DUKUNGAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROGRAM P2KP ATAU PNPM MANDIRI PERKOTAAN Oleh SLAMET SANTOSO Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan swadaya masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Ponorogo. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Ponorogo (Kecamatan Kota) Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, dengan jumlah kelurahan sebanyak 19 (sembilan belas) kelurahan. Responden dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan yang ada masingmasing kelurahan. Untuk menggali data dilakukan wawancara secara langsung dengan responden yang dipandu dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bersifat eksploratif sehingga dalam melakukan analisis data menggunakan metode ”Analisis Deskriptif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) Pelaksanaan Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi masyarakat setempat. Bantuan yang digulirkan dalam Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya untuk kegiatan fisik telah mampu mendorong masyarakat untuk memberikan swadaya baik dalam bentuk iuran tunai (rupiah), tenaga kerja, dan konsumsi; b) Secara rata-rata prosentase besarnya swadaya masyarakat yang mampu diserap untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan sebesar 23,67% dari total dana kegiatan; dan c) Penyerapan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Berbagai permasalahan atau kendala dapat diselesaikan di dalam musyawarah kelurahan. Dalam hal ini, musyawarah warga menjadi kata kunci yang penting untuk menyelesaikan segala permasalahan atau kendala yang ada. Kata Kunci : Swadaya Masyarakat, P2KP, PNPM Mandiri Perkotaan PENDAHULUAN Program menurunnya modal sosial yang ada di yang telah masyarakat pemerintah masih musyawarah, keswadayaan dan lain-lain). sektoral, Menurunnya modal mosial yang ada sehingga dalam pelaksanaan di lapangan di masyarakat akan berdampak pada sering menghadapi kondisi yang kurang pergeseran perilaku masyarakat menguntungkan, misalnya salah sasaran, semakin jauh dari semangat kemandirian, tercipta kebersamaan, dilaksanakan banyak kemiskinan oleh bersifat benih parsial dan fragmentasi sosial, (seperti dan gotong kepedulian royong, yang untuk 1 mengatasi persoalan secara bersama- program sama. yang ada di daerahnya. Persoalan tersebut sering disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan penanggulangan Berdasarkan kemiskinan berbagai persoalan tindakan dari pihak pengelola program atau kelemahan program penanggulangan kemiskinan (tokoh) kemiskinan tersebut di atas, maka perlu masyarakat, yang cenderung tidak adil, adanya perbaikan terhadap pendekatan tidak transparan dan tidak peduli terhadap dan masyarakat banyak kemiskinan, yaitu ke arah perubahan menimbulkan kecurigaan, stereotipy dan perilaku atau sikap dan cara pandang skeptisme diantara masyarakat penerima masyarakat program. berlandaskan pada nilai-nilai universal dan pemimpin miskin, Pada sehingga dasarnya keberadaan metodologi penanggulangan yang kemanusiaan senantiasa (moral), prinsip kelembagaan masyarakat, yang dibentuk kemasyarakatan (good governance), dan untuk prinsip-prinsip mensukseskan program pembangunan penanggulangan kemiskinan, yang belum berkelanjutan (sustainable development) berdaya disebabkan oleh karakteristik (Buku Pedoman P2KP; 2004). lembaga masyarakat tersebut yang tidak mengakar dan tidak Perubahan perilaku atau sikap dan representatif. cara pandang masyarakat merupakan Orientasi kepentingan dari pihak luar, pondasi yang kokoh bagi terbangunnya kepentingan maupun lembaga masyarakat yang mandiri, banyak melalui pemberdayaan para pelaku- kelompok, kepentingan pribadi mendominasi masih dalam kelembagaan pelakunya, agar mampu bertindak sesuai masyarakat yang dibentuk dalam suatu dengan harkat dan martabatnya sebagai program penanggulangan