Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54
PENGARUH PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG)
Dina Fitriasari fitriasari9291@gmail.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan Ae Indonesia Mandiri ABSTRACT This study aims to analyze the effect of implementing the Regional Government Information System (SIPD) application and human resource competency on the quality of local government financial reports in Bandung City.
Based on the research results, the implementation of the SIPD application has a positive and significant effect on the quality of financial reports, with a T-value of 4.
110 and a significance value of 0.
Additionally, human resource competency also shows a positive and significant effect, with a T-value of 3.
762 and a significance value of 0.
The coefficient of determination test results indicate that these two variables contribute 55.
8% to the quality of local government financial reports, while the remaining 44.
2% is influenced by other factors outside this study.
Keywords: Information System Applications.
Quality of Financial Reports ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung.
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan aplikasi SIPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai Thitung sebesar 4.
110 dan nilai signifikansi 0.
Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai Thitung sebesar 3.
762 dan nilai signifikansi 0.
Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel ini memberikan kontribusi sebesar 55.
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
Kata Kunci: Aplikasi Sistem Informasi.
Kualitas Laporan Keuangan PENDAHULUAN Dalam laporan keuangan terdapat informasi mengenai kondisi keuangan serta hasil yang diperoleh selama tahun anggaran.
Pemerintah Daerah memiliki kuasa untuk mengelola keuangan daerah, sehingga diperlukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat tersebut (Aldino dan Septiano, 2.
Laporan keuangan juga dianggap sebagai Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 bahasa bisnis, yang menyediakan data olahan kepada pengguna mengenai posisi keuangan pemerintah daerah melalui Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perihal Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan dari Organisasi Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan realisasi APBD.
Informasi yang tersaji pada laporan keuangan yang berkualitas diharuskan memenuhi beberapa kriteria yang menunjang kelancaran proses pelaporan diantaranya tepat, bijak, dapat dibandingkan , dan dapat dimengerti.
Laporan keuangan pemerintah daerah dibentuk dengan tujuan untuk membagikan informasi dan tanggung jawab atas dana yang diterima dan dipergunakan.
Hal ini didukung oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggarisbawahi pentingnya pengelolaan keuangan yang akurat, tepat waktu, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Bustanuddin et al.
, 2.
Pemerintah Kota Bandung tidak berhasil mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kota Bandung tahun 2022, ditemukan beberapa isu yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bandung.
Hal ini menyebabkan penurunan opini dari WTP menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penurunan ini disebabkan oleh masalah penyajian aset tetap, termasuk tanah, prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan nilai sebesar Rp3,43 triliun yang belum dicatat .
Tidak dapat dipertanggungjawabkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang menghalangi pemerintah daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Permasalahan aset tetap seperti barang milik daerah (BMD) yang tidak tercatat.
BMD yang tidak ada namun tercatat, dan BMD yang tercatat namun tidak didukung dengan surat kepemilikan yang sah menjadi penyebab tidak dapat diperolehnya opini WTP.
Kelemahan sistem ini berasal dari keyakinan lama bahwa pengelolaan uang harus diutamakan daripada pengelolaan BMD.
Situasi ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan terus menumpuk, sehingga menjadi masalah kritis yang perlu segera ditangani oleh Kepala Daerah agar dapat berkontribusi dalam upaya meraih opini WTP .
Fenomena terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak terlepas dari kekurangan dalam proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Nasution .
, banyak kendala yang ditemukan.
Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 seperti sering terjadinya kesalahan sistem, kurangnya koordinasi terhadap sesame pengguna SIPD, dan kesalahan input yang sering terjadi akibat ada beberapa menu yang perlu dilengkapi, sehingga laporan yang dihasilkan pun beragam.
Selain itu, terjadi penundaan dalam pergeseran anggaran, hambatan dalam sistem penggajian, serta kendala dalam proses penyusunan anggaran kas dan pembuatan dokumen seperti SPD.
SPJ.
SPP.
SPM, dan SP2D (Bustanuddin, 2.
Berbagai penelitian telah dilakukan guna mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Krisandi dan Sayekti .
menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian Kusnadi et al.
menemukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah merupakan faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Sementara itu.
Mulia .
menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, adalah faktor-faktor yang berpengaruh.
Dari berbagai faktor tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus pada dua faktor sebagai variabel independen, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia.
Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Mahtovani dan Hapsari, 2.
Kompetensi merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Suharman .
