JAKI Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2017 Pentingnya Perencanaan dalam Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya The Importance of Planning in Immunization Program at City Health Department of Surabaya Karlina Okta Viani Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Brebes E-mail: karlinaokta93@gmail.
ABSTRACT
Plannig of the health program in district level has been more dominated by top-down process.
The targets specified from top level are ususally based on national projections and incompatible with the real situation in this The goal of this research is to analyse annual health planning in Immunization program Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
The research is a descriptive study with qualitative data.
Data collected with in-depth interview to person in charge of program and document observation in City Health Department of Surabaya.
The result of this research are: .
Technical planning such as amount of target person of immunization, amount of logistic and vaccine needs, financial planning has been done, but the administrative implementation has not been fully done showed by some documents which actually do not exist.
Non-technical planning that is based on the problems of last year have not been implemented.
POA (Plan of Actio.
has never been made in immunization program, so it is necessary to form POA raw format and guidelines for the preparation of planning.
Steps in planning has not conform the rules justified.
Annual Training is required for the planning in immunization program for each person in charge.
Keywords: district health department, immunization program, planning ABSTRAK Perencanaan program kesehatan di tingkat kabupaten telah lebih didominasi oleh proses top-down.
Target yang ditentukan dari tingkat atas bersifat ususally berdasarkan proyeksi nasional dan tidak sesuai dengan situasi sebenarnya di bidang ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan kesehatan tahunan pada program imunisasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif.
Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam kepada orang yang bertanggung jawab atas pengamatan program dan dokumen di Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Hasil dari penelitian ini adalah: .
Perencanaan teknis seperti jumlah target orang imunisasi, jumlah kebutuhan logistik dan vaksin, perencanaan keuangan telah dilakukan, namun pelaksanaan administrasi belum sepenuhnya dilakukan ditunjukkan oleh beberapa dokumen yang benar-benar dilakukan.
tidak ada.
Perencanaan non teknis yang didasarkan pada masalah tahun lalu belum dilaksanakan.
POA (Plan of Actio.
tidak pernah dilakukan dalam program imunisasi, jadi perlu format dan pedoman baku POA untuk persiapan perencanaan.
Langkah dalam perencanaan belum sesuai dengan peraturan yang dibenarkan.
Pelatihan Tahunan diperlukan untuk perencanaan program imunisasi untuk setiap orang yang bertanggung jawab.
Kata Kunci: dinas kesehatan kota, perencanaan, program imunisasi
PENDAHULUAN
Berdasarkan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, pada tahun 2016 ada 1 KLB campak dengan 13 kasus dimana semua penderitanya memiliki riwayat tidak diimunisasi.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan imunisasi wajib sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan.
Perencanaan harus disusun secara berjenjang mulai dari puskesmas, kabupaten/kota, provinsi dan pusat .
ottom u.
Perencanaan merupakan kegiatan yang sangat penting sehingga harus dilakukan secara benar oleh petugas yang Kekurangan dalam perencanaan akan program, tidak tercapainya target kegiatan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat.
Sebaliknya kelebihan dalam perencanaan akan mengakibatkan Program imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 2015 yang telah diupayakan selama ini menunjukkan hasil cakupan yang memuaskan yaitu Cakupan kelurahan Universal Child Imunization (UCI) pada tahun 2015 sebesar 85,7 % dari 154 Kelurahan yang ada di Kota Surabaya.
Cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh wilayah.
Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB).
Untuk mendeteksi dini terjadinya penignkatan kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, imunisasi perlu didukung oleh upaya surveilans epidemiologi.
Pentingnya Perencanaan dalam.
Viani JAKI Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2017
HASIL DAN PEMBAHASAN
pemborosan keuangan negara.
(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2.
Perencanaan mengantisipasi peristiwa di masa datang dan menentukan staretgi .
ara, tindakan adapti.
untuk mencapai tujuan organisasi di masa mendatang.