manusia luhur yang mampu menerapkan sehingga berdampak komitmen dan kemiskinan, tidak adanya nilai-nilai kepedulian terhadap bermasyarakatnya sehari-hari. kondisi wilayah, termasuk masyarakat Kemandirian masyarakat miskin. kelembagaan dibutuhkan dalam rangka membangun masyarakat tersebut dapat berdampak lembaga masyarakat yang benar-benar munculnya krisis kepercayaan masyarakat mampu menjadi wadah perjuangan kaum terhadap berbagai bentuk kelembagaan miskin, yang mandiri dan berkelanjutan masyarakat yang ada, dalam masyarakat tidak peduli bersedia membantu Persoalan dan akhirnya dan tidak mensukseskan luhur dalam lembaga menyuarakan kebutuhan mereka mempengaruhi keputusan kehidupan yang proses aspirasi serta dan mampu pengambilan berkaitan dengan 2 kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih kemandirian berorientasi kemasyarakat miskin (pro substansi P2KP tersebut sangat penting poor) tata sebagai upaya proses transformasi P2KP (good dari ”tataran proyek” menjadi ”tataran dan mewujudkan kepemerintahan yang baik masyarakatnya. masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. perumahan dan pemukiman), maupun Bagaimanapun harus sosial. upaya dan pendekatan penanggulangan governance), baik ditinjau dari aspek program” ekonomi, lingkungan (termasuk oleh Kedua disadari bahwa Gambaran lembaga masyarakat di kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian atas, hanya akan dapat dicapai apabila pemerintah pusat, melainkan justru yang orang-orang yang diberi amanat sebagai terpenting pemimpin perhatian masyarakat tersebut harus dan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat merupakan kumpulan dari orang-orang bersama pemerintah itu sendiri (Buku yang peduli, memiliki komitmen kuat, Pedoman P2KP; 2004). ikhlas, relawan, dan jujur serta mau Selanjutnya berkorban untuk kepentingan masyarakat susbtansi miskin, pemberdayaan bukan keuntungan untuk bagi pengambil kepentingan pribadi P2KP masyarakat dijelaskan bahwa sebagai proses dan pembelajaran dilakukan dengan terus maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini menerus untuk menumbuhkan kesadaran bukan merupakan suatu pekerjaan yang kritis mudah, karena upaya-upaya membangun universal kepedulian, kerelawanan, dan komitmen kemasyarakatan, tersebut pada pembangunan dengan proses dasarnya terkait perubahan erat perilaku masyarakat. masyarakat landasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, prinsip dan prinsip berkelanjutan kokoh untuk sebagai membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Terkait dengan upaya Proses pembelajaran tersebut di tingkat kemiskinan, P2KP masyarakat berlangsung selama masa meyakini bahwa pendekatan yang lebih proyek P2KP maupun pasca proyek P2KP efektif oleh penanggulangan untuk mewujudkan proses masyarakat sendiri perubahan perilaku masyarakat adalah membangun melalui pendekatan pemberdayaan atau Komunitas proses pembelajaran (edukasi) Dengan demikian, penguatan lembaga masyaraakt dan kapasitas masyarakat penguatan dan dengan Belajar yang melembagakan Kelurahan dimaksud (KBK). P2KP untuk mengedepankan peran pemerintah terutama menitikberatkan pada upaya dalam mengapresiasi dan mendukung penguatan pelakunya untuk mampu 3 diyakini akan mampu menjadi pelaku nilai dan pada gilirannya universal”, mampu menjadi motor penggerak dalam membangun melembagakan membudayakan perubahan perilaku individu ke arah yang kembali nilai-nilai universial kemanusiaan lebih baik. Perubahan perilaku individu (gerakan yang secara komulatif akan menimbulkan dan moral), kemasyarakatan prinsip-prinsip (gerakan kesadaran kritis dan good perubahan kolektif pada masyarakat. Hal prinsip-prinsip tersebut merupakan inti dari pendekatan governance), serta pembangunan berkelanjutan (gerakan TRIDAYA, yaitu proses pemberdayaan Tridaya), sebagai nilai-nilai utama yang masyarakat