, kompetensi pengguna adalah kemampuan menyelesaikan tugas yang dibantu oleh Salah satu unsur terpenting kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam menyediakan laporan keuangan yang berkualitas adalah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.
Selain itu.
Cahyani .
menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya kompetensi sumber daya manusia (Yulianda et al.
, 2.
Penelitian ini dilakukan berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan Aplikasi SIPD dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian oleh Paat & Saleh .
Mustaqmah & Putri .
Yulianda et al.
, dan Bustanuddin et al.
Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 mengemukakan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Namun menurut penelitian Nitasya et al.
SIPD belum berhasil karena belum mampu mengefektifkan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan atau meningkatkan kinerja.
Evi Erliyani dan Sulastiningsih .
menyatakan penyerapan anggaran tidak terpengaruh oleh penerapan aplikasi SIPD.
Kesalahan sistem, kurangnya komunikasi antar pelaksana SIPD, kesalahan input karena banyaknya pilihan yang harus diisi, pembuatan berbagai laporan, keterlambatan pergeseran anggaran, permasalahan sistem penggajian, dan tantangan dalam proses pembuatan anggaran kas dan SPD.
SPJ.
SPP.
SPM, dan SP2D adalah beberapa permasalahan yang sering muncul.
Pada variabel sumber daya manusia, ditemukan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut riset Hendri dan Erinos .
Binawati dan Nindyaningsi .
Aldino dan Septiano .
, serta Lisda et al.
, kompetensi sumber daya manusia meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Hal ini berbeda dengan penelitian Sanjaya .
yang tidak menemukan hubungan antara sumber daya manusia dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.
Berdasarkan tinjauan beberapa fenomena dari berbagai penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menyusun judul penelitian "Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh aplikasi SIPD dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Bandung.
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap keberlangsungan proses penyusunan laporan keuangan dan memotivasi agar hasil pelaporan keuangan lebih maksimal.
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theor.
Istilah "stakeholder" pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Stanford Research Institute dan didefinisikan sebagai kelompok yang dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan suatu organisasi (Harmoni, 2.
Menurut Budi .
, teori stakeholder atau pemangku kepentingan dalam hubungan perusahaan muncul karena Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 meningkatnya kesadaran bahwa perusahaan memiliki pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan ini meliputi semua pihak yang memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan.
Teori pemangku kepentingan .
takeholder theor.
umumnya sering dirancang untuk sektor swasta, teori tersebut bisa disesuaikan dengan sektor publik dan digunakan dalam konteks pengambilan keputusan administratif pemerintah.
Memberikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi kepada pemangku kepentingan merupakan salah satu strategi untuk menjaga kepercayaan.
Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang tepat diperlukan untuk menyediakan laporan keuangan dengan kualitas terbaik.
Tujuan utama teori pemangku kepentingan adalah membantu pemerintah meminimalkan potensi kerugian bagi pemangku kepentingan.
Dalam hal ini masyarakat sekaligus juga meningkatkan perolehan nilai sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan (Harjito, 2.
Dasar Teori Kualitas Laporan Keuangan Daerah Penelitian yang dilakukan oleh Hariadi et al.
, laporan keuangan dibuat untuk memberikan rincian yang relevan tentang keadaan keuangan entitas pelapor dan transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan.
Laporan keuangan yang komprehensif pada umumnya mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang bisa disajikan dalam bentuk laporan arus kas, serta catatan dan laporan lainnya beserta materi penjelas yang menjadi bagian integral dari laporan keuangan Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dapat disajikan sebagai laporan arus dana atau laporan arus kas serta catatan dan laporan lain yang penting bagi penjelasan laporan keuangan dimasukkan dalam laporan keuangan komprehensif (Sanjaya, 2.
Data yang disertakan dalam laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari beragam golongan pengguna.
Laporan keuangan diyakini memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan relevansi, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Sundari dan Rahayu, 2.
Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah keharusan yang diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 Pasal 391, di mana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah melalui sistem yang terkelola dengan Hal ini juga diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
SIPD berfungsi sebagai fondasi dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah, mengintegrasikan informasi perencanaan pembangunan, dana daerah, sistem pembinaan dan pengawasan instansi di daerah, serta informasi lain yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah (Ekaputra, 2.
Fungsi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah untuk mencatat, mengelola, dan mengolah data yang berkaitan dengan pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan digunakan sebagai acuan alam pemerintahan daerah.
Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait pembangunan daerah menjadi tujuan utama SIPD (Mustaqmah dan Putri, 2.