(Supriyanto dan Nyoman, 2.
Perencanaan di bidang kesehatan merupakan suatu proses untuk merumuskan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang harus disediakan, menetapkan tujuan yang paling penting dan menyusun langkah-langkah yang praktis untuk mencapai tujuan yang telah Perencanaan akan menjadi efektif jika berdasarkan fakta (Yuko, 2.
Desentralisasi perencanaan kesehatan sebagai salah satu faktor esensial dalam proses merupakan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama yang baik antara penentu kebijkan, perencana, tenaga administrasi dan masyarakat.
Oleh karena itu, dibutuhkan tekad yang kuat dan kesiapan yang matang untuk menata dan memperkuat sistem perencanaan kesehatan dpad amasing-masing kabupaten/ kota.
(Munif, 2.
Perencanaan program adalah penjabaran dari renstra yang akan dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan program.
Perencanaan program sering dibedakan atas perencanaan sekali pakai .
ingle us.
dan berkesinambungan atau diulang pada tahun-tahun berikutnya .
tanding us.
Dalam penyusunanan program standing use harus disusun dengan melibatkan banyak aspek, sehingga nantinya bisa digunakan sebagai acuan atau panduan atau standar program tahun berikutnya.
Perencanaan kabupaten/ kota selama ini dirasakan lebih didominasi oleh proses top down.
Target-target yang ditentukan dari pusat biasanya berdasarkan proyeksi nasional dan tidak sesuai dengan situasi riil di daerah.
Ketidaksesuaian ini bukan saja dalam hal penetapan target program, namun kadangkala juga dalam hal penentuan prioritas masalah.
(Syafrawati, 2.
Menurut Muninjaya .
, proses perencanaan yaitu terdiri dari menganalisis situasi, mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah, menentukan tujuan program, mengkaji hambatan dan kelemahan program, menyusun rencana kerja operasional.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan program imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Tujuan penelitian Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Jumlah Tenaga Tenaga pengelola program imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu hanya 2 orang sebagai pengelola program Pengelolaan cold chain, vaksin dan logistik imunisasi sudah dilimpahkan ke bagian gudang farmasi, sehingga koordinasi antara pengelola program dengan pengelola gudang farmasi menjadi lebih susah.
Misalnya dalam penentuan jumlah vaksin yang dibutuhkan dilakukan oleh pengelola program imunisasi.
Menghitung jumlah vaksin yang dibutuhkan harus melihat jumlah sasaran, jumlah pemberian.
IP vaksin, dan sisa Kesulitan yang dialami ketika laporan IP vaksin dan sisa stok tidak tepat waktu atau tidak tersedia karena yang menentukan perhitungan IP vaksin adalah pengelola Gudang farmasi yang berada di tempat yang berbeda dengan pengelola program imunisasi.
Pendidikan terakhir pengelola yaitu Sarjana.
Adapun berdasarkan wawancara dengan informan, bahwa pengelola program imunisasi di Dinas Kesehatan tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang perencanaan program imunisasi.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga tidak memiliki wasor imunisasi Surabaya karena wasor imunisasi yang lama sudah Menurut Permenkes RI no.
42 tahun 2014 dikatakan bahwa untuk meningkatkan efektifitas program, maka pada tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi dianjurkan agar memiliki staf lain selain pengelola program yaitu wasor .
akil superviso.
yang bertugas melaksanakan pembinaan .
upervisi suportif.
DQS, dan EVSM) ke level dibawahnya.
Permenkes RI no.
42 tahun 2014 mengatakan bahwa Untuk terselenggaranya pelayanan imunisasi dan surveilans KIPI, maka setiap jenjang administrasi dan unit pelayanan dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Puskesmas, harus memiliki jumlah dan jenis ketenagaan yang sesuai dengan standar, yaitu memenuhi persyaratan kewenangan profesi dan mendapatkan pelatihan Syarat kewenangan profesi dan pelatihan kompetensi seperti dalam pemberian imunisasi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang misalnya dokter, adapun bidan juga dapat melaksanakan pemberian imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
Menurut PMK RI no.
42 tahun 2014 jumlah tenaga minimal yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan adalah terdiri dari 1 orang pengelola program imunisasi dan surveilans KIPI, 1 orang pengelola cold chain, dan 1 orang petugas pengelola vaksin.
Sedangkan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya terdapat 2 orang petugas pengelola program imunisasi, petugas pengelola cold chain dan vaksin dikelola oleh pengelola Gudang farmasi.
Batas akhir pengumpulan data dari puskesmas tanggal 5 pada setiap bulannya.
Akan tetapi, beberapa bulan belakangan kepatuhan Rumah Sakit dalam melaporkan data imunisasi telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Ketepatan pelaporan masih dirasa kurang tepat waktu karena masih ada beberapa puskesmas dan Rumah Sakit yang terlampat melaporkan dan ada yang harus diminta METODE Studi deskriptif dengan data kualitatif ini dilakukan di Seksi Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada bulan Agustus sampai dengan September tahun 2016.
Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada pemegang program imunisasi dan telaah Pentingnya Perencanaan dalam.
Viani JAKI Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2017 Analisis Situasi Menurut Informan, analisis situasi tidak pernah dilakukan oleh pengelola program, akan tetapi setelah diwawancara lebih lanjut didapatkan bahwa informan melakukan pengumpulan data yang diperlukan seperti data proyeksi dari BPS untuk menetukan sasaran, menghitung kebutuhan vaksin dan logistik, menganalisis pihak yang tidak pernah melaporkan dari laporan yang diterima, dan jumlah cakupan yang tidak memenuhi target dari laporan PWS imunisasi setiap bulan.
Target puskesmas UCI yaitu jika 80% kelurahannya mencapai target cakupan imunisasi 91,5%.
Menurut informan analisis situasi rutin dilakukan oleh puskemas melalui mini lokakarya.
Analisis Situasi dalam program imunisasi antara lain:
membawa vaccine carrier untuk menjaga kualitas Sejauh ini dlam perencanaan kebutuhan vaksin dan logistik imunisasi tidak pernah Mulai bulan Juli 2014, laporan penggunaan vaksin dan logistik sudah dilimpahkan kepada pemegang gudang farmasi.
Kegiatan Validasi Laporan PWS Imunisasi untuk Mengetahui Jumlah Kelurahan UCI Laporan PWS imunisasi di analisis berdasarkan target pencapaiannya, sehingga diketahui capaian kegiatan imunisasi dasar yaitu BCG.
DPT.
HB uniject, polio, campak, dan capaian UCI.
Berdasarkan PWS imunisasi.
Jumlah keluarahan UCI dari Januari sampai Juli 2016 Kelurahan mencapai UCI mencapai 48,33 % di Kota Surabaya.
Suatu kelurahaan dinyatakan UCI jika cakupan imunisasi dasar lengkap sudah mencapai 91,5%.
Dari hasil capaian kelurahan UCI dapat dilihat bahwa jumlah ini belum mencapai target Kelurahan UCI yaitu Penentuan Jumlah Sasaran Menentukan jumlah sasaran didasarkan pada data proyeksi dari BPS.
Tabel 2 menunjukkan sebagian proyeksi jumlah penduduk Kota Surabaya Tabel 2.
Gambaran Jumlah Penduduk Kota Surabaya menurut Proyeksi BPS Tahun Umur Batita .
-2 tahu.
Anak Usia Kelas 2 SD .
Anak Usia Kelas 3 SD .
Anak Usia SD .
-12 tahu.
WUS 15-49 Tahun Laporan Surveilans KLB Berdasarkan laporan surveilans Agustus 2016 telah terjadi KLB campak sebanyak 13 kasus dengan riwayat tidak diimunisasi.
Meskipun telah imunisasi dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota, akan tetapi masyarakat tersebut tetap tidak mau untuk diimunisasi dengan alasan kepercayaan.
Walaupun cakupan imunisasi campak sudah tinggi yaitu 93,75% pada tahun 2015, akan tetapi masih terjadi KLB campak di tahun 2016 dengan riwayat tidak diimunisasi.
Proyeksi Membuat imunisasi dirasa sulit karena jumlah sasaran seringkali tidak pasti, ini disebabkan karena jumlah bayi yang tidak sama jumlahnya antara daerah satu dengan yang lain, mobilitas masyarakat yang tinggi, dan data bersifat proyeksi.
Adapula data yang menunjukkan menunjukkan nilai cakupan kegiatan imunisasi lebih dari 100%, yang berarti jumlah bayi di daerah tersebut kemungkinan lebih banyak jumlahnya daripada data proeksi.
Penentuan Logistik Jumlah Kebutuhan Vaksin Laporan PD3I Di kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 27 kasus difteri yang dirawat di rumah sakit dan tidak ada kasus yang meninggal.
Dari 27 kasus tersebut dilakukan pelacakan status imunisasi mereka untuk mengetahui apakah mereka telah mendapat imunisasi terhadap Difteri.
Status imunisasi penderita Difteri sebagian besar sudah diimunisasi .
%).
Target Capaian Kegiatan Imunisasi Perencanaan kebutuhan vaksin dihitung per antigen dari kegiatan rutin bayi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekola.
Penghitungan vaksin didasarkan pada penghitungan kebutuhan dalam 1 tahun ditambahkan dengan buffer stock 25%.
Dalam perencanaan kebutuhan vaksin dan logistik didasarkan pada jumlah sasaran yang ada, dan petunjuk yang ada yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
Pengambilan vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Gudang Farmasi Kota Surabaya secara rutin setiap bulan pada minggu pertama.
Khusus untuk kegiatan BIAS Campak.
DT, dan Td, pengambilan vaksin dilakukan 2 kali dalam 1 bulan.
Pengambilan vaksin dilakukan oleh puskesmas ke Gudang Farmasi Kota Surabaya pada minggu ke-2 dan ke-3 setiap bulannya dengan Pentingnya Perencanaan dalam.
Pembandingan target dengan pencapaian masing-masing kegiatan merupakan salah satu analisis situasi dimana pengelola program dapat Tabel menunjukkan contoh target dan capaian kegiatan Imunisasi.
Menurut informan dalam pelaksanaan perencanaan program imunisasi Dinas Kesehatan Kota tidak ada pedoman khusus.
Dari hasil wawancara tentang waktu dan jadwal perumusan rencana tahunan ini peneliti tidak menemukan waktu yang pasti kapan proses perencanaan Salah seorang informan ada yang mengatakan bahwa sebelum tahun baru dimuali, sudah membuat perencanaan, tetapi tidak dituliskan dalam dokumen yang lengkap.
Viani JAKI Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2017 Analisis situasi hendaknya memanfaatkan Auevidence basedAy yang menghimpun data apa saja yang dibutuhkan.
Sebaiknya data meliputi keadaan umum dan lingkungan .
eografis, pendidikan, pekerjaan, sosial, buday.
, data derajat kesehatan masyarakat .
tatus kesehatan penduduk, kesehatan lingkungan, pemukima.
dan data upaya kesehatan .
asilitas dan pelayanan kesehata.
Data yang diperoleh pengelola program imunisasi didapatkan dari berbagai sumber, yaitu rumah sakit, puskesmas, dan unit pelayanan kesehatan lainnya.
Indikator yang digunakan informan dalam menemukan masalah adalah target Tabel 2.
Identfikasi masalah dilakukan berdasarkan analisis situasi yaitu hasil-hasil penemuan dari data yang ada dibandingkan dengan indicator atau target yang harus dicapai.
Masalah terjadi ketika tidak Penentuan dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya khususnya program Imunisasi.
Penentuan Prioritas masalah telah dilakukan, akan tetapi tidak sesuai dengan teori.
Prioritas masalag diambil langsung tingginya kejadian PD3I, dan kasus yang meresahkan masyarakat.
Menetukan digunakan metode-metode tertentu seperti metode matematik dengan kriteria penilaian magnitude .
uasnya masala.
, severity .
eratnya kerugian .
ersedianya teknologi atau obat untuk mengatasi maslah tersebu.
, community and political concern .
epedulian masyarakat dan keberpihakan politik serta affordability .
Atau bisa juga dengan menggunakan metode Delbeque dan Delphi dimana prioritas masalah ditentukan oleh panel Metode Estimasi beban kerugian digunakan dengan cara menghitung waktu produktif yang hilang (DALY).
Target dan Capaian Kinerja Program
Imunisasi Tahun 2015
Kegiatan Imunisasi BCG
Imunisasi Polio I Imunisasi DPTHB1
Imunisasi Polio 2
Imunisasi DPTHB2
Imunisasi Polio 3
Imunisasi DPT
HB3
Imunisasi Polio 4 Imunisasi Campak Imunisasi HB Uniject UCI Kelurahan Imundaskap Bias Campak Bias DT Bias Td Kelas 2 Bias Td Kelas 3 Booster Pentavalen Booster Campak Target Pencapaian 91,3 % 91,8 % 92,5 % 92,5 % 84,9 % 81,1 % 53,7 % Menentukan Tujuan dan Alternatif Solusi Berdasarkan wawancara dengan informan dan telaah dokumen, tujuan program yang ingin dicapai adalah: .
Meningkatkan cakupan imunisasi yaitu sesuai target 91,5%, .
Meningkatkan jumlah kelurahan UCI yaitu 100% (Target nasiona.
, .
Menurunkan jumlah PD3I, dan KLB dengan imunisasi, .
Penyelenggaraan Imunisasi terlaporkan dengan baik.
Menentukan tujuan program harus sesuai dengan keadaan di lapangan, seperti pada penelitian Nock Alberto Yoku tahun 2014, bahwa rencana kerja yang baik dan ingin mendapatkan hasil yang baik memerlukan tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Penentuan tujuan pada puskesmas di Kabupaten Keerom mengikuti tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.
Penentuan ini sebagian besar melibatkan kepala Dari tujuan yang telah ditentukan, pada kenyataannya diperoleh masih ada yang kurang realistis dengan kondisi yang ada di lapangan.
Hal ini mungkin disebabkan tujuan yang dibuat belum secara detail menjelaskan masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Keerom Adapun Alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu: .
Melakukan pertemuan validasi laporan imunisasi by name by address, .
Pertemuan pembinaan kontak person imunisasi bagi Rumah Sakit, .
Melakukan evaluasi laporan imunisasi, .
Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam peningkatan cakupan Imunisasi, .
Berkoordinasi dengan sektor lain terkait kepercayaan terhadap imunisasi seperti dengan Kantor Urusan Agama, .
Melakukan advokasi kepada pemegang kebijakan untuk menetapkan kebijakan terkait imunisasi.
Tujuan dari program imunisasi adalah untuk Turunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian Identifikasi Masalah dan Prioritas Masalah Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa masalah yang ada dalam mengelola program imunisasi yaitu: .
Masih adanya kelurahan yang belum UCI, yaitu 51,67%, .
Masih adanya laporan surveilans KLB campak dengan riwayat penderita tidak diimunisasi, .
Masih adanya masyarakat yang tidak diimunisasi walaupun cakupan imunisasi campak 93,77%, .
Jumlah sasaran dari proyeksi BPS kadang tidak sesuai untuk daerah-daerah tertentu dengan mobilitas yang cukup tinggi, .
Sulitnya pengelola program dalam koordinasi dengan pengelola logistik .
udang farmas.
, .
Beban kerja yang cukup tinggi pada pengelola program imunisasi di Dinas Kesehatan karena hanya memiliki 2 orang tenaga serta tidak memiliki koordinator imunisasi.
Prioritas Masalah dari program Imunisasi yaitu belum tercapainya kelurahan UCI di Kota Surabaya.
Pentingnya Perencanaan dalam.
Viani JAKI Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2017
SIMPULAN
akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan target cakupan imunisasi dari propinsi adalah 91,5%.
Dalam kenyataannya masih ada yang melebihi 100% dan ada yang sangat rendah, pencapaian yang seperti itu kemungkinan dikarenakan jumlah sasaran yang tidak tepat.
Menurut peneliti tujuan yang hendak dicapai dari masing-masing program sebaiknya ditetapkan dengan melihat pencapaian tahun sebelumnya.
Jadi sebelum target ditetapkan dilakukan evaluasi pencapaian tahun lalu.
Analisis ini disebut juga analisis kecenderungan .
rend analisi.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penentuan target program adalah fenomena diminishing return, maksudnya apabila cakupan program sudah tinggi maka akan lebih sulit mencapai tujuan yang besar.
Oleh karena itu perencana perlu menetapkan target yang konservatif.
Tujuan program sebaiknya dirumuskan secara spesifik dan kuantitatif, jelas waktu dan lokasi yang dituju serta dapat diukur.
Alternatif solusi seharusnya ditentukan berdasarkan akar penyebab masalah, kemudian disesuaikan dengan kemampuan organisasi dalam pelaksanaan solusi tersebut.
Namun dalam Dinas Kesehatan Kota Surabaya melaksanakan penentuan akar penyebab masalah.
Solusi Perencanaan Tahunan Program Imunisasi di Dinas Kesehatan sudah dilakukan, akan tetapi dalam pelaksanaan administrative perencanaanya belum dilakukan sepenuhnya, tidak sesuai dengan langkah perencanaan dan tidak ada bukti dokumen.
Masalah yang ada dalam perencanaan yaitu jumlah sasaran dari proyeksi BPS terkadang tidak tepat Karena tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, dan data BPS yang terlambat keluarnya.
Meskipun demikian perhitungan kebutuhan logistik dan vaksin selalu dilakukan setiap bulan berdasarkan data yang ada yaitu dari sisa stok, jumlah sasaran dan Perencanaan perencanaan jumlah sasaran, jumlah logistik, dan pendanaan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Akan tetapi perencanaan non teknis yang berupa perencanaan berdasarkan masalah tahun lalu belum dilaksakanan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Padahal Tujuan umum dari Program Imunisasi yaitu menurunkan kejadian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Masih adanya masalah kejadian KLB atau kejadian penyakit PD3I yang melebihi target dapat menggambarkan perlunya kegiatan perencanaan non teknis di Dinas Kesehatan.
Berdasarkan kesimpulan diatas kami menyarankan agar Dinas Kesehatan memberikan pelatihan kepada calon pemegang program dan memberikan Form yang baku untuk kelengkapan administrasi perencanaan.
Untuk meningkatkan efektifitas program, pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi selain pengelola program dianjurkan agar memiliki staf lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembinaan .
upervisi suportif.
DQS dan EVSM) ke level di bawahnya serta melakukan pelatihan perencanaan program bagi pemegang program.
Sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga melaksanakan perencanaan non teknis agar masalah tahun sebelumnya dapat diselesaikan.
Menyusun program Penyusunan Program berdasarkan alternatif solusi yang telah dirumuskan.
Akan tetapi Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam menyusun program hanya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
Adapun berdasarkan masalah yang ada yaitu seperti pembinaan kontak person Rumah Sakit.
Koordinasi
dengan Pihak Kantor urusan Agama dalam membentuk peranan tokoh agama dalam program
DAFTAR PUSTAKA