70 | Brawijaya Journal of Social Science Alienasi Masyarakat Lokal Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemiren Gesta Agam Ernando Magister Ilmu Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya gestaernando@gmail. Anggun Trisnanto Hari Susilo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya trisnanto@ub. Siti Kholifah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya ifah_sosio@ub. Keywords: Alienation. Tourism Villages. Traditional Culture. Alienasi. Desa Wisata. Budaya Adat Abstract Tourism is one of the key sectors in the local economy, especially in areas with rich cultural heritage and local wisdom, such as Banyuwangi Regency. Kemiren Village, inhabited by the Osing indigenous community, has been designated as a tourist village. However, the development of this tourist village often leads to alienation of the local community during the development process. This study aims to examine the role of the Osing community in decision-making related to the Osing Kemiren Tourism Village. Referring to Karl Marx's theory of alienation, this research uses two indicators of alienation: powerlessness and meaninglessness. The theory helps to understand how the community feels disconnected or alienated from the processes and outcomes they should benefit from. This study adopts a qualitative approach using naturalistic observation. Data was collected through semi-structured interviews, observations, and document Research informants included the head of the Department of Culture and Tourism, the village head, the sub-village head, the chairman of the customary institution, and community members directly involved in the development of the Kemiren Tourism Village. The findings indicate that the Osing community in Kemiren Village experiences alienation in the decision-making process regarding the development of the tourism village. Although their role in the planning phase is limited, positive adaptation is seen in the implementation phase, particularly in the preservation of local Alienasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemire | 71 culture and the improvement of the local economy through tourism Active participation in the implementation phase has helped reduce feelings of alienation, but more inclusive involvement is needed to ensure a more equitable distribution of benefits. Greater inclusive engagement and empowerment strategies focused on the local community are crucial to reducing the impact of alienation at every stage of decisionmaking. These findings provide a foundation for designing more sustainable and equitable tourism village policies. Vol. No. 1, 2025 DOI: https://doi. 6/ub. Submitted: 2024-11-15 Accepted:2024-11-29 Abstrak Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian lokal, terutama di daerah yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal seperti Kabupaten Banyuwangi. Desa Kemiren yang dihuni oleh masyarakat adat Osing, telah ditetapkan sebagai desa wisata. Namun, pengembangan desa wisata ini sering kali menyebabkan terjadinya alienasi terhadap masyarakat lokal dalam proses pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat Osing dalam proses pengambilan keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemiren. Mengacu pada teori alienasi oleh Karl Marx, penelitian ini menggunakan dua indikator alienasi di antaranya ketidakberdayaan . dan ketidakberartian . Teori yang digunakan membantu memahami bagaimana masyarakat merasa terpisah atau terasingkan dari proses dan hasil yang seharusnya mereka dapatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi alami. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Informan penelitian terdiri dari kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, kepala desa, kepala dusun, ketua lembaga adat dan anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam pengembangan Desa Wisata Kemiren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Osing Desa Kemiren mengalami alienasi dalam perencanaan keputusan terkait pengembangan desa Meskipun peranan mereka rendah dalam tahap perencanaan, adaptasi positif terlihat dalam pelaksanaannya, terutama dalam pelestarian budaya lokal dan peningkatan ekonomi melalui kegiatan Partisipasi aktif dalam pelaksanaan mampu mengurangi rasa keterasingan, tetapi keterlibatan yang lebih inklusif diperlukan untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih merata. Keterlibatan yang lebih inklusif dan strategi pemberdayaan yang berfokus pada masyarakat lokal sangat penting untuk mengurangi dampak alienasi dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Temuan ini memberikan dasar perancangan kebijakan desa wisata yang lebih berkelanjutan dan adil. 72 | Brawijaya Journal of Social Science Pendahuluan Keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan sektor ekonomi, khususnya melalui sektor pariwisata (Ulya & Ferdiansyah, 2. Pariwisata di Indonesia pada hakikatnya ditopang oleh kekhasan dan keunikan budaya serta hubungan sosial antar masyarakat (Tombeng & Madea, 2. Pembangunan pariwisata dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di sisi lain, sektor pariwisata juga berperan penting dalam menopang industri kreatif di tingkat daerah (Putri, 2. Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang menjadikan sektor pariwisata sebagai instrumen utama dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian daerah (Satria & Wibowo, 2. Upaya peningkatan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, dilakukan secara berkelanjutan sebagai strategi memperkenalkan Banyuwangi di tingkat global. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut dapat dilihat dari tren peningkatan wisatawan mancanegara setiap tahunnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar 1. Grafik Peningkatan Jumlah Wisatawan (Sumber: https://banyuwangikab. Kabupaten Banyuwangi mengembangkan pariwisata melalui penerapan konsep desa wisata, termasuk Desa Wisata Osing Kemiren yang dikenal memiliki adat dan budaya yang kuat. Desa Kemiren telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dan memperoleh penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021. Pengembangan desa wisata ini menekankan pengalaman wisata berbasis budaya dengan pelibatan masyarakat lokal secara Namun demikian, dalam praktiknya muncul tantangan berupa variasi tingkat kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang berimplikasi pada munculnya alienasi masyarakat Suku Osing, terutama terkait perubahan budaya setelah desa ditetapkan sebagai objek wisata. Alienasi, menurut Karl Marx, merujuk pada kondisi keterasingan individu atau kelompok dari proses produksi, pengambilan keputusan, serta relasi sosial yang seharusnya mereka kuasai (Munajah et al. , 2. Dalam konteks pembangunan, alienasi dapat muncul ketika masyarakat Alienasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemire | 73 lokal tidak memiliki ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alienasi kultural berpotensi menurunkan nilai-nilai budaya dan praktik tradisional, khususnya dalam situasi perubahan sosial dan komodifikasi budaya (Sumertini, 2. Di Desa Kemiren, meskipun peran budaya masih dijaga oleh struktur adat, keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata membuka peluang terjadinya keterasingan sosial dan kultural. Dalam konteks pengembangan masyarakat . ommunity developmen. , partisipasi masyarakat lokal merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan. Pengembangan masyarakat yang sejati harus berbasis pada pemberdayaan . dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Setyowati et al. , 2. Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat . ommunity-based touris. menempatkan masyarakat lokal bukan sekadar sebagai objek atau penerima manfaat pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki hak dan kapasitas untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri (Suansri & others, 2003. Tolkach & King, 2. Dalam perspektif sosiologi pedesaan, transformasi desa menjadi desa wisata membawa perubahan mendasar pada struktur sosial, sistem ekonomi, dan pola relasi sosial masyarakat. Baidowi & Hasan, . menekankan bahwa pembangunan pedesaan yang tidak melibatkan masyarakat secara bermakna cenderung menghasilkan modernisasi semu, yang melemahkan struktur sosial tradisional tanpa menyediakan alternatif pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai alienasi masyarakat Osing dalam pengambilan keputusan terkait Desa Wisata Kemiren menjadi penting untuk memahami dinamika pembangunan pedesaan kontemporer di Indonesia, khususnya dalam konteks relasi kuasa, partisipasi, dan keberlanjutan sosial-budaya. Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengembangan desa wisata, diperlukan peningkatan fasilitas, pengembangan kader lokal, serta penguatan aturan budaya secara tertulis. Pendekatan pembangunan berbasis adat dan tradisi berpotensi menekan alienasi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dengan strategi pengembangan yang inklusif dan berorientasi pada masyarakat lokal, pengembangan desa wisata tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan pelestarian budaya (Putera et al. , 2. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul AuAlienasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemiren. Ay Perspektif alienasi digunakan untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan masyarakat adat Osing dalam proses pengambilan keputusan pengembangan desa wisata, serta implikasinya terhadap keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi di Desa Kemiren. Kabupaten Banyuwangi. 74 | Brawijaya Journal of Social Science Metode Penelitian Penelitian berjudul AuAlienasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing KemirenAy ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami fenomena alienasi masyarakat lokal dalam konteks pengembangan desa wisata. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, serta makna yang dibangun oleh masyarakat Osing Desa Kemiren terkait keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini berfokus pada penggambaran dan pemahaman keterlibatan masyarakat Osing dalam pengambilan keputusan pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren di Kabupaten Banyuwangi. 1 Kerangka Konseptual Partisipasi Masyarakat Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh (Arnstein, 1. melalui konsep ladder of participation, yang mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari bentuk partisipasi semu hingga kontrol penuh oleh masyarakat. Kerangka ini digunakan untuk memahami sejauh mana masyarakat Osing terlibat secara nyata dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Dalam konteks pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: partisipasi pasif, di mana masyarakat hanya menerima informasi tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan. partisipasi konsultatif, ketika masyarakat dimintai pendapat namun tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan akhir. partisipasi fungsional, ketika masyarakat dilibatkan dalam kelompok atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak lain. partisipasi interaktif, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam analisis bersama, penyusunan rencana aksi, serta pembentukan institusi lokal yang berkelanjutan (Pretty. Cornwall, 2. Kerangka partisipasi ini dipadukan dengan teori alienasi Karl Marx sebagai alat analisis utama untuk mengidentifikasi keterbatasan partisipasi masyarakat. Analisis difokuskan pada dua indikator alienasi, yaitu ketidakberdayaan . , ketika masyarakat tidak memiliki kontrol terhadap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta ketidakberartian . , ketika masyarakat tidak memahami atau tidak melihat relevansi keputusan tersebut terhadap kepentingan dan kehidupan mereka. Kedua indikator ini digunakan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat Osing dalam tiga tahapan pengambilan keputusan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren. Alienasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemire | 75 2 Lokasi dan Teknik Penelitian Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kemiren. Kabupaten Banyuwangi, dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki potensi wisata budaya yang kuat sekaligus menghadapi isu alienasi masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan delapan informan kunci, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi periode 2014Ae2024. Kepala Desa Kemiren. Kepala Dusun Krajan Desa Kemiren. Ketua Lembaga Adat Desa Kemiren. Wakil Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwi. , masyarakat Dusun Krajan, masyarakat Dusun Kedaleman Desa Kemiren, serta perwakilan ibu-ibu Desa Kemiren. Informan dipilih secara purposive untuk memastikan keterwakilan aktor-aktor yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian. Hasil dan Pembahasan Peran Masyarakat Osing Desa Kemiren dalam Proses Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemiren di Kabupaten Banyuwangi Penelitian mengenai Peran Masyarakat Lokal dalam Proses Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemiren mengungkapkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata masih sangat rendah. Meskipun. Pemerintah Desa Kemiren telah menyediakan ruang partisipasi kepada masyarakat. Baik melalui musyawarah desa dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Desa (RIPPARDES). Masyarakat cenderung enggan terlibat aktif dalam musyawarah dan lebih memilih untuk mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak eksternal seperti Pokdarwis atau pemerintah desa. Keengganan masyarakat dalam terlibat aktif disebabkan oleh pandangan bahwa proses pengambilan keputusan terlalu rumit dan tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan mereka mengenai konsep dan strategi pengembangan desa wisata, khususnya Desa Wisata Osing Kemiren. Sebagian besar masyarakat lokal tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk mendukung pengembangan desa wisata. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat lokal lebih memilih untuk mengikuti keputusan yang diambil oleh pihak yang dianggap lebih kompeten, seperti Pemerintah Desa maupun Pokdarwis. Masyarakat hanya mengetahui bahwa Desa Kemiren telah menjadi desa wisata, namun tidak memahami proses atau siapa yang menjadi inisiatornya, sehingga hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pembinaan lebih lanjut. 76 | Brawijaya Journal of Social Science Teori Alienasi oleh Karl Marx pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, dengan fokus pada bagaimana keterasingan dalam suatu kelompok masyarakat dapat dicegah (Hariyanto, 2. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang membantu memahami sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di Desa Wisata Osing Kemiren. Penelitian ini membagi proses pengambilan keputusan dalam tiga aspek di antaranya perencanaan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi keputusan. Sebagai alat untuk menilai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. 1 Perencanaan Keputusan Perencanaan keputusan merupakan tahap awal yang krusial dalam pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren. Dalam konteks ini, perencanaan tidak hanya mencakup penyusunan strategi dan rencana aksi, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (Nurakhmadi et al. , 2. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan wadah untuk berdiskusi, seperti musyawarah desa dalam rangka menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Desa (RIPPARDES), keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan keputusan pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren masih sangat minim. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Kemiren Bapak Mohamad Arifin. Aumasyarakat dilibatkan dengan diselenggarakannya sebuah Musdes, di desa wisata itu kita ada membuat Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Desa (RIPPARDES)Ay (Wawancara dengan Bapak Mohamad Arifin selaku Kepala Desa Kemiren, 6 September 2. Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Kemiren Bapak Mohamad Arifin. Bapak M. Bramuda selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi . juga menyampaikan hal yang serupa. Dimana masyarakat lokal pada dasarnya selalu dilibatkan dalam proses perencanaan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren. Akan tetapi, masyarakat Osing Desa Kemiren memilih untuk berpikir secara praktis. Dimana masyarakat Osing Desa Kemiren, lebih memilih untuk mengikuti dan melaksanakan saja hasil keputusan dari pemangku kepentingan terkait mengenai pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren. AuSaya rasa masyarakat selalu dilibatkan mas ya, dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan selalu melibatkan masyarakatnya. Khususnya masyarakat desa Tetapi jika ditanyakan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangannya masyarakat masih cenderung untuk mengikuti alur dari pemerintah sajaAy Alienasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemire | 77 (Wawancara dengan Bapak M. Bramuda selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi . , 16 September 2. Peran masyarakat dalam proses perencanaan keputusan pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren yang masih kurang optimal juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep maupun konteks Desa Wisata khususnya Desa Wisata Osing Kemiren. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk pengembangan yang lebih baik, sehingga mereka cenderung pasif. Hal ini diungkapkan oleh Warga Dusun Krajan Desa Kemiren. Bapak Suryadi. Aumasyarakat itu nggak terlibat karena sebenarnya nggak tau harus gimanaAy (Wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Masyarakat Dusun Krajan Desa Kemiren, 15 September 2. Bapak Suntoko selaku masyarakat Dusun Kedaleman. Desa Kemiren juga menyampaikan ketidaktahuannya mengenai proses pengembangan Desa Kemiren hingga menjadi Desa Wisata Osing Kemiren. Masyarakat hanya mengetahui bahwasannya Desa Kemiren telah menjadi Desa Wisata Osing Kemiren. Dengan ditetapkannya Desa Kemiren menjadi Desa Wisata Osing Kemiren, kegiatan wisata di Desa Kemiren khususnya sektor wisata budaya maupun wisata adat mulai Masyarakat juga hanya mengikuti alur saja dari pemerintah. AuAuAdulu tidak, diketahui yang mengadakan desa wisata ini, entah pemerintah daerah, entah pemerintah desanya. Tidak, diketahui itu, yang terpenting masyarakat Kemiren ini mendukung adanya desa wisata iniAAy (Wawancara dengan Bapak Suntoko selaku Masyarakat Dusun Kedaleman Kemiren, 15 September 2. Begitu pula dengan awal ditetapkannya Desa Kemiren menjadi Desa Wisata Osing Kemiren oleh Gubernur Jawa Timur. Bapak Basofi Sudirman, pada tahun 1996. Hal tersebut berdasarkan dari hasil penelitian oleh komunitas osing tentang kelayakan desa adat yang dilakukan pada tahun Penetapan ini sendiri muncul bukan inisiatif masyarakat lokal, melainkan hasil penelitian yang menunjukkan kekayaan adat dan budaya Osing yang melekat di masyarakat. Desa Wisata Osing Kemiren mulai, dikenal luas sebagai desa wisata pada tahun 2015, pengelolaan pariwisata di Desa Kemiren didorong oleh karang taruna dan Pokdarwis. Karang taruna dan Pokdarwis berperan penting dalam mengembangkan dan mempromosikan potensi wisata desa. 78 | Brawijaya Journal of Social Science Aukarang taruna, yang muncul untuk menggali budaya yang ada di kemiren itu untuk dijadikan pengembangan desa wisata. Utamanya sekarang yang mengelola desa wisata ini adalah PokdarwisAy (Wawancara dengan Bapak Suhaimi selaku Ketua Lembaga Adat Desa Kemiren, 6 September 2. Pernyataan dari Bapak Suhaimi juga selaras dengan pernyataan dari Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Krajan. Desa Kemiren. Dalam perencanaan pengambilan keputusan masyarakat cenderung menunggu arahan dari pihak luar, terutama dari pemangku kepentingan seperti Pokdarwis. Serta masyarakat juga lebih memilih untuk melimpahkan keputusan terkait dengan pengembangan desa wisata berdasarkan arahan dari pihak Pokdarwis. Aujika seperti masalah desa wisata itu, masyarakat desa itu pasrah ke Pokdarwis, dikAy (Wawancara dengan Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Krajan Desa Kemiren,7 September 2. Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, didapatkan hasil penelitian meskipun Pemerintah Desa Kemiren telah memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemiren, masyarakat cenderung enggan berpartisipasi aktif khususnya dalam perencanaan keputusan. Mereka lebih memilih untuk mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh pemangku kepentingan terkait pengembangan desa wisata, khususnya Pokdarwis. Sehingga masyarakat dapat, dikategorikan dalam kondisi powerlessness, di mana mereka, dikendalikan oleh kekuasaan eksternal dan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan sendiri (Dai & Kurniansah, 2. Selain itu, dalam konteks perencanaan keputusan terkait pengembangan desa wisata, masyarakat juga menunjukkan sikap meaninglessness atau ketidakbermaknaan (Satriya et al. , 2. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori alienasi Karl Marx, karena rendahnya keterlibatan masyarakat yang disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap konsep dan strategi pengembangan desa wisata (Rizal & Bahri, 2. Sehingga mereka cenderung menyerahkan keputusan pada pihak yang dianggap lebih kompeten dalam menangani pengembangan desa wisata, khususnya Pokdarwis. 2 Pelaksanaan Keputusan Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Dalam kasus Desa Wisata Osing Kemiren pelaksanaan keputusan terkait pengembangan desa wisata menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kemiren tidak merasa terasingkan, melainkan aktif mendukung inisiatif pariwisata. Kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan dari pariwisata tercermin dalam dukungan mereka terhadap pengembangan Alienasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemire | 79 desa wisata. Dukungan ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya kolaborasi untuk memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, yang dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan memperkuat ikatan sosial serta budaya dalam komunitas. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ratna, warga Dusun Krajan Desa Kemiren. AuDi Desa Wisata Osing Kemiren, masyarakat nggak merasa nggak berdaya dalam pengembangan mas. Justru masyarakat disini ya dukung desa wisata. Adanya desa wisata masyarakat merasa lebih terlibat dan punya peran. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan potensi yang bisa didapat dari pariwisata dan pentingnya kerja sama dalam pengembangannyaAy (Wawancara bersama ibu Ratna selaku Masyarakat Dusun Krajan Desa Kemiren, 15 September 2. Dalam pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren, masyarakat yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan cenderung mengikuti keputusan tanpa memberikan masukan konstruktif. Pokdarwis sebagai pemangku kepentingan utama memiliki peran dominan dalam menentukan arah pengembangan desa wisata. Masyarakat, yang lebih memilih cara yang praktis, biasanya menyerahkan keputusan kepada pihak yang dianggap lebih kompeten. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suryadi selaku warga Dusun Krajan Desa Kemiren. Auya selalu terlibat, tapi orang kemiren itu gampang mas, orangnya nggak mau ribet jadi ikut aja mas sama keputusan. Contohnya aja kayak musrenbangdes, itu ya nggak mau ribet masAy (Wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Masyarakat Dusun Krajan Desa Kemiren, 15 September 2. Hasil keputusan yang diambil terkait dengan pengembangan desa wisata pada dasarnya memiliki dampak positif, khususnya dalam konteks moral. Masyarakat Osing Desa Kemiren merasakan adanya kepuasan dan kebanggaan tersendiri ketika mereka terlibat dalam sebuah kegiatan pengembangan desa wisata. Sehingga dengan adanya dampak positif yang dapat dirasakan tersebut, maka masyarakat mendukung dan melaksanakan hasil keputusan terkait pengembangan desa wisata. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak M. Bramuda. Aumasyarakat mendukung akan kepentingan pengembangan desa wisatanya. Masyarakat disana merasa selama ini apa yang telah dilaksanakan sudah 80 | Brawijaya Journal of Social Science mencapai kepuasan tersendiri bagi mereka khususnya dalam partisipasi mereka dalam setiap kegiatannyaAy (Wawancara dengan Bapak M. Bramuda selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi . , 16 September 2. Selain itu, dukungan dan pelaksanaan keputusan terkait pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren disebabkan oleh masyarakatnya yang sedikit banyak telah mengetahui arah perencanaan pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren. Khususnya melalui manfaat proyek yang mereka dapatkan dalam konteks kesejahteraan ekonomi. Sehingga masyarakat Osing Kemiren mendukung akan keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak M. Bramuda. AuMasyarakat secara umum memahami akan perencanaan dan hasilnya. Meskipun masyarakat mungkin masih belum terlibat aktif dalam menyusun perencanaannya Tetapi masyarakat paham akan apa yang mereka akan laksanakan. Apalagi sekarang kan ya adanya desa wisata ini menguntungkan dalam menggerakkan ekonomi disanaAy (Wawancara dengan Bapak M. Bramuda selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi . , 16 September 2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan keputusan menunjukkan adanya dinamika menarik. Di mana masyarakat mendukung pengembangan desa wisata karena merasakan kepuasan moral dan manfaat ekonomi, sehingga mereka berperan aktif dalam pelaksanaannya. Namun, masyarakat memiliki peran yang masih rendah dalam perencanaan keputusan terkait pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren. Berdasarkan teori Alienasi Karl Marx, dalam hal powerlessness dan meaninglessness, masyarakat lokal tidak teralienasi karena merasa berdaya dan berarti, serta selalu dilibatkan dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata. Mereka juga memahami rencana dan hasil dari peran mereka, yang memberikan dampak positif terhadap moral dan perkembangan ekonomi desa (Muhaemin & Hasanah, 2. 3 Evaluasi Keputusan Evaluasi keputusan merupakan langkah penting untuk memahami dampak dari keputusan yang diambil. Dalam konteks pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren, masyarakat lokal pada dasarnya belum sepenuhnya memahami konsep atau inisiatif dalam perencanaan pengembangan desa wisata dan cenderung mengikuti. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan pendidikan yang tepat, masyarakat tidak hanya akan lebih memahami tujuan pengembangan desa wisata, tetapi juga dapat berkontribusi aktif dalam proses tersebut, yang pada gilirannya dapat memperkuat rasa Alienasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemire | 81 memiliki, tanggung jawab, dan mendorong keberlanjutan serta kesejahteraan ekonomi lokal. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ratna selaku warga Dusun Krajan Desa Kemiren. AuMasyarakat disini ya sebenarnya merasa nggak sepenuhnya paham. Biasanya cuma ngikut aja, soalnya ya nggak ngerti harus piye. Jadi, penting untuk diberi pelatihan dan pendidikan supaya masyarakat bisa lebih aktif dalam pengembangan desa wisataAy (Wawancara bersama ibu Ratna selaku Masyarakat Dusun Krajan Desa Kemiren, 15 September 2. Dalam pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren, meskipun masyarakat memahami manfaat keputusan yang diambil, terutama dalam aspek moral dan peningkatan ekonomi, partisipasi mereka dalam memberikan masukan terhadap proses pengambilan keputusan masih Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui hasil akhir, seperti pelaksanaan kegiatan wisata, tanpa terlibat dalam evaluasi yang mendalam. Pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa dan Pokdarwis, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek keputusan, tetapi juga subjek yang aktif berpartisipasi. Masyarakat Osing lokal masih memerlukan pendekatan dan pembinaan dari pihak terkait, khususnya pemuda dan Pokdarwis. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suryadi, warga Dusun Krajan Desa Kemiren. AuTapi akhirnya setelah pemudanya itu mengikuti memberi tau, seperti karang taruna. Pokdarwis akhirnya masyarakat ya tau ngikut juga. Utamanya masyarakat ini harus di ajariAy (Wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Masyarakat Dusun Krajan Desa Kemiren, 15 September 2. Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Krajan. Desa Kemiren juga menyampaikan hal yang Pada dasarnya masyarakat perlu akan adanya pembinaan dari pemangku kepentingan terkait pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren. Sebagai contoh ketika tilik dusun yang dilakukan Kepala Dusun. Dimana Kepala Dusun mengimbau kepada masyarakat untuk adanya kegiatan usaha baik berupa usaha kuliner hingga akomodasi. Sehingga masyarakat perlahan mengetahui dampak dari adanya pelaksanaan kegiatan wisata pada Desa Wisata Osing Kemiren. AuJika orang sini tidak tau desa wisata, strateginya ya itu tadi mengenalkan seperti memberi masyarakat waktu tilik dusun. Masyarakat diberi saran membuat usaha, supaya bisa dipasarkan oleh Pokdarwis dan masyarakat juga merasakan dampak adanya desa wisata tadiAy (Wawancara dengan Bapak Asnan selaku Kepala Dusun Krajan Desa Kemiren,7 September 2. 82 | Brawijaya Journal of Social Science Secara keseluruhan, dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, khususnya dari pemangku kepentingan Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap keputusanAiperencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasiAidiharapkan desa wisata dapat berkembang dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini juga akan memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap proyek tersebut, sehingga di tahap evaluasi, masyarakat tidak teralienasi dalam proses perencanaan. Berdasarkan teori Alienasi Karl Marx, masyarakat lokal tidak mengalami powerlessness atau meaninglessness, karena mereka merasa berdaya dan berarti berkat edukasi dan pemahaman yang diberikan terkait pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren, yang membuat mereka merasakan dampak positif dari pengembangan tersebut. Pada Masyarakat Osing Desa Kemiren memiliki karakteristik tersendiri dalam peranannya pada proses pengambilan keputusan terkait pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren. Masyarakat lebih memilih untuk menyerahkan proses perencanaan keputusan kepada pemangku kepentingan yang dianggap lebih kompeten, seperti Pemerintah Desa. Lembaga Adat Osing, dan Pokdarwis. Keputusan ini menjadikan masyarakat lokal memenuhi dua fokus teori alienasi oleh Karl Marx, yaitu powerlessness . dan meaninglessness . , karena mereka cenderung pasif dan tidak memberikan masukan dalam perencanaan keputusan Namun, meskipun masyarakat memenuhi kriteria teori alienasi dalam perencanaan, terdapat dinamika yang menarik saat keputusan mulai dilaksanakan. Masyarakat lokal tidak merasa terasingkan, karena mereka memilih secara sukarela untuk bersikap pasif dalam proses pengambilan keputusan. Pilihan pasif ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep dan strategi pengembangan desa wisata, sehingga mereka lebih memilih untuk menyerahkan keputusan kepada pemangku kepentingan. Meskipun demikian, pada tahap pelaksanaan, masyarakat selalu dilibatkan dan berpartisipasi aktif, serta merasa terberdaya dan tidak terasingkan. Keterlibatan mereka sangat berarti dalam menjalankan kegiatan pariwisata yang berbasis pada adat dan budaya Osing yang kental. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan keputusan terkait pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, rasa bangga masyarakat ketika Desa Wisata Osing Kemiren, dikenal luas berkat budaya dan adatnya. Kedua, keterlibatan masyarakat didorong oleh norma sosial yang mengutamakan rasa kekeluargaan dan rasa "pantes" untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Ketiga, faktor ekonomi juga berperan besar, karena kegiatan wisata memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat melalui sektor UMKM, akomodasi, dan pelaku seni budaya. Meskipun demikian, agar pengembangan desa wisata lebih optimal, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dari pemangku kepentingan, dengan meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar manfaatnya lebih besar dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek ini semakin kuat (Kayupa et al. , 2. Alienasi Masyarakat Lokal dalam Pengambilan Keputusan terkait Desa Wisata Osing Kemire | 83 Kesimpulan dan Saran Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Osing Desa Kemiren mengalami bentuk alienasi pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Osing Kemiren di Kabupaten Banyuwangi. Alienasi tersebut tercermin dalam perasaan ketidakberdayaan dan ketidakberartian masyarakat dalam menentukan arah kebijakan, yang mengindikasikan adanya jarak antara aktor kebijakan dan masyarakat lokal. Namun demikian, alienasi tersebut tidak sepenuhnya berlanjut pada tahap pelaksanaan keputusan, di mana masyarakat justru menunjukkan tingkat partisipasi dan kontribusi yang tinggi. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori alienasi Marx, khususnya dengan menunjukkan bahwa alienasi tidak selalu bersifat total dan statis. Dalam konteks Desa Wisata Osing Kemiren, alienasi pada ranah pengambilan keputusan struktural dapat berdampingan dengan keterlibatan aktif pada ranah praksis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat tidak memiliki kontrol penuh atas proses produksi kebijakan . , mereka tetap dapat menemukan makna, kepuasan, dan keuntungan material dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman teori alienasi Marx ke dalam konteks pembangunan berbasis komunitas dan sektor pariwisata budaya. Selain itu, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi teori partisipasi Partisipasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keterlibatan formal dalam perencanaan, tetapi juga perlu dilihat sebagai proses adaptif yang dipengaruhi oleh nilai budaya, norma sosial, dan insentif ekonomi. Partisipasi masyarakat Osing dalam pelaksanaan kegiatan wisata seperti usaha kuliner, produksi cinderamata, dan jasa pariwisata menunjukkan bahwa partisipasi dapat tetap bermakna meskipun ruang deliberasi dalam pengambilan keputusan Hal ini menegaskan bahwa partisipasi bersifat multidimensional dan tidak selalu linear dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks Indonesia, temuan penelitian ini relevan mengingat banyak program pembangunan, termasuk pengembangan desa wisata, masih bersifat top-down. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan tersebut berpotensi menciptakan alienasi pada tahap awal, masyarakat lokal tidak selalu bersikap pasif. Sebaliknya, mereka dapat mengembangkan bentuk adaptasi positif yang berakar pada kebanggaan budaya dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal, agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga memperkuat posisi tawar dan keberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Daftar Pustaka