Kompetensi Sumber Daya Manusia Menurut Trisnawati .
, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan semakin baik apabila pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga baik.
Kompetensi sumber daya manusia menurut Sudiarti & Juliarsa .
terdiri dari pengetahuan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian unik yang berdampak langsung pada kinerja dalam rangka mencapai tujuan.
Dalam konteks penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi, termasuk pemerintah daerah, sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjalankan operasionalnya (Binawati, 2.
Kerangka Teoritis Hubungan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah Menurut Paat dan Saleh .
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem berbasis online yang dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah.
Analisis mereka menggunakan kriteria "efektif", "efisien", "akuntabilitas", dan "transparansi" menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah berhasil.
SIPD terbukti bermanfaat dengan menghasilkan tingkat Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 output yang lebih besar dari inputnya, karena dapat menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan lengkap berdasarkan data yang tersedia dalam sistem.
Penelitian oleh Hendri dan Erinos .
serta Yulianda et al.
mendukung bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
Hal ini menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi dan trasnsparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu.
Dengan demikian, hipotesa yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa :
H1 : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan dari kegiatan pemerintah.
Untuk memastikan SDM yang berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan terkait dengan penerimaan pegawai yang profesional.
Mereka harus memiliki kecerdasan yang baik, kompetensi dan keterampilan yang tinggi, kreativitas, moral dan akhlak yang baik, kemampuan untuk bekerja sama, serta memiliki dedikasi yang tinggi (Mahtovani dan Hapsari, 2.
Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Hendri dan Erinos .
menekankan bahwa tingkat kompetensi SDM berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan.
Hal ini juga diperkuat oleh temuan Binawati dan Nindyaningsi .
serta Maysaroh .
, yang menunjukkan bahwa SDM yang kompeten mampu mempengaruhi proses dan hasil akhir laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.
Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi SDM dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Maka berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dikemukakan hipotesa :
H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 Model Analisis Berdasarkan pada kerangka teoritis yang telah dijelaskan di atas, maka model analisis dapat dibentuk seperti gambar berikut :
Sistem InformasiPemerinah Daerah (X.
H1 ( ) Kualitas Laporan Keuangan (Y) H2 ( ) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari seluruh karyawan yang bekerja di bagian keuangan kecamatan di Kota Bandung, yang mencakup 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling.
Sampel penelitian ini terdiri dari Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
Bendahara, serta Staf Penatausahaan Keuangan kecamatan se Kota Bandung, totalnya 90 orang.
Variabel yang digunakan ini yaitu .
variabel dependen dan .
variabel Variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan variabel independennya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X.
dan Kompetensi Sumber Daya manusia (X.
Teknik Pengumpulan Data Untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi responden dalam penelitian ini, digunakan skala Likert pada instrumen kuesioner.
Skala Likert merupakan metode yang umum digunakan untuk mengukur tingkat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataanpernyataan tertentu.
Tingkatan pada skala Likert biasanya berjumlah lima atau tujuh poin, di mana responden diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan dengan memilih salah satu dari beberapa opsi yang tersedia.
Tingkatan pada skala Likert yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 2 : Tidak Setuju (TS) 3 : Kurang Setuju (KS) 4 : Setuju (S) 5 : Sangat Setuju (SS) Metode Analisis Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisa regreasi linier berganda.
Penggunaan metode ini digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel dependen terhadap variabel independen.
Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Y = CAXCA CCXCC e Keterangan :
= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah = Nilai Intersep .
CA Ae CC = Koefisien Arah Regresi
XCA
= Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) XCC = Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Penelitian Variabel Dependen Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, penggunaan SAP berbasis akrual memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Dengan memperhatikan efektivitas biaya yang dikeluarkan, penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan, termasuk pengguna dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah (Nadir dan Hasyim, 2.
Implementasi SAP berbasis akrual dalam standar akuntansi pemerintahan membantu dalam mencapai tujuan ini dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan pembandingan laporan keuangan dari periode ke periode.
Variabel Independen Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 Menurut Alfani dan Nasution .
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagr.
bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan penataan dokumen rencana daerah sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya berperan sebagai alat teknologi informasi semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dalam pemerintahan daerah.
Berdasarkan kesimpulan dari Bustanuddin et.