agar terbangun: Daya Sosial melandasi sehingga tercipta masyarakat efektif, Daya aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Ekonomi sehingga tercipta masyarakat Substansi P2KP sebagai penguatan produktif, kapasitas dalam rangka mengedepankan sehingga peran dan tanggung jawab pemerintah pembangunan yang peduli lingkungan dan daerah, pelibatan prinsip-prinsip intensif Pemda pada pelaksanaan siklus berkelanjutan. dilakukan melalui kegiatan P2KP, penguatan peran dan fungsi Komite Kemiskinanan mampu Penanggulangan (DSPK-D) Daya Pembangunan tercipta masyarakat pembangunan Harus disadari Penanggulangan melakukan upaya (KPK-D) masyarakat menuju perubahan sosial atau Daerah menyusun dan agar bahwa untuk “penyadaran” Dokumen Startegi trasformasi sosial sebagaimana yang Kemiskinan Daerah diharapkan masih memerlukan waktu dan PJM Pronangkis yang tidak singkat dan perlu diupayakan Kota/Kabupaten berbasis aspirasi dan secara program berkesinambungan. Salah satu bentuk Kelurahan), masyarakat serta melembagakan (Pronangkis mendorong Komunikasi terus menerus secara dan “penyadaran” dimaksud adalah melalui Belajar Community Development, yang sering Perkotaan (KBP). Disamping itu, P2KP diterjemahkan sebagai pengembangan juga dan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. mendorong kemandirian kemitraan masyarakat bersama pemerintah daerah dalam Menurut pendapat Riza penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Primahendra (2006), bahwa pada saai ini Dengan demikian, pelaksanaan P2KP Community Development telah mengalami sebagai ”gerakan bersama membangun proses pengkayaan sehingga menjadi kemandirian dan sebuah pendekatan yang multi aspek dan berkelanjutan yang pembangunan berbasis nilai-nilai sekarang secara umum terdiri dari 4 beberapa aspek kunci sebagai berikut: 1) yang menjadi pondasi bagi pencapaian Adalah sebuah proses “akar rumput”. sasaran Community Menguatnya Development merupakan lain yang lebih modal sosial. jauh; 6) Dalam proses yang terjadi di masyarakat lokal komunitas masyarakat miskin yang tidak dan memiliki modal finansial, modal sosial dilaksanakan di dalam konteks mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa merupakan Community Development bukanlah proses memungkinkan masyarakat lokal bertahan yang dapat didesain dan diproses dari hidup atas; 2) Menjadi lebih swadaya (self- ekonomi. reliance). Community Development pada dilaksanakan dasarnya merupakan upaya membantu menggunakan modal sosial sebagai dasar masyarakat agar mereka dapat menolong kegiatan-kegiatan dirinya Tercapainya keseimbangan tujuan sosial, sendiri atau secara ringkas modal dan dasar yang mengembangkan Community aktivitas Development pertama-tama dengan lainnya; ekonomi, 3) komunitas Community Development bukan untuk communities). merubah keseimbangan elemen yang ada pembelajar menjadi (learning Menjadi swadaya menuntut masyarakat dalam lokal mempertahankan untuk pengalaman mampu sendiri belajar untuk dari menjawab dan 7) membuat masyarakat menjadi swadaya; Berkembang budaya dan lingkungan. masyarakat tetapi perspektif keseimbangan yang ada tersebut. tantangan yang akan muncul dikemudian Berdasarkan aspek keterlibatan hari dan juga mampu memberdayakan diri masyarakat, dalam aplikasi di lapangan mereka Community Development kerentanan dan kemiskinan. Keberhasilan dikelompokkan tiga Community Development bukan sekedar Development for Community. Masyarakat bahwa kegiatan yang direncanakan telah pada dilaksanakan. Apapun kegiatannya dan pembangunan karena berbagai inisiatif, oleh siapa saja, Community Development perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hanya akan dianggap berhasil bila mampu pembangunan dilaksanakan oleh aktor mengurangi kerentanan dan kemiskinan dari luar. Aktor dari luar dapat melakukan yang dihadapi masyarakat; 5) Terciptanya penelitian, peluang ekonomi dan mata pencaharian tokoh masyarakat setempat tetapi dalam yang berkelanjutan. Peluang ekonomi dan pengambilan keputusan dan penggunaan mata pencaharian sumber dalam sebagian sendiri; 4) yang Berkurangnya berkelanjutan besar kegiatan Community Development adalah sasaran bentuk, dasarnya dan berasal Development with kolaborasi antara yaitu: menjadi konsultasi daya dapat dari 1) obyek melibatkan luar; 2) Community. Pola aktor dan luar 5 masyarakat setempat Keputusan yang semakin diambil kuat. merupakan practice) sebagai batu pijakan untuk melaksanakan berbagai aktivitas lainnya. keputusan bersama dan sumber daya Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang digunakan berasal dari kedua belah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak; dan 3) Development of Community. dukungan swadaya masyarakat dalam Inisitaif, perencanaan dan pelaksanaan Proyek dilakukan Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri sendiri oleh masyarakat. Penanggulangan Kemiskinan Sedangkan peran aktor luar lebih sebagai Perkotaan di Kabupaten Ponorogo. sistem pendukung dan fasilitator. METODE PENELITIAN Ketiga pendekatan tersebut pada Lokasi penelitian ini adalah di dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama, Kecamatan Ponorogo (Kecamatan Kota) yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan Kabupaten kelembagaan menuju Timur, dengan jumlah kelurahan sebanyak perubahan sosial yang lebih baik. Faktor 19 (sembilan belas) kelurahan. Alasan utama dalam pemilihan pendekatan yang pemilihan akan digunakan adalah seberapa jauh disamping lokasi proyek P2KP atau PNPM kelembagaan Mandiri Perkotaan terletak di daerah masyarakat masyarakat telah Ponorogo lokasi Propinsi tersebut adalah berkembang dan juga memperhatikan perkotaan karakteristik masyarakat akan mempertimbangkan bahwa proyek P2KP dihadapi. Akhirnya, perlu tersebut masuk ke Kabupaten Ponorogo diperhatikan adalah bahwa Community baru mulai tahun 2005. Kelurahan lokasi Development merupakan sebuah proses penelitian dimaksud adalah Kelurahan yang terus menerus yang menuntut lebih Tamanarum, Pakunden, kepada pengembangan kelembagaan dan Brotonegaran, Kauman, Kepatihan, bersifat Surodikraman, Purbosuman, Tonatan, terbuka yang yang terhadap berbagai (Kecamatan Jawa masukan dan pengaruh sesuai kondisi Nologaten, lokal. Cokromenggalan, Oleh stakehorder sebab Community itu, pelibatan Development secara setara menjadi keharusan agar mampu memunculkan pengembangan Jengglong, Banyudono, Kota) Paju, Mangkujayan, Keniten, Tambakbayan, juga Beduri, Bangunsari, dan Pinggirsari. Responden dalam penelitian ini partisipasi dan yang perlu diperhatikan adalah pengurus Badan Keswadayaan adalah bahwa Community Development Masyarakat (BKM) P2KP atau PNPM sangat memperhatikan dan berdasarkan Mandiri Perkotaan yang ada masing- pengalaman kasus-kasus terbaik (best masing kelurahan. Untuk menggali data dilakukan wawancara secara langsung 6 dengan responden yang dipandu dengan angka, gambar atau tabel akan dilakukan daftar pertanyaan yang telah disediakan. analisis secara deskriptif, yaitu dengan Jenis pertanyaan yang diajukan dalam memberikan angket jenis penjelasan-penjelasan sehingga mampu pertanyaan “tertutup”, yaitu angket yang memberikan gambaran secara riil tentang dirancang kondisi di lapangan. atau kuesioner adalah sedemikian rupa untuk uraian-uraian merekam data tentang keadaan yang HASIL DAN PEMBAHASAN dialami oleh responden sendiri, kemudian Hasil Penelitian atau semua alternatif jawaban yang harus Rencana awal dalam penelitian ini dijawab responden telah tertera dalam akan akan meneliti seluruh kelurahan angket tersebut, dan jenis pertanyaan yang ada di Kecamatan Ponorogo atau “terbuka”, yaitu daftar pertanyaan yang Kecamatan dibuat dengan sepenuhnya memberikan melakukan penggalian data di lapangan kebebasan untuk ternyata menghadapi beberapa kendala, menjawab tentang keadaan yang dialami baik berupa ketidaksediaan dari pihak sendiri, tanpa adanya alternatif jawaban terkait untuk diteliti, masalah administrasi dari kepada peneliti responden Namun setelah Bungis; 2005). yang harus dipenuhi, maupun sudah tidak dibutuhkan data adanya data karena terkena bencana sekunder yang ada di masing-masing banjir pada tahun 2007, maka jumlah kantor BKM maupun kantor kelurahan kelurahan yang dapat atau bersedia untuk sebagai data pendukung dan melengkapi dilakukan penelitian adalah sebanyak 16 penelitian ini. (enam belas) kelurahan. Disamping (Burhan Kota. itu, Penelitian juga eksploratif Gambaran secara singkat kondisi sehingga dalam melakukan analisis data kelurahan sebagai lokasi penelitian dapat menggunakan dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah Deskriptif”, menjelaskan, ini bersifat metode yaitu bertujuan meringkaskan ”Analisis untuk berbagai kelurahan sebagai lokasi penelitian sebanyak 16 kelurahan, yaitu Kelurahan kondisi, berbagai situasi, atau berbagai Mangkujayan, Jingglong, Banyudono, variabel yang timbul di masyarakat yang Tambakbayan, Bangunsari, Nologaten, menjadi obyek penelitian itu berdasarkan Pinggirsari, apa yang terjadi. Kemudian mengangkat Surodikraman, Pakunden, Purbosuman, ke permukaan karakter atau gambaran Tamanarum, Brotonegaran, Tonatan, dan tentang kondisi, situasi, ataupun variabel Kepatihan; 2) Kelurahan lokasi penelitian tersebut (Burhan Bungis; 2005). Tampilan yang mempunyai penduduk terbanyak data hasil penelitian yang berupa angka- adalah Kelurahan Keniten dengan jumlah Keniten, Cokromenggalan, 7 penduduk sebanyak 8.892 jiwa yang Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terbagi sebanyak 4.449 jiwa penduduk adalah laki-laki sebanyak 2 RW dan 7 RT. dan penduduk sebanyak 4.443 perempuan. jiwa Kelurahan Jingglong , yaitu Sedangkan Terkait dengan jenis kegiatan fisik kelurahan yang mempunyai penduduk yang dilaksanakan dalam Program P2KP paling atau PNPM Mandiri Perkotaan, secara sedikit adalah Kelurahan Tamanarum dengan jumlah penduduk umum sebanyak dilaksanakan di masing-masing kelurahan 1.221 jiwa yang terbagi jenis kegiatan lokasi sebanyak 642 jiwa penduduk perempuan; perbaikan 3) lebih perumahan laki-laki drainase, penduduk penyediaan perempuan adalah Kelurahan Pinggirsari, pembuatan Tambakbayan, Cokromenggalan, pembuatan saluran pembuangan limbah, Brotonegaran, Nologaten, Purbosuman, jembatan, sarana penerangan, dan lain- Tonatan, lain. banyak jumlah mempunyai penduduk dibandingkan jumlah Mangkujayan, dan Keniten. Sedangkan kelurahan yang mempunyai jalan, antara lain yang sebanyak 579 jiwa penduduk laki-laki dan Kelurahan yang program fisik perbaikan masyarakat, pembuatan air adalah prasarana perbaikan sarana MCK, (non pipa), bersih sarana persampahan, Pelaksanaan Program P2KP atau lebih banyak jumlah penduduk perempuan PNPM Mandiri dibandingkan jumlah penduduk laki-laki jenis kegiatan fisik, mampu mendorong adalah Kelurahan Tamanarum, Jingglong, masyarakat untuk melakukan swadaya Pakunden, Kepatihan, Bangunsari, guna memperlancar proses pelaksanaan Banyudono, dan Surodikraman; kegiatan Perkotaan, dimaksud. khususnya Berbagai jenis 4) Kelurahan yang mempunyai jumlah kegiatan fisik tersebut antara lain adalah kepala keluarga (KK) terbanyak adalah perbaikan Kelurahan Mangkujayan, yaitu sebanyak perumahan 2.247 KK dan kelurahan yang paling drainase, sedikit jumlah (KK) penyediaan adalah Kelurahan yaitu pembuatan kepala keluarga Jingglong , jalan, perbaikan masyarakat, pembuatan air bersih sarana prasarana perbaikan sarana MCK, (non pipa), persampahan, sebanyak 391 KK; dan 5) Kelurahan yang pembuatan saluran pembuangan limbah, mempunyai jumlah Rukun Warga (RW) jembatan, sarana penerangan, dan lain- dan Rukun Tetangga (RT) terbanyak lain. adalah Kelurahan Keniten, yaitu sebanyak Pembahasan Hasil Penelitian 14 RW dan 48 RT. Sedangkan kelurahan Bentuk swadaya masyarakat untuk yang paling sedikit mempunyai Rukun mendukung proses pelaksanaan kegiatan 8 fisik yang Program P2KP atau PNPM persampahan, Mandiri Perkotaan adalah berupa tenaga pembuangan kerja, konsumsi, dan berupa iuran dana sarana penerangan. (rupiah). Semua bentuk swadaya tersebut kemudian yang “dirupiahkan” telah tertuang sebagaimana dalam proposal pembuatan limbah, saluran jembatan, dan Kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan untuk perbaikan jalan mampu menyerap swadaya pengajuan dana kegiatan fisik. Proses masyarakat sebesar 20,60% dari total pengajuan dan dana kegiatan, untuk perbaikan prasarana penggalian swadaya masyarakat secara perumahan masyarakat mampu menyerap umum dimulai dari musyawarah masing- sebesar 24,50% dari total dana kegiatan, masing Rukun Tetangga (RT) setelah untuk mendapatkan sosialisasi Program P2KP menyerap sebesar 25,84% dari total dana atau PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat kegiatan, untuk pembuatan sarana MCK kelurahan. Musyawarah di tingkat Rukun mampu menyerap sebesar 22,57% dari Tetangga (RT) tersebut biasanya untuk total dana kegiatan, untuk penyediaan air merumuskan bersih usulan kegiatan usulan kegiatan dan perbaikan (non pipa) drainase mampu mampu menyerap menentukan serta menyepakati bentuk sebesar 26,45% dari total dana kegiatan, dan besarnya swadaya masyarakat yang untuk pembuatan sarana persampahan diberikan untuk mendukung kegitan fisik. mampu menyerap sebesar 21,49% dari Swadaya total dana kegiatan, untuk pembuatan masyarakat tersebut cukup penting karena dana program sering tidak saluran mencukupi untuk untuk menutup seluruh menyerap sebesar 23,13% dari total dana biaya kegiatan fisik yang diusulkan. kegiatan, Besarnya untuk limbah perbaikan mampu jembatan swadaya mampu menyerap sebesar 34,12% dari masyarakat untuk mendukung kegiatan total dana kegiatan, dan untuk sarana fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri penerangan mampu menyerap sebesar Perkotaan cukup bervariasi, yaitu mulai 14,29% dari total dana kegiatan. Secara sekitar 14,29% sampai dengan 34,12% rata-rata besarnya prosentase swadaya dari masyarakat untuk mendukung kegiatan total prosentase prosentase pembuangan dana kegiatan. dari fisik Program P2KP atau PNPM Mandiri kegiatan fisik berupa perbaikan jalan, Perkotaan adalah sebesar 23,67% dari perbaikan total dana kegiatan. masyarakat, swadaya Gambaran masyarakat prasarana perbaikan perumahan drainase, Penyerapan swadaya masyarakat pembuatan sarana MCK, penyediaan air untuk mendukung kegiatan fisik Program bersih (non pipa), pembuatan sarana P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak 9 selalu berjalan dengan lancar. Beberapa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan fisik. penyerapan swadaya masyarakat antara Berbagai manfaat sangat dirasakan lain adalah : 1) Tingkat penghasilan atau oleh kesejahteraan warga yang berbeda-beda Program antara Rukun Tetangga (RT) satu dengan Perkotaan, Rukun Tetangga (RT) yang lain, sehingga tersedianya sarana dan prasarana fisik, menyebabkan besarnya yaitu mulai dari jalan di lingkungan mereka swadaya masyarakat yang dapat diserap, semakin baik dan tidak becek, khusus khususnya swadaya dalam bentuk tunai untuk masyarakat kurang mampu telah (rupiah); 2) Tingkat penghasilan atau dibantu perbaikan rumah yang layak, kesejahteraan warga yang berbeda-beda, tersedianya drainase, sarana MCK yang sehingga menyebabkan adanya berbagai memadai, tersedianya air bersih (non bentuk swadaya masyarakat, yaitu tidak pipa), tersedianya sarana persampahan, selalu berbentuk tunai (rupiah); 3) Tidak tersedianya saluran pembuangan limbah, semua wilayah mempunyai warga mampu jembatan yang semakin baik, dan sarana yang sering sebagai warga “jujugan” jika penerangan yang semakin baik. swadaya perbedaan masyarakat P2KP penerima atau program PNPM khususnya Mandiri dengan terkumpul Sarana dan prasarana fisik yang masih kurang dan meraka bersedia untuk yang telah dilaksanakan melalui Program menutupinya (donator besar). P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan Permasalahan diselesaikan di kelurahan dan yang masyarakat tersebut dalam dapat sampai saat ini masih mampu terjaga musyawarah dengan baik, mulai tingkat kebersihan diambil sampai dengan perbaikan kerusakannya. kesepakatan bagi warga yang mampu Hal ini dikarenakan masyarakat setempat dapat memberikan swadaya dalam bentuk sejak awal (tahap perencanaa) dan tahap tunai (rupiah) atau konsumsi, dan bagi pelaksanaan warga dengan yang kurang memberikan fisik mampu swadaya menyumbangkan kegiatan biasanya dengan tenaganya yang dapat mereka untuk usulkan. kegiatan aktif sudah dengan terlibat memberikan swadaya, baik dalam bentuk tenaga, waktu, dan pelestarian biaya, sehingga untuk program mereka juga Dalam hal ini, musyawarah warga menjadi melaksanakan dengan baik dan mereka kata merasa ikut memilikinya. kunci menyelesaikan yang segala penting untuk permasalahan yang biasanya muncul dalam proses KESIMPULAN Pelaksanaan Program P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak dapat 10 berjalan dengan baik tanpa partisipasi masyarakat setempat. Bantuan Penelitian ini menggunakan yang wawancara secara terstruktur (kuesioner digulirkan dalam Program P2KP atau yang telah disiapkan) untuk menggali data PNPM Mandiri Perkotaan, yang ada di masing-masing kelurahan untuk kegiatan fisik khususnya mampu lokasi Program P2KP atau PNPM Mandiri untuk Perkotaan dan yang menjadi responden memberikan swadaya baik dalam bentuk adalah pengurus Badan Keswadayaan iuran tunai (rupiah), tenaga kerja, dan Masyarakat (BKM), sehingga data yang konsumsi. Secara rata-rata prosentase diperoleh masih banyak berbentuk data besarnya swadaya masyarakat yang kuantitatif yang mencerminkan besarnya mampu diserap untuk mendukung swadaya masyarakat. Oleh sebab itu, mendorong telah masyarakat kegiatan fisik Program P2KP atau PNPM untuk Mandiri Perkotaan sebesar 23,67% dari dalam bidang terkait, disarankan untuk total dana kegiatan. lebih banyak menggali data dan informasi Berbagai jenis kegiatan fisik yang peneliti tidak hanya selanjutnya, pada khususnya pengurus Badan dilaksanakan dalam Program P2KP atau Keswadayaan Masyarakat (BKM), tetapi PNPM Mandiri Perkotaan antara lain langsung adalah perbaikan umum yang telah memberikan swadaya masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan program, perbaikan drainase, pembuatan sarana sehingga akan dapat digali data dan MCK, penyediaan air bersih (non pipa), informasi yang lebih mendalam. pembuatan DAFTAR PUSTAKA perbaikan prasarana jalan, perumahan sarana persampahan, pembuatan saluran pembuangan limbah, Burhan kepada 2005, “Metodologi Penelitian Kuantitatif”, Penerbit Prenada Media, Jakarta. Primahendra, 2006, “Cummunity Development : Sebuah Eksplorasi” Info URDI Volume 16, dalam www.urdi.org. Penyerapan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan fisik Program selalu berjalan dengan lancar. Berbagai permasalahan diselesaikan atau di kendala dalam dapat musyawarah kelurahan. Dalam hal ini, musyawarah Riza secara Bungis, jembatan, dan sarana penerangan. P2KP atau PNPM Mandiri Perkotaan tidak masyarakat warga menjadi kata kunci yang penting untuk menyelesaikan segala permasalahan atau kendala yang ada. 11 ____________, 2004, ”Pedoman Umum P2KP”, Edisi Revisi September 2004, Penerbit Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta. ____________, 2004, ”Modul Lokalatih Aparat Pemda Kabupaten Ponorogo : P2KP-II”, tanggal 20 sampai dengan 24 Desember 2004, di Hotel Tlogo Mas, Ngebel, Ponorogo. 12