkan pengkajian dari hasil penelitian maka dapat direkomendasikan suatu model pendistribusian pupuk bersubsidi dengan melihat pada (Gambar .
Jimanggis.
Vol.
No.
Juni 2023 Analisis Penerapan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Muara Enim Sulaiman Harianto.
Agoes Thony AK Tahap 1 PRODUSEN :
PT.
Pusri PT.
Petro kimia Tahap 2 DISTRIBUTOR :
Tahap 3
KELOMPOK
TANI
Gambar 2.
Tahapan alur pendistribusian pupuk bersubsidi yang diusulkan ke pemerintah Model alur pendistribusian pada gambar 2 tentunya akan memperpendek dan mempercepat pengiriman pupuk bersubsidi karena kelompok tani atau petani langsung berhubungan dengan pihak distributor.
Dalam hal ini pemerintah harus lebih aktif dalam hal pengawasan, serta pembinaan kelompok tani oleh petugas penyuluh pertanian di lapangan sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi ini berjalan optimal sehingga mendukung peningkatan produksifitas hasil pertanian dan dapat mensejahterakan petani.
Selain itu harga HET pupuk bersubsidi akan sesuai ketentuan karena tidak dibebani jasa penyimpanan oleh pengecer.
Harga HET Pupuk bersubsidi berdasarkan peraturan menteri Pertanian no 49 tahun 2020 tentang harga eceran tertinggi dan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan tahun 2015 adalah sebagai berikut: .
Pupuk Urea Rp.
250 per kg .
Pupuk SP 36 Rp.
400 per kg .
Pupuk ZA Rp.
700 per kg .
Pupuk NPK Phonska RP.
2,300 per kg .
Pupuk Petrorganik Rp.
800 per Tugas Pemerintah dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), merupakan acuan dasar dalam menentukan petani penerima pupuk bersubsidi berdasar pada usulan yg dibuat oleh kelompok tani yang di fasilitasi oleh Pemerintah melalui petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Dinas Perdagangan dan Perindutrian fungsinya disini sekedar mengawasi Dalam upaya mendukung pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional perlu adanya kaedah prinsip 6 tepat yaitu : tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.
Penyediaan pupuk subsidi oleh Pemerintah bertujuan untuk meringankan beban petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang relatif terjangkau.
Dalam perencanaan alokasi pupuk bersubsidi setiap tahun pemerintah juga telah mencadangkan alokasi sebesar 20% dari jumlah anggaran pupuk bersubsidi kabupaten Muara Enim, untuk mengantisipasi fenomena alam yg merugikan dintaranya bencana alam, banjir, serangan hama dan penyakit.
Namun karena keterbatasan kemampuan Pemerintah untuk anggaran pupuk bersubsidi, maka dari itu pupuk bersubsidi khusus diperuntukan bagi petani dengan komoditas Tanaman PAJALE dan Perkebunan Rakyat.
Pemerintah dalam hal ini perlu untuk melakukan terobosan baru untuk mengurangi atau bahkan menghapus kebijakan pupuk bersubsidi, memang akan menaikkan HET pupuk dipasaran.
Namun disamping itu juga perlu adanya kebijakan pengganti pupuk bersubsidi sehingga pendapatan petani tetap baik, sebagai contoh misalnya pemanfaatan kartu tani yg telah dimiliki oleh petani yang namanya telah termasuk dalam SIMLUHTAN, kartu tani ini yang Aunota bene nyaAy sebagai alat elektronik dalam pembelian pupuk bersubsidi oleh petani bisa dijadikan sarana untuk pemberian bantuan Jimanggis.
Vol.
No.
Juni 2023 Analisis Penerapan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Muara Enim Sulaiman Harianto.
Agoes Thony AK dana sebagai pengimplementasian kebijakan pengganti pupuk bersubsidi.
Sehingga efektifitas dan efesiensi dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan bisa tercapai.
Kembali pada pupuk bersubsidi yang mana sering muncul persoalan di lapangan dalam pelaksaan kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi, karenanya pemerintah perlu memperbaiki sistem penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat lapangan melalui keputusan Bupati Muara Enim Nomor 520.
05/Kep.
290Huk/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Persitisida Kabupaten Muara Enim.
Diantara dilematika yang sering muncul dari hasil penelitian dan observasi pada kios pengecer yang berlokasi di Kecamatan Kelekar Kab.
Muara Enim, seperti .
ada petani atau kelompok tani dari kecamatan lain yang boleh membeli pupuk bersubsidi di Kecamatan Kelekar sedangkan ada petani atau kelompok tani dari kecamatan kelekar itu sendiri kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi.
Kemudian lagi ada petani yang memiliki luas lahan yang melebihi batas ketentuan yg telah diatur pemerintah untuk memperoleh pupuk bersubsidi yaitu hanya 2 Ha saja per petani bahkan diperbolehkan untuk membeli pupuk bersubsidi dengan luasan lahan sampai 30 Ha.
Maka dari itu tujuan utama dari pendistribusian pupuk bersubsidi adalah: .
Efektif dan efesien mekanisme pendistribusian.
Efektif dan efesiens biaya subsidi.
Efektif dan efisien dalam pengawasan.
Efektif dan efisien penyusunan E - RDKK.
Efektif dan efisien pengembangan SDM.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Masih ditemukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam tata kelola pupuk bersubsidi, diantaranya pada saat penyusunan RDKK oleh kelompok tani masih belum mengakomodir semua petani, pupuk bersubsidi yang dijual kepada petani diluar wilayah, saat penyaluaran pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu, panjangnya mekanisme pengadaan serta penyaluran, kurangnya alokasi pupuk bersubsidi Adanya penyalahgunaan dan penyelewengan kebijakan pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan kios pengecer serta masih lemahnya mekanisme pengawasan dan tata kelola pupuk bersubsidi.
Pemerintah telah mengeluarkan aturan kebijakan dan regulasi tentang mekanisme pupuk bersubsidi, tapi pada kenyataannya tidak semuanya dipatuhi, dalam pelakanaannya dilapangan masih banyak ditemui penyelewengan disana sini, serta belum maksimal pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas pupuk dan peptisida yg ditunjuk oleh pemerintah, serta kurangnya pantauan dari masyarakat.
Transparansi informasi dan dalam alur pelaksanaan tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi dinilai masih kurang optimal.
Peraturan pemerintah dalam kebijakan pupuk bersubsidi saat ini tetap dibutuhkan petani untuk mengoptimalkan hasil produksi pertanian.
Tentunya dalam pelaksanaannya dibutuhkan pengawasan intensif dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dengan kaedah prinsip 6 tepat yaitu : tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.
Jimanggis.
Vol.
No.
Juni 2023 Analisis Penerapan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Muara Enim Sulaiman Harianto.
Agoes Thony AK Saran Alternatif kebijakan subsidi pupuk menyangkut sistem distribusinya adalah dengan menerapkan sistem tertutup dan aktif.
Dengan melihat hasil dan pelaksanaan kebijakan pupuk tersebut beberapa pertimbangan dan saran yang dapat dilakukan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan subsidi pupuk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani adalah: .
Jika kebijakan pupuk bersubsidi masih perlu dilakukan guna meningkatan hasil produksi pertanian.
maka perlu dilakukan efesiensi atau pengurangan mata rantai alur pendistribusian .
Dilematika pupuk bersubsidi yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan melakukan terobosan baru untuk mengurangi atau bahkan menghapus kebijakan pupuk bersubsidi, misalnya pemanfaatan kartu tani yg telah dimiliki oleh petani yang namanya telah termasuk dalam SIMLUHTAN, kartu tani ini yang Aunota bene nyaAy sebagai alat elektronik dalam pembelian pupuk bersubsidi oleh petani bisa dijadikan sarana untuk pemberian bantuan dana sebagai pengimplementasian kebijakan pengganti pupuk bersubsidi.
Perlu kesadaran petani dalam pemakaian pupuk yang tepat dalam pemakaiannya sesuai rekomendasi.
Diklat bagi petugas Penyuluh pertanian lapangan untuk meningkatkan kompetensi serta Demontrasi Plot dan Demontrasi Cara bagi kelompok tani dalam penerapannya mengenai .
Dosis pemupukan.
Jenis dan kandungan pupuk.
Waktu dan .
Cara pemupukan sebaiknya dilakukan.
DAFTAR PUSTAKA