, penerapan SIPD secara profesional dalam semua aspek tersebut memastikan bahwa proses-proses tersebut dilakukan dengan lebih terstruktur, akurat, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
SIPD membantu dalam meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan daerah, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, serta akuntabilitas dalam penyampaian laporan dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
Dengan demikian, penggunaan SIPD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan strategi untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemahiran seorang karyawan dalam menangani tugas mereka dengan efisien dan efektif, serta mendukung ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan, sangat bergantung pada tingkat kompetensi sumber daya manusia yang ada.
Menurut Riawan .
, kompetensi tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan baik.
Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu mengelola informasi dengan baik, menjalankan proses pekerjaan dengan tepat, serta menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Indikator untuk menilai tingkat kompetensi seseorang, seperti yang dijelaskan oleh Aldino dan Septiano .
, mencakup:
Pengetahuan: Kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep yang diperlukan dalam pekerjaannya, termasuk pemahaman terhadap standar akuntansi dan perundang-undangan terkait.
Pengalaman: Riwayat kerja dan pengalaman praktis yang relevan dalam bidang akuntansi dan keuangan.
Pelatihan: Pendidikan formal dan pelatihan yang diterima untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang tertentu.
Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 Pelaksanaan: Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari dengan hasil yang baik.
Dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai, sebuah organisasi, termasuk pemerintah daerah, dapat memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangannya dilakukan secara profesional dan akurat sesuai dengan standar yang berlaku, serta dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi yang dianalisis pada penelitian ini berasal dari tanggapan responden berupa kuesioner yang disebar menggunakan Google Form melalui grup Whatsapp Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wilayah Kota Bandung.
Responden tersebut merupakan karyawan yang bekerja di bagian keuangan kecamatan se Kota Bandung yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan ikut serta secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan.
Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024 sampai 31 Mei 2024, dan proses pengumpulan dan pengolahan data dimulai pada tanggal 1 Juni 2024.
Target jumlah responden sebanyak 90 orang dengan kuesioner yang dikirimkan di 30 Kecamatan di wilayah Kota Bandung.
Jumlah kuesioner yang diisi oleh responden berjumlah 69 .
,67 %) yang terdiri dari:
Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan Jabatan : Laki-laki = 40 orang Perempuan = 29 orang : SMA = 7 orang D-i = 10 orang S-1 = 43 orang S-2 = 9 orang : Kasubbag Program dan Keuangan = 13 orang Bendahara = 28 orang Staf Keuangan = 29 orang Adapun hasil penelitian yang akan dibahas merupakan hasil perhitungan serta analisa data sebagai berikut :
Analisis Uji Kualitas Data Menurut Sugiyono .
, instrumen yang benar memiliki arti alat ukur yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kebenaran dari data tersebut.
Uji validitas ini bertujuan Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 untuk menguji sejauh mana alat ukur dalam hal ini kuesioner mengukur apa yang hendak Dalam peneltian ini, validitas diuji menggunakan IBM SPSS Statistics 29.
Uji validitas Tabel 1 Hasil Uji Validitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Item Koefisien Korelasi Keterangan XCA.
0,279
Valid XCA.
0,681
Valid XCA.
0,611
Valid XCA.
0,384
Valid XCA.
0,464
Valid XCA.
0,861
Valid XCA.
0,850
Valid XCA.
0,839
Valid Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.
0, 2024
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas pada variable penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (XCA) memiliki 8 item pertanyaan yang memiliki nilai koefisien korelasi > ttabel .
,2.
Oleh karena itu, dapat dikatakan seluruh item pada variabel penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dinyatakan valid.
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Item Koefisien Korelasi Keterangan XCC.
0,886
Valid XCC.
0,811
Valid XCC.
0,431
Valid XCC.
0,777
Valid XCC.
0,705
Valid XCC.
0,791
Valid XCC.
0,819
Valid XCC.
0,773
Valid Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.
0, 2024
Berdasarkan hasil perhitungan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas pada variable Kompetensi Sumber Daya Manusia (XCC) memiliki 8 item pertanyaan yang memiliki nilai koefisien korelasi > ttabel .
,2.
Oleh karena itu, dapat dikatakann bahwa seluruh item pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dinyatakan valid.
Tabel 3
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Item
Koefisien Korelasi
Keterangan 0,802 Valid
0,873
Valid
0,830
Valid
0,932
Valid
0,922
Valid
0,924
Valid
0,747
Valid Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.
0, 2024
Berdasarkan hasil perhitungan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas pada variable Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki 7 item pertanyaan yang memiliki nilai koefisien korelasi > ttabel .
,2.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan valid.
Uji Reliabelitas Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Nilai CronbachAos Alpha Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah 0,795 Daerah (SIPD) (XCA) Kompetensi Sumber Daya Manusia (XCC) 0,882 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 0,917 Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.
0, 2024
Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas dapat dinyatakan bahwa nilai CronbachAos Alpha seluruh variabel jauh lebih tinggi dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam uji reliabilitas ini dapat diandalkan atau reliabel.
Analisis Regresi Linier Berganda Menurut Rosdiani dan Hidayat .
, analisis linier berganda memberikan gambaran bentuk hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas.
Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan linier antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel bebas yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kompetensi sumber daya manusia.
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model Coefficients Std.
Error (Constan.
4,532 3,003 Penerapan Aplikasi SIPD
,371
,090
Kompetensi Sumber Daya
,388
,103
Beta Sig.
1,509
,136
,435
4,110
<,001
,398
3,762
<,001
Manusia Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumber : Data Diolah IBM SPSS Statistics 29.
0, 2024
Berdasarkan pada hasil perhtungan yang ada pada tabel tersebut, dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut :
Y = 4.
532 0,371XCA 0,388XCC e Keterangan :
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah XCA = Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) XCC = Kompetensi Sumber Daya Manusia Mengacu pada data yang terdapat di table tersebut, bisa diinterpresentasikan pengujian hipotesis :
Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 Uji Statistik t Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
(Ghozali, 2018:.
Uji Hipotesis Pertama (HCA) Hipotesis pertama ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel XCA memiliki nilai sebesar Thitung 4,110 serta memilikinikai keofisien regresi 0,371 dan nilai siginifikan sebesar 0,001 .
,001 < 0,.
yang artinya variabel Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Oleh karena itu pengujian hipotesis HCA diterima.
Uji Hipotesis Kedua (HCC) Hipotesis kedua ini dapat dikatakan terdapat pengaruh yang postif dan signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .
Hal tersebut dapat dibuktikan pada variabel XCC memiliki nilai sebesar Thitung 3,762 serta mempunyai nilai keofisien regresi 0,388 dan nilai siginifikan sebesar 0,001 .
,001 < 0,.
yang artinya bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Oleh karena itu pengujian hipotesis HCC diterima.
Hasil Uji Koefisien Determinasi Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary Model ,755a R Square ,571 Adjusted R Std.
Error of the Square Estimate ,558 2,33181 Predictors: (Constan.
Kompetensi Sumber Daya Manusia.
Penerapan Aplikasi
SIPD
Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 Berdasarkan hasil ouput tersebut, diketahui nilai Adjusted R Square .
oefisien determinas.
sebesar 0,558 yang menunjukkan pengaruh penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemeritah Daerah (SIPD) dan kompetensi sumber daya manusia dapat memberikan pengaruh sebesar 55,8% terhadap kualitaslaporan keuangan pemerintah Sedangkan yang tersisa 44,2% dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memperlihatkan dimana penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil positif, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pada pada nilai Thitung sebesar 4,110 serta memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,371 dan nilai sig.
001 yang artinya penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memilki pengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena nilai sig.
< .
, yaitu 0.
001 < 0.
Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nitasya et.
, .
menyatakan bahwa SIPD dirasa belum efektif karena belum dapat meningkatkan kinerja serta belum dapat membantu mempermudah serta mempercepat penyelesaian pekerjaan.
Penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Erliyani dan Sulastiningsih .
Penerapan aplikasi SIPD tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan temuan uji hipotesis yang dilakukan terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pada pada nilai Thitung sebesar 3,762 serta memperoleh nilai koefisien regresi 0,388 dan nilai sig.
001 yang artinya bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memilki pengaruh positif serta signifikan terhadap Jurnal Bina Akuntansi.
Bulan Juli 2024 Vol.
11 No.
2 Hal 34-54 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena nilai sig.
< .
, yaitu 001 < 0.
Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya .
, memiliki hasil sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
Penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Haty .
menerangkan kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
SIMPULAN.
KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan Dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya yaitu :
Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung dapat membantu mempermudah serta mempercepat penyelesaian pekerjaan dalam hal laporan keuangan.
Kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung.
Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung memiliki kualifikasi di bidang akuntansi dan mampu menyusun laporan Keterbatasan dan Saran Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa Variabel independen pada penelitian ini hanya mempunyai dua variabel dan waktu penelitian yang terbatas, dengan demikian diharapkan penelitian berikutnya tentang topik ini dapat menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh dan tepat.
Saran